Tidak ada media tersedia.
Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang harus disusun bagi UPT yang mau menjadi BLUD. Kepala UPT atau badan daerah yang akan menerapkan BLUD harus harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan . . .
oleh pemerintah daerah. Namun untuk puskesmas atau badan daerah yang merupakan UPT yang baru terbentuk, maka boleh menyusun proyeksi/prognosis keuangan saja yang terdiri dari prognosis/proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Format dari penyusunan proyeksi keuangan BLUD adalah sebagai berikut. Laporan Realisasi Anggaran Nomor Urut Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 Proyeksi 2020 % 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp- Rp- Rp- 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp- Rp- Rp- 4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp- Rp- Rp- 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp- Rp- Rp- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp- Rp- Rp- 4.2 Pendapatan Transfer Daerah 4.2.1 BOS Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Jumlah Pendapatan Transfer Daerah Rp- Rp- Rp- 5 Belanja 5.1 Belanja Operasi 5.1.1 Belanja Pegawai Rp- Rp- Rp- 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp- Rp- Rp- 5.1.3 Bunga Rp- Rp- Rp- 5.1.4 Subisdi Rp- Rp- Rp- 5.1.5 Hibah Rp- Rp- Rp- 5.1.6 Bantuan Sosial Rp- Rp- Rp- Jumlah Belanja Operasi Rp- Rp- Rp- 5.2 Belanja Modal 5.2.1 Belanja Tanah Rp- Rp- Rp- 5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Rp- Rp- Rp- 5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan Rp- Rp- Rp- 5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp- Rp- Rp- 5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Rp- Rp- Rp- 5.2.6 Belanja Aset Lainnya Rp- Rp- Rp- Jumlah Belanja Modal Rp- Rp- Rp- Surplus / Defisit Rp- Rp- Rp- 6 Pembiayaan 6.1 Penerimaan Pembiayaan 6.1.1 Penggunaan SILPA Rp- Rp- Rp- 6.1.2 Divestasi Rp- Rp- Rp- 6.1.3 Penerimaan Utang/Pinjaman Rp- Rp- Rp- Jumlah Penerimaan Rp- Rp- Rp- 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 6.2.1 Investasi Rp- Rp- Rp- 6.2.2 Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Rp- Rp- Rp- Jumlah Pengeluaran Rp- Rp- Rp- Pembiayaan NETTO Rp- Rp- Rp- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Laporan Operasional Uraian Realisasi Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Rp- Rp- Pendapatan Retribusi Daerah Rp- Rp- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp- Rp- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp- Rp- Pendapatan Tranfer Murni Rp- Rp- BOK Rp- Rp- Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Rp- Rp- Pendapatan lainnya Rp- Rp- Jumlah Pendapatan Rp- Rp- Beban Beban pegawai Rp- Rp- Beban Barang dan Jasa Rp- Rp- Beban Bunga Rp- Rp- Beban Penyusutan Rp- Rp- Beban Lain - Lain Rp- Rp- Jumlah Beban Rp- Rp- Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional Rp- Rp- Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasioanl Defisit Penjualan Aset Non Lancar Rp- Rp- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp- Rp- Surplus Penjualan Aset Non Lancar Rp- Rp- Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp- Rp- Pos Luar Biasa Beban Bencana Alam Rp- Rp- Beban Luar Biasa lainnya Rp- Rp- Jumlah Pos Luar Biasa Rp- Rp- Surplus/Defisit LO Rp- Rp- Referensi : SE Mendagri Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian BLUD
Login untuk membaca konten lengkap
LoginJl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia