Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Persampahan Kabupaten Tegal mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia pada 17–18 Oktober 2025 di Kantor Syncore Indonesia, Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar pembentukan dan pengelolaan keuangan BLUD Persampahan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian serta akuntabilitas pengelolaan layanan publik di bidang persampahan.Bimtek tersebut dihadiri oleh Kepala DLH Kabupaten Tegal, Edi Sucipto, S.M., S.Si, beserta seluruh staff UPTD Persampahan dan Laboratorium Lingkungan, dengan total peserta sebanyak lima belas orang. Kegiatan ini menghadirkan Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT sebagai narasumber utama yang merupakan konsultan dari Syncore Indonesia. Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pembekalan intensif mengenai konsep dasar BLUD dan penerapannya dalam tata kelola keuangan daerah.Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala DLH Kabupaten Tegal yang menyampaikan apresiasi kepada Syncore Indonesia atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Bimtek ini menjadi sarana penyegaran serta pendalaman terhadap proses penyusunan dokumen BLUD yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa DLH Kabupaten Tegal secara rutin mengadakan pelatihan bersama Syncore setiap Hari Jumat, baik secara daring maupun luring, sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional.Kepala DLH menyampaikan target capaian tahun 2025, yaitu penyelesaian penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk Laboratorium Lingkungan yang mencakup aspek teknis dan administratif. Sementara pada tahun 2026, pihaknya menargetkan pengajuan penilaian ke Tim Penilai BLUD, dengan harapan Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tegal dapat lulus evaluasi dan resmi menerapkan sistem BLUD secara penuh. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan DLH dalam memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan berorientasi hasil.Materi Bimtek yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Maryanti mencakup penjelasan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), serta penerapan konsep Reinventing Government dan Enterprising Government. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami bagaimana pemerintah dapat berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang efisien, inovatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas. Melalui kegiatan ini, pengelola DLH Persampahan Kabupaten Tegal diharapkan bisa segera menerapkan BLUD.
Training of Trainers (ToT) Literasi Keuangan menjadi strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dalam memperkuat pelaksanaan Program TEKAD di wilayah timur Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada 15–17 Oktober 2025. Pelatihan berlangsung serentak di tiga lokasi, yakni Sky Flores Hotel Manggarai, Nusa Tenggara Timur; Hotel Isabella Masohi, Maluku Tengah; serta Safirna Golden Hotel Ternate, Maluku Utara.Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pegawai perbankan, staf kecamatan, serta tokoh masyarakat dari wilayah lokus Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Para peserta dipersiapkan sebagai calon pelatih agar mampu menyampaikan materi literasi keuangan dan akses layanan keuangan secara efektif kepada masyarakat desa.Perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa Training of Trainers menjadi kunci keberlanjutan Program TEKAD. Menurutnya, penguatan kapasitas pelatih lokal akan mempercepat peningkatan pemahaman keuangan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan. “Pendekatan ToT memastikan transfer pengetahuan tidak berhenti di pelatihan, tetapi terus bergulir di tingkat desa,” ujarnya.Pelaksanaan ToT Literasi Keuangan Program TEKAD menghadirkan narasumber dari berbagai institusi kompeten. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan materi ekonomi rumah tangga serta pengenalan lembaga dan produk jasa keuangan. Sementara itu, akademisi dan praktisi mengulas strategi pengelolaan sumber pendapatan serta usaha rumah tangga.Untuk memperkuat aspek praktis, Syncore Indonesia melalui Bumdes.id memberikan materi pencatatan keuangan rumah tangga dan dinamika kelompok. Materi ini dirancang agar mudah dipahami dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat desa. “Pencatatan keuangan sederhana menjadi pondasi penting agar rumah tangga dan usaha kecil desa dapat tumbuh secara sehat dan terukur,” jelas Pras perwakilan Syncore Indonesia dalam sesi pelatihan.Dalam proses pembelajaran, pelatihan menggunakan metode penyampaian materi konseptual yang dipadukan dengan diskusi interaktif. Peserta diajak membahas berbagai persoalan keuangan yang kerap dihadapi masyarakat desa, mulai dari pengelolaan pendapatan, pengeluaran, hingga pemanfaatan layanan keuangan formal. Pendekatan ini mendorong peserta untuk memahami konteks lokal sebelum menyampaikan materi kepada masyarakat.Selain itu, kegiatan Training of Trainers ini dilengkapi dengan studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha kecil di desa. Peserta mendapatkan latihan praktik pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan sederhana. Dalam sesi ini, peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan buku pembantu sebagai alat pencatatan yang tertib dan transparan, yang dibimbing langsung oleh narasumber dari Syncore Indonesia – Bumdes.id.Melalui kegiatan ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berharap para peserta mampu berperan sebagai pelatih yang kompeten dalam memperluas literasi keuangan dan akses layanan keuangan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia lokal, Program TEKAD diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan Sosialisasi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Selasa, 12 November 2025, di Balai Kota Among Tani Batu, sebagai langkah awal penguatan tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini digelar oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Batu dengan menggandeng PT Syncore Indonesia sebagai narasumber. Sosialisasi tersebut menyasar jajaran perangkat daerah yang memiliki unit pelayanan berpotensi menghasilkan pendapatan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, mekanisme, dan kesiapan penerapan BLUD di Pemerintah Kota Batu. Melalui forum ini, pemerintah daerah mulai mengkaji model kelembagaan paling tepat bagi unit-unit layanan strategis.Materi utama yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi filosofi BLUD, perbandingan BLUD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tata kelola BLUD, persyaratan penerapan, serta mekanisme penetapan BLUD. Dari seluruh materi tersebut, diskusi lebih banyak menitikberatkan pada aspek filosofi, perbandingan BLUD dan BUMD, serta tata kelola. Fokus ini dinilai krusial karena Pemerintah Kota Batu saat ini masih berada pada tahap awal penentuan arah kebijakan kelembagaan. Melalui Sosialisasi Pembentukan BLUD, perangkat daerah diajak memahami perbedaan mendasar antara orientasi layanan publik dan orientasi bisnis daerah sebagai dasar penerapan BLUD.Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah unit pelayanan yang dinilai memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemerintah Kota Batu secara berkelanjutan menilai bahwa pengelolaan unit-unit tersebut akan lebih optimal apabila didukung mekanisme keuangan yang fleksibel dan akuntabel. Selain itu, terdapat arahan langsung dari Wali Kota Batu agar dilakukan kajian mendalam terhadap model kelembagaan yang paling sesuai dalam mendukung penerapan BLUD. Dalam konteks tersebut, Sosialisasi Pembentukan BLUD menjadi tahap penting untuk menyamakan persepsi sebelum memasuki proses teknis dan administratif.Sosialisasi ini menghadirkan Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu, Asisten I Sekretaris Daerah, serta sejumlah perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batu, termasuk UPT Pasar Induk Among Tani, UPT Pengelolaan Sampah, dan Rumah Potong Hewan. Berdasarkan hasil diskusi, dua unit pelayanan, yakni UPT Pasar Induk Among Tani dan UPT Pengelolaan Sampah, direncanakan untuk diprioritaskan dalam kajian penerapan BLUD. Tahapan lanjutan akan difokuskan pada pemenuhan persyaratan regulasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.Melalui Sosialisasi Pembentukan BLUD, Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola layanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kinerja. Kegiatan ini menjadi fondasi awal bagi perangkat daerah untuk memahami konsekuensi kelembagaan, administratif, dan teknis sebelum penerapan BLUD dilaksanakan secara bertahap. Ke depan, proses penyusunan dokumen persyaratan substantif, teknis, dan administratif akan menjadi fokus utama. Dengan perencanaan yang matang, penerapan BLUD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung kemandirian fiskal daerah.LSH /
Program Studi D3 Akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Seminar Accounting Day’s dan Gelar Karya Mahasiswa Magang Berdampak pada Rabu, 12 November 2025, di Aula Gedung 5 Lantai 5 UNS. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memamerkan hasil dari kegiatan magang berdampak yang mereka laksanakan selama satu semester sekaligus berdiskusi dengan praktisi dan pelaku ekonomi desa. Bapak Rudy Suryanto hadir sebagai narasumber selaku Senior Managing Partner Syncore Indonesia sekaligus Founder bumdes.id, yang memberikan pandangan terkait isu-isu terkini, metodologi praktik terbaik, serta arah pengembangan ekonomi desa berbasis inovasi dan kolaborasi.Program Magang Berdampak D3 Akuntansi UNS bertujuan memberikan pengalaman belajar praktis bagi mahasiswa dengan menempatkan mereka langsung di desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Melalui kegiatan ini, mahasiswa terlibat dalam penyusunan rencana bisnis, tata kelola keuangan, dan digitalisasi BUM Desa, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan kelembagaan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan magang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berdampak nyata terhadap kemajuan desa.Dalam acara Gelar Karya, hasil-hasil magang mahasiswa dipamerkan sebagai bentuk implementasi nyata pembelajaran. Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur BUM Desa Kemudo Makmur yaitu Isa Anshori, yang berbagi pengalaman sukses membangun BUM Desa sebagai wadah inkubator bisnis, agregator, dan kolaborator di tingkat desa. BUM Desa Kemudo menjadi contoh konkret bagaimana konsep yang dikembangkan Syncore Indonesia dapat diimplementasikan secara berkelanjutan hingga membawa manfaat signifikan bagi masyarakat.Diskusi interaktif dalam seminar turut membahas penguatan soft skill mahasiswa, seperti kemampuan menghadapi masyarakat desa yang beragam, berpikir kreatif, serta strategi meyakinkan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Isu menarik juga muncul mengenai masa depan BUM Desa yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi entitas bisnis profesional, bahkan berpeluang melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia di masa mendatang, seiring dengan tumbuhnya ekosistem ekonomi desa dan meningkatnya kontribusi sektor lokal terhadap perekonomian nasional.Sebagai mitra strategis perguruan tinggi dan lembaga desa, Syncore Indonesia membuka peluang kolaborasi berupa penempatan magang di jaringan klien BUM Desa, pelatihan Training of Trainer (ToT) bagi dosen, serta pendampingan dalam penerapan teknologi informasi terintegrasi seperti software akuntansi dan e-Magang. Melalui sinergi ini, Syncore Indonesia menegaskan perannya sebagai mitra transformasi tata kelola, inovasi digital, dan penggerak ekonomi desa berkelanjutan, sejalan dengan visinya “Membangun Negeri dari Desa.”
Syncore Indonesia melalui layanan Meravi.id mendampingi pelatihan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Madiun. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 8 November 2025, di Watu Kopen, Desa Morang, Kecamatan Kare. Pelatihan ini bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan BUM Desa agar selaras dengan regulasi terbaru. Pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan, manajemen dan administrasi usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong profesionalisme dan keberlanjutan ekonomi desa.Penguatan Tata Kelola Pasca Regulasi BaruPelatihan peningkatan kapasitas BUM Desa ini menghadirkan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak, narasumber dari Syncore Indonesia. Materi utama membahas filosofi dan revitalisasi BUM Desa pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi tersebut menegaskan peran BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum dituntut menerapkan prinsip tata kelola profesional.Selain itu, narasumber menyampaikan penguatan kelembagaan BUM Desa secara komprehensif. Pembahasan meliputi struktur organisasi, pembagian peran pengelola, hingga penguatan sistem administrasi. Materi disusun sistematis agar mudah dipahami dan aplikatif bagi pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama.Partisipasi Aktif PesertaPelatihan ini diikuti perwakilan BUM Desa dan BUM Desa Bersama se-Kecamatan Kare. Peserta terlibat aktif dalam diskusi interaktif bersama narasumber. Forum diskusi dimanfaatkan untuk membahas tantangan teknis pengelolaan usaha, termasuk aspek legalitas, pengelolaan unit usaha, dan keberlanjutan usaha.Melalui pendekatan partisipatif, peserta juga mempelajari praktik baik pengelolaan BUM Desa dari berbagai wilayah yang ditampilkan oleh narasumber. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas analisis dan pengambilan keputusan pengurus dalam mengelola usaha.Komitmen Pendampingan ProfesionalKegiatan ini dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Madiun. Kolaborasi dengan Syncore Indonesia memberikan nilai tambah melalui pengalaman pendampingan kelembagaan BUM Desa di berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan pendampingan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan usaha.“Kami mendorong pengurus BUM Desa memahami posisi strategisnya sebagai penggerak ekonomi desa yang dikelola secara profesional dan taat regulasi,” ujar Pras narasumber dari Syncore Indonesia saat sesi pemaparan materi.Dampak bagi Ekonomi DesaMelalui pelatihan peningkatan kapasitas BUM Desa ini, para pengurus diharapkan mampu mengimplementasikan materi secara nyata. Penerapan tata kelola yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dan daya saing unit usaha. Selain itu, penguatan kapasitas SDM menjadi pondasi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.Pendampingan oleh Syncore Indonesia menegaskan komitmen dalam mendukung penguatan BUM Desa sebagai pilar ekonomi lokal. Upaya ini diharapkan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Kare.
Yogyakarta, 6 November 2025 — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Syncore Indonesia melalui layanan Meravi.id mYogyakarta, 6 November 2enyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama Lkd. Kegiatan berlangsung selama tiga hari di Gedung Meravi.id, Yogyakarta, pada 4–6 November 2025. Pelatihan ini bertujuan memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan meningkatkan kompetensi pengurus agar mampu mengelola unit usaha secara berkelanjutan.enyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama Lkd. Kegiatan berlangsung selama tiga hari di Gedung Meravi.id, Yogyakarta, pada 4–6 November 2025. Pelatihan ini bertujuan memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan meningkatkan kompetensi pengurus agar mampu mengelola unit usaha secara berkelanjutan.Syncore Indonesia menghadirkan tim fasilitator ahli yang telah mendampingi BUM Desa di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Dinas PMD, Ibu Indrayani dan Ibu Diana Septi Astiartawardani selaku Direktur Eksekutif Bumdes.id, kemudian peserta dibagi menjadi dua kelas yakni, Kelas A untuk BUM Desa Bersama Lkd dan Kelas B untuk BUM Desa. Pembagian ini bertujuan menyesuaikan materi dengan kebutuhan setiap lembaga.Pada Kelas A, peserta mempelajari materi Revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan PP 11 tahun 2021 dan Permendesa 3 tahun 2021 bersama Bapak Edy Risdiyanto. Materi dilanjutkan dengan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama Lkd oleh Bapak Thoriq Iqbal Rivai selaku Senior Konsultan Syncore Indonesia. Hari kedua diisi dengan praktik pemetaan bentang dan tata kelola keuangan BUM Desa Bersama Lkd yang difasilitasi oleh Bapak Widodo Prasetyo Utomo, Senior Konsultan Syncore Indonesia.Sementara itu, Kelas B dibimbing langsung oleh Bapak Rudy Suryanto, Founder Bumdes.id. Dalam paparannya, Bapak Rudy Suryanto menegaskan pentingnya profesionalisme pengelolaan BUM Desa sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2024. “BUM Desa adalah badan usaha yang harus menghasilkan profit, namun tetap memberi manfaat sosial bagi masyarakat desa. Profesionalisme menjadi kunci keberlanjutan,” ujar Bapak Rudy Suryanto. Pada hari kedua, peserta Kelas B melaksanakan studi lapangan ke BUM Desa Amarta, Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, yang dikenal sukses mengelola berbagai unit usaha seperti produksi dan penjualan beras, TPS3R, ketahanan pangan, dan UMKM batik. Kegiatan diisi dengan paparan, diskusi, serta kunjungan lapangan ke unit usaha pertanian. Dalam wawancara dengan pengurus BUM Desa Amarta, dijelaskan bahwa program Ketahanan Pangan di tahun 2025 merupakan program baru yang didanai dari 20% Dana Desa dan dikelola oleh BUM Desa melalui hasil musyawarah desa.Kegiatan di hari ketiga, BUM Desa Bersama Lkd melakukan studi lapangan ke BUM Desa Bersama Poerboyo Lkd Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman. Kunjungan ini meliputi paparan, diskusi, dan kunjungan ke unit usaha BUM Desa Mart serta BUM Desa Trans. Sementara itu, peserta kelas BUM Desa mengikuti sesi kelas di Gedung Meravi dengan materi Rencana Usaha dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa berdasarkan PP No.11/2021 dan Kepmendesa PDTT No.136/2022, serta praktik penyusunan laporan menggunakan aplikasi SAAB (Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis) yang dikembangkan oleh Syncore untuk memudahkan pelaporan dan analisis usaha BUM Desa.Setelah rangkaian kegiatan selama tiga hari selesai, pelatihan ditutup dengan sesi refleksi gabungan dari kedua kelas. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Syncore Indonesia melalui Bumdes.id diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Muara Enim. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BUM Desa dan BUM Desa Bersama Lkd ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendamping profesional dalam mengakselerasi kemajuan ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Yogyakarta - Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi (UPTD LBK) Provinsi Sumatera Selatan serta Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (UPT PKAK) Kabupaten Malang berkolaborasi dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) selama dua hari pada tanggal 23-24 Oktober 2025 di Hotel D’Senopati, Yogyakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terhadap prinsip dan mekanisme pengelolaan keuangan berbasis BLUD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.Pelatihan ini diikuti oleh tujuh peserta dari UPTD LBK Sumatera Selatan dan UPT PKAK Malang, dengan menghadirkan pakar BLUD, yaitu Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT. Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan materi secara komprehensif. Hari pertama berfokus pada proses kajian awal yang dilakukan untuk menilai kesiapan suatu unit kerja dalam menerapkan pola BLUD secara umum, mencakup analisis aspek kelembagaan, layanan, keuangan, regulasi, serta sumber daya manusia dan struktur pendapatan keuangan daerah. Sementara hari kedua materi pelatihan diarahkan pada penyusunan dan pelaporan keuangan berbasis BLUD, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Peserta juga diberikan pendampingan teknis agar mampu menyusun dokumen keuangan BLUD secara sistematis dan sesuai standar yang berlaku.Dalam pemaparannya, Niza Wibyana Tito menyampaikan bahwa strategi penerapan BLUD memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan tata kelola organisasi secara keseluruhan. “Strategi BLUD memungkinkan unit layanan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya. Pelatihan ini juga mengadopsi metode showing system serta praktik langsung menggunakan aplikasi Syncore e-BLUD, sehingga peserta dapat memahami penerapan sistem keuangan digital secara langsung dan aplikatif.Sepanjang sesi pelatihan, terlihat bahwa peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan kritis, serta membagikan pengalaman lapangan yang relevan. Interaksi yang dinamis antara narasumber dan peserta menjadikan suasana pelatihan lebih hidup, kolaboratif, dan aplikatif. Pada akhirnya, metode ini tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengimplementasikan PPK BLUD secara efektif.Pelatihan PPK BLUD ini menjadi langkah penting bagi UPTD LBK Sumatera Selatan dan UPT PKAK Malang dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Harapannya, tentu bagi kami bisa menerapkan BLUD dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten malang, terus bisa membantu kami atau siapapun yang memerlukan dalam hal badan layanan umum daerah.” Ujar Edi Sulistiawan, Kepala UPT PKAK Kabupaten Malang. Kegiatan ini menegaskan komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung transformasi tata kelola keuangan daerah melalui pendampingan dan teknologi digital.DYM/PNS
Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa bagi 15 pengurus BUM Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan Syncore Indonesia melalui layanan Meravi.id. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu–Kamis, 22–23 Oktober 2025, di Kecamatan Kota Waikabubak. Pelatihan diikuti oleh Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUM Desa dari 15 desa se-Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi pengurus dalam pengelolaan kelembagaan, bisnis, manajemen, dan keuangan BUM Desa.Pelatihan Peningkatan Kapasitas tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan penguatan SDM BUM Desa. Berdasarkan informasi resmi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat, kegiatan ini dirancang agar pengurus BUM Desa memiliki pemahaman yang seragam mengenai tata kelola BUM Desa. Metode pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab interaktif, serta praktik langsung. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan materi dapat diterapkan secara nyata di desa masing-masing.Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa juga menjadi upaya memastikan pengurus memahami prinsip tata kelola BUM Desa yang baik dan berkelanjutan. Narasumber Widodo Prasetyo Utomo dari Tim Konsultan Syncore Indonesia menyampaikan materi mengenai peran kelembagaan dan pentingnya kolaborasi multipihak. Ia menekankan bahwa pengelolaan BUM Desa membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pengurus, dan masyarakat. Materi disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami oleh seluruh peserta.Selain penguatan kelembagaan, peserta memperoleh penjelasan teknis terkait tata kelola keuangan BUM Desa. Materi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Dalam sesi ini, Widodo Prasetyo Utomo menjelaskan prinsip pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemahaman regulasi tersebut dinilai penting untuk mendorong profesionalisme pengelolaan BUM Desa.Dalam sesi diskusi interaktif, peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu persoalan dominan adalah pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum berjalan optimal. Menanggapi hal tersebut, narasumber memberikan contoh praktik pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus solusi antar-pengurus BUM Desa.Pelatihan Peningkatan Kapasitas ini juga menekankan pentingnya pemetaan potensi desa sebagai dasar penyusunan model bisnis BUM Desa. Peserta didorong untuk mengidentifikasi sumber daya lokal yang memiliki nilai ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Widodo Prasetyo Utomo menjelaskan bahwa “pemetaan potensi yang tepat dapat membantu BUM Desa menentukan strategi pengembangan usaha yang lebih terarah.” Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas SDM BUM Desa.Melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa se-Kabupaten Sumba Barat ini, pengurus diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh. Peserta kini memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai tata kelola kelembagaan, pencatatan keuangan, serta pemetaan potensi desa sebagai dasar perencanaan bisnis. Hasil pelatihan ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUM Desa agar lebih profesional dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Daerah bersama Syncore Indonesia dalam mendukung penguatan dan perkembangan BUM Desa.LSH / WPU
Training of Trainers (ToT) Literasi Keuangan menjadi strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dalam memperkuat pelaksanaan Program TEKAD di wilayah timur Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada 15–17 Oktober 2025. Pelatihan berlangsung serentak di tiga lokasi, yakni Sky Flores Hotel Manggarai, Nusa Tenggara Timur; Hotel Isabella Masohi, Maluku Tengah; serta Safirna Golden Hotel Ternate, Maluku Utara.Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pegawai perbankan, staf kecamatan, serta tokoh masyarakat dari wilayah lokus Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Para peserta dipersiapkan sebagai calon pelatih agar mampu menyampaikan materi literasi keuangan dan akses layanan keuangan secara efektif kepada masyarakat desa.Perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa Training of Trainers menjadi kunci keberlanjutan Program TEKAD. Menurutnya, penguatan kapasitas pelatih lokal akan mempercepat peningkatan pemahaman keuangan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan. “Pendekatan ToT memastikan transfer pengetahuan tidak berhenti di pelatihan, tetapi terus bergulir di tingkat desa,” ujarnya.Pelaksanaan ToT Literasi Keuangan Program TEKAD menghadirkan narasumber dari berbagai institusi kompeten. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan materi ekonomi rumah tangga serta pengenalan lembaga dan produk jasa keuangan. Sementara itu, akademisi dan praktisi mengulas strategi pengelolaan sumber pendapatan serta usaha rumah tangga.Untuk memperkuat aspek praktis, Syncore Indonesia melalui Bumdes.id memberikan materi pencatatan keuangan rumah tangga dan dinamika kelompok. Materi ini dirancang agar mudah dipahami dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat desa. “Pencatatan keuangan sederhana menjadi pondasi penting agar rumah tangga dan usaha kecil desa dapat tumbuh secara sehat dan terukur,” jelas Pras perwakilan Syncore Indonesia dalam sesi pelatihan.Dalam proses pembelajaran, pelatihan menggunakan metode penyampaian materi konseptual yang dipadukan dengan diskusi interaktif. Peserta diajak membahas berbagai persoalan keuangan yang kerap dihadapi masyarakat desa, mulai dari pengelolaan pendapatan, pengeluaran, hingga pemanfaatan layanan keuangan formal. Pendekatan ini mendorong peserta untuk memahami konteks lokal sebelum menyampaikan materi kepada masyarakat.Selain itu, kegiatan Training of Trainers ini dilengkapi dengan studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha kecil di desa. Peserta mendapatkan latihan praktik pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan sederhana. Dalam sesi ini, peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan buku pembantu sebagai alat pencatatan yang tertib dan transparan, yang dibimbing langsung oleh narasumber dari Syncore Indonesia – Bumdes.id.Melalui kegiatan ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berharap para peserta mampu berperan sebagai pelatih yang kompeten dalam memperluas literasi keuangan dan akses layanan keuangan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia lokal, Program TEKAD diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
