Tugas Pelaksana Operasional BUM Desa Menurut PP 11 Tahun 2021

penguatan peran Pelaksana Operasional BUM Desa, desa dapat mengelola potensi lokal secara optimal. Selain itu, tata kelola usaha menjadi lebih transparan dan berkelanjutan. Struktur Organisasi BUM Desa dalam PP 11 Tahun 2021 Organisasi BUM Desa diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021. Struktur ini terdiri dari Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dalam ketentuan tersebut disebutkan: “Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.” (Pasal 15, PP 11/2021). Pelaksana Operasional BUM Desa berperan sebagai eksekutor utama. Mereka menjalankan kebijakan usaha yang telah ditetapkan melalui forum musyawarah desa/musyawarah antar desa. Dasar Hukum Pelaksana Operasional BUM Desa Ketentuan mengenai Pelaksana Operasional BUM Desa diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 27 PP Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan fungsi strategis pelaksana operasional dalam pengelolaan usaha BUM Desa. Jabatan Pelaksana Operasional Pelaksana Operasional BUM Desa diangkat melalui mekanisme Musyawarah Desa. Nama pelaksana operasional diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat. Pelaksana Operasional dipilih berdasarkan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa. Masa jabatan pelaksana operasional ditetapkan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ketentuan ini memberikan stabilitas pengelolaan usaha, tetapi tetap membuka peluang regenerasi kepemimpinan. Tugas Pelaksana Operasional BUM Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) PP 11 Tahun 2021, tugas Pelaksana Operasional BUM Desa mencakup beberapa hal sebagai berikut: Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa  Bersama; menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas: atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat; menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa.  Kesimpulan Pelaksana Operasional BUM Desa memegang peran kunci dalam keberhasilan usaha BUM Desa. Mereka menjalankan fungsi manajerial, operasional, dan strategis secara langsung. Dengan mengacu pada PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, pengelolaan usaha dapat berjalan lebih profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaksana operasional menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi desa. Ingin meningkatkan kapasitas pengelolaan BUM Desa Anda? Ikuti pelatihan dan pendampingan profesional agar BUM Desa berkembang secara berkelanjutan.