BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2 (dua) menunjukkan kode kelompok; level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. Kode akun terdiri atas: akun 1 (satu) menunjukkan aset akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA akun 5 (lima) menunjukkan belanja akun 6 (enam) menunjukkan transfer akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO dan akun 9 (sembilan) menunjukkan beban Badan Akun Standar tercantum dalam Lampiran III pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan. Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.  Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) APD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: sistem akuntansi PPKD; dan sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi PPKD a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. SAPD diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.