Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, Laporan Realisasi Anggaran konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format Laporan Realisasi Anggaran BLUD karena unsur Laporan Realisasi Anggaran entitas tersebut hanya terdiri dari pendapatan dan belanja, tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunya fungsi perbendaharaan umum. Adapun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih termasuk pemerintah daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, aset dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.
SKPD/Unit Kerja, BLUD dan BUMD/Perusda memiliki dasar peraturan sendiri terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk SKPD/Unit Kerja, menggunakan perpres pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk BLUD, tidak mengacu pada perpres pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan untuk BUMD/Perusda diatur sendiri terkait peraturannya. BLUD tidak mengacu pada perUU-an karena itu merupakan bagian dari fleksibilitas BLUD terkait Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini tertuang dalam Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah ketentuannya diatur dalam peraturan Kepala Daaerah. Pengadaan Barang dan/atau jasa untuk BLUD juga diatur dalam Permendagri 79 Tahun 2018. Adapun pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perUUan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah. Pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD. Untuk pengelolaannya, BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
Sesuai dengan pasal 99 Permendagri 79 Tahun 2018, BLUD diminta untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Salah satu dari laporan keuangan yang disusun adalah laporan operasional. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 13 mendefinisikan laporan operasional sebagai laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur laporan operasional BLUD mencakup pos-pos diantaranya pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa serta surplus/defisit- LO. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan dari alokasi APBN/APBD, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa dan pendapatan BLUD lainnya. Pendapatan-LO tersebut diakui pada saat timbulnya hak katas pendapatan dan pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi). Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarka asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO) diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Untuk beban, BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban diantaranyaa yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan serta beban penyusutan aset tetap/amortisasi. Beban tersebut diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Untuk format Laporan Operasional BLUD dapat dilihat pada PSAP 13 halaman xi-xii.
Perhitungan SAL Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA / SiKPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA) adalah selisih lebih / kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama satu periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan pada BLUD diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan Saldo Anggaran lebih (SAL) selama 1 (satu) periode pelaporan. Perhitungan dan angka Saldo Anggaran lebih digunakan sebagai dasar perhitungan Saldo Anggaran Lebih tahun berikutnya. Penyimpanan Dana Saldo Anggaran lebih (SAL) Pada akhir tahun anggaran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) disimpan oleh: Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah, yang antara lain terdiri dari: Rekening BLUD Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih Rekening Penerimaan BLUD Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, terdiri atas: Uang persediaan pada Rekening Bendahara Pengeluaran; Uang persediaan pada kas tunai (cash on hand) Bendahara Pengeluaran; dan Rekening Pengeluaran BLUD Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk Rekening Kas BLU dan kas tunai (cash on hand), meliputi Rekening Operasional BLU dan/atau Rekening Pengelolaan Kas BLU. Rekening Kas BLU yang menjadi bagian dari SAL merupakan kas yang berasal dari akumulasi selisih antara pendapatan BLU dan belanja BLU yang sudah disahkan oleh KPPN. Penggunaan SAL SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit Anggaran Badan layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada tiap tahunnya. Artinya walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana kegiatan di Puskesmas maka diharapkan pengembangan program/ kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Renstra Puskesmas memuat seluruh kegiatan dalam Upaya Kesehatan Wajib, Upaya Kesehatan Pengembangan dan Upaya Kesehatan Penunjang. Adapun pendanaannya melalui rencana penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Daerah, Pemerintah serta sumber dana lainnya. Perencanaan strategis Puskesmas disusun melalui 4 (empat) tahap, yaitu: Tahap persiapan Tahap analisa situasi Tahap perumusan masalah Tahap penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas Data yang dikumpulkan antara lain: Data umum meliputi data geografi, kependudukan dan sosial ekonomi, sumber daya kesehatan yang meliputi data sarana kesehatan dan data sumber daya manusia, dokumen kantor kelurahan, kantor PLKB kecamatan serta data kecamatan. Data derajat kesehatan yang meliputi angka kematian, data kesakitan dan data status gizi. Data tentang cakupan program kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, status gizi masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan promosi kesehatan, keadaan lingkungan, kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, surveilans dan kegiatan pendukung lainnya. Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan antara Puskesmas sesuai wilayah kerjanya, antar fungsi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Menjamin keselarasan antara program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan program dan kegiatan sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Puskesmas. Dengan begitu Rencana Strategis untuk Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sangat di butuhkan sehingga perlu di perhatikan keseriusan dalam penyusunannya.
Workhsop ini merupakan workshop PRA BLUD yang diikuti oleh 30 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumenep. Workshop dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 9 September sampai dengan 11 September bertempat di Hotel Utami. Pada acara pembukaan hari pertama dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, Kepala Dinas Kesehatan Sumenep, Agus Molyono dan dua pemateri dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan juga dihadiri segenap Kepala Puskesmas, KTU dan Bendahara dari 30 Puskesmas. “Semakin meningkatnya kualitas pelayanan maka harus dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan masyakarat berdasarkan regulasi yang ada saat ini,” ujar Bapak Agus Mulyono dalam menyampaikan laporannya. “Bahkan persiapan BLUD ini dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah No 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan pelayanan umum sebagai mana telah diubah pemerintah no 74 tahun 2012. Sedangkan Program Bupati No 52 tentang penjabaran BPBD tahun anggaran 2019,” imbuhnya. Sementara Sekretaris Daerah Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. “Dari itulah maka kita terus mencari terobosan dan inovasi bagaimana pelayanan kesehatan dipuskesmas semakin baik yang salah satunya menjadikan puskesmas sebagai BLUD. ”Puskesmas BLUD yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Sehinggah tidak banyak masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit kedepannya dengan berakhirnya pemberian pelayanan kesehatan yang promotive dan preventif di puskesmas,”ujarnya. Acara inti dari workshop ini yaitu penyusunan dokumen administratif PRA BLUD diantaranya Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Surat Pernyataan Bersedia Diaudit, Standar Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola, Laporan Keuangan Pokok dan Rencana Strategis Bisnis. Puskesmas diberikan waktu kurang lebih 2 minggu setelah workshop untuk menyelesaikan penyusunan dokumen administratif ini dan kemudian dikirimkan ke Pihak Syncore untuk dilakukan review / screening secara cepat yang mana instrument penilaiannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ Tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD. Review oleh Tim Konsultan Syncore dilakukan sebanyak 2 kali dan kemudian dokumen dikumpulkan melalui Dinas Kesehatan Sumenep untuk diajukan ke Bupati Sumenep dan dari Dinas meminta Bupati untuk dibentuknya Tim Penilai. Hasil penilaian dokumen administratif dalam hal nilai dari dokumen administratif kurang atau sama dengan 60, maka hasil penilaian DITOLAK UNUTK MENERAPKAN BLUD dan apabila nilai dari dokumen administratif lebih dari 60, maka hasil penilaian DITERIMA UNTUK MENERAPKAN BLUD. Hasil Penilaian dituangkan dalam bentuk rekomendasi penerapan BLUD oleh Tim Penilai disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai dasar Penetapan Penerapan BLUD yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
Jika suatu UPT / SKPD telah ditetapkan sebagai BLUD oleh Walikota maka selayaknya UPT tersebut sudah bisa menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan bisa menerapkan fleksibilitas dari BLUD diantaranya Pendapatan tidak lagi disetorkan ke Kas Daerah melainkan Pendapatan masuk ke dalam rekening BLUD, dikelola dan bisa langsung dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan BLUD. Tetapi bagaimana halnya jika SK BLUD suatu UPT / SKPD telah dikeluarkan oleh Walikota namun terkendala Peraturan Daerah masih menggunakan tarif retribusi umum. “Kalau sudah jadi BLUD tidak ada lagi tarif retribusi, tetapi tarif jasa layanan umum. Karena sudah diberi wewenang khusus dan fleksibiltas bagi BLUD, yaitu “dikecualikan dari Peraturan yang Berlaku Umum. Peraturan mengenai Tarif diatur dalam Perwali (Peraturan Walikota) bukan lagi Perda (Peraturan Daerah).” Ujar Bapak Soni Haksomo, S.E., M.Si selaku Narasumber pada Workshop PPK BLUD Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada workshop kali ini dihadiri oleh UPT Angkutan dan UPT Parkir pada 8 Juli 2019 sampai dengan 10 Juli 2019 yang diadakan di Hotel Horaios Malioboro, Yogyakarta. Sejak dikeluarkannya SK Walikota pada Februari 2018 bahwa UPT Angkutan dan UPT Parkir ditetapkan sebagai BLUD namun hingga saat ini UPT Parkir belum menerapkan fleksibiltas PPK-BLUD karena masih terkendala pada Perda yang masih menggunakan tarif retribusi, yang berarti masih berkewajiban menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Pak Soni memberikan masukan sebaiknya setiap UPT yang telah ditetapkan menjadi BLUD menerapkan pola bottom-up untuk mendapatkan fleksibiltas dalam hal Pola Pengelolaan Keuangan. Khususnya bagi UPT Parkir terkait masalah ini usaha yang bisa dilakukan diantaranya: Pemberitahuan ke Dewan bahwa UPT telah ditetapkan sebagai BLUD sesuai SK Walikota. Sehingga Dewan tahu bahwa tarif retribusi sudah tidak berlaku lagi. BPKAD tidak lagi mengakui pendapatan dari UPT tersebut sebagai retribusi. Hal ini juga berlaku bagi semua UPT / SKPD jika mengalami hal yang sama maka jangan ragu untuk memperjuangkan haknya, dan jangan berdiam diri saja menunggu kebijakan dari atas melainkan kita (para pelaku teknis) bisa berinisiatif melakukan upaya-upaya agar bisa mengimplementasikan PPK-BLUD dengan sepenuhnya.
Pemerintah memastikan pencabutan sistem honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hanya berlaku bagi K/L yang telah menerima remunerasi (sistem penggajian). Bagi K/L yang berniat menerima remunerasi, maka penghapusan honorarium berlaku mulai tahun berikutnya. Tapi kalau remunerasinya sudah berjalan sebelumnya maka tidak ada lagi honorarium untuk PNS. Pemberlakuan sistem ini seharusya sudah berjalan sejak 1 Januari 2014 sejalan dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Penggajian, dan sesuai amanat PP 46 Tahun 2011, yang mana disebutkan mengenai penghapusan honarium. RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan Rancangan Peraturan Pemerintah dalam mengatur gaji dan tunjangan PNS yang merupakan penjabaran dari UU ASN yang khusus mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS. Dalam Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS berbunyi "PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional," tulis Pasal 33 Ayat (1). Apabila PNS menerima penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut kepada instansi terkait atau uang tersebut bias dimasukan dalam kas negara. Dalam RPP tersebut pun dijabarkan, penghasilan PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ditentukan berdasarkan Indeks Penghasilan PNS. Indeks itu mencakup komponen Indeks Gaji, Presentase Tunjangan Kinerja Dari Gaji dan Indeks Kemahalan Daerah. Sementara itu, dijelaskan pula perbandingan Indeks Gaji Pangkat Terendah yaitu Jabatan Administrasi (JA) 1 dan Jabatan Fungsional (JF) 1, dibandingkan dengan Indeks Gaji Pangkat Tertinggi (JPT) 1 yaitu mencapai 1:12,698. Larangan tersebut pun berlaku apabila RPP tersebut telah disahkan. Jika ingin melihat perhitungan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS silahkan klik disini (link ke artikel Hitungan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS)
Tunjangan kinerja bisa berfungsi sebagai penambah penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai tambahan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Baik” atau “Amat Baik”. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai pengurangan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Kurang” atau “Buruk”. Jenjang JPT tidak diberikan tambahan Tunjangan Kinerja karena pimpinan organisasi (JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama) harus berkinerja baik atau hanya menerima indeks tunjangan kinerja 5%. Berbeda dengan gaji pokok lama dimana PNS dengan gol dan masa kerja akan berada pada range gaji yang sama. Dengan sistem penggajian tunggal ini PNS bisa berbeda penghasilannya meskipun golongan maupun masa kerjanya sama. Kenaikan penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik dengan harapan dapat meningkatkan kompetensinya untuk naik ke Pangkat yang lebih tinggi. Jika tidak meningkat kompetensinya akan tetap berada pada pangkat yang sama dan kenaikan penghasilannya membutuhkan waktu 2 tahun dari P4 ke P5 sampai P7 dan 3 tahun dari P7 ke P8 sampai P10. Tunjangan Kemahalan PNS Tunjangan Kemahalan dihitung berdasarkan kolom indeks Gaji dan Tunjangan Kinerja pada Tabel Indeks Penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri (Kemenlu). Tabel Tunjangan Kemahalan Rupiah Besaran rupiah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS jadi dalam Perpres nanti akan ada besaran rupiah untuk indeksnya. Sebagai contoh diambilkan dari paparan RPP kemenpan besaran indeks gaji berkisar Rp2.650, indeks tunjangan kinerja juga sama Rp2.650 dan indeks kemahalan DKI Jakarta 117,54% (angka indeks kemahalan berbeda untuk tiap provinsi) maka didapatkan nilai rupiah penghasilan PNS. Penghasilan PNS Jenjang JPT Penghasilan PNS Jenjang JA dan JF Besaran rupiah per indeks dalam Perpres yang diterbitkan dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi misalnya inflasi atau tingkat pertumbuhan ekonomi terutama untuk menjamin kesejahteraan PNS sesuai UU ASN. Dampak Dampak yang timbul dengan pemberlakuan sistem penggajian yang baru (single salary system) Tidak ada lagi gap gaji antara PNS pusat dan daerah yang membedakan hanya tunjangan kemahalan serta kinerja PNS bersangkutan. PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apapun. Terjadi selisih penghasilan PNS dengan yang diterima selama ini,?bisa berkurang atau bertambah. Sistem pensiun berubah drastis (akan dibahas pada kesempatan lain).
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
