Palangka Raya – Dorongan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan tuntutan lembaga BPJS Kesehatan atas pengelolaan dana kapitasi membuat layanan kesehatan perlu bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk menjawab tantangan tersebut, Syncore Indonesia menyelenggarakan pendampingan transformasi BLUD bagi 11 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Gunung Mas pada . . .
21-22 Juli 2025 di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel. Pelatihan dan pendampingan ini diikuti Sebanyak 10 puskesmas dan 1 rumah sakit pratama di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas mengikuti kegiatan ini. Tim Syncore Indonesia menghadirkan tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, serta konsultan teknis Almusa Nur Kadzim, S.Ak., CAAT dan Putri Nurmalasari, S.Ak., CAAT. Mereka mendampingi peserta dalam memahami regulasi, menyusun dokumen administratif, dan memetakan kebutuhan kelembagaan untuk penetapan BLUD. Melalui pendampingan transformasi BLUD, peserta dibimbing menyusun dokumen penting sebagai dasar operasional. Dokumen tersebut mencakup Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis (Renstra), dan Laporan Keuangan. Pola tata kelola dirancang berdasarkan struktur organisasi dan data SDM, SPM mengacu pada regulasi Kementerian Kesehatan, Renstra disesuaikan dengan RPJMD daerah, sedangkan laporan keuangan dihimpun dari data anggaran lima tahun terakhir. Selain itu, setiap UPTD juga wajib menyiapkan surat kesanggupan meningkatkan kinerja dan surat kesediaan untuk diaudit. Seluruh dokumen beserta surat pernyataan tersebut akan menjadi masterplan sekaligus rencana bisnis awal bagi 11 UPTD layanan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas yang tengah dipersiapkan bertransformasi menjadi BLUD. Penyusunan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola serta manajemen UPTD dalam proses transformasi menuju BLUD. Selain aspek teknis, pelatihan juga menekankan kesiapan kelembagaan. Menurut Bapak TIto, “Yang perlu ditanyakan kesiapannya bukan hanya UPTD atau Dinas Kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah. Jika pemda belum siap secara kelembagaan dan regulasi, maka akan menjadi kendala besar dalam mendukung pelaksanaan BLUD.” Dengan adanya pendampingan dokumen administratif BLUD oleh Syncore Indonesia, UPTD di Gunung Mas kini memiliki fondasi awal yang lebih kokoh untuk bertransformasi menjadi BLUD. Langkah ini tidak hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam meningkatkan mutu layanan publik yang profesional dan akuntabel. Syncore Indonesia menegaskan perannya bukan hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga mitra strategis bagi pemerintah daerah. Melalui program pendampingan transformasi BLUD, Syncore memastikan UPTD siap mengelola layanan kesehatan secara transparan, profesional, dan berkelanjutan. Komitmen ini menunjukkan tekad Syncore menghadirkan solusi inovatif bagi tata kelola layanan publik di Indonesia.
Login untuk membaca konten lengkap
Login
