Sumber informasi tepercaya berisi berita kegiatan, artikel edukasi, dan analisis isu strategis yang relevan dengan perkembangan terkini.
Jakarta, 15 Juli 2024 — Deutsche Gesellschaftt fur Intenationale Zusammenarbeit (GIZ) bersama Syncore Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Skema Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (15/07). Kegiatan ini membahas strategi penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha BUM Desa agar lebih profesional dan berkelanjutan. FGD dihadiri oleh Bapak Arif (GIZ Indonesia), Bapak Agus, dan konsultan Syncore Indonesia, Bapak Havri. Diskusi berlangsung dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00–12.00 WIB dan 13.00–16.00 WIB. Dalam sesi pertama, para peserta membahas hasil pendampingan lapangan di lima desa binaan. Mayoritas BUM Desa telah memiliki sertifikat badan hukum, namun beberapa masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Aspek legalitas ini menjadi perhatian utama agar kegiatan usaha BUM Desa berjalan sesuai izin dan regulasi yang berlaku. Selain itu, diskusi menyoroti aspek filosofis BUM Desa yang lahir dari prinsip demokrasi ekonomi dan semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai Pancasila. “BUM Desa harus berangkat dari musyawarah desa, memetakan potensi lokal, dan memastikan hasilnya kembali ke masyarakat,” ujar Bapak Agus dalam forum tersebut.Selain aspek legal, peserta FGD juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021, BUM Desa wajib memiliki analisis kelayakan usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Contoh konkret yang dibahas ialah pengelolaan potensi karet oleh BUM Desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUM Desa dapat membantu petani menjual hasil panen dengan harga yang layak sekaligus memperoleh keuntungan usaha. Sesi kedua difokuskan pada analisis usaha perdagangan karet di Desa Labian. Syncore Indonesia memaparkan perlunya evaluasi terhadap kebutuhan modal, margin keuntungan, serta risiko penyusutan getah karet yang dapat mencapai 15%. “BUM Desa perlu memperhitungkan potensi susut agar tidak merugi dalam operasional,” jelas Bapak Havri.Hasil diskusi menyimpulkan bahwa skema bisnis perdagangan karet masih perlu data tambahan sebelum diterapkan. Rencana tindak lanjut akan dilakukan melalui koordinasi daring bersama pihak BUM Desa dan pabrik. Kolaborasi GIZ Indonesia dan Syncore Indonesia ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola BUM Desa berbasis data dan potensi lokal, demi mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Nabire – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada 25–27 September 2024 di Balai Kampung Kali Semen Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menghadirkan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping teknis dengan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. atau kerap dipanggil Bapak Pras sebagai konsultan yang berpengalaman mendampingi BUM Desa. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa dari sisi kelembagaan, bisnis, dan tata kelola keuangan agar lebih profesional dan berdaya saing.Kegiatan diikuti oleh para pengurus BUM Desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi tanya jawab, dan praktik langsung. Sebelum sesi dimulai, panitia melaksanakan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap pengelolaan kelembagaan dan keuangan BUM Desa.Penguatan Kelembagaan dan Revitalisasi BUM DesaPada hari pertama, Bapak Pras memberikan materi mengenai Tata Kelola Kelembagaan BUM Desa dan Persiapan Dokumen Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Materi tersebut mencakup dasar hukum pengelolaan BUM Desa sesuai Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, dan PP Nomor 11 Tahun 2021.Bapak Pras juga menjelaskan desain tata kelola BUM Desa pasca penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2021, termasuk struktur organisasi pengelola BUM Desa dan persyaratan administrasi untuk memperoleh sertifikat badan hukum. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan struktur organisasi merupakan langkah penting bagi BUM Desa untuk memperkuat kelembagaan dan legalitasnya. “Penguatan kelembagaan dan tata kelola keuangan menjadi fondasi utama agar BUM Desa bisa berkembang secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Widodo Prasetyo.Materi selanjutnya membahas Manajemen Komunikasi BUM Desa dalam Membangun Kolaborasi Usaha Antar Lembaga di Desa. Peserta mempelajari konsep ekosistem BUM Desa dan pentingnya membangun jejaring usaha di tingkat lokal. Pada sesi akhir hari pertama, disampaikan Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa Pasca PP Nomor 11 Tahun 2021 yang membahas motivasi pendirian BUM Desa, definisi BUM Desa, serta reposisi fungsi BUM Desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.Desain Usaha dan Tata Kelola Keuangan BUM DesaKegiatan hari kedua masih dipandu oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. dari Syncore Indonesia dengan materi membentuk desain usaha BUM Desa berdasarkan potensi desa menggunakan metode pemetaan bentang. Metode tersebut dilakukan dengan menganalisis data spasial sebuah wilayah terutama potensi dan tantangan yang ada di suatu daerah, seperti potensi alam, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang digunakan untuk menentukan arah pengembangan usaha BUM Desa. Peserta diajak memahami alasan mengapa banyak BUM Desa sulit berkembang, seperti perencanaan usaha yang kurang tepat, lemahnya strategi pemasaran, dan belum tersusunnya rencana keuangan secara optimal. Dalam sesi tersebut, peserta juga dilatih secara langsung untuk menganalisa potensi desa menggunakan metode pemetaan bentang, strategi pemasaran, dan perencanaan keuangan berbasis potensi desa.Pembahasan berlanjut pada aspek tata kelola keuangan BUM Desa sesuai dengan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Narasumber menyampaikan berbagai permasalahan umum seperti perencanaan usaha yang belum matang, pencatatan transaksi yang jarang dilakukan, serta bukti transaksi yang belum terdokumentasi dengan baik. Pada sesi akhir pemaparan, peserta diajak langsung menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi agar pengelolaan keuangan BUM Desa lebih tertib dan akuntabel.Sebagai penutup, dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi Bapak Pras memperkenalkan SAAB (Sistem Akuntansi dan Analisis Berbasis Bisnis) sebuah inovasi software akuntansi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia. Sistem ini dirancang khusus untuk membantu BUM Desa dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan analisis kinerja usaha secara real time, akurat, dan efisien. Dengan menggunakan SAAB, pengelolaan keuangan BUM Desa menjadi lebih transparan, terukur, dan siap mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Kegiatan hari kedua ditutup dengan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.Komitmen Syncore Indonesia dalam Penguatan BUM DesaMelalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek kelembagaan, bisnis, serta tata kelola keuangan BUM Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengurus BUM Desa dalam menerapkan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.Syncore Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Pendampingan yang dilakukan diharapkan mampu membantu BUM Desa menjadi lembaga ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Bantul, 29 Oktober 2024 - Desa Kawedusan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur melaksanakan kegiatan Kunjungan Sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bukit Harapan di Gedung PT Meravi Visitama Indonesia. Kegiatan ini terselenggara dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa, dihadiri oleh Kepala Desa Kawedusan Ahmad Arief, S. Sos., calon pengurus BUM Desa Bukit Harapan. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber oleh Diana Arta, S.E., selaku Direktur Eksekutif Koperasi, UMKM, Bum Desa (KUB) dan Widodo Prasetyo, S.Ak., sebagai Konsultan Syncore Indonesia.Dalam sambutannya, Kepala Desa Kawedusan, Ahmad Arief, S.Sos., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menimba ilmu dan pengetahuan mengenai tata kelola dan operasionalisasi BUM Desa secara menyeluruh. “Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya melalui pengelolaan ekonomi berbasis masyarakat,” jelas Ahmad Arief, S.Sos.Pemaparan materi oleh Diana Arta, S.E, menjelaskan bahwa Syncore Indonesia hadir sebagai solusi digital untuk membantu desa dan pelaku usaha lokal mengembangkan potensi ekonomi melalui teknologi, pemasaran digital, serta pendampingan usaha. Beliau menekankan pentingnya membangun kelembagaan yang akuntabel dan transparan agar BUM Desa mampu tumbuh berkelanjutan.Materi selanjutnya disampaikan oleh Widodo Prasetyo S.Ak., Konsultan Syncore Indonesia, yaitu pemaparan tentang dasar pembentukan BUM Desa, penguatan BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta tahapan revitalisasi BUM Desa melalui perbaikan tata kelola dan inovasi usaha. Beliau juga menjelaskan metode pemetaan bentang dalam menyusun rencana usaha berbasis komunitas atau daerah, agar BUM Desa memiliki arah bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Kegiatan ini ditutup dengan mengadakan rencana tindak lanjut koordinasi lanjutan antara BUM Desa Bukit Harapan dengan Syncore Indonesia, serta melakukan pendampingan berkelanjutan dalam penguatan kelembagaan dan rencana pengembangan usaha desa. Melalui kegiatan ini, BUM Desa Bukit Harapan diharapkan dapat membangun lembaga ekonomi desa yang mampu bersinergi dan berkolaborasi, sekaligus menjadi contoh bagi BUM Desa lainnya di Kabupaten Blitar.
Yogyakarta — Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bersama BLUD Puskesmas se-Kabupaten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kegiatan yang dilaksanakan pada 27 Juli 2024 di Hotel Ibis Styles, Yogyakarta ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah (LKPPAD).Bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terkait pengelolaan keuangan BLUD, khususnya dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan sesuai regulasi. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Banyuasin. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, tenaga ahli BLUD dari Syncore Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari satu dekade mendampingi instansi pemerintah di seluruh Indonesia khususnya dalam implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD.Putri Nurmalasari, tim konsultan Syncore Indonesia, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi solusi atas kendala yang dihadapi peserta, seperti belum adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang rinci dan pemahaman tentang fleksibilitas keuangan BLUD yang masih terbatas. “Melalui bimtek ini, kami membantu peserta memahami strategi mengoptimalkan fleksibilitas keuangan tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ujarnya.Materi bimtek disampaikan secara ceramah interaktif dan diskusi, membahas pentingnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai landasan hukum serta pengawasan internal yang ketat. Peserta juga didorong untuk menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi agar pengelolaan menjadi transparan dan efisien.Menurut Putri, pemahaman mendalam ini penting untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di Puskesmas dan memastikan tata kelola keuangan BLUD yang akuntabel. Syncore Indonesia berkomitmen terus memberikan pendampingan dan solusi berbasis regulasi serta teknologi agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangan publik secara profesional.
Syncore Indonesia kembali memperkuat tata kelola keuangan rumah sakit daerah melalui kegiatan Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) di RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti oleh dua puluh dua peserta yang terdiri dari direktur, bendahara, kepala bidang, serta Bupati dan Dewan Pengawas. Pelatihan yang digelar pada 24 Juni 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fleksibilitas dan mekanisme pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Dengan pendampingan Syncore Indonesia, RSUD diharapkan mampu menerapkan sistem keuangan yang akuntabel, efisien, dan mandiri.RSUD Ratu Aji Putri Botung telah berstatus BLUD sejak 2011, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip fleksibilitas keuangan, transparansi pelaporan, dan pentingnya penggunaan sistem digital.Menurut Ibu Dwi, perwakilan Syncore Indonesia, keberhasilan penerapan BLUD membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan dinas terkait. “Dengan sistem Syncore BLUD, proses pencatatan keuangan menjadi lebih mudah, minim kesalahan, dan transparan. Ini penting agar rumah sakit bisa fokus meningkatkan mutu pelayanan,” jelasnya.Selain itu, RSUD Ratu Aji Putri Botung menghadapi kendala ketidakseimbangan antara pendapatan BLUD dan kebutuhan belanja. Syncore Indonesia melalui pendampingan keuangan daerah membantu rumah sakit merancang strategi penganggaran yang realistis agar tidak melebihi pagu APBD. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi manajemen rumah sakit untuk lebih mandiri tanpa mengorbankan efisiensi operasional.Syncore Indonesia menekankan bahwa pendampingan keuangan daerah bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut hadir untuk memahami langsung fleksibilitas BLUD dan bagaimana kebijakan anggaran dapat mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan.Melalui pelatihan PPK BLUD, peserta mendapat kesempatan berdiskusi langsung mengenai praktik terbaik pengelolaan keuangan rumah sakit. Syncore Indonesia berbagi pengalaman dari berbagai RSUD lain yang telah berhasil menerapkan sistem BLUD secara optimal. Antusiasme peserta terlihat tinggi selama sesi tanya jawab, terutama saat membahas integrasi sistem dan manajemen keuangan berbasis digital.Dengan dukungan Syncore BLUD, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata bagi RSUD Ratu Aji Putri Botung untuk memperkuat kemandirian finansial dan tata kelola keuangannya. Syncore Indonesia berkomitmen melanjutkan pendampingan keuangan daerah melalui program pelatihan PPK BLUD lanjutan agar penerapan BLUD di rumah sakit daerah semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Yogyakarta – Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kabupaten Malang pada 5–6 Juli 2023. Kegiatan ini menghadirkan narasumber berpengalaman, Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT, bersama satu konsultan pendamping dari Syncore Indonesia. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan UPT Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kabupaten Malang dalam penyusunan dokumen administratif menuju Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Kegiatan diikuti oleh perwakilan UPT, di antaranya Bapak Fatkhur selaku penanggung jawab mutu dan perencanaan, serta Suliono selaku kepala subbagian tata usaha. Dalam pelatihan selama 2 hari ini, materi yang disampaikan narasumber adalah menjelaskan pentingnya penerapan BLUD dengan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pola ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Narasumber juga menyampaikan materi Implementasi RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) yaitu dokumen tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran bagi BLUD setelah penerapan PPK-BLUD. Komponennya meliputi penerimaan, pengeluaran, biaya yang dikeluarkan secara real maupun hutang dan cash basis berbeda dengan RKA. Struktur dokumen dibentuk dari top-down: pengajuan target kinerja, penyusunan anggaran unit, konsolidasi hingga penetapan RBA, kemudian jika diperlukan revisi menjadi Perubahan RBA (RBA perubahan). Narasumber juga melakukan praktik langsung penginputan RBA ke sistem e-BLUD, ini sebagai solusi, perangkat lunak Syncore e‑BLUD menyediakan modul penyusunan RBA digital yang terintegrasi dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan; fitur-fiturnya antara lain validasi otomatis pagu anggaran, dokumentasi versi revisi, dan rekonsiliasi antar unit. Dengan sistem ini, proses penyusunan RBA menjadi lebih cepat, efisien, dan siap untuk audit. Materi disampaikan melalui tiga metode utama, yaitu ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung. Melalui metode ceramah, narasumber menjelaskan secara komprehensif. Sesi tanya jawab, praktik langsung penginputan RBA ke sistem e-BLUD agar peserta mampu memahami secara langsung penerapan digitalisasi dalam penyusunan dokumen keuangan BLUD.Komitmen Syncore dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian UPT pengujian dan kalibrasi alat kesehatan kabupaten malang, sehingga pelatihan dapat terlaksana dan peserta dapat memahami secara menyeluruh konsep dan mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Melalui materi yang disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung, peserta diharapkan memiliki kemampuan teknis dan pemahaman konseptual untuk menyiapkan dokumen serta sistem pendukung penerapan BLUD. Dengan demikian, pada tahun 2024 UPT pengujian dan kalibrasi alat kesehatan kabupaten malang diharapkan telah siap menerapkan BLUD secara mandiri dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang harus dilakukan secara terarah dan berlandaskan asas hukum agar menghasilkan peraturan yang berkualitas, tidak bertentangan, serta dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, asas-asas tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, yang membedakan antara asas pembentukan peraturan (proses) dan asas materi muatan (substansi). Keberadaan asas ini menjadi pedoman utama bagi pembentuk peraturan agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undanganBerdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan, yaitu:Kejelasan tujuanSetiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas sehingga arah pengaturannya tidak menimbulkan ketidakpastian.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepatPeraturan hanya sah apabila dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, karena kewenangan menentukan keabsahan suatu produk hukum.Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatanMateri yang diatur harus sesuai dengan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma.Dapat dilaksanakanPeraturan harus realistis dan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta kemampuan pelaksanaannya.Kedayagunaan dan kehasilgunaanPeraturan harus memberikan manfaat nyata serta memiliki daya guna dalam kehidupan masyarakat.Kejelasan rumusanBahasa hukum yang digunakan harus tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.KeterbukaanProses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.Asas Materi Muatan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat asas-asas yang harus tercermin dalam isi atau substansi peraturan, yaitu:PengayomanPeraturan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan ketenteraman dan keadilan.KemanusiaanIsi peraturan harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta nilai kemanusiaan.KebangsaanPeraturan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.KekeluargaanMengedepankan musyawarah dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.KenusantaraanPeraturan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan hukum.Bhinneka Tunggal IkaMenghormati keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.KeadilanMemberikan perlakuan yang adil kepada setiap warga negara.Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahanMenjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.Ketertiban dan kepastian hukumPeraturan harus mampu menciptakan keteraturan serta memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.Keseimbangan, keserasian, dan keselarasanMengharmoniskan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.Dengan demikian, penerapan asas-asas tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas peraturan perundang-undangan. Asas berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik norma, meningkatkan efektivitas penerapan hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, apabila asas diabaikan, peraturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sulit dilaksanakan, dan bahkan dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pembentuk peraturan wajib memahami dan menerapkan asas-asas tersebut secara konsisten agar hukum dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian, serta mewujudkan keadilan.
Pegawai BUM Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan BUM Desa yang profesional dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya menjalankan operasional harian, tetapi juga memastikan layanan usaha berjalan efektif. Karena itu, keberadaan pegawai menjadi kunci dalam mendukung perkembangan usaha BUM Desa.Selain menjalankan fungsi teknis, pegawai juga berkontribusi dalam menjaga kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, peran pegawai mampu memperkuat fondasi ekonomi lokal secara berkelanjutan.Peran Pegawai dalam Pengelolaan BUM DesaDalam praktiknya, pelaksana operasional tidak bekerja sendiri. Mereka dibantu oleh pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan jenis usaha yang dijalankan. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa.Pegawai menjalankan berbagai fungsi penting, mulai dari administrasi, pelayanan, hingga operasional usaha. Oleh karena itu, peran pegawai BUM Desa menjadi bagian strategis dalam memastikan pengelolaan usaha berjalan efektif dan efisien.Selain itu, pembagian tugas yang jelas membantu meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan sistem kerja yang terstruktur, setiap unit usaha dapat berkembang secara optimal dan terukur.Kedudukan Pegawai dalam Pengelolaan BUM DesaKedudukan pegawai BUM Desa diatur secara formal dalam regulasi. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pegawai diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.Struktur pegawai terdiri atas sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Sekretaris dan bendahara diangkat melalui mekanisme musyawarah desa, sedangkan pegawai lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pelaksana operasional. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem tata kelola yang jelas dan akuntabel.Dengan posisi tersebut, pegawai memiliki peran administratif dan operasional sekaligus. Hal ini mendukung penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUM Desa.Pengangkatan Pegawai Secara Profesional dan TransparanPengangkatan pegawai BUM Desa dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan musyawarah desa untuk posisi strategis serta kewenangan pelaksana operasional untuk pegawai lainnya.Selain itu, prinsip profesionalitas harus menjadi dasar utama dalam rekrutmen. Keterbukaan, akuntabilitas, dan kompetensi menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, organisasi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.Pendekatan ini juga mendorong terciptanya sistem kerja yang transparan. Oleh karena itu, pengelolaan usaha dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya masyarakat.Hak dan Kewajiban Pegawai BUM DesaHak dan kewajiban pegawai BUM Desa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketentuan ini mencakup rekrutmen, pemberhentian, sistem gaji, serta tata kerja organisasi. Dengan aturan tersebut, pegawai memiliki pedoman kerja yang jelas.Selain itu, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa pegawai berhak memperoleh penghasilan yang layak. Penghasilan tersebut berupa gaji, tunjangan, dan/atau manfaat lain sesuai beban kerja, kinerja dan tanggung jawab.Besaran penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa. Karena itu, kesejahteraan pegawai menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan usaha.Dampak Peran Pegawai terhadap Ekonomi DesaPeran pegawai BUM Desa tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga pada masyarakat desa. Mereka membantu menjalankan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan desa dan membuka lapangan kerja.Dalam jangka panjang, pengelolaan BUM Desa yang baik akan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, keberadaan usaha BUM Desa mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.Dengan kontribusi tersebut, pegawai menjadi bagian penting dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pegawai perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.KesimpulanPegawai BUM Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan usaha BUM Desa yang profesional. Kedudukan, tugas, serta hak dan kewajiban mereka telah diatur secara jelas dalam regulasi.Proses rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas organisasi. Selain itu, kesejahteraan pegawai juga berpengaruh langsung terhadap kinerja usaha BUM Desa.Untuk itu, pemerintah desa dan pengelola BUM Desa perlu memastikan sistem pengelolaan pegawai berjalan optimal. Dengan langkah tersebut, BUM Desa dapat berkembang lebih kuat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.Mulai evaluasi sistem pengelolaan pegawai BUM Desa Anda sekarang untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha.
Di era transformasi teknologi yang terus berkembang, inovasi bisnis digital berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Tidak hanya berfokus pada digitalisasi semata, inovasi bisnis digital berkelanjutan menekankan pada keseimbangan antara efisiensi operasional, pertumbuhan bisnis, dan dampak jangka panjang yang positif. Perusahaan yang mampu menerapkan inovasi bisnis digital berkelanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang.Apa Itu Inovasi Bisnis Digital Berkelanjutan?Definisi dan Konsep DasarInovasi bisnis digital berkelanjutan adalah pendekatan strategis yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip keberlanjutan untuk menciptakan nilai bisnis jangka panjang. Dalam praktiknya, inovasi bisnis digital berkelanjutan mencakup berbagai aspek seperti digital transformation, efisiensi proses, hingga penggunaan teknologi ramah lingkungan.Perbedaan dengan Digitalisasi BiasaBerbeda dengan digitalisasi konvensional, inovasi bisnis digital berkelanjutan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Inilah yang membuat inovasi bisnis digital berkelanjutan menjadi lebih relevan di tahun 2026.Mengapa Inovasi Bisnis Digital Berkelanjutan Sangat Penting?1. Meningkatkan Efisiensi OperasionalDengan menerapkan inovasi bisnis digital berkelanjutan, perusahaan dapat mengotomatisasi berbagai proses bisnis sehingga lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Teknologi seperti cloud computing dan sistem ERP menjadi bagian penting dari strategi ini.2. Mendorong Pertumbuhan BisnisInovasi bisnis digital berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan model bisnis baru yang lebih fleksibel. Hal ini membantu bisnis berkembang lebih cepat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.3. Meningkatkan Daya SaingPerusahaan yang mengadopsi inovasi bisnis digital berkelanjutan akan lebih siap bersaing karena mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar.4. Mendukung SustainabilitySelain keuntungan bisnis, inovasi bisnis digital berkelanjutan juga membantu perusahaan mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi energi dan pengurangan penggunaan sumber daya.Strategi Menerapkan Inovasi Bisnis Digital BerkelanjutanAnalisis Kebutuhan BisnisLangkah pertama dalam inovasi bisnis digital berkelanjutan adalah memahami kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Tanpa analisis yang tepat, implementasi teknologi justru bisa menjadi tidak efektif.Pemilihan Teknologi yang TepatTeknologi yang digunakan dalam inovasi bisnis digital berkelanjutan harus sesuai dengan tujuan bisnis, seperti penggunaan software manajemen, sistem CRM, atau platform digital marketing.Pengembangan SDM DigitalSumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan inovasi bisnis digital berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan skill digital menjadi investasi penting bagi perusahaan.Evaluasi dan Pengembangan BerkelanjutanInovasi bisnis digital berkelanjutan bukan proses sekali jadi. Perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.Contoh Penerapan Inovasi Bisnis Digital BerkelanjutanBeberapa contoh nyata inovasi bisnis digital berkelanjutan yang banyak diterapkan perusahaan antara lain:Implementasi sistem ERP untuk efisiensi operasional Penggunaan digital marketing untuk meningkatkan penjualan Pemanfaatan data analytics untuk pengambilan keputusan Otomatisasi layanan pelanggan melalui chatbot Penggunaan platform e-commerce untuk ekspansi pasar Melalui inovasi bisnis digital berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.Tantangan dalam Menerapkan Inovasi Bisnis Digital BerkelanjutanMeskipun memiliki banyak manfaat, inovasi bisnis digital berkelanjutan juga menghadapi berbagai tantangan seperti:Kurangnya pemahaman teknologi Keterbatasan sumber daya Resistensi terhadap perubahan Biaya implementasi awal Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan dukungan dari konsultan profesional yang berpengalaman dalam inovasi bisnis digital berkelanjutan.Peran Konsultan dalam Inovasi Bisnis Digital BerkelanjutanUntuk memastikan implementasi berjalan optimal, banyak perusahaan memilih menggunakan jasa konsultan. Konsultan membantu merancang strategi inovasi bisnis digital berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan.Manfaat menggunakan konsultan:Analisis bisnis lebih akurat Strategi terarah Implementasi lebih cepat Risiko lebih terkontrol Syncore Id: Solusi Konsultan Terbaik untuk Inovasi Bisnis Digital BerkelanjutanJika perusahaan Anda ingin mengembangkan inovasi bisnis digital berkelanjutan secara optimal, bekerja sama dengan konsultan yang tepat adalah langkah terbaik. Syncore Id hadir sebagai mitra profesional yang siap membantu perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi bisnis digital yang efektif dan berkelanjutan.Dengan pengalaman dalam berbagai sektor industri, Syncore Id menawarkan layanan seperti:Konsultasi strategi bisnis Transformasi digital perusahaan Pengembangan sistem manajemen Optimalisasi operasional bisnis Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, Syncore Id membantu perusahaan mencapai efisiensi, meningkatkan profit, serta membangun bisnis yang lebih berkelanjutan.KesimpulanInovasi bisnis digital berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di era modern. Dengan strategi yang tepat, dukungan teknologi, serta kolaborasi dengan konsultan profesional seperti Syncore Id, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan.
Niza Wibyana Tito, M. Kom., M.M., M. Ak., CAAT. Konsultan Syncore Indonesia Pada artikel sebelumnya, kita membahas bagaimana potensi pendapatan pada rantai pengelolaan sampah dapat muncul pada setiap tahapan layanan. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Masing-masing tahap memiliki peluang monetisasi yang berbeda. Namun muncul pertanyaan penting, jika peluang pendapatan sudah ada, mengapa banyak daerah masih kesulitan meningkatkan keberlanjutan finansial layanan pengelolaan sampah? Jawabannya sering kali tidak terletak pada tarif atau teknologi. Masalah utamanya justru berada pada kelembagaan pengelolaan sampah. Desain organisasi layanan menentukan siapa yang mengelola operasional, siapa yang menetapkan tarif, dan siapa yang berhak mengelola pendapatan. Karena itu, pembahasan tentang rantai pengelolaan sampah daerah tidak bisa dilepaskan dari struktur kelembagaan yang digunakan. Model organisasi yang berbeda akan menghasilkan kemampuan pendapatan yang berbeda pula. Lalu, model kelembagaan seperti apa yang paling efektif?Mengapa Kelembagaan Penting? Banyak pemerintah daerah berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah, seperti armada, fasilitas, atau teknologi pengolahan. Padahal, tanpa desain kelembagaan yang tepat, potensi pendapatan sulit dimanfaatkan secara optimal. Kelembagaan menentukan bagaimana sistem layanan dioperasikan dan bagaimana pendapatan dapat dikelola. Dalam praktik pengelolaan sampah daerah, kelembagaan memiliki peran strategis karena menentukan:Pemisahan fungsi regulator dan operatorMekanisme penetapan tarif layananFleksibilitas pengelolaan pendapatanTransparansi biaya layananJika struktur kelembagaan tidak mendukung fleksibilitas operasional, potensi pendapatan yang telah dibahas pada artikel sebelumnya akan sulit direalisasikan. Oleh karena itu, memahami kelembagaan pengelolaan sampah menjadi langkah penting sebelum berbicara tentang optimalisasi pendapatan.Model Terfragmentasi Model yang paling banyak ditemukan di daerah adalah model terfragmentasi. Dalam model ini, dinas berperan sebagai regulator sekaligus operator layanan. Sementara itu, fasilitas pemrosesan akhir biasanya dikelola oleh UPTD sebagai unit teknis. Struktur kelembagaan pengelolaan sampah dalam model ini biasanya terlihat seperti berikut:Dinas mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampahUPTD mengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) Model ini relatif sederhana dari sisi administrasi. Namun struktur yang terpisah sering membuat rantai layanan tidak terintegrasi. Akibatnya, potensi pendapatan di setiap tahap layanan sulit dikonsolidasikan. Selain itu, model ini juga menyulitkan penerapan analisis biaya secara menyeluruh. Ketika pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir berada pada unit berbeda, penghitungan unit cost layanan menjadi tidak komprehensif. Kondisi ini sering membuat pengelolaan sampah daerah tetap bergantung pada subsidi APBD.Model BLUD Terbatas (Hanya TPA) Sebagai respons terhadap keterbatasan model sebelumnya, beberapa daerah mulai menerapkan skema badan layanan umum daerah (BLUD) pada fasilitas pemrosesan akhir. Dalam model ini, hanya tahap pemrosesan akhir sampah yang dikelola dengan status BLUD, sementara layanan lain masih berada di dinas. Struktur kelembagaan dalam model ini biasanya meliputi:Dinas mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampahTPA dikelola oleh UPTD BLUD Model ini memberikan fleksibilitas lebih besar pada pengelolaan TPA. Melalui mekanisme BLUD, pengelola TPA dapat menerapkan tarif layanan berbasis biaya serta mengelola pendapatan secara langsung. Namun muncul pertanyaan penting. Apakah model ini sudah cukup untuk mengoptimalkan pendapatan layanan persampahan? Pada banyak kasus, jawabannya belum sepenuhnya. Hal ini karena tahap pengumpulan dan pengangkutan masih berada di struktur birokrasi dinas sehingga potensi pendapatan hulu belum terintegrasi.Model BLUD Terintegrasi (End-to-end Operator) Model yang semakin banyak dibahas dalam reformasi layanan publik adalah model UPTD BLUD yang terintegrasi. Dalam model ini, seluruh rantai layanan pengelolaan sampah dikelola oleh satu entitas operasional. Artinya, satu lembaga mengelola seluruh tahapan layanan, yaitu:Pengumpulan sampahPengangkutan sampahPengolahan sampahPemrosesan akhir di TPA Dengan model ini, seluruh rantai nilai layanan berada dalam satu sistem manajemen. Hal ini memungkinkan transparansi biaya yang lebih baik serta konsolidasi pendapatan antar layanan. Keunggulan utama model ini dalam kelembagaan pengelolaan sampah antara lain:Transparansi biaya layanan secara menyeluruhOptimalisasi subsidi silang antar layananPenguatan analisis unit cost layananPeningkatan rasio pemulihan biayaDalam banyak kajian kebijakan publik, model terintegrasi sering dianggap memiliki peluang terbesar untuk meningkatkan keberlanjutan finansial rantai pengelolaan sampah.Menuju Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan Pembahasan pada artikel sebelumnya menunjukkan bahwa setiap tahap layanan memiliki potensi pendapatan yang berbeda. Namun potensi tersebut tidak akan optimal tanpa desain kelembagaan yang tepat. Karena itu, diskusi tentang pengelolaan sampah daerah tidak bisa hanya berhenti pada aspek operasional. Pemerintah daerah perlu melihat kembali bagaimana sistem layanan tersebut diorganisasikan. Melalui desain kelembagaan pengelolaan sampah yang tepat, potensi pendapatan dapat dikelola secara lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan utama dari reformasi kelembagaan bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi memastikan bahwa layanan pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan dan profesional.
Niza Wibyana Tito, M. Kom., M.M., M. Ak., CAAT. Konsultan Syncore IndonesiaPolemik APBD untuk Remunerasi BLUD Isu penggunaan APBD untuk remunerasi BLUD kembali menjadi perdebatan di berbagai daerah. Sebagian pihak beranggapan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai remunerasi pada RSUD dan Puskesmas BLUD. Pandangan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa APBD hanya boleh digunakan untuk belanja pegawai ASN secara administratif. Namun, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan konstruksi hukum dan karakter layanan kesehatan. Lalu, secara hukum dan kebijakan publik, apakah benar APBD tidak boleh digunakan untuk mendukung pembiayaan remunerasi BLUD, atau justru terdapat dasar konseptual dan yuridis yang membenarkannya?Memahami Karakter Remunerasi BLUD Remunerasi dalam konteks BLUD adalah sistem imbal jasa yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kontribusi, beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja dalam penyelenggaraan layanan. Remunerasi tidak semata-mata dipahami sebagai penghasilan rutin, tetapi sebagai instrumen manajerial untuk mendorong produktivitas dan mutu layanan. Berbeda dengan gaji ASN yang melekat sebagai hak kepegawaian administratif, remunerasi BLUD tidak bersifat otomatis dan tidak permanen. Pembayarannya bergantung pada capaian kinerja serta realisasi pendapatan layanan. Dengan demikian, remunerasi tidak dapat disamakan dengan belanja pegawai. Dalam perspektif manajemen biaya, remunerasi merupakan bagian dari biaya produksi layanan kesehatan. Tanpa tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang medis, dan tenaga administrasi, layanan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, biaya sumber daya manusia menjadi komponen utama belanja operasional fasilitas kesehatan. Jika remunerasi diposisikan sebagai biaya layanan, maka pembahasannya harus ditempatkan dalam kerangka pembiayaan layanan publik, termasuk ketika membahas APBD untuk remunerasi BLUD.APBD sebagai Instrumen Subsidi Layanan Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketika pendapatan layanan, termasuk klaim JKN dan tarif pelayanan, belum mencapai titik cost recovery, maka diperlukan dukungan fiskal. Dalam konteks inilah APBD untuk remunerasi BLUD harus dipahami sebagai subsidi layanan kesehatan. APBD tidak dimaksudkan untuk membayar individu pegawai, melainkan untuk menjaga kesinambungan layanan publik. Pendekatan subsidi ini memastikan layanan tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan pendapatan operasional. Selain itu, dukungan APBD membantu menjaga keterjangkauan tarif agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan. Tanpa dukungan tersebut, risiko penurunan kualitas layanan dapat terjadi. Oleh sebab itu, APBD berfungsi sebagai penyangga fiskal yang strategis dalam sistem pelayanan kesehatan daerah.Perspektif Hukum dan Penafsiran Sistematis Pembahasan mengenai APBD untuk remunerasi BLUD harus dimulai dari posisi hukum BLUD itu sendiri. Dasar hukumnya dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:Posisi BLUD dalam struktur pemerintahan daerah: RSUD dan Puskesmas BLUD bukan badan hukum terpisah dari pemerintah daerah. Keduanya tetap merupakan unit kerja perangkat daerah yang berada dalam sistem keuangan daerah dan menjadi bagian dari APBD.Makna fleksibilitas BLUD: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur bahwa BLUD memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun fleksibilitas tersebut hanya menyangkut pola pengelolaan, bukan pemisahan dari APBD. Artinya, BLUD tetap dapat menerima dukungan APBD dalam penyelenggaraan layanan publik.Ruang lingkup belanja operasional BLUD: Belanja operasional BLUD mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalankan layanan. Dalam layanan kesehatan, komponen terbesar biaya operasional adalah biaya sumber daya manusia.Posisi remunerasi dalam struktur biaya: Remunerasi merupakan bagian dari biaya operasional layanan kesehatan. Remunerasi bukan belanja pegawai administratif, melainkan biaya untuk menghasilkan layanan medis dan kesehatan kepada masyarakat.Implikasi terhadap penggunaan APBD: Ketika APBD digunakan untuk menutup kekurangan biaya operasional yang telah direncanakan dalam RBA, maka secara substansi dukungan tersebut adalah subsidi layanan. APBD tidak membayar pegawai secara personal, melainkan menjamin keberlanjutan layanan kesehatan.Tidak adanya norma larangan: Permendagri 79 Tahun 2018 memang tidak menyebut secara eksplisit frasa APBD untuk remunerasi BLUD. Namun regulasi tersebut juga tidak memuat larangan penggunaan APBD untuk mendukung biaya operasional BLUD. Sepanjang direncanakan dalam RBA dan ditetapkan melalui regulasi kepala daerah, penggunaannya memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.Prinsip Akuntabilitas dan Pengendalian Penggunaan APBD untuk remunerasi BLUD harus berada dalam sistem pengendalian yang jelas. Dukungan anggaran tidak dapat dilakukan secara otomatis, tetapi harus melalui tahapan yang terstruktur sebagai berikut:Perencanaan dalam RBA: Kebutuhan remunerasi dihitung dan direncanakan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Penetapan kebijakan remunerasi: Pemerintah daerah atau pimpinan BLUD menetapkan kebijakan remunerasi melalui regulasi resmi. Pelaksanaan berbasis kinerja: Pembayaran remunerasi dilakukan berdasarkan capaian layanan dan evaluasi kinerja, sehingga remunerasi tidak bersifat tetap dan tidak dibayarkan tanpa dasar penilaian.Pencatatan dan pelaporan keuangan: Seluruh penggunaan APBD dicatat dalam sistem akuntansi BLUD dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.Pengawasan dan pemeriksaan: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan review secara berkala untuk pengawasan dan pemeriksa eksternal pemerintah memastikan penggunaan dana sesuai peraturan dan prinsip value for money.Melalui mekanisme tersebut, penggunaan APBD tetap terkendali, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan anggaran tidak menjadi celah penyimpangan, melainkan instrumen untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan publik.Refleksi dan Penegasan Secara konseptual, yuridis, dan praktis, APBD untuk remunerasi BLUD dapat dibenarkan sepanjang memenuhi tata kelola yang baik. Permendagri 79 Tahun 2018 tidak melarang penggunaan APBD untuk mendukung biaya operasional BLUD. APBD berperan sebagai subsidi layanan kesehatan publik yang menjadi urusan wajib daerah. Remunerasi merupakan bagian dari biaya operasional layanan, bukan sekadar belanja pegawai administratif. Dengan perspektif ini, kebijakan tersebut justru memperkuat keberlanjutan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk remunerasi BLUD tidak sepenuhnya tepat. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah merencanakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkannya secara transparan. Dengan pendekatan yang tepat, dukungan APBD dapat memastikan layanan kesehatan tetap berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat.“Belanja remunerasi yang bersumber dari APBD dialokasikan sebagai subsidi biaya operasional layanan kesehatan untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik. Remunerasi dimaksud bukan merupakan gaji ASN, melainkan kompensasi berbasis layanan dan kinerja yang direncanakan dalam RBA BLUD.”
Business Plan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi kunci utama dalam pengembangan usaha yang terarah dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang matang, banyak BUM Desa mengalami kesulitan dalam berkembang. Oleh karena itu, penyusunan business plan tidak hanya berisi ide usaha, tetapi juga strategi berbasis data dan analisis.Melalui perencanaan yang sistematis, BUM Desa dapat mengidentifikasi peluang, meminimalkan risiko, dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Dengan demikian, Business Plan BUM Desa bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat strategis dalam pengelolaan usaha.Konsep Business Plan BUM Desa dalam Pengembangan UsahaBusiness Plan BUM Desa adalah dokumen yang menjelaskan tujuan usaha serta strategi untuk mencapainya. Dokumen ini mencakup analisis pasar, operasional, keuangan, serta risiko usaha. Dalam praktiknya, perencanaan usaha menjadi faktor penentu keberhasilan karena banyak usaha gagal akibat minimnya riset pasar.Selain itu, business plan membantu pengelola memahami kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta pengajuan pendanaan. Oleh sebab itu, pengembangan usaha BUM Desa harus dimulai dari perencanaan yang matang.Komponen utama dalam business plan meliputi latar belakang usaha, profil BUM Desa, serta produk atau layanan. Selain itu, terdapat analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, kebutuhan modal, dan proyeksi keuangan. Seluruh komponen tersebut disusun secara terintegrasi agar menghasilkan dokumen yang aplikatif.Implementasi Business Plan BUM Desa melalui Usaha Internet DesaBusiness Plan BUM Desa dapat diimplementasikan melalui berbagai jenis usaha, salah satunya adalah usaha internet desa yang dikembangkan oleh BUM Desa Pagerungan Jaya. Unit usaha ini menjadi solusi atas kebutuhan akses digital masyarakat yang semakin meningkat, terutama di wilayah yang masih terbatas jaringan dan layanan internet.Melalui perencanaan yang matang, usaha internet desa dapat dikembangkan sebagai layanan WiFi publik, voucher internet, hingga kemitraan dengan penyedia layanan internet (internet service provider). Selain memberikan akses informasi, usaha ini juga membuka peluang pendapatan baru bagi BUM Desa.Proses penyusunan business plan dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap akses internet. Selanjutnya dilakukan market analysis untuk menentukan segmentasi pengguna, seperti pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan model layanan dan strategi harga.Strategi Pengembangan Usaha Internet DesaDalam implementasinya, Business Plan BUM Desa untuk usaha internet desa perlu dilengkapi dengan analisis SWOT. Kekuatan utama terletak pada kebutuhan pasar yang tinggi, sementara tantangan utama terkait infrastruktur dan kapasitas teknis.Strategi pemasaran dapat disusun menggunakan konsep marketing mix (4P). Produk yang ditawarkan berupa layanan internet stabil dan terjangkau. Harga disesuaikan dengan daya beli masyarakat, sedangkan lokasi layanan difokuskan pada titik strategis desa.Promosi dilakukan melalui media sosial, jaringan komunitas, serta kerja sama dengan lembaga desa. Selain itu, inovasi seperti sistem voucher dan paket langganan dapat meningkatkan daya tarik layanan.Kelayakan Usaha dan Potensi KeuntunganPenyusunan rencana keuangan menjadi bagian penting dalam Business Plan BUM Desa. Komponen yang dihitung meliputi investasi awal, biaya operasional, serta proyeksi pendapatan dari penjualan voucher atau layanan internet.Dalam banyak kasus, usaha internet desa memiliki potensi cash flow yang stabil karena kebutuhan internet bersifat berkelanjutan. Selain itu, periode pengembalian modal (payback period) relatif cepat jika jumlah pengguna terus meningkat.Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial berupa peningkatan akses informasi dan literasi digital masyarakat desa.Pentingnya Pendampingan dalam Penyusunan Business PlanPenyusunan Business Plan BUM Desa Pagerungan Jaya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan data, kapasitas SDM, serta analisis keuangan yang kompleks menjadi kendala utama.Oleh karena itu, pendampingan menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas dokumen. Tim pendamping dari Syncore Indonesia membantu mulai dari identifikasi potensi usaha hingga penyusunan analisis bisnis yang komprehensif.Dengan pendampingan yang tepat, business plan tidak hanya selesai secara dokumen, tetapi juga dapat diimplementasikan. Hal ini menjadi kunci dalam mendorong pengembangan usaha BUM Desa yang berkelanjutan.Kesimpulan: Business Plan sebagai Fondasi Pengembangan UsahaBusiness Plan BUM Desa merupakan fondasi utama dalam pengembangan usaha yang terarah dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang memungkinkan BUM Desa menyusun strategi yang realistis dan berbasis data.Implementasi pada BUM Desa Pagerungan Jaya menunjukkan bahwa business plan mampu menghasilkan usaha yang produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan sistematis membantu meningkatkan peluang keberhasilan usaha.Mulai susun Business Plan BUM Desa Anda sekarang untuk menciptakan usaha desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
