Peran SPI semakin strategis seiring dengan semakin populernya paradigma baru audit internal. Menurut paradigma baru audit internal peran audit internal tidak terbatas pada memastikan keandalan data-data keuangan, tetapi perannya meluas untuk melakukan evaluasi kinerja, kepatuhan dan efektivitas manajemen risiko.Konsekuensinya, ada banyak aspek yang harus diperhatikan oleh auditor intern. Padahal disisi lain sumberdaya audit intern terbatas. SDM yang ada di divisi audit internal jumlanya sedikit, seringkali kompetensinya belum sesuai sehingga pimpinan Satuan Audit Intern harus pintar-pintar mengatur strategi. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan tools atau teknologi yang memadai. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka audit intern perlu memikirkan bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk membantu pekerjaannya. Software e-SPI karya anak bangsa berikut ini perlu dipertimbangkan. e-SPI dikembangkan dari hasil-hasil riset audit yang menyebutkan bahwa implementasi audit berbasis risiko di banyak negara berkembang mengalami kesulitan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama auditor belum sepenuhnya percaya bahwa dengan melakukan audit berbasis risiko maka laporan keuangan bisa bebas dari salah saji material. Sehingga di negara-negara berkembang yang terjadi adalah modifikasi atau penggabungan teknik audit berbasis transaksi / audit konvensional dengan pendekatan audit berbasis risiko. Skema penggabungan tersebut bisa dilihat di gambar diatas. e-SPI akan dapat membantu auditor dalam menyarankan bentuk-bentuk pengujian substantif, analitis dan uji pengendalian yang harus diambil dalam suatu tingkat risiko tertentu. Kombinasi dari berbagai bentuk pengujian tersebut diharapkan akan dapat menurunkan tingkat resiko ke tingkat yang dapat diterima. e-SPI memiliki beberapa level akses pengguna yaitu Project Leader, Project Manager, Senior Auditor dan Junior Auditor. Lewat pengaturan peran tersebut diharapkan project-project audit bisa diselesaikan secara efisien. Menangani berbagai project audit bisa dilakukan dengan mudah dan remote / jarak jauh. e-SPI dibangun berbasis web sehingga bisa diakses dimana saja. Hal ini sangat cocok dengan kharakteristik pekerjaan audit yang sering membutuhkan pekerjaan di lapangan. Pimpinan di kantor dapat melihat kemajuan audit dengan mudah. Langkah-langkah audit dapat dipantau dengan mudah apakah sudah diselesaikan atau belum. Sekaligus ada bentuk pengendalian, kalau ada program audit yang belum selesai maka belum bisa lanjut ke langkah berikutnya.Tinggal memilih tingkat risiko di masing-masing alur maka otomatis e-SPI akan menyarankan program audit yang paling sesuai. Kertas kerja dibuat link dengan Working Trial Balance, sehingga apabila ada penyesuaian maka akan otomatis Working Trial Balance update. Satu lagi fitur yang akan sangat membantu Auditor Internal adalah fitur Laporan Keuangan auditan otomatis bisa dihasilkan dengan e-SPI. Silahkan kalau mau berdiskusi bagaimana menggunakan e-SPI di instansi anda masing-masing bisa kontak rudy (at) syncore.co.id
Saat ini lingkungan bisnis dan persaingan telah berubah dengan demikian pesat. Organisasi dan perusahaan dituntut untuk terus menyesuaikan diri atau tertinggal. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) untuk bukan hanya jadi tukang 'jaga gawang' tetapi jadi mitra strategis manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.COSO adalah komite yang dibentuk untuk merumuskan kerangka Sistem Pengendalian Internal yang baik. Sejak tahun 1992 kerangka COSO telah digunakan oleh berbagai perusahaan dan organisasi untuk mengembangkan SPI mereka. Pada tahun 2004, seiring dengan perubahan lingkungan yang semakin sulit diprediksi, maka COSO mengenalkan kerangka baru yang dikenal dengan Enterprise Risk Management atau sering juga disebut COSO II.Pada tahun 2014, sepuluh tahun kemudian ada update terbaru dari kerangka COSO yaitu bagaimana menyelaraskan manajemen risiko dengan strategi dan kinerja. Hal ini dipicu oleh temuan dari Booz Allen Hamilton bahwa 80% kegagalan perusahaan disebabkan pilihan strategi yang salah.Pola ini sesuai dengan tren integrasi manajemen risiko kedalam manajemen operasional perusahaan yang dikenal dengan three lines of defense (pertahanan tiga lapis).Untuk menerapakan kerangka dan prinsip-prinsip COSO tersebut kami, Syncore Consulting, telah merumuskan langkah-langkah atau roadmap sebagai berikut:Untuk membahas lebih dalam bisa membaca dokumen terlampir :COSO-ERM-Public-Exposure-Executive-SummaryMateri Pelatihan COSO ERM Artikel tentang E-SPIUntuk diskusi lebih lanjut bisa via email di kontak / CV atau taruh komentar di posting ini.
Pada hari Rabu 16 Agustus 2016, SYNCORE mengadakan Pelatihan Penyusunan RBA dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK yang dilaksanakan di Dinkes Kab. Pekalongan. Pelatihan tersebut dihadiri oleh 56 peserta dari puskesmas sekabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelum pelatihan dimulai Bapak Ruzdi selaku ketua FKKP (Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Dinkes Babupaten Pekalongan) memperkenalkan PT Syncore Indonesia selaku team dari narasumber kepada seluruh para peserta.Foto pembukaan Pelatihan Penyusunan RBA & SAK di Dinkes Kab. Pekalongan Bapak tito selaku direktur PT Syncore Indonesia mengenalkan profil perusahaan kepada peserta pelatihan. Perkenalan ini menyangkut bagaimana kinerja Syncore, juga daftar klien yang sudah melakukan kerjasama dengan PT Syncore Indonesia.Pada sesi pertama, Bapak Tito juga menjelaskan gambaran BLUD Secara umum, tentang adanya fleksibilitas BLUD. Fleksibilitas ini ada pada penggunaan anggaran yang tidak lagi di setor ke daerah, melainkan sudah bisa dikelola oleh BLUD sendiri. Bapak Tito juga menjelaskan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran, mulai dari apa itu RBA sampai pada bentuk laporan RBA, pokok bahasan mapping biaya yang selama ini masih rancu di Puskesmas. Pada sesi ini, dilakukan praktik input pagu di system BLUD. Adanya praktik ini untuk memudahkan para peserta memahami alur RBA hingga menjadi sebuah laporan RBA. Mulai dari mengisi pagu, input anggaran, dan cek laporan RBA sehingga peserta memahami alur RBA.Dari pelatihan tersebut ada pertanyaan yang diajukan dari peserta "Apakah di dalam BLUD ini diperbolehkan mengubah program kegiatan?" Iya boleh, karena nanti yang dilaporkan adalah RBAnya, bukan RKAnya, yang penting biaya yang digunakan tidak melebihi dari anggaran yang dibuat kata Bapak Niza ( Narasumber).Pada sesi II Bapak Tito membahas laporan RBA yang sudah muncul dari software BLUD yang memperlihatkan RBA 5 BAB dan 3 BAB. Pemilihan RBA 3 atau 5 BAB tergantung pemda yang ada. Selanjutnya membahas tentang laporan keuangan berdasar SAK, laporan keuangan berdasar SAK yang lebih banyak membahas tentang penyesuaian yang terjadi, pengakuan biaya, persediaan dan juga tentang pelaporan akuntansinya.Peserta sangat antusias mengikuti beberapa peserta tertarik menanyakan tentang bagaimana memiliki aplikasi Syncore BLUD ini ada kemungkinan Dinkes Pekalogan akan bekerjasama dengan SYNCORE dalam beberapa pelatihan mendatang.Dapatkan Informasi jadwal pelatihan BLUD disini!!Silahkan download materi BLUD disini!!
Suatu instansi pemerintah dapat menerapkan pola keuangan BLUD apabila memenuhi pesyaratan substantive, teknis, dan admnistratif (Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2005)1. Persyaratan Substantifa. Menyelenggarakan layanan umum yang behubungan dengan:1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.2) Pengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan/atau3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakatb. Bidang layanan umum tersebut berupa kegiatan pemerintah yang bersifat operasional bidang layanan umum tersebut merupakan kegiatan pemerintah yang bersifat operasional, dalam menyelenggarakan pelayanan umum tersebut menghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods). 2. Persyaratan TeknisPersyaratan teknis terpenuhi jika: a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD. 3. Persyaratan AdministratifPersyaratan administrative terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen tersebut:a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakatb. Pola tata kelola (corporate govermant)c. Rencana strategi bisnisd. Laporan keuangan pokoke. Standar pelayanan minimum (SPM)f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Dapatkan informasi tentang Pelatihan BLUD disini!!!
Berikut ini proses penetapan BLUD: 1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan subtantif, teknis, dan administrative untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan kepada Menteri Keuangan.2. Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak dokumen persyaratan diterima dengan lengkap. Penetapan BLU dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap.3. Dalam rangka penilaian usulan Pengelolaan Keuangan BLU, Menteri Keuangan menunjuk suatu Tim penilai.4. Status BLU secara penuh diberikan apabila persyaratan subtantif, teknis, dan administrative telah dipenuhi dengan memuaskan.5. Status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan subtantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administrative belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan untuk menjadi BLU secara Penuh. Dapatkan informasi tentang Pelatihan BLUD disini!!!
Penerapan Pengelolaan Keuangan berakhir apabila:1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan subtantif, teknis, dan/atau administrative.2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ ketua Dewan Kawasan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan subtantif, teknis, dan/atau administrative.3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan Negara yang dipisahkan, pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.Menteri Keuangan membuat penetapan pencabutan penerapan Pengelolaan Keuangan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usulan tersebut diterima. Dapatkan Informasi tentang Pelatihan BLUD disini!!!
Tak terasa kita kembali bisa memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua harus bersyukur karena kita masih bisa merasakan Indonesia yang merdeka. Dalam menyambut HUT RI tersebut, tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja namun juga di kampung, karang taruna, dan lingkungan lainnya. Pada hari sabtu 13 Agustus 2016 SYNCORE mengadakan kegiatan bersih-bersih kantor yang diikuti oleh semua staff karyawan syncore. Sebenarnya kegiatan yang satu ini tidak perlu dilaksanakan hanya pada peringatan HUT RI saja, namun kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kegiatan bersih-bersih dalam rangka menyambut HUT RI ini merupakan wujud nyata bentuk kepedulian untuk merawat lingkungan sekitar. Dengan rasa iklas dan semangat yang membara, kekompakan dan kerjasama juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesatuan negara...DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-71
Pada hari senin 15 Agustus 2016, kami PT. SYNCOE INDONESIA melakukan expose software keuangan BLUD di RSUD Kajen. Expose Software ini di ikuti oleh staff RSUD Kajen yang didampingi oleh Bapak NIza Wibyana Tito dan Tim Syncore. Dari expose software tersebut Tim Syncore menunjukan bagaimana software tersebut dapat mencetak Laporan Keuangan Semester 1 RSUD Kajen, dan jadilah Laporan Keuangan.
PENGERTIAN BLUDBadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 Permendagri No. 61/2007) TUJUAN BLUDPemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.(Pasal 2 Permendagri No 61/2007) Dapatkan informasi tentang Pelatihan BLUD disini!!!
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
