Ditengah ketatnya persaingan dunia usaha, setiap perusahaan yang ingin eksis dan berkembang saat ini dituntut untuk selalu hati – hati dan waspada dalam mengelola perusahaan.Untuk itu, hampir semua perusahaan yang sadar akan tantangan jaman saat ini menerapkan pengawasan yang ketat terhadap semua lini usahanya. Mulai dari perencanaan hingga membuat Laporan Keuangan secara profesional.Namun sayangnya, seperti pepatah sepandai – pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga, manusia yang pandaipun memiliki potensi untuk membuat kesalahan. Padahal adanya kesalahan dalam laporan keuangan akan memberikan dampak domino yang merugikan perusahaan.“Untuk itu kami membuat Software berbagai macam yang pasti dapat membantu mereka. Seperti Software SYNCORE PRO, sebuah Accounting Software yang dapat menyelesaikan laporan – laporan tersebut,” ujar salah satu Programer SYNCORE, Ghufron Ulul Albab saat ditemui di Kantornya, Yogyakarta, Rabu (8/4/2015).Dengan Software tersebut, lanjut dia, SYNCORE yang selama ini memiliki fokus dibidang Software, Konsultan dan Training ingin membantu mereka agar tidak lagi mengalami kesulitan karena harus mencatat secara manual.“Kalau manual kan mereka harus melakukan perhitungan ini dan itu, kalau dengan ini kan begitu mudah. Jadi mereka tinggal input saja nanti laporan langsung beres. Paling mereka tinggal chek apakah sudah sesuai antara data dengan yang ada di kas,” tambah dia.Saat ini sudah banyak perusahaan atau lembaga yang mulai menggunakan SYNCORE PRO untuk memudahkan sekaligus memastikan kebenaran laporan keuangannya. Menurutnya, banyaknya perusahaan / lembaga yang percaya dengan software tersebut tidak lepas dari kualitas softwarenya.Bahkan, selain menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat, SYNCORE PRO juga bisa multi periode. "Jadi kita bisa mencetak laporan keuangan untuk periode yang berbeda-beda, bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan juga bisa,” tutur dia.Silahkan klik disini untuk melihat Software Akuntansi Syncore PRO Silahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com.atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Jika sesuai rencana, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki era baru dalam dunia ekonomi regional yang dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain menjadi pekerjaan pemerintah, tahap baru tersebut juga dipastikan menjadi tantangan dunia usaha dalam negeri.Sayangnya hingga saat ini belum semua pelaku usaha mampu menggerakkan usahanya secara maksimal. Bahkan beberapa diantaranya belum bisa menyiapkan Business Plan dan Internal Audit dengan tepat.Padahal, hal – hal semacam itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembangnya sebuah perusahaan.Untuk mengurai permasalahan – permasalahan tersebut, SYNCORE sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Konsultasi, Softwere dan Pelatihan membuka pintu seebar - lebarnya bagi pengusaha yang ingin usahanya terus melaju.“Kami sudah berpengalaman mejjadi konsultan bisnis. Kalau yang sudah kami kerjakan di SYNCORE ada banyak, baik yang konsultasi keuangan atau konsultasi manajemen,” kata salah satu tim konsultan SYNCORE, Yeni Nur Haryati saat ditemui di kantornya, Yogyakarta, Rabu (8/4/2015).Untuk konsultan keuangan, lanjut dia, tim SYNCORE sanggup membantu dari berbagai sisi. Seperti Maping, Penyusunan SOP, Set Up Organisasi, Implementasi System, Coachong dan Internal Audit.Sedang untuk konsultasi Manajemen, tim SYNCORE juga siap membantu Menyusun SOP HRD, Business Plan, hingga Evaluasi Kinerja.Silahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Untuk mendukung laju kembangnya dunia kesehatan Indonesia, saat ini perusahaan yang memiliki fokus dibidang Konsultan, Softwere dan Training tengah menyiapkan sebuah aplikasi khusus berbasis website yang akan memudahkan setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk melaju menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).“Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas kami ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Website,” ujar salah satu senior programmer SYNCORE, Andi Pramono, saat ditemui disela – sela kesibukannya membuat program unggulan SYNCORE di Kantornya, Yogyakarta, Jum’at (10/4/2015).Meski berbasis website, menurutnya program tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan bahkan oleh orang yang masih awam terhadap bahasa internet dan akuntansi.“Kami sudah menampung banyak masukan yang intinya untuk memudahkan user tanpa harus mengurangi outputnya agar tetap sesuai setandar akuntansi. Jadi selain ada tim analis yang membicarakan ini sebaiknya seperti apa atau bagaimana, kami juga mendengarkan masukan dari beberapa client kami, dimana banyak diantaranya yang belum memahami bahasa – bahasa akuntansi dan IT,” tambah dia.Sebagaimana diketahui, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, saat ini pemerintah tengah gencar mendorong Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) agar menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Berangkat dari situ, SYNCORE berencana membantu setiap puskesmas yang ingin menjadi BLUD dengan menghadirkan “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS.”klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUD Silahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com.atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Untuk meningkatkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluarannya, pemerintah telah membuka Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan. Namun hingga saat ini, belum semua Puskesmas khususnya yang berada di daerah – daerah terpencil sanggup menerapkan PPK-BLUD dengan benar. Padahal dengan PPK-BULD yang benar, Puskesmas memiliki peluang untuk menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB), sehingga dapat memudahkan Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan sebagainya.Menurut Direktur Utama (Dirut) SYNCORE, Niza Wibyana Tito, ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar Puskesmas berhasil menjadi BLUD yang baik. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan baik dan benar.Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat acara “Pelatihan Penyusunan RBA Puskesmas-BLUD” bersama di Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu di Yogyakarta, Rabu (25/3/2015).RBA ini, lanjut dia, dikembangkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah disusun sebelumnya. “Selanjutnya perlu dibuat sistem akuntansi dan mekanisme pencairan dana PNBP, mengingat dana PNBP ada di rekening masing-masing Puskesmas dan dapat digunakan secara langsung,” tambah dia.Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
1. Pelatihan bulan Maret 2015a. Pelatihan BLUD Dinkes Rokan Hulub. Pelatihan BLUD Dinkes Indragiri Hilirc.
Sesuai dengan salah satu janji kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), pemerintah saat ini tengah berusaha membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan desa sebagai salah satu fokus utamanya.Hal tersebut terlihat jelas dengan ketegasan pemerintah untuk mulai memberlakukan Undang – Undang (UU) Nomor (No) 6 tahun 2014 tentang Desa, atau dikenal dengan UU Desa yang didalamnya mengatur tentang dana Desa.Melalui peraturan tersebut pemerintah berencana menggelontorkan Dana Desa dalam jumlah yang cukup fantastis. Rencana itu tentu menjadi angin segar bagi pemerintah desa yang sudah memiliki kesiapan. Baik dari segi perencanaan pembangunan desa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan kesiapan pengelolaan keuangannya.Namun bagi beberapa desa yang belum memiliki kesiapan – kesiapan tersebut, adanya dana Desa justru berpotensi memunculkan permasalahan yang cukup serius. Dalam beberapa kasus, kesalahan mengelola keuangan dalam jumlah besar sering berakhir dengan hal – hal yang tidak menyenangkan.Oleh karenanya, pengelolaan dana desa harus memenuhi asas – asas yang sesuai dengan standar pemerintah pusat. “Ada beberapa poin penting, seperti harus transparan, akuntable, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran,” kata Mustika Aji, saat memberikan materi tentang “Pengelolaan Keuangan Desa” dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dashboard Ekonomi Kerakyatan (DEK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Lembaga Konsultan, Pengembang Software dan Training SYNCORE, di Yogyakarta, Sabtu (7/3/2015).Hadir dalam acara tersebut puluhan perwakilan pemerintah kabupaten / kota se Indonesia. Kepada mereka, Mustika menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah sesuatu yang komplek sehingga harus dibuat dengan serius untuk meminimalisir adanya kesalahan.Untuk membaca lebih detil mengenai Tahapan Pendirian BUMDES, termasuk download contoh-contoh laporan bisa lihat artikel berikut :http://bumdes.id/tahapan-pendirian-bumdesDownload materi terlengkap tentang BUMDES dihttp://bumdes.id/downloads/KontakKonsultasi Rudy SyncoreCP 081-2299-111-97 /Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.bumdes.id
Dana Desa yang rencananya bisa mencapai Rp1miliar per Desa bukanlah sesuatu yang diberikan tanpa ada harapan. Terhitung mulai tahun ini, seluruh desa se Indonesia dihadapkan dengan tantangan baru.Bagi beberapa desa yang sejak semula sudah maju dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mapan / terencana, tentu tantangan itu tidak terlalu mengejutkan. Namun bagi desa – desa yang belum memiliki pemahaman tentang perencanaan BUMDes secara matang, adanya dana besar bukan tidak mungkin hanya menjadi beban. Pasalnya, semua dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut akan menuntut pertanggungjawaban.“Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa dengan adanya Dana Desa dan BUMDes ini akan ada banyak keuntungan yang bisa dimiliki oleh desa. Sepertii mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, pengelolaan sumberdaya alam dan meningkatnya pendapatan asli daerah,” ujar Senior Partner SYNCORE, Rudy Suryanto, saat mengisi materi Workshop BUMDes yang diadakan di Yogyakarta, Sabtu (7/3/2015).Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dashboard Ekonomi Kerakyatan (DEK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Lembaga Konsultan, Pengembang Software dan Training SYNCORE tersebut dia menjelaskan beberapa masalah dan peluang BUMDes secara terperinci.Selain itu, dihadapan peserta Workshop yang terdiri dari puluhan perwakilan daerah se-Indonesia, Rudy juga sempat memaparkan lika – liku salah satu BUMDes binaannya yang saat ini tengah menjadi salah satu desa percontohan BUMDes.Artikel Terkait :Untuk membaca lebih detil mengenai Tahapan Pendirian BUMDES, termasuk download contoh-contoh laporan bisa lihat artikel berikut :http://bumdes.id/tahapan-pendirian-bumdesDownload materi terlengkap tentang BUMDES dihttp://bumdes.id/downloads/KontakKonsultasi Rudy SyncoreCP 081-2299-111-97 /Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.bumdes.id
Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi ditetapkan pada tahun lalu, kini peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan lembaga – lembaga Kesehatan lainnya dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal. Untuk memudahkan hal tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.32 Tahun 2014 pemerintah memutuskan bahwa angaran kapitasi akan langsung ditransfer ke rekening dan dikelola langsung oleh Puskesmas.Akibatnya, terjadi perubahan mendasar dimana Puskesmas kini tidak sekedar menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) biasa.“Pergeseran Fungsi Puskesmas paska ketentuan kapitasi Perpres No.32 tahun 2014, Permenkes No.28 tahun 2014, Surat Edaran SE900 / 2280 / SJ. Sehingga ada kebutuhan untuk perubahan pola pengelolaan keuangan BLUD,” kata Senior Partner SYNCORE, Rudy Suryanto saat mengisi acara Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) Puskesmas - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Yogyakarta, Selasa (24/3/2015).Dalam acara yang diselenggarakan secara khusus dengan Dinas Kesehatan Kab.Rokan Hulu tersebut, Rudy menjelaskan beberapa hal pokok terkait Pengelolaan Puskesmas dan Fleksibilitas BLUD.Menurutnya, hal itu semua perlu dipahami oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten / Daerah agar terbentuk sebuah layanan umum yang lebih efektif dan efisien serta tetap sejalan dengan praktek bisnis sehat serta sesuai dengan amanah pemerintah yang tercantum dalam Pasal 2 Permendagri No 61/2007.Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Sejak diberlakukannya Undang – Undang (UU) Nomor (No) 6 tahun 2014 yang menggantikan UU No 72 tahun 2009, desa yang sebelumnya selalu menjadi objek pembangunan kini berubah menjadi subjek pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat acara Seminar Nasional “Persiapan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” yang diselenggarakan oleh Dashboard Ekonomi Kerakyatan (DEK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Lembaga Konsultan, Pengembang Software dan Training SYNCORE, di Yogyakarta, Jum’at (6/3/2015).Menurutnya, UU No 6 tahun 2014 tersebut telah memberikan landasan ideal yang mendudukkan desa dalam kerangka hukum nasional sebagai lokus utama pembangunan nasional yang telah memperhatikan hak dan kewenangan desa.Lebih lanjut ia berharap, melalui acara seminar yang diselenggarakan bersama SYNCORE tersebut pemerintah bisa mendapat masukan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan UU Desa.“Melalui Seminar ini, diharapkan beberapa langkah persiapan implementasi UU Desa ini dapat ditindaklanjuti untuk memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah di dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan UU Desa yang lebih berhasilguna dan berdayaguna ke depan,” tutur dia. klik disiniuntuk melihat software Akuntansi Silahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
