Perusahaan Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Penyusunan RBA bagi seluruh Puskesmas di Kabupaten Kutai Barat yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini dilaksanakan pada 21–22 Agustus 2025 di Yogyakarta dan diikuti delapan belas Puskesmas dari Kabupaten Kutai Barat. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan BLUD. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan serta pengendalian anggaran setiap tahun. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat tata kelola keuangan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber dari Syncore Indonesia, yakni Bapak Niza Wibyana Tito dan Ibu Yuni Pratiwi yang membahas penguatan regulasi BLUD, tata kelola keuangan, serta strategi penyusunan RBA yang efektif. Materi juga dilengkapi praktik langsung penyusunan RBA berbasis data riil puskesmas, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penetapan target kinerja. Peserta mengikuti dengan antusias karena materi yang disampaikan berkaitan erat dengan tugas harian mereka di unit kerja masing-masing.Pelatihan tidak hanya berisi paparan teori, tetapi juga memberikan ruang diskusi interaktif dan studi kasus. Peserta membawa data lapangan untuk dianalisis bersama, sehingga kendala penyusunan RBA dapat dipetakan dengan jelas. Beberapa masalah yang dibahas antara lain keterbatasan data dasar, kesulitan menyusun kode rekening, dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah.Selain pelatihan tatap muka, peserta juga diperkenalkan pada aplikasi Syncore e-BLUD untuk penyusunan dokumen secara digital. Aplikasi ini membantu mempercepat proses pelaporan dan memudahkan pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Teknologi digital ini diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan puskesmas.Dinas Kesehatan Kutai Barat berharap peserta segera menerapkan hasil pelatihan dalam penyusunan RBA tahun anggaran 2026. Dengan penyusunan yang tepat waktu dan berkualitas, pelayanan puskesmas diharapkan lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat pertama.
SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) kembali menggelar program pendampingan manajemen usaha untuk BUM Desa Prow Karya Mitra Muara Pari. Kegiatan ini dilakukan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung sejak 19 Juli hingga 3 Agustus 2025 di Kantor BUM Desa Muara Pari, kemudian dilanjutkan dengan Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) hingga Oktober 2025.Pelaksanaan program ini melibatkan Syncore Indonesia sebagai mitra konsultan pelaksana teknis, sementara Pemerintah Desa Muara Pari sebagai pihak yang mengusulkan program kepada MEBL. Dengan kolaborasi ini, pendampingan bisa berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pengurus. Kegiatannya ini dilakukan melalui tatap muka dan juga pendampingan daring.Menurut Bapak Iqbal selaku tim konsultan Syncore Indonesia, program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2024 yang fokus pada kelembagaan BUM Desa. Pada 2025, program diarahkan pada penguatan manajemen usaha agar usaha yang sudah berjalan bisa lebih optimal sekaligus menyiapkan peluang usaha baru bagi BUM Desa. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kemandirian desa sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selama pelaksanaan di lapangan, pengurus BUM Desa mengikuti berbagai pelatihan. Materi yang diberikan meliputi administrasi dan manajemen perkantoran, standar operasional prosedur (SOP), strategi pemasaran, serta pelatihan keuangan. Selain itu, program juga diperkuat dengan sesi coaching yang menekankan praktik langsung, mulai dari administrasi, keuangan, hingga penyusunan SOP pada unit usaha BUM Desa.Metode PJJO menjadi salah satu inovasi dalam program ini. “Dengan PJJO, pengurus tetap bisa dibimbing meskipun kegiatan di lapangan sudah selesai. Cara ini menjaga kesinambungan antara materi pelatihan dengan praktik langsung di lapangan,” jelas iqbal.Program pendampingan ini mendapat sambutan baik dari pengurus BUM Desa. Kegiatan dinilai bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa dalam mengelola usaha. Dengan dukungan berkelanjutan dari MEBL, BUM Desa Prow Karya Mitra Muara Pari diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat.Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, BUM Desa memiliki pengurus yang solid, kompeten, serta mampu menjaga komunikasi dengan baik. Dengan kekuatan tersebut, BUM Desa tetap dapat berjalan dan bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk dinamika politik maupun perubahan kebijakan. Soliditas pengurus akan menjadi fondasi agar kelembagaan dan usaha tetap kokoh meskipun menghadapi tantangan yang beragam.
Syncore Indonesia mendampingi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Haragandang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak Agustus 2025 melalui kerja sama dengan SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL). Program ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan dengan metode hybrid, yaitu kombinasi kegiatan langsung di desa serta monitoring daring melalui Zoom dan WhatsApp. Tujuannya adalah memastikan BUM Desa dapat memiliki badan hukum resmi, sehingga mampu mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.Program pendampingan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan BUM Desa Haragandang. Legalitas badan hukum menjadi penting agar BUM Desa memiliki dasar kuat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjalin kemitraan yang lebih luas.Pendampingan ini melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Syncore Indonesia berperan mendampingi secara teknis mulai dari sosialisasi, pembentukan tim perumus, pemetaan potensi, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan dokumen kelembagaan, musyawarah desa pembentukan BUM Desa, hingga pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia.Dalam praktiknya, Syncore Indonesia menerapkan kombinasi metode berupa diskusi, coaching, monitoring, dan evaluasi. Melalui coaching, tim perumus BUM Desa didampingi dalam melakukan pemetaan potensi desa, menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Berita Acara Musyawarah Desa, dan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama agar pengelolaan BUM Desa lebih transparan dan akuntabel.“Pendampingan ini tidak hanya soal administrasi, tapi membangun kelembagaan yang profesional dan dipercaya masyarakat,” ujar Widodo Prasetyo Utomo yang akrab disapa pras selaku tim pendamping dari Syncore Indonesia.Pras menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terbitnya sertifikat badan hukum, tetapi juga dari kemampuan pengurus menjaga keberlanjutan kelembagaan. Harapannya, BUM Desa Haragandang mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.Dengan pengalaman mendampingi beberapa BUM Desa di Indonesia, Syncore Indonesia percaya bahwa BUM Desa Haragandang dapat menjadi salah satu contoh praktik baik pembentukan BUM Desa secara ideal. Ke depan, Syncore berkomitmen terus mendukung penguatan ekonomi desa melalui pendampingan BUM Desa dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan tata kelola yang profesional.
Desa Rahaden kembali mendapatkan program pendampingan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program ini difasilitasi oleh SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) ini memasuki tahun kedua. Setelah pada 2024 fokus pada pembentukan kelembagaan hingga BUM Desa Jantur Kiham Rahaden memperoleh sertifikat badan hukum, tahun 2025 fokus diarahkan pada penguatan manajemen usaha.Syncore Indonesia kembali dipercaya MEBL bersama Pemerintah Desa Rahaden untuk melaksanakan pendampingan tersebut. Menurut Widodo Prasetyo Utomo atau akrab disapa Pras selaku konsultan pendamping menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam tata kelola manajerial, mulai dari administrasi, operasional kantor, hingga tata kelola keuangan yang profesional.Kegiatan berlangsung sejak awal Agustus hingga Oktober 2025. Selama periode tersebut, pengurus BUM Desa mendapat pelatihan administrasi perkantoran, penyusunan SOP, penyusunan laporan keuangan, serta strategi pemasaran. Setelah pelatihan, peserta juga menerima coaching, mulai dari pengisian buku administrasi, penyusunan laporan keuangan, hingga persiapan penggunaan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia.“Pendampingan dilakukan dua tahap, yaitu secara offline selama dua minggu di Desa Rahaden dan dilanjutkan secara online melalui Zoom Meeting dan grup WhatsApp,” jelas Pras.Tim pendampingan terdiri dari tenaga ahli lapangan dan konsultan pendamping jarak jauh online. Dari pihak desa, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus BUM Desa Jantur Kiham Rahaden mulai dari penasihat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, manajer unit, hingga staf.Saat ini BUM Desa Jantur Kiham Rahaden telah mengelola beberapa usaha, diantaranya depot air minum isi ulang, penjualan voucher internet, dan layanan BRILink. Dengan meningkatnya aktivitas usaha, penguatan manajemen dinilai penting agar pengelolaan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.“Harapannya BUM Desa Jantur Kiham Rahaden dapat lebih rapi dan terstruktur dalam kegiatan operasionalnya. Tidak hanya mampu dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga bisa menjalin mitra baru untuk memperluas usaha demi meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Pras.
Pada tahun 2025, PT Syncore Indonesia melalui tim konsultan melakukan pendampingan penyusunan dokumen administratif untuk UPT Laboratorium Lingkungan Garut sebagai langkah menuju penerapan BLUD. Proyek ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan melakukan observasi secara langsung untuk melihat proses layanan secara nyata. Proses penyusunan berlangsung selama empat bulan, mulai dari bulan Juni hingga bulan September. Kegiatan ini dilakukan di kantor PT Syncore Indonesia dengan koordinasi intensif bersama UPT Laboratorium Lingkungan Garut. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk membantu UPT Laboratorium Lingkungan Garut mempersiapkan diri menerapkan BLUD, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih fleksibel, efektif dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.Saat ini pengelola keuangan masih bergantung pada APBD, sehingga anggaran yang diterima harus sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah. Kendala muncul karena pencairan anggaran APBD sering terlambat hingga bulan Maret, sementara itu pelayanan tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari. Kondisi ini membuat operasional di awal tahun terhambat.Dengan penerapan BLUD, pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Melalui BLUD pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat karena keuangan dapat diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tim konsultan juga berperan aktif dalam proses pendampingan penyusunan dokumen administratif yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, wawancara, dan observasi lapangan. Seluruh tahapan ini didampingi oleh tenaga ahli untuk memastikan proses berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang tepat sasaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diolah hingga disusun menjadi dokumen administratif. Selama proses penyusunan tim konsultan mendapatkan arahan dari tenaga ahli melalui rapat koordinasi secara berkala. Dengan pendampingan tersebut, hasil penyusunan dapat sesuai dengan standar yang dibutuhkan.Melalui penyusunan dokumen administratif tersebut, diharapkan UPT Laboratorium lingkungan Garut dapat segera menerapkan BLUD dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Langkah ini menjadi upaya penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan mendukung kemandirian operasional.Dengan penerapan BLUD, operasional di awal tahun diharapkan dapat berjalan lancar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Hal ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan laboratorium secara berkelanjutan.Pendampingan penyusunan dokumen administratif ini tidak hanya mempersiapkan UPT Laboratorium Lingkungan Garut menuju penerapan BLUD, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi unit pelayanan lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Syncore Indonesia menjadi mitra pendamping dalam pelatihan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang pada 14–15 Agustus 2025 di Hotel Grand Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti enam peserta, tiga dari Dinas Kesehatan dan tiga dari perwakilan puskesmas, yaitu Puskesmas Subah, Puskesmas Pecalongan, dan Puskesmas Lembong. Melalui sesi materi, diskusi, dan praktik langsung, Syncore memberikan pendampingan strategis agar peserta mampu menyusun Renstra BLUD secara terarah dan aplikatif. Kegiatan ini diselenggarakan dengan latar belakang kebutuhan memperbarui dokumen rencana strategis seiring dengan pergantian kepala daerah dan penyesuaian target pembangunan jangka menengah daerah. Dengan adanya pelatihan, diharapkan puskesmas dan unit layanan kesehatan di Batang dapat menyusun dokumen Renstra yang lebih terarah, akuntabel, serta relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat.Pelatihan penyusunan renstra BLUD ini menghadirkan Bapak Niza Wibyana Tito sebagai pakar BLUD, yang memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar rencana strategis, keterkaitan renstra BLUD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta pentingnya sinkronisasi dengan renstra dinas. Pak Tito juga memberikan arahan langsung tentang sistematika penulisan, simulasi, hingga praktik analisis faktor internal (Internal Factor Analysis Summary / IFAS) dan faktor eksternal (External Factor Analysis Summary / EFAS). Selain itu, hadir pula Ibu Siti Nur Maryanti dan Bapak Almusa Nur Kadzim sebagai konsultan pendamping dari Syncore Indonesia. Hari pertama pelatihan lebih difokuskan pada pemaparan materi dan diskusi kelompok, sementara hari kedua diisi dengan praktik pengisian kertas kerja, identifikasi potensi, serta penyusunan strategi. Pendekatan interaktif ini membuat peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu langsung mengaplikasikan metode penyusunan Renstra BLUD sesuai kondisi masing-masing puskesmas.Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang berharap setiap BLUD mampu meningkatkan kapasitas perencanaan strategis sekaligus memperkuat kinerja pelayanan kesehatan. Sebagai konsultan berpengalaman dalam bidang perencanaan bisnis, Syncore Indonesia menghadirkan pendekatan praktis melalui pendampingan penyusunan masterplan dan rencana bisnis. Melalui pendampingan dari ahli, diharapkan hasil penyusunan renstra menjadi lebih komprehensif, aplikatif, dan siap diimplementasikan. Dengan dukungan teknis tersebut, renstra yang disusun diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Yogyakarta - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunung Mas bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam program pendampingan penyusunan dokumen administratif sebagai persiapan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini melibatkan sepuluh puskesmas dan satu rumah sakit, dengan tujuan memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Pendampingan dilakukan agar puskesmas dan rumah sakit dapat memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi BLUD. “Mereka akan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun instansi-instansi ini sebenarnya bisa menyusun dokumen sendiri, pendampingan dari Syncore membantu mempercepat proses dan memastikan kelengkapan serta keakuratan dokumen” ujar salah satu konsultan pendamping, Sinta Dewi.Program pendampingan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Agustus hingga Oktober. Diawali dengan pelatihan daring dan luring, lalu dilanjutkan pendampingan intensif. Dokumen yang disusun meliputi Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis, serta Laporan Keuangan. Setiap dokumen kemudian ditinjau secara berkala oleh tim pendamping Syncore untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan regulasi.Selain itu, dokumen yang disusun oleh puskesmas dan rumah sakit juga ditinjau berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 981/1011/SJ tentang modul penilaian dan penerapan BLUD. Dengan mengacu pada modul penilaian ini, setiap dokumen tidak hanya disesuaikan dengan standar teknis, tetapi juga melewati proses evaluasi yang menjamin kesesuaian dengan regulasi pusat.Pendampingan ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengatur persyaratan bagi unit kerja perangkat daerah agar dapat berstatus BLUD. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BLUD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memberikan layanan publik dengan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel.Sebagai konsultan berpengalaman, Syncore berperan penting dalam memastikan proses pendampingan berjalan sesuai standar. Syncore tidak hanya memberikan bimbingan teknis, tetapi juga menghadirkan metodologi penguatan kelembagaan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Salah satu program utamanya adalah pelatihan dan pendampingan BLUD untuk puskesmas maupun rumah sakit, yang sejalan dengan misi memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga publik.Dengan adanya pendampingan dan penerapan BLUD kesehatan ini, kolaborasi antara Dinkes Gunung Mas dan Syncore menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan konsultan profesional dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik, sekaligus mendukung terciptanya sistem kesehatan daerah yang lebih adaptif dan berdaya saing.
Kulon Progo, 16 Juli 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY menyelenggarakan pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) tahun 2025 bagi Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, dan Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kalurahan Giripeni dan Pleret ini diikuti oleh 20 hingga 30 peserta dari masing-masing kalurahan dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat tata kelola BUMKal agar lebih profesional dan transparan.Konsultan Syncore Indonesia, Iqbal Rivai, yang menjadi salah satu narasumber pembinaan, mengungkapkan bahwa “pengurus BUMKal di kedua kalurahan masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya kurang solidnya tim pengelola dan lemahnya komunikasi dengan pemerintah desa. Kondisi ini menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan pelaksanaan program yang efektif, sehingga pembinaan difokuskan untuk meningkatkan koordinasi internal serta membangun hubungan lebih baik dengan pihak terkait”.Pencatatan laporan keuangan di kedua BUMKal masih dilakukan secara manual. Metode ini dinilai kurang efisien dan rawan terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada akuntabilitas dan transparansi keuangan. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi melalui pembinaan menyeluruh, termasuk digitalisasi sistem keuangan.Sebagai konsultan mitra narasumber, Syncore Indonesia memberikan materi tentang pengelolaan administrasi dan akuntabilitas keuangan BUMKal. Selain itu, narasumber juga memperkenalkan digitalisasi pencatatan keuangan melalui aplikasi sistem akuntansi dan analisis bisnis (SAAB). Upaya ini mendukung Dinas PMKKPS DIY dalam meningkatkan profesionalisme dan transparansi pengelolaan BUMKal secara menyeluruh.Dikutip dari website Kalurahan Giripeni, Direktur BUMKal Binangun Jati Unggul, Triti Sintawati, menyampaikan bahwa “BUMkal harus memiliki strategi pengelolaan yang baik, meningkatkan SDM, dan terus berinovasi mengikuti perkembangan pasar. Ia juga menegaskan bahwa BUM Desa tidak bisa berkembang sendiri, melainkan harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait”.Acara berlangsung lancar dengan penjelasan dari narasumber serta sesi tanya jawab yang interaktif. Konsultan dari Syncore Indonesia, Iqbal Rivai, menyampaikan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi sepanjang kegiatan. Para peserta aktif berdiskusi, bertanya, dan menunjukkan minat besar terhadap materi yang disampaikan. Hal ini menggambarkan komitmen mereka untuk mengembangkan kemampuan mengelola BUMKal secara profesional.Dengan pendekatan praktis yang langsung menyasar kebutuhan di lapangan, pembinaan BUMKal ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta mendorong BUMKal tumbuh menjadi unit usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Grobogan – Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sukses menyelenggarakan sosialisasi Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Senin, 7 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Syncore Indonesia. Kegiatan diikuti oleh 30 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD) di bawah naungan dinas kesehatan setempat.Acara ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelayanan kesehatan publik. Melalui laporan kinerja yang terstruktur dan berbasis data, Dinas Kesehatan Grobogan berharap kualitas layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.Sebagai konsultan yang berkomitmen mendukung peningkatan tata kelola dan manajemen keuangan sektor publik, Syncore Indonesia hadir memberikan pendampingan langsung dalam kegiatan sosialisasi penyusunan laporan kinerja BLUD yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.Dalam kesempatan ini, tim konsultan Syncore Indonesia menekankan pentingnya penyusunan laporan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga fondasi strategis untuk mewujudkan tata kelola BLUD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan.Melalui sesi interaktif, konsultan Syncore menyampaikan materi tentang evaluasi kinerja BLUD yang mencakup tiga aspek utama: pembentukan tim evaluasi, tahapan serta metode penilaian, hingga bagaimana hasil penilaian dapat menjadi dasar penyusunan laporan kinerja yang berkualitas. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait tantangan teknis implementasi sistem pelaporan di unit kerja masing-masing.Menurut Syncore Indonesia, dinamika diskusi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan akan penguatan tata kelola dan manajemen di lingkungan BLUD masih sangat besar. Laporan kinerja bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan instrumen penting dalam pengambilan keputusan strategis dan peningkatan pelayanan publik, khususnya di puskesmas dan RSUD.Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dari proses pendampingan teknis berkelanjutan yang akan difokuskan pada penyusunan laporan kinerja BLUD yang berbasis data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Syncore Indonesia bersama Dinas Kesehatan Grobogan berkomitmen memperkuat kerja sama dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan intensif.Melalui program penguatan tata kelola dan manajemen, Syncore Indonesia berharap ke depan seluruh BLUD di Kabupaten Grobogan mampu menghasilkan laporan kinerja yang akuntabel, berdampak nyata, dan dapat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan kesehatan di masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
