Sumber informasi tepercaya berisi berita kegiatan, artikel edukasi, dan analisis isu strategis yang relevan dengan perkembangan terkini.
Perusahaan Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Penyusunan RBA bagi seluruh Puskesmas di Kabupaten Kutai Barat yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini dilaksanakan pada 21–22 Agustus 2025 di Yogyakarta dan diikuti delapan belas Puskesmas dari Kabupaten Kutai Barat. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan BLUD. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan serta pengendalian anggaran setiap tahun. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat tata kelola keuangan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber dari Syncore Indonesia, yakni Bapak Niza Wibyana Tito dan Ibu Yuni Pratiwi yang membahas penguatan regulasi BLUD, tata kelola keuangan, serta strategi penyusunan RBA yang efektif. Materi juga dilengkapi praktik langsung penyusunan RBA berbasis data riil puskesmas, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penetapan target kinerja. Peserta mengikuti dengan antusias karena materi yang disampaikan berkaitan erat dengan tugas harian mereka di unit kerja masing-masing.Pelatihan tidak hanya berisi paparan teori, tetapi juga memberikan ruang diskusi interaktif dan studi kasus. Peserta membawa data lapangan untuk dianalisis bersama, sehingga kendala penyusunan RBA dapat dipetakan dengan jelas. Beberapa masalah yang dibahas antara lain keterbatasan data dasar, kesulitan menyusun kode rekening, dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah.Selain pelatihan tatap muka, peserta juga diperkenalkan pada aplikasi Syncore e-BLUD untuk penyusunan dokumen secara digital. Aplikasi ini membantu mempercepat proses pelaporan dan memudahkan pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Teknologi digital ini diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan puskesmas.Dinas Kesehatan Kutai Barat berharap peserta segera menerapkan hasil pelatihan dalam penyusunan RBA tahun anggaran 2026. Dengan penyusunan yang tepat waktu dan berkualitas, pelayanan puskesmas diharapkan lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat pertama.
SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) kembali menggelar program pendampingan manajemen usaha untuk BUM Desa Prow Karya Mitra Muara Pari. Kegiatan ini dilakukan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung sejak 19 Juli hingga 3 Agustus 2025 di Kantor BUM Desa Muara Pari, kemudian dilanjutkan dengan Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) hingga Oktober 2025.Pelaksanaan program ini melibatkan Syncore Indonesia sebagai mitra konsultan pelaksana teknis, sementara Pemerintah Desa Muara Pari sebagai pihak yang mengusulkan program kepada MEBL. Dengan kolaborasi ini, pendampingan bisa berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pengurus. Kegiatannya ini dilakukan melalui tatap muka dan juga pendampingan daring.Menurut Bapak Iqbal selaku tim konsultan Syncore Indonesia, program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2024 yang fokus pada kelembagaan BUM Desa. Pada 2025, program diarahkan pada penguatan manajemen usaha agar usaha yang sudah berjalan bisa lebih optimal sekaligus menyiapkan peluang usaha baru bagi BUM Desa. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kemandirian desa sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selama pelaksanaan di lapangan, pengurus BUM Desa mengikuti berbagai pelatihan. Materi yang diberikan meliputi administrasi dan manajemen perkantoran, standar operasional prosedur (SOP), strategi pemasaran, serta pelatihan keuangan. Selain itu, program juga diperkuat dengan sesi coaching yang menekankan praktik langsung, mulai dari administrasi, keuangan, hingga penyusunan SOP pada unit usaha BUM Desa.Metode PJJO menjadi salah satu inovasi dalam program ini. “Dengan PJJO, pengurus tetap bisa dibimbing meskipun kegiatan di lapangan sudah selesai. Cara ini menjaga kesinambungan antara materi pelatihan dengan praktik langsung di lapangan,” jelas iqbal.Program pendampingan ini mendapat sambutan baik dari pengurus BUM Desa. Kegiatan dinilai bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa dalam mengelola usaha. Dengan dukungan berkelanjutan dari MEBL, BUM Desa Prow Karya Mitra Muara Pari diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat.Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, BUM Desa memiliki pengurus yang solid, kompeten, serta mampu menjaga komunikasi dengan baik. Dengan kekuatan tersebut, BUM Desa tetap dapat berjalan dan bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk dinamika politik maupun perubahan kebijakan. Soliditas pengurus akan menjadi fondasi agar kelembagaan dan usaha tetap kokoh meskipun menghadapi tantangan yang beragam.
Syncore Indonesia mendampingi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Haragandang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak Agustus 2025 melalui kerja sama dengan SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL). Program ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan dengan metode hybrid, yaitu kombinasi kegiatan langsung di desa serta monitoring daring melalui Zoom dan WhatsApp. Tujuannya adalah memastikan BUM Desa dapat memiliki badan hukum resmi, sehingga mampu mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.Program pendampingan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan BUM Desa Haragandang. Legalitas badan hukum menjadi penting agar BUM Desa memiliki dasar kuat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjalin kemitraan yang lebih luas.Pendampingan ini melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Syncore Indonesia berperan mendampingi secara teknis mulai dari sosialisasi, pembentukan tim perumus, pemetaan potensi, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan dokumen kelembagaan, musyawarah desa pembentukan BUM Desa, hingga pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia.Dalam praktiknya, Syncore Indonesia menerapkan kombinasi metode berupa diskusi, coaching, monitoring, dan evaluasi. Melalui coaching, tim perumus BUM Desa didampingi dalam melakukan pemetaan potensi desa, menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Berita Acara Musyawarah Desa, dan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama agar pengelolaan BUM Desa lebih transparan dan akuntabel.“Pendampingan ini tidak hanya soal administrasi, tapi membangun kelembagaan yang profesional dan dipercaya masyarakat,” ujar Widodo Prasetyo Utomo yang akrab disapa pras selaku tim pendamping dari Syncore Indonesia.Pras menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terbitnya sertifikat badan hukum, tetapi juga dari kemampuan pengurus menjaga keberlanjutan kelembagaan. Harapannya, BUM Desa Haragandang mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.Dengan pengalaman mendampingi beberapa BUM Desa di Indonesia, Syncore Indonesia percaya bahwa BUM Desa Haragandang dapat menjadi salah satu contoh praktik baik pembentukan BUM Desa secara ideal. Ke depan, Syncore berkomitmen terus mendukung penguatan ekonomi desa melalui pendampingan BUM Desa dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan tata kelola yang profesional.
Desa Rahaden kembali mendapatkan program pendampingan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program ini difasilitasi oleh SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) ini memasuki tahun kedua. Setelah pada 2024 fokus pada pembentukan kelembagaan hingga BUM Desa Jantur Kiham Rahaden memperoleh sertifikat badan hukum, tahun 2025 fokus diarahkan pada penguatan manajemen usaha.Syncore Indonesia kembali dipercaya MEBL bersama Pemerintah Desa Rahaden untuk melaksanakan pendampingan tersebut. Menurut Widodo Prasetyo Utomo atau akrab disapa Pras selaku konsultan pendamping menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam tata kelola manajerial, mulai dari administrasi, operasional kantor, hingga tata kelola keuangan yang profesional.Kegiatan berlangsung sejak awal Agustus hingga Oktober 2025. Selama periode tersebut, pengurus BUM Desa mendapat pelatihan administrasi perkantoran, penyusunan SOP, penyusunan laporan keuangan, serta strategi pemasaran. Setelah pelatihan, peserta juga menerima coaching, mulai dari pengisian buku administrasi, penyusunan laporan keuangan, hingga persiapan penggunaan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia.“Pendampingan dilakukan dua tahap, yaitu secara offline selama dua minggu di Desa Rahaden dan dilanjutkan secara online melalui Zoom Meeting dan grup WhatsApp,” jelas Pras.Tim pendampingan terdiri dari tenaga ahli lapangan dan konsultan pendamping jarak jauh online. Dari pihak desa, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus BUM Desa Jantur Kiham Rahaden mulai dari penasihat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, manajer unit, hingga staf.Saat ini BUM Desa Jantur Kiham Rahaden telah mengelola beberapa usaha, diantaranya depot air minum isi ulang, penjualan voucher internet, dan layanan BRILink. Dengan meningkatnya aktivitas usaha, penguatan manajemen dinilai penting agar pengelolaan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.“Harapannya BUM Desa Jantur Kiham Rahaden dapat lebih rapi dan terstruktur dalam kegiatan operasionalnya. Tidak hanya mampu dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga bisa menjalin mitra baru untuk memperluas usaha demi meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Pras.
Pada tahun 2025, PT Syncore Indonesia melalui tim konsultan melakukan pendampingan penyusunan dokumen administratif untuk UPT Laboratorium Lingkungan Garut sebagai langkah menuju penerapan BLUD. Proyek ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan melakukan observasi secara langsung untuk melihat proses layanan secara nyata. Proses penyusunan berlangsung selama empat bulan, mulai dari bulan Juni hingga bulan September. Kegiatan ini dilakukan di kantor PT Syncore Indonesia dengan koordinasi intensif bersama UPT Laboratorium Lingkungan Garut. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk membantu UPT Laboratorium Lingkungan Garut mempersiapkan diri menerapkan BLUD, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih fleksibel, efektif dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.Saat ini pengelola keuangan masih bergantung pada APBD, sehingga anggaran yang diterima harus sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah. Kendala muncul karena pencairan anggaran APBD sering terlambat hingga bulan Maret, sementara itu pelayanan tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari. Kondisi ini membuat operasional di awal tahun terhambat.Dengan penerapan BLUD, pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Melalui BLUD pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat karena keuangan dapat diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tim konsultan juga berperan aktif dalam proses pendampingan penyusunan dokumen administratif yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, wawancara, dan observasi lapangan. Seluruh tahapan ini didampingi oleh tenaga ahli untuk memastikan proses berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang tepat sasaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diolah hingga disusun menjadi dokumen administratif. Selama proses penyusunan tim konsultan mendapatkan arahan dari tenaga ahli melalui rapat koordinasi secara berkala. Dengan pendampingan tersebut, hasil penyusunan dapat sesuai dengan standar yang dibutuhkan.Melalui penyusunan dokumen administratif tersebut, diharapkan UPT Laboratorium lingkungan Garut dapat segera menerapkan BLUD dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Langkah ini menjadi upaya penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan mendukung kemandirian operasional.Dengan penerapan BLUD, operasional di awal tahun diharapkan dapat berjalan lancar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Hal ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan laboratorium secara berkelanjutan.Pendampingan penyusunan dokumen administratif ini tidak hanya mempersiapkan UPT Laboratorium Lingkungan Garut menuju penerapan BLUD, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi unit pelayanan lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Syncore Indonesia menjadi mitra pendamping dalam pelatihan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang pada 14–15 Agustus 2025 di Hotel Grand Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti enam peserta, tiga dari Dinas Kesehatan dan tiga dari perwakilan puskesmas, yaitu Puskesmas Subah, Puskesmas Pecalongan, dan Puskesmas Lembong. Melalui sesi materi, diskusi, dan praktik langsung, Syncore memberikan pendampingan strategis agar peserta mampu menyusun Renstra BLUD secara terarah dan aplikatif. Kegiatan ini diselenggarakan dengan latar belakang kebutuhan memperbarui dokumen rencana strategis seiring dengan pergantian kepala daerah dan penyesuaian target pembangunan jangka menengah daerah. Dengan adanya pelatihan, diharapkan puskesmas dan unit layanan kesehatan di Batang dapat menyusun dokumen Renstra yang lebih terarah, akuntabel, serta relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat.Pelatihan penyusunan renstra BLUD ini menghadirkan Bapak Niza Wibyana Tito sebagai pakar BLUD, yang memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar rencana strategis, keterkaitan renstra BLUD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta pentingnya sinkronisasi dengan renstra dinas. Pak Tito juga memberikan arahan langsung tentang sistematika penulisan, simulasi, hingga praktik analisis faktor internal (Internal Factor Analysis Summary / IFAS) dan faktor eksternal (External Factor Analysis Summary / EFAS). Selain itu, hadir pula Ibu Siti Nur Maryanti dan Bapak Almusa Nur Kadzim sebagai konsultan pendamping dari Syncore Indonesia. Hari pertama pelatihan lebih difokuskan pada pemaparan materi dan diskusi kelompok, sementara hari kedua diisi dengan praktik pengisian kertas kerja, identifikasi potensi, serta penyusunan strategi. Pendekatan interaktif ini membuat peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu langsung mengaplikasikan metode penyusunan Renstra BLUD sesuai kondisi masing-masing puskesmas.Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang berharap setiap BLUD mampu meningkatkan kapasitas perencanaan strategis sekaligus memperkuat kinerja pelayanan kesehatan. Sebagai konsultan berpengalaman dalam bidang perencanaan bisnis, Syncore Indonesia menghadirkan pendekatan praktis melalui pendampingan penyusunan masterplan dan rencana bisnis. Melalui pendampingan dari ahli, diharapkan hasil penyusunan renstra menjadi lebih komprehensif, aplikatif, dan siap diimplementasikan. Dengan dukungan teknis tersebut, renstra yang disusun diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan organisasi yang semakin kompleks. Pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyimpangan serta menjadi instrumen strategis untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta perlu melakukan peningkatan sistem pengendalian internal.Memahami Definisi Pengendalian InternalPengendalian internal dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh anggota organisasi. Pengendalian internal dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui aktivitas yang efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan. Selanjutnya, pengendalian internal juga memiliki peran yang andal dalam pelaporan keuangan maupun kinerja. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, mekanisme, dan aktivitas yang dirancang untuk meminimalkan risiko, mendeteksi kesalahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.Fungsi Pengendalian InternalPengendalian internal memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:Fungsi Preventif untuk mencegah terjadinya kecurangan, penyimpangan, dan inefisiensi.Fungsi Detektif untuk mendeteksi adanya kesalahan, kekeliruan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.Fungsi Korektif dapat memberikan dasar untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas sistem manajemen.Fungsi Pengendalian Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi.Tujuan Peningkatan Sistem Pengendalian InternalSecara umum, peningkatan pengendalian internal bertujuan untuk:Menjamin kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku.Menjaga aset organisasi dari kerugian, penyalahgunaan, atau pencurian.Meningkatkan keandalan informasi baik dalam laporan keuangan maupun laporan kinerja.Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.Membangun akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.Manfaat Peningkatan Sistem Pengendalian InternalPeningkatan sistem pengendalian internal memberikan manfaat secara nyata bagi organisasi, di antaranya:Meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.Mengurangi risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya.Memperkuat tata kelola organisasi (good governance) dengan mekanisme pengawasan yang jelas.Meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui prosedur kerja yang lebih terstandar.Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih andal melalui laporan yang akurat.Meningkatkan daya saing organisasi karena mampu merespons risiko dengan cepat dan tepat.Peningkatan sistem pengendalian internal merupakan investasi strategis bagi organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pengendalian internal yang kuat, organisasi tidak hanya mampu meminimalkan risiko, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, serta memperkuat daya saing di tengah perubahan yang terus berkembang.
Harapan baru bagi penguatan ekonomi desa muncul melalui rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan meluncurkan KOPDES (Koperasi Desa) dengan membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Rencana ini mendapat sambutan positif dari Managing Partner Syncore Indonesia, Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ph.D., Ak., CA. Menurutnya, kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran desa guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.Dukungan terhadap program KOPDES ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap desa diproyeksikan menerima pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk pengembangan koperasi. Rudy memperkirakan, jika program ini berjalan optimal, perputaran modal dari 80.000 koperasi tersebut bisa mencapai Rp240 triliun.Meski demikian, Rudy menilai rencana pendirian 80.000 KOPDES tidak bisa berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinkronisasi lintas kementerian agar implementasinya efektif. Ia menekankan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden dan Menteri Keuangan harus ditopang oleh regulasi Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam hal jaminan ketika koperasi menghadapi risiko gagal bayar.“Selain itu, persoalan tengkulak dan rentenir juga harus menjadi perhatian, sebab peran mereka sudah lama berakar di masyarakat sehingga tidak serta merta bisa digantikan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, Kopdes Merah Putih perlu memiliki model bisnis yang sehat agar tidak berubah menjadi predator baru yang justru menyingkirkan aktivitas ekonomi yang telah ada. Jika hal itu terjadi, hasilnya akan kontraproduktif,” jelasnya.Supaya koperasi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, managing partner Syncore ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. Ia menilai, program pemberdayaan desa tidak akan berhasil apabila dijalankan hanya dengan pola top down.Karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif warga desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama dan mampu menjawab kebutuhan lokal secara berkelanjutan.“Harus ada ruang diskusi dan kolaborasi antar elemen yang sudah ada, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM. Koperasi harus menjadi wadah yang menghubungkan dan menghidupkan ekosistem ekonomi desa, bukan justru bersaing dengan lembaga yang telah berjalan. ” terang Rudy.Saat ini ada 80.000 koperasi yang tidak dapat dibentuk dengan pendekatan one size fits all (seragam) dalam pengelolaannya untuk membentuk ruang diskusi dan kerja sama antar elemen. Karena kondisi, potensi, dan kebutuhan setiap daerah berbeda, sehingga penerapan model bisnis juga harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut harus diimbangi dengan strategi dan kebijakan yang matang. Rudy merekomendasikan empat langkah utama untuk memastikan program ini berlanjut. Pertama, penyelarasan kebijakan dari pusat hingga daerah memerlukan kerja sama multi-pihak, termasuk akademisi, karena Koperasi Desa Merah Putih adalah model baru, organisasi privat yang didukung APBN yang melibatkan 80.000 pengelola koperasi. Kedua, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia melalui program khusus, dan ketiga, penerapan model bisnis berkelanjutan seperti social enterprise dan circular business model untuk mencapai tujuan utama meningkatakan ekonomi.“Kemudian penggunaan data analitik untuk monitoring dan evaluasi sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang di desa dapat diukur secara presisi. Jika menggunakan model komersial murni, risiko munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal akan tinggi,” jelas Rudy.“Kolaborasi dengan akademisi bisa menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, sekaligus menyediakan mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” tutupnya. Rencana besar ini harus dipandang sebagai proses panjang yang membutuhkan sinergi dan konsistensi dari semua pihak. Tanpa pengelolaan yang sehat, koperasi berisiko kehilangan perannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, koperasi akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Studi kelayakan atau feasibility study adalah instrumen penting yang digunakan perusahaan untuk menilai apakah sebuah proyek atau program layak dijalankan. Dokumen ini tidak hanya menampilkan data teknis, tetapi juga memperlihatkan keselarasan antara strategi bisnis internal dengan kebijakan eksternal yang berlaku. Dengan begitu, keputusan yang diambil perusahaan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis analisis menyeluruh.Aspek yang DianalisisStudi kelayakan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hukum, pasar, teknis, finansial, hingga sosial dan lingkungan. Analisis hukum memastikan proyek sesuai regulasi, sementara aspek teknis menilai kesiapan sumber daya dan metode operasional. Pada saat yang sama, evaluasi pasar dan finansial menggambarkan peluang keuntungan serta risiko yang mungkin muncul. Melalui pendekatan ini, perusahaan bisa mengetahui secara jelas titik temu antara strategi jangka panjang dengan kebijakan yang berlaku.Keputusan strategis tidak bisa diambil hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman manajerial semata. Studi kelayakan berperan sebagai dasar yang kuat untuk memastikan langkah perusahaan selaras dengan kebutuhan pasar dan aturan pemerintah. Selain itu, kajian ini juga memberi gambaran apakah investasi yang direncanakan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan.Sebagai contoh nyata, Syncore telah mendampingi penyusunan studi kelayakan untuk RSU PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten. Tujuannya adalah mendukung proses kenaikan kelas rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C. Melalui kajian ini, pihak rumah sakit memperoleh landasan kuat untuk menunjukkan kesiapan dari sisi teknis, finansial, sumber daya, hingga regulasi. Hasilnya, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya membantu rumah sakit memenuhi standar kebijakan kesehatan, tetapi juga memberikan keyakinan bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis.Relevansi Studi Kelayakan bagi PerusahaanDalam konteks bisnis modern, perusahaan menghadapi tekanan besar untuk mengambil keputusan cepat namun tetap akurat. Feasibility Study menjembatani kebutuhan tersebut dengan menghadirkan data komprehensif dan rekomendasi yang terukur. Hasilnya, manajemen memiliki pegangan jelas saat menentukan arah strategis, misalnya ekspansi usaha, pembangunan fasilitas baru, atau pengembangan produk. Dengan cara ini, setiap keputusan tidak hanya tepat waktu tetapi juga tepat sasaran.Studi kelayakan adalah dokumen penting yang menjadi landasan perusahaan sebelum menjalankan proyek strategis. Melalui analisis menyeluruh, perusahaan dapat memastikan keselarasan strategi dengan kebijakan sekaligus meminimalkan risiko. Karena itu, perusahaan sebaiknya selalu menempatkan dokumen ini sebagai bagian integral dalam proses pengambilan keputusan.
Mengapa Rencana Bisnis Itu Penting?Perencanaan usaha adalah panduan strategis yang menentukan arah dan langkah perusahaan. Tanpa perencanaan yang jelas, bisnis berisiko kehilangan fokus dalam menjalankan operasional. Dokumen ini mencakup visi, strategi, target, serta langkah-langkah praktis untuk mencapai keberhasilan. Agar semakin kuat, perencanaan tersebut perlu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dengan begitu, proyeksi keuangan yang disajikan bukan sekadar angka, melainkan cerminan kondisi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat perencanaan lebih kredibel di mata investor maupun lembaga keuangan.Perencanaan bisnis tidak hanya berbicara soal strategi pemasaran atau pengembangan produk. Ada aspek keuangan yang harus disusun secara akurat dan sesuai aturan. Di sinilah peran standar akuntansi keuangan menjadi sangat penting. Aturan ini membantu bisnis dalam menyusun laporan dan proyeksi yang transparan, misalnya bagaimana pendapatan dicatat, biaya dialokasikan, dan aset dinilai. Dengan integrasi tersebut, gambaran yang dihasilkan lebih realistis dan meyakinkan semua pihak terkait.Manfaat Menggunakan Standar Akuntansi dalam Rencana BisnisSebelum menyusun strategi detail, penting untuk memahami keuntungan yang diperoleh ketika perencanaan usaha memperhitungkan standar akuntansi. Beberapa manfaat utamanya antara lain:Data keuangan menjadi lebih transparan dan akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis.Bisnis dapat mengevaluasi kinerja finansial secara terukur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.Kepatuhan terhadap standar akuntansi meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, maupun mitra usaha.Perusahaan mampu mengantisipasi risiko finansial secara lebih baik.Perubahan regulasi maupun dinamika pasar dapat direspons lebih cepat karena perencanaan berbasis data valid.Langkah Praktis Menyusun Rencana BisnisSetelah memahami manfaatnya, tahap berikutnya adalah bagaimana menyusun perencanaan yang benar-benar dapat dijalankan. Beberapa langkah praktis yang bisa menjadi pedoman antara lain:Pahami standar akuntansi keuangan yang berlaku pada entitas privat.Integrasikan seluruh data keuangan sesuai prinsip akuntansi dalam setiap bagian perencanaan.Susun proyeksi finansial yang realistis agar strategi usaha dapat diukur dengan jelas.Selanjutnya, lakukan evaluasi risiko dan peluang berdasarkan kondisi finansial yang ada. Terakhir, pantau perkembangan standar akuntansi karena perubahan aturan dapat memengaruhi arah strategi bisnis yang telah disusun. Rencana bisnis yang baik tidak hanya menggambarkan strategi, tetapi juga harus mampu menunjukkan kondisi keuangan yang transparan. Dengan menerapkan standar akuntansi keuangan, entitas privat dapat memastikan rencana bisnis lebih kredibel, akurat, dan meyakinkan. Integrasi ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih terarah.
Waste to Energy adalah konsep mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas dua masalah besar: meningkatnya volume limbah dan kebutuhan energi alternatif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, sampah tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga aset ekonomi.Dalam konteks bisnis modern, Waste to Energy menjadi peluang menjanjikan karena menggabungkan keberlanjutan dengan nilai ekonomi. Perusahaan yang mampu mengelola sampah menjadi energi dapat menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus menjaga lingkungan. Inovasi ini menunjukkan bahwa solusi terhadap permasalahan lingkungan bisa berjalan seiring dengan peluang usaha baru.Potensi Bisnis yang MenjanjikanBisnis berbasis Waste to Energy memiliki potensi besar, terutama di negara berkembang dengan jumlah sampah yang terus meningkat. Melalui teknologi seperti biogas, pembangkit listrik tenaga sampah, dan bahan bakar alternatif, limbah dapat diolah menjadi energi terbarukan. Hasilnya tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menambah ketersediaan energi bagi masyarakat.Pelaku usaha yang terjun di bidang ini berpeluang memperoleh keuntungan ganda. Pertama, keuntungan finansial dari penjualan energi atau produk turunan. Kedua, keuntungan sosial berupa kontribusi pada kebersihan lingkungan dan keberlanjutan energi. Oleh karena itu, bisnis ini dianggap sebagai salah satu model usaha hijau yang relevan dengan tren global.Dampak Sosial dan LingkunganSelain memberikan manfaat ekonomi, bisnis berbasis Waste to Energy juga berdampak positif pada aspek sosial. Penciptaan lapangan kerja baru muncul dari kegiatan pengelolaan, pengolahan, hingga distribusi energi. Masyarakat pun dapat berperan aktif dalam memilah sampah, sehingga meningkatkan kesadaran lingkungan.Dampak lingkungan yang dihasilkan juga signifikan. Dengan berkurangnya sampah yang menumpuk di TPA, risiko pencemaran tanah, air, dan udara dapat ditekan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan dari sampah membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.Menuju Masa Depan BerkelanjutanBisnis Waste to Energy adalah bukti nyata bahwa masalah dapat diubah menjadi peluang. Melalui inovasi, kolaborasi, dan investasi teknologi, sampah dapat disulap menjadi sumber energi ramah lingkungan. Model bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.Masa depan hijau dapat tercapai jika semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat terlibat aktif dalam model ini. Partisipasi tersebut membuat pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebaliknya, sampah berubah menjadi bagian dari strategi bisnis yang bermanfaat dan berdaya guna.
Penyelarasan strategi merupakan kunci dalam penyusunan kajian kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat keputusan atau aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah maupun organisasi untuk mengatur arah program dan kegiatan. Proses penyelarasan memastikan agar strategi jangka panjang yang telah dirumuskan dapat sejalan dengan kebijakan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya sering muncul hambatan yang mengganggu konsistensi antara strategi dan implementasi. Hambatan ini perlu dikenali sejak awal agar solusi yang tepat dapat disiapkan dan pelaksanaan kebijakan tetap terarah.Hambatan Koordinasi AntarinstansiSalah satu hambatan utama dalam penyelarasan strategi kebijakan publik adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Setiap lembaga sering memiliki prioritas dan agenda masing-masing, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak sinkron. Misalnya, sebuah kementerian bisa saja menekankan program preventif, sementara dinas daerah lebih menitikberatkan kebijakan teknis pada aspek kuratif. Ketidaksinkronan ini membuat implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai arah strategi jangka panjang. Upaya untuk mengatasi hambatan ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi lintas sektor, komunikasi yang lebih terbuka, serta mekanisme penyelarasan reguler agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan publik.Hambatan Keterbatasan DataSelain koordinasi, keterbatasan data juga menjadi tantangan serius. Kajian kebijakan publik memerlukan dasar bukti yang valid agar strategi yang dirumuskan tidak keliru. Namun, kenyataannya, data antarinstansi sering kali tidak terintegrasi, tidak diperbarui, atau bahkan saling bertentangan. Situasi ini dapat menyebabkan penyusunan strategi menjadi tidak akurat dan kebijakan teknis di lapangan melenceng dari tujuan awal. Solusinya adalah membangun sistem informasi yang terintegrasi, meningkatkan transparansi data publik, serta melakukan validasi data secara berkala. Dengan begitu, penyelarasan strategi dan kebijakan publik dapat berlangsung lebih tepat sasaran.Hambatan Kepentingan PolitikFaktor politik juga tidak bisa diabaikan. Perbedaan kepentingan politik sering kali memengaruhi konsistensi penyelarasan strategi kebijakan publik. Tidak jarang, kebijakan disusun untuk tujuan jangka pendek demi kepentingan tertentu, bukan untuk mendukung strategi jangka panjang. Akibatnya, arah kebijakan menjadi terpecah dan keberlanjutan program terganggu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen politik berbasis kepentingan bersama, regulasi yang mengikat lintas periode pemerintahan, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat.Hambatan Kapasitas Sumber DayaHambatan lain yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi manusia maupun finansial. Tanpa kapasitas yang memadai, strategi yang telah dirancang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif. Misalnya, meski ada strategi nasional yang menekankan peningkatan kualitas pendidikan, jika daerah tidak memiliki tenaga ahli atau anggaran yang cukup, kebijakan teknis yang dijalankan tidak akan optimal. Jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, memperkuat kelembagaan, dan mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan implementasi.Penyelarasan strategi kebijakan publik bukanlah proses yang mudah karena kerap terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan data, kepentingan politik, dan keterbatasan sumber daya. Namun, semua hambatan tersebut dapat diatasi melalui mekanisme koordinasi yang baik, sistem data yang terintegrasi, komitmen politik jangka panjang, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan langkah-langkah tersebut, penyusunan kajian kebijakan publik akan lebih konsisten, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
