SYNCORE ditunjuk untuk mendampingi RSPAU Hardjolukito untuk mendampingi tim penyusun Pola Tata Kelola sebagai salah satu syarat administratif pengajuan BLU. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari ketentuan-ketetentuan peraturan yang berlaku. Pola Tata Kelola ada 3 komponen utama yaitu Struktur Organisasi, Akuntabilitas dan Transparansi. Komponen yang paling krusial untuk dibahas adalah struktur organisasi paska menjadi BLU. Sesuai dengan ketentuan PP No23/2005 maka pengelola BLU ada tiga yaitu Pemimpin BLU, Pengelola Teknis dan Pengelola Keuangan. Bagaimana menyesuaikan struktur yang ada dengan ketentuan BLU perlu dikaji dan dibahas dengan cermat, karena hal ini berdampak pada pembagian tugas, wewenang serta alur kerja antar bagian.Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Tahun 2015 adalah tahun yang penuh tantangan sekaligus membuka banyak kesempatan. Perubahan kepemimpinan di Indonesia sangat mempengaruhi segala aspek, termasuk bisnis dan tata kelola pemerintahan. Visi pemerintah Jokowi untuk Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, secara sederhana bisa kita baca bahwa masyarakat Indonesia harus dijamin kesehatannya, dididik supaya pintar, kalau sudah sehat dan pintar maka mereka harus bekerja, bekerja untuk mengusahakan sendiri kesejahteraannya.Kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara, tetapi harus didapat dari bekerja, bukan mengharap belas kasihan dari pihak lain. Oleh karena itu pemberdayaan masyakarat akan berubah dari berbasis belas kasihan menjadi berbasis wirausaha. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma atau cara berpikir masyarakat. Strategi mengguyur masyarakat dengan banyak dana seperti di jaman pemerintah sebelumnya terbukti tidak sepenuhnya efektif. Program tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi yang kurang adalah pendampingan. Orang miskin atau orang yang belum berpengalaman wirausaha perlu didampingi sampai mereka cukup kuat untuk mandiri. Pokok-pokok pikiran tersebut kami dapat dari roadshow yang kami lakukan periode Juli sd Desember 2014, mengunjungi desa-desa dan pendamping-pendamping pelaku penggerak pemberdayaan masyarakat. Secara umum penggerak pemberdayaan masyarakat mengakui bahwa perlu ada perubahan strategi di 2015. Untuk itu kami telah menyusun langkah-langkah strategis untuk pemberdayaan masyarakat yang kami rangkum menjadi 5 Agenda Strategis 2015 yaitu Penetapan PUSKESMAS menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Pengelolaan Dana Bergulir BLUD lewat Penguatan Jejaring LKM Pola Pemberdayaan Masyarakat berbasis Wirausaha / Social Enterprise sebagai program kelanjutan PNPMPenyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP AkrualPengelolaan Keuangan Desa dan Pembuatan BUMDESPada tahun 2015 kami bersama beberapa pemerintah daerah telah menyusun program kerja untuk merealisasikan 5 agenda strategis tersebut. Bentuk program adalah evaluasi kebijakan, penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelatihan, pilot project/percontohan, diseminasi, penyusunan buku, pengembangan software akuntansi dan software monitoring.
Tahun 2019 adalah tahun yang penuh tantangan sekaligus membuka banyak kesempatan. Perubahan kepemimpinan di Indonesia sangat mempengaruhi segala aspek, termasuk bisnis dan tata kelola pemerintahan. Visi pemerintah Jokowi untuk Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, secara sederhana bisa kita baca bahwa masyarakat Indonesia harus dijamin kesehatannya, dididik supaya pintar, kalau sudah sehat dan pintar maka mereka harus bekerja, bekerja untuk mengusahakan sendiri kesejahteraannya.Kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara, tetapi harus didapat dari bekerja, bukan mengharap belas kasihan dari pihak lain. Oleh karena itu pemberdayaan masyakarat akan berubah dari berbasis belas kasihan menjadi berbasis wirausaha. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma atau cara berpikir masyarakat. Strategi mengguyur masyarakat dengan banyak dana seperti di jaman pemerintah sebelumnya terbukti tidak sepenuhnya efektif. Program tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi yang kurang adalah pendampingan. Orang miskin atau orang yang belum berpengalaman wirausaha perlu didampingi sampai mereka cukup kuat untuk mandiri. Pokok-pokok pikiran tersebut kami dapat dari roadshow yang kami lakukan periode Juli sd Desember 2014, mengunjungi desa-desa dan pendamping-pendamping, pelaku penggerak pemberdayaan masyarakat. Secara umum, penggerak pemberdayaan masyarakat mengakui bahwa perlu ada perubahan strategi di 2015. Untuk itu kami telah menyusun langkah-langkah strategis untuk pemberdayaan masyarakat yang kami rangkum menjadi 5 Program Layanan Utama 2019 yaitu Program Pelatihan dan Pendampingan BLUD (Puskemas, Rumah Sakit, SMK, Balai, UPT) dan BLU Program Pelatihan dan Pendampingan BUMDES (Bisnis Sosial, Wisata Desa, Pengolahan, Pasar Desa dan Jasa Keuangan) Menuju Satu Desa Satu BUMDESProgram Pelatihan dan Pendampingan UMKM dan Wirausaha Muda Menuju UMKM Sehat dan Terus Naik KelasProgram Pelatihan dan Pendampingan Social Enterprise (Pondok Pesantren, Masjid, Lazis dan Koperasi)Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan, Magang dan Sertifikasi (Sekolah Bumdes, Akademi Komunitas, Sertifikasi Teknisi Akuntansi) Pada tahun 2019 kami bersama beberapa pemerintah daerah telah menyusun program kerja untuk merealisasikan 5 agenda strategis tersebut. Bentuk program adalah evaluasi kebijakan, penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelatihan, pilot project/percontohan, diseminasi, penyusunan buku, pengembangan software akuntansi dan software monitoring.
Syncore Consulting diminta membantu upaya Sosialisasi Ketentuan PUSKESMAS BLUD untuk jajaran pimpinan Dinas Kesehatan dan seluruh kepala PUSKESMAS dan Kasubag TU di Kabupaten Buleleng, Bali.Ringkasan materi Sosialisasi Ketentuan Puskesmas BLUD dapat di download di Link berikut:EXECUTIVE SUMMARY SOSIALISASI BLUD BULELENG 20 OKT 2014 Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda butuh bantuan Narasumber kami untuk Sosialiasi Puskesmas BLUD, bisa hubungi training@syncore.co.id 087738900800
Salah satu komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM adalah kebijakan dana bergulir. Kenyataan di lapangan adalah banyak sekali kendala terkait dengan pengelolaan dana bergulir, salah satu fakta yang mencemaskan adalah banyak daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian karena pengelolaan dana bergulir tidak tepat.Untuk itu kami dari SYNCORE Consulting menyelenggarakan pelatihan khusus dengan gambaran materiKetentuan peraturan pengelolaan dana bergulirTahap-tahap pengajuan syarat PPK BLUD Dana BergulirPerubahan Tata Kelola paska menjadi BLUDPola Penganggaran dari RKA menjadi RBAPola Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan SAKPola Pembinaan dan PengawasanDiskusi permasalahan-permasalahanDemo Software SYNCORE BLUDPelatihan tersebut sudah terselenggara dan diikuti UPDB DINKOP Kab Tangerang dan UPDB DINKOP Kota Bengkulu.Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015 Apabila anda tertarik untuk menyelenggarakan pelatihan khusus serupa maka silahkan kontak Mbak Diana training@syncore.co.id atau 0274-488599 atau 087738900800
SYNCORE Consulting resmi ditunjuk oleh Pimpinan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Hardjolukito untuk mendampingi penyusunan dokumen-dokumen guna pengajuan menjadi BLU.Dokumen yang perlu disusun untuk pengajuan BLU adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan KinerjaPola Tata Kelola paska BLUStandar Pelayanan minimal yang telah disahkan pimpinan satu tingkat diatasRencana Strategis Bisnis, yaitu RENSTRA ditambah analisis bisnisLaporan Keuangan PokokLaporan Keuangan auditan, atau Surat Pernyataan Bersedia diauditManajemen RSPAU Hardjolukito telah membentuk Tim untuk penyusunan dokumen-dokumen diatas dan masing-masing Tim tersebut didampingi oleh konsultan dari SYNCORE Consulting.Selama 2 bulan intensif penyusunan dokumen tersebut 90% telah dapat diselesaikan dan siap untuk di lokakaryakan sebelum diajukan untuk dinilai oleh Tim Penilai penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan BLU Penuh.Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
Pengelolaan kas merupakan aspek yang vital bagi sebuah perusahaan. Telah terjadi pergeseran dari fungsi pengelolaan kas yang bersifat administratif menjadi strategis. Perusahaan yang mampu mengelola kas dengan baik, akan memiliki keunggulan kompetitif. Selain itu saat ini kondisi lingkugan dan resiko bisnis semakin kompleks dan muncul berbagai instrumen keuangan seperti hedging, obligasi, surat utang dan instrumen lain yang perlu dioptimalkan. Pelatihan effective cash management ini akan membahas 4 topik utama yaitu basic cash management function, cash flow projection, investment of iddle cash dan bank relationship. SYNCORE menyelenggarakan pelatihan ini dengan mengkombinasikan pemateri dari akademisi dan praktisi, sehingga peserta mendapat kerangka teori dan pengalaman praktek langsung. Pelatihan telah diikuti peserta dari PT KAI dan PT Indofarma.Apabila anda tertarik untuk mengikuti pelatihan serupa anda bisa menghubungi Mbak Diana training@syncore.co.id atau 087738900800
SEMINAR BULANAN DASHBOARD EKONOMIKA KERAKYATAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA“Membangun Ekonomika Menuju Desa Mandiri”Tanggal 7 November 2014 Pembicara : Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak & Drs. Cahyo Bhinarto, MMMembangun Ekonomi Menuju Desa Mandiri “Pemberdayaan LKM untuk Peningkatan Inklusi Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat”.Dalam sambutannya, Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D. menyampaikan fungsi dari dashboard yaitu sebagai alat yang menunjukan kesiapan dalam menjalin networking, training dan monitoring ekonomi rakyat seluruh Indonesia.Focus pada pengembangan ekonomi rakyat melalui kartu wirausaha yang mencakup finansial inclusion, financial passport, financial literacy yang menunjukan kemudahan setiap orang untuk akses perbankan. Kedepannya kami akan bekerja lebih intensif untuk pengembangan satu kecamatan satu usaha mikro, sehingga setiap orang punya usaha yang dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.M. Ihsanuddin menjelaskan bahwa UMKM sangat berperan dalam menopang perekonomian rakyat, namun tidak dapat luput dari berbagai kendala diantaranya yaitu: kesulitan akses pendanaan kepada lembaga formal dikarenakan tidak memiliki jaminan yang cukup.Tidak memiliki pembukuan dan laporan keuangan yang tidak baik.Solusi dari kendala diatas adalah dibutuhkannya LKM sebagai mitra bagi pelaku UMKM dalam akses pendanaan/permodalaan.Hary Gunardi menjelaskan tentang financial inclusion. Financial inclusion ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang belum melek terhadap perbankan sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan lambat.v Memajukan UMKM menuju Kemandirian Ekonomi Melalui Peningkatan Peran KKMB, Stake Holder dan Lembaga MitraNarasumber : Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D. (Dewan Pengurus DEK FEB UGM)Prof. Gunawan, dalam paparannya menjelaskan konsep pembangunan dan kesejahteraan yang sesungguhnya adalah cara mencapai kebahagiaan. Kabahagiaan tercapai ketika seseorang sejahtera dimana semua kebutuhannya terpenuhi sehingga tercipta kondisi sehat, seneng, dan sugih. Maka dari itu, supaya bisa memenuhi kebutuhan, setiap orang harus berproduksi dan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, setiap orang juga harus mampu mengelola keuangannya supaya memiliki tabungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan poduksi dan meningkatkan pendapatan.Namun sayangnya, banyak masyarakat yang lupa akan konsep pembangunan dan kesejahteraan tersebut sehingga menimbulkan masalah pembangunan yaitu pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Maka dari itu, diperlukan pendampingan masyarakat yang intensif agar masyarakat sadar akan konsep pembangunan supaya sejahtera. Pendamping menyadarkan masyarakat untuk menerapkan konsep kerja-untung-tabung.Tujuan pendampingan adalah: Pendampingan perlu mengajarkan pengelolaan keuangan (financial management) supaya pendapatan tidak habis untuk keperluan konsumtif, namun juga produktif.Pendamping juga mendorong masyarakat untuk dapat mengakses layanan perbankan seperti tabungan, kredit, dan pembayaran supaya terwujud financial inclusion.Prof. Gunawan juga memperkenalkan alat identifikasi kondisi keuangan yang disebut dengan financial Passport. Financial Passport ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan seseorang, rumah tangga, maupun usaha sehingga diperoleh informasi mengenai besaran kredit yang tepat untuk nasabah. Financial Passport sangat bermanfaat bagi UMKM maupun perbankan dalam hal pelayanan kredit.Bapak Edy mengatakan bahwa Dashboard Ekonomika Kerakyatan adalah Dashboard yang paling aktif di UGM, dalam bulan ini hal yang perlu dilakukan adalah memulai, mengkonsep dan membangun masyarakat hidup mandiri. Ada sebuah istilah yaitu: “Dari Yogyakarta untuk Nusantara”.KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), program KKMB ini akan melibatkan para mahasiswa, diharapkan para mahasiswa dapat menerapkan nilai 3K, yaitu: KemanfaatanKebahagiaanKeadabanBapak Cahyo menerangkan beberapa hal terkait dengan program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). KKMB dibentuk pada tahun 2005. Seminar kali ini dilatar belakangi oleh: Peran asosiasi KKMB-DIYSebagai tindak lanjut sarasehan camat se DIY, permasalahan yang ditemukan adalah bagaimana cara merubah mindset menjadi wirausaha.Rapat evaluasi program KUR Pemda Provinsi DIYRapat dengan SatgasdaVisi Asosiasi KKMB: Menjadi mitra UKMLembaga keuangan PerbankanLembaga Keuangan Non PerbankanSaat ini database jumlah UMKM di Indonesia tidak tercover dengan baik, UMKM sering menjadi pembahasan utama, namun wujud nyatanya tidak pernah ada. Target program KKMB ini adalah menambah jumlah KKMB secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dan kualitas harus berbanding lurus, kuantitas yang banyak harus diikuti pula dengan kualitas yang baik.Ada 3 jenis KKMB: Plat MerahPlat KuningPlat Hitamv Paradigma Baru Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa MandiriPendekatan Social Enterprise dan Financial LiteracyNarasumber : Rudy Suryanto. SE.,M.Acc.,Ak.,CaPak Rudy melontarkan sebuah pertanyaan: apa yang akan anda lakukan ketika melihat pengemis yang sedang meminta-minta?. Beberapa dari kita bahkan banyak orang yang akan memberikan uang secara cuma-cuma kepada pengemis tersebut. Apakah hal dilakukan itu benar? Memang hal tersebut adalah perbuatan baik yaitu menolong orang lain, namun caranya salah. Ketika seseorang memberi uang kepada pengemis berarti orang tersebut sudah membentuk mental seseorang menjadi seorang pengemis dan hal itu sangat salah. Seharusnya niatan baik kita untuk menolong orang lain diikuti pula dengan cara yang baik dan benar. Harus ditanamkan dalam diri kita ketika hendak mendapatkan hasil maka harus ada usaha yang dilakukan, dalam hal ini harus bekerja semaksimalnya.Fokus utama program ini adalah UMKM, hal yang harus dilakukan adalah: mendorong UMKM naik kelas, dengan menghadirkan para pendamping dan dibuatkan sebuah jejaring agar semuanya dapat berjalan dengan baik.Sumber dana UMKM berasal dari banyak pihak seperti: CSR/Bansos, PNPM, Dana Bergulir, KUR, LKM, dan Komersial, namun sangat disayangkan pada kenyataannya selama ini banyak dana tersebut digunakan tidak tepat sasaran, digunakan pada alamat yang tidak jelas, sehingga membuat UMKM hanya sekedar nama tanpa ada wujud nyatanya.Agar UMKM dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan Pemetaan potensi, dalam hal ini pemetaan yang dimaksud adalah pemetaan desa, mana desa yang bisa di danai dan mana yang tidak. Karena ketika kita salah menempatkan dana terhadap suatu desa atau suatu usaha bisnis maka sebenarnya kita bukan memperbaiki keadaan suatu desa atau suatu bisnis tersebut melainkan kita membuat keadaan tambah buruk. Contohnya usaha Wartel, yang telah kita ketahui bahwa usaha bisnis tersebut sudah tidak potensial lagi, usaha induknya saja sudah bangkrut, jika misalnya kita mendanai usaha tersebut untuk membuka cabang baru, maka yang dihasilkan adalah kerugian dua kali lipat.Kunci dari semua ini adalah management financial, orang kaya bisa jadi miskin ketika tidak bisa melakukan management financial dengan baik, dan orang yang miskin akan bisa jadi kaya ketika bisa melakukan management financial dengan baik. Setelah dilakukan pemetaan potensi yang dilakukan selanjutnya adalah penguatan kelembagaan, karena program ini tidak dapat dilakukan individual, program ini akan berjalan dengan baik ketika dilakukan secara bersama-sama dan diikat dalam suatu kelembagaan yang kuat.Setelah penguatan kelembagaan, selanjutnya adalah linkage. Program KKMB ini akan di lingkage kan ke perbankan, dalam program KKMB kali ini melakukan aliansi dengan bank Danagung.Bisnis Vs Pekerjaan, banyak orang yang tidak bisa membedakan mana bisnis dan mana pekerjaan, pekerjaan tidak sama dengan bisnis. Dosen, tukang bakso keliling, pedagang asongan dll merupakan contoh pekerjaan, sedangkan pemilik bank, pemilik usaha bakso, usaha toko sepatu dan tas dsb merupakan contoh bisnis.Suatu hal yang ketika subjek utama sakit lalu tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya maka hal itu disebut pekerjaan. Beda dengan bisnis, walaupun orangnya sakit namun bisnis nya tetap berjalan. Jadi fokus utamanya berada pada subjek yang melakukan itu siapa. Ketika seseorang mempunyai usaha yang dia bukan menjadi subjek pekerjanya maka itulah yang disebut bisnis.Paradigma Baru Pemberdaya Masyarakat, terdiri dari 8 pokok bahasan utama: Merubah mental dan mindset menjadi wirausahaMeningkatkan financial literacy (cara mengelola uang)Menggunakan mekanisme perbankan (inclusion)Penguatan kelembagaan (enterprising)Berbasis potensi lokal dan integrasi value chainKurikulum dan upaya berkelanjutan untuk naik kelasPendamping profesionalLinkage dan jejaring3 masalah UMKM: Masalah bisnis, terdiri dari:Trend bergeserProduk usangTeknologi baruBiaya tinggiBahan baku sulitPasar menurunDalam tahapan ini harus dilakukan diagnosa bisnis, pihak KKMB sudah menyiapkan modul tingkat 1 (tingkat dasar) untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Masalah manajerial, terdiri dari:LegalitasStrukturKebijakanSOPSDMKontrolDalam tahapan ini harus ada kurikulum pendampingan, akan dibahas dalam modul tingkat 2 (tingkat terampil). Masalah keuangan, terdiri dari:Tidak memiliki laporan keuanganTidak memiliki jaminanLegalitas dan, managerial lemahDalam tahapan ini harus dilakukan sistem monitoring, akan dibahas dalam modul tingkat 3 (tingkat mahir).Aliansi besar paragdigma baru adalah menghubungkan jejaring wirausaha kepada : bank, KKMB, pemerintah dan perguruan tinggi, yang terdiri dari 3 tahap aktivitas dan 3 tahap TOT,:3 tahap aktivitas: Pemetaan dan diagnosa, terdiri dari: pendataan, diagnosa dan scoring/rating.Penguatan kelembagaan, terdiri dari: pelatihan, konsultasi, dan pendampingan.Lingkage, terdiri dari: pengelompokan, jejaring dan lingkage.3 tahap TOT Dasar Eligible, terdiri dari: manajerial, keuangan, dan leadership.Terampil feasible, terdiri dari: kelayakan bisnis, proposal usaha, pendampingan.Mahir bankable, terdiri dari: konsultasi, pelaporan keuangan, dan proposal kredit.Roadmap UMKMCalon wirausaha wirausaha baru UMKM feasible UMKM bakable usaha menengahRencana Aksi Paradigma Baru: Pembentukan sekretariatan bersamaInisiasi jejering desa wirausahaPembentukan pendampingan desa-duta desa /SEYA.
Desa akan menjadi titik sentral pembangunan di Indonesia. Paska pengesahan UU No 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa maka kewenangan dan anggaran desa akan ditambah. Penambahan kewenangan dan anggaran desa tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan program dan anggaran. Tanpa hal tersebut maka inisiatif pemberian kewenangan tersebut tidak akan memberi hasil yang baik.Pada sisi lain saat ini tengah berkembang paradigma baru pemberdayaan masyarakat, yaitu lewat program peningkatan financial literacy. Financial literacy adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang akan diberi bantuan tentang pengetahuan keuangan. Orang-orang yang tidak paham mengenai keuangan (financial illiterate) maka ketika diberi bantuan maka akan jadi dana yang cepat habis. Setelah mengetahui financial literBerkaca dari hal tersebut maka setiap desa butuh pendamping. Saat ini kurang lebih ada 70.000 desa di seluruh Indonesia. Untuk menyiapkan tenaga pendamping bagi sekian banyak desa tersebut maka perlu ada aliansi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan juga dari pihak-pihak lain yang relevan.Peran pendamping desa tersebut paling tidak bisa mendorong perkembangan perekonomian desa lewat wirausaha, sesuai dengan penjelasan pasa 15 dalam UU 20/2008 tentang UMKM adalah “..melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank”. Meskipun demikian, peran pendamping tidak hanya berhenti sebatas membantu kelompok usaha di desa dalam mendapatkan pendanaan dari bank, tetapi lebih dari pada itu, pendamping juga berperan dalam membantu kelompok usaha membenahi aspek pemasaran, manajemen dan keuangan. Sehingga tujuan satu desa satu kelompok usaha, satu kelompok usaha satu badan usaha desa bisa terwujud. Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebaiknya dikelola dengan prinsip social enterprises dan berbentuk koperasi.Para pendamping tersebut bisa berasal dari berbagai kalangan. Saat ini ada pendamping dari Konsultan Keuangan Mitra Bank, fasilitator dari program PNPM, Sarjana penggerak pembangunan SP2W, LSM dan penyuluh-penyuluh dari instansi terkait. Selain pendamping-pendamping tersebut masih ada para mahasiswa yang turun ke masyarakat baik untuk memenuhi tugas perkuliahan maupun untuk program kuliah kerja nyata (KKN).Untuk itu perlu ada standarisasi untuk pola pendampingan, sehingga pendampingan yang dilakukan bisa sinergis dan berkelanjutan. Kami telah menyusun kurikulum dan modul pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendamping.Maksud & Tujuan Meningkatkan kompetensi pendamping untuk pemetaan potensi desa dan membuat jejaring desa wirausaha menuju one village one product, one village one corporation.Meningkatkan kompetensi pendamping untuk penguatan kelembagaan dan manajerial agar usaha mikro, kecil dan menengah naik kelas,Meningkatkan kompetensi pendampinng dalam usaha linkage antara pelaku usaha di desa dengan lembaga keuangan atau pihak-pihak terkait lainnya.Paradigma Baru Pemberdayaan MasyarakatProgram pelatihan ini adalah satu bagian dari upaya terpadu untuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan paradigma baru. Prinsip-prinsip paradigma baru pemberdayaan masyarakat adalah: Menjadikan penerima bantuan sebagai subyek. Masyarakat harus siap untuk dibantu. Mereka harus sadar bahwa hidup harus bekerja. Bekerja tidak asal bekerja, tetapi bekerja untuk mendapatkan untung. Setelah mendapatkan untung maka sebagian ditabung.Masyarakat harus diajari tentang fasilitas-fasilitas perbankan. Masyarakat akan dibimbing untuk melek finansial (financial literacy). Selanjutnya dibiasakan untuk menabung (financial inclusion). Sehingga memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan keuangan (financial passport). Ketika masyarakat telah memiliki rekam jejak yang bagus dalam hal pengelolaan keuangan, maka banyak pihak akan berkenan membantu.Pemberdayaan harus berbasis potensi lokal. Potensi lokal ini digali dan dipetakan rantai nilai. Selanjutnya diarahkan untuk membentuk cluster-cluster / kantong-kantong pengembagan ekonomi menuju one village one product.Pemberdayaan masyarakat harus dilembagakan bukan hanya sekedar proyek. Lembaga yang dibentuk tidak harus berbentuk formal, bisa paguyuban, bisa kelompok usaha ataupun berbadan hukum seperti CV atau Koperasi.Upaya pendekatan kelembagaan tersebut harus dibuat perencanaan strategis untuk meningkatkan kelas kelompok usaha dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah dan dari menengah ke besar.Masing-masing kelompok usaha harus ada pendamping. Pendamping diambil dari berbagai pelaku pendampingan yang sudah detraining dengan paradigma baru.Pendamping akan memonitor perkembangan usaha dengan sistem monitoring berbasis web, sehingga kita akan bisa mendapatkan peta terbaru tentang sebaran usaha, perkembangan usaha maupun status mana UMKM yang sudah dibantu bank, mana yang belum, permasalahan dan kendala apa dll.Fase terakhir adalah mendorong saling hubung antar pelaku usaha dan pihak-pihak terkait (linkage). Usaha-usaha mikro akan diarahkan untuk mendapatkan bantuan CSR atau PKBL, usaha kecil akan diarahkan mendapatkan KUR dan usaha menengah akan diarahkan untuk mengakses pinjaman komersial.Isi Modul 1. Paradigma Baru Pemberdayaan Masyarakat2. Kemampuan fasilitasi3. Pemetaan Potensi dan Studi Kelayakan4. Penyusunan Proposal Usaha atau Proposal KreditHubungi kami kalau anda membutuhkan modul tersebut !Kontak kami deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja)
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
