Setelah mengetahui terkait dengan layanan yang ditetapkan di TPSA Bagendung, Pak Tito selaku pakar BLUD melakukan pengamatan secara langsung proses pembuatan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai layanan utama yang ada di TPSA Bagendung.Pengamatan proses pembuatan BBJP ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan BBJP tersebut. Aktivitas-aktivitas ini nantinya akan menimbulkan biaya-biaya sebagai dasar penyusunan tarif layanan.Proses pembuatan BBJP itu sendiri meliputi: Kedatangan sampah segar. Sampah segar datang lalu ditumpahkan ke dalam area pemilahan, Sampah yang dapat diolah bisa dari berbagai jenis dan sumber sampah, seperti sampah kota/sampah buangan dari rumah tangga, sampah pasar dan sampah sapuan jalan atau taman kota.Pemilahan dan penimbangan. Disesuaikan dengan komposisi yang dipilih, untuk kayu besar perlu proses chipping terlebih dahulu.Penyiapan bioaktivator. Larutan bioaktivator terdiri dari berbagai macam bakteri yang diperuntukan untuk proses fermentasi. Bakteri ini dalam kondisi dormant dan perlu diaktifkan supaya “bangun” dengan molase (gula)Pengisian Boks Reaktor. Diisi per layer 20cm sesuai komposisi sampah pilihan untuk disiram sesuai kebutuhan larutan bioaktivator.Proses fermentasi. Sampah di dalam boks reaktor ditutup dengan karung goni selama 3 hari, dibuka dan diamkan selama 3 hari berikutnya, sambil dimonitor parameternya. Umumnya, hari ke 6 panen lalu diangin-anginkan sampai moisture <20%.Proses Pencacahan. Proses pencacahan yang dilakukan melewati tiga proses yakni cacah kasar -> cacah halus -> packaging.Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung biaya yang timbul dari masing-masing aktivitas. Jika sudah mendapatkan hasil perhitungan biaya maka dapat ditentukan tarif layanan untuk layanan BBJP di TPSA Bagendung.Baca juga: Penentuan Tarif Layanan di TPSA Bagendung Part 1
Sepanjang bulan Februari 2023, Bumdes.id menjadi mitra narasumber Pelatihan Bisnis Plan dan Manajemen BUM Desa yang diadakan Biro Bina Bermas Sekretariat Daerah Provinsi DIY dengan menyasar enam titik pelatihan di tiga kabupaten. Enam titik pelatihan tersebut antara lain Kalurahan Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul. Kalurahan Nomporejo, Galur, Kulon Progo. Kalurahan Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul. Kalurahan Argosari, Sedayu, Bantul. Kalurahan Panjatan, Panjatan, Kulon Progo dan Kalurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo.Bumdes.id menurunkan tiga orang konsultan dan tenaga ahli untuk menjadi narasumber di enam titik lokasi yakni Fandi Galang Wicaksana, S.Pd., M.Ak, Ton Martono dan Azfa Mutiara Pabulo, S.E.Pada setiap titik pelatihan dihadiri oleh 30 Peserta per lokasi yang terdiri dari Calon/Pengelola BUM Desa (Direktur, Bendahara, Sekretaris, dan Pengelola Unit Usaha), Lurah, BPKal/Bamuskal, tokoh masyarakat, aparat kalurahan, pendamping lokal desa/pendamping desa, dan unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan terkait.Para peserta mendapat pelatihan dengan materi utama mengenai pengelolaan BUM Desa sesuai dengan payung hukum terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.Setelah pelatihan terdapat sesi diskusi antara peserta dengan narasumber dari Bumdes.id.Hasil diskusi dengan para peserta didapat hasil bahwa BUM Desa Nomporejo ingin melakukan revitalisasi struktur organisasi BUM Desa dan saat ini sudah menghubungi tim bumdes.id untuk pendampingan. Kemudian untuk sesi pelatihan dan diskusi di Kalurahan Giripeni terdapat hasil untuk lebih menggali potensi yang ada di desa agar bisa dijadikan peluang pembentukan BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa.
Pada tanggal 14 April 2023, Bumdes.id menjadi narasumber dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Kalurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang diadakan oleh IGOV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Acara pelatihan bertempat di Yats Colony Hotel dengan materi utama mengenai Tata Kelola BUMDes berbasis Potensi Lokal. Narasumber yang dihadirkan dari Bumdes.id adalah Fandi Galang Wicaksana, S.Pd., M.Ak. dengan peserta merupakan pengurus BUMDes Kalurahan Wirokerten Banguntapan Bantul.Acara pelatihan baru dimulai pada pukul 16.30 WIB dihadiri oleh warga Kalurahan Wirokarten, perwakilan dari Bamuskal, pemerintah Kalurahan Wirokarten dan mahasiswa UMY. Acara di moderatori oleh bapak sakir dari IGOV UMY. Sementara narasumber Fandi Galang Wicaksono membawakan materi mengenai Tata Kelola Bumdes Berbasis Potensi Desa yang disimak dengan baik oleh para peserta pelatihan. Peserta pelatihan cukup aktif melakukan diskusi dengan narasumber dengan memberikan informasi mengenai BUMKal, seperti nama BUMKal dan potensi yang dimiliki BUMKal Wirokerten sekarang pada sesi diskusi pemetaan bentang. Para peserta juga kooperatif untuk mengisi formulir CKU-Bumdes yang nantinya akan digunakan untuk melihat potensi indikator pemeringkatan pendampingan BUMKal Wirokarten saat ini.
Trainer Of Trainers Pendamping BUM Desa merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Bumdes.id. Program ini merupakan program yang berisikan pelatihan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menindaklanjuti adanya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2021, Bumdes.id memberikan fasilitas pelatihan pendamping BUM Desa yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari yang dibagi menjadi 2 hari in class dan 1 hari studi lapangan ke BUM Desa inspiratif yang ada di Yogyakarta.Materi hari pertama akan membahas terkait dengan Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa pasca PP No 11 Tahun 2021 dan Permendesa No 3 Tahun 2021 serta Sharing Praktik BUM Desa Sukses. Materi Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa akan membahas terkait transformasi BUM Desa menurut Peraturan dan secara pengertian. Disisi lain pembahasan-pembahasan terkait dengan Tata Kelola BUM Desa sebagaimana PP No 11 Tahun 2021 juga dibahas pada hari pertama. Pada Materi Sharing Praktik ini akan lebih konkrit yang mana materi ini disampaikan oleh para praktisi dan pelaku BUM Desa. Pada materi ini akan dibahas bagaimana secara teknis dan implementasi BUM Desa ini dapat berkembang dan maju.Materi hari kedua akan membahas terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 136 Tahun 2022 tentang Laporan Keuangan BUM Desa serta Penggalian Potensi Desa dengan Metode Pemetaan Bentang. Materi Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa akan membahas terkait dengan laporan dan dokumen-dokumen yang harus disertakan BUM Desa ketika melakukan Laporan Pertanggungjawaban di setiap tahunnya. Pada materi ini juga akan melakukan praktik penggunaan Sistem Aplikasi Akuntansi Bumdes (SAAB) yang mana sistem aplikasi ini juga di kembangkan oleh Bumdes.id yang termasuk dalam fasilitas dalam pelatihan ini. Pada Materi Penggalian Potensi Desa dengan Metode Pemetaan Bentang akan diawali dengan materi terkait dengan pengembangan potensi dan langkah apa saja yang harus dilakukan. Pada materi ini juga akan banyak praktik bagaimana cara untuk memetakan potensi-potensi yang ada didesa dan bagaimana cara pengembangan potensi menjadi unit usaha BUM Desa. Setelah melakukan pelatihan secara in class pada hari pertama dan kedua, akan dilanjutkan studi tiru atau studi lapangan pada hari ketiga. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari materi yang disampaikan di hari pertama dan kedua. Studi lapangan ini akan secara langsung melihat proses administrasi maupun proses bisnis dari unit-unit usaha yang ada di BUM Desa. Studi lapangan ini akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana memulai BUM Desa, bagaimana manajemennya, dan bagaimana tata kelola agar dapat berkelanjutan. Tertarik untuk mengikuti TOT Pendamping Bumdes dan membuat BUM Desa anda menjadi lebih baik?Hubungi Whastapp kami di 087-805-900-800 (Uswah
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Syncore BLUD untuk menyelenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selama tiga hari, yaitu tanggal 21-23 Agustus 2023. Workshop berlangsung di Hotel ibis Gading Serpong dengan dihadiri oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2 tim RSUD (Serpong Utara dan Pondok Aren), serta 6 tim Puskesmas (Cirendeu, Rawa Mekar Jaya, Lengkong Karya, Ciater, Pamulang Timur, dan Kedaung).Workshop ini diadakan dalam rangka persiapan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bagi 2 RSUD dan 6 Puskesmas di Kota Tangerang Selatan yang sedang dalam proses pengesahan menjadi BLUD. Materi workshop difokuskan pada penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dimana RBA menjadi salah satu dokumen yang wajib disusun oleh BLUD.Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk BLUD adalah dokumen yang merinci rencana strategis, operasional, keuangan, dan pengelolaan BLUD. Dokumen ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan berbagai aspek BLUD, agar dapat mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan.Kegiatan workshop diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, seorang Pakar Keuangan BLUD yang telah mendampingi lebih dari 1000 instansi BLUD di Indonesia, khususnya BLUD RSUD dan Puskesmas. Bapak Tito menyampaikan materi tentang implementasi BLUD, apa saja komponen yang ada dalam RBA, bagaimana penyusunan RBA, hingga bagaimana prosedur pergeseran RBA.Setelah penyampaian materi, peserta workshop langsung melakukan praktik penyusunan ringkasan dan rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan menggunakan software Syncore BLUD, didampingi oleh Konsultan Syncore BLUD. Adapun data-data yang dimasukkan ke dalam software meliputi: Pagu Anggaran (Pagu Sumber Dana dan Pagu Kegiatan)Proyeksi PendapatanProyeksi BelanjaAnggaran Kas PendapatanAnggaran Kas BelanjaPeserta workshop juga melakukan praktik penyusunan dokumen RBA menggunakan draft yang sudah tersedia di dalam software Syncore BLUD. Ringkasan dan rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya dimasukkan ke dalam dokumen RBA tahun 2024 untuk masing-masing RSUD dan Puskesmas.Tim dari RSUD dan Puskesmas Kota Tangerang Selatan sangat bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan workshop dari awal hingga akhir. Karena antusias dan semangat yang tinggi, seluruh peserta workshop (2 RSUD dan 6 Puskesmas) dapat menyelesaikan dokumen RBA tahun 2024 dalam waktu 2 hari.Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada tim Syncore BLUD karena telah membantu RSUD dan Puskesmas dalam pemahaman implementasi BLUD. Harapannya, 2 RSUD dan 6 Puskesmas yang mengikuti workshop ini menjadi lebih siap dan mampu untuk mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di tahun 2024.Baca juga: Penentuan Tarif Layanan di TPSA Bagendung Part 2
Sebagai bank yang memiliki fokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peran BRI tidak terbatas sebagai Lembaga intermediary keuangan, guna mendukung stabilitas ekonomi serta keberlanjutan usaha para pelaku UMKM maka BRI terpanggil untuk melakukan aksi pemberdayaan baik kepada individu pelaku usaha maupun pemberdayaan lembaga desa.Setelah sukses menyelenggarakan Program Desa BRILian dari tahun 2020-2022, di tahun 2023 ini bank BRI menyelenggarakan program Deepening Desa Brilian atau pemberdayaan lanjutan berupa pendalaman materi yang diberikan kepada peserta Desa Brilian tahun 2020-2022 lalu. Bentuk pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan baik soft -competency dan hard-competency. Diharapkan dengan program ini dapat menjadikan desa – desa binaan BRI sebagai role model pengembangan desa lainnya di Indonesia.Dalam acara technical meeting Pelatihan Program Deepening Desa BRILian 2023 yang diselenggarakan pada Selasa, 18 Juli 2023 melalui platform zoom meeting, Ibu Umi selaku Assistant Vice President Social Entrepreneurship & Incubation Division BRI menyampaikan bahwa Desa Brilian ini merupakan desa binaan BRI yang memiliki seluruh atau kombinasi dari empat aspek utama. Program Deepening ini ditujukan untuk seluruh BUM Desa yang sudah pernah mengikuti program Desa BRILIan dari tahun 2020-2022 sebagai bentuk penguatan kelembagaan serta SDM dari BRI.Dalam pelaksanaan Program Deepening Desa BRILian 2023 ini, BRI kembali menggandeng Bumdes.id sebagai mitra pelaksana program untuk 11 kali pelatihan Online. Bumdes.id merancang kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan BUM Desa berdasarkan level yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan program ini terdapat 4 kurikulum yang dapat diikuti oleh Desa maupun BUM Desa, diantaranya adalah (1) Legalitas BUM Desa (2) BUM Desa sebagai Penggerak Ekonomi (3) Tata Kelola dan Manajemen BUM Desa dan (4) Digitalisasi BUM Desa. Pelatihan Program Deepening Desa BRILian 2023 memiliki konsep yang berbeda dimana peserta pelatihan dapat memilih kelas pelatihan sesuai dengan level dan kebutuhan masing-masing peserta. Direktur Eksekutif Bumdes.id Ibu Diana Artha menyampaikan dalam Acara Technical Meeting Pelatihan Deepening Desa BriLian 2023 bahwa pelatihan akan dilaksanakan secara online melalui platformzoom meeting selama 2 (dua) bulan dengan 11 kali pertemuan. Pelatihan Deepening Desa BriLian 2023 dimulai tanggal 4 Agustus 2023 dan berakhir pada 18 September 2023.Dalam pelaksanaannya, Pelatihan Program Deepening Desa BRILian 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) level 1) Beginner, 2) Intermediate, dan 3) Advance dari masing-masing kurikulum yang ada. Peserta dapat memilih dan menentukan level pelatihan yang akan diikuti. BRI dan Bumdes.id mengharapkan peserta dapat mengikuti seluruh pelatihan yang ada karena kami telah mempersiapkan Narasumber terbaik pada bidangnya, baik dari Akademisi ataupun Praktisi yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang telah kami rancang. Peserta atau alumni Program Desa BRILian 2020-2023 dapat melakukan pendaftaran Pelatihan Program Deepening Desa BRILian 2023 melalui portal www.learning.co.id.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu konsep yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan resesi ekonomi dan merosotnya daya beli masyarakat. BLUD menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk operasional dan pengembangan layanan, dengan tujuan memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayahBapak Tito mengatakan bahwa Penerapan BLUD memiliki peran strategis dalam menghadirkan layanan prima dan mendorong pertumbuhan nasional, antara lain. Meningkatkan kualitas pelayanan: Pengelolaan BLUD oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Meskipun tidak mengutamakan profit, BLUD tetap harus memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu, dan proses bisnisMenghadirkan layanan yang lebih baik: BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaannya, sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan layanan yang lebih baik. Persyaratan substantif dan teknis yang diterapkan oleh BLUD berhubungan dengan layanan kesehatan, non-pajak daerah, perizinan tertentu, pengadaan barang, dan jasa.Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: BLUD dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan daya beli masyarakat.Reinventing Government: Penerapan konsep “mewirausahakan birokrasi” melalui BLUD merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menerapkan konsep “Reinventing Government” atau Enterprising Government, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui inovasi dalam paradigma baruMeningkatkan kepercayaan publik: BLUD yang berhasil dalam menghadirkan layanan prima dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dapat membangun kepercayaan publik melalui inovasi dalam paradigma baru. Hal ini dapat membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah.Potensi Penerapan BLUD di Unit Pemerintah DaerahBeberapa unit pemerintah daerah yang memiliki potensi untuk menerapkan konsep BLUD antara lain: SMKNBalai Budidaya IkanSampahPusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)Tempat WisataTransportasiRSUDPuskesmasSPAMParkirTransUPBDPasarBalai Benih PertanianLaboratorium KesehatanLaboratorium LingkunganBalai Pelatihan KesehatanPengelolaan SampahWisataUnit-unit ini dapat mengkaji manfaat dan potensi penerapan BLUD melalui aspek layanan, manfaat, dan keuangan. Dengan mengelola aset yang dimiliki secara efektif, unit pemerintah daerah ini dapat berkontribusi dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di wilayahnya.Pada tahap diskusi pada webinar ini para masyarakat sangat antusias dalam bertanya berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para masyarakat yang mengikuti webinar.“Pengelolaan BLUD membutuhkan pimpinan yang memiliki karakter dan skills seorang entrepreneur dan membutuhkan manajer dan staff keuangan yang mengerti pengelolaan keuangan layaknya organisasi bisnis yang sehat. Menurut bapak apakah ada kendala SDM dihubungkan dengan hal tersebut diatas apalagi dihubungkan dengan SDM yang krisis moral” jelas Bapak Sambas Sundana“masalah ini tidak hanya ada di sector public tapi di seluruh belahan dunia.Dibeberapa perusahan yang Bapak Tito pimpin juga permasalahannya ada di skills dan SDM krisis moral. Sector public menganut kebijakan yang sangat banyak tidak seperti di sector swasta. Apalagi tidak BLUD maka akan sangat terikat dengan aturan aturan yang ada. Ada dua kendala utam di BLUD yaitu regulasi dan SDM”. jelas Bapak Tito“apakah UPTD yang bergerak di bidang perbenihan padi bisa jadi BLUD?” kata Ibu Adin“ harus melakukan kajian terlebih dahulu melihat dari 3 aspek yaitu layanan, manfaat, dan juga keuangan. menjual apa saja, kajian nya berupa layanan. Direncanakan diakhir tahun dengan RKAO pembenihan padi 1000 ton dan ternyata di tahun berikutnya kebituhan masyarakat meningkat menjadi 2000 ton dan anggaran akan menjadi kurang karena hanya di anggarkan 1000 ton ternyata permintaan pasar 2000 ton. Jika BLUD pendapatan dapat digunakan langsung” ungkap Bapak Tito“bagaimana cara menghitung jaspel (jasa pelayanan) untuk BLUD selain Kesehatan, BLUD IPALD, BLUD Persampahan?” jelas Ibu Neni “di BLUD tidak berlaku jaspel, jaspel hanya ada dari Kesehatan permenkes terbaru pun menyebutkan peraturan tentang jaspel tidak berlaku untuk BLUD yang berlaku adalah remonerasi” jelas Bapak Tito“apakah hasil keuntungan yang diperoleh BLUD, bisa menjadi PAD bagi pemdanya?” ungkap Bapak Sunusi“istilahnya bukan keuntungan tapi dana perimbangan hasil dari efisiensi. BLUD karena kualisi public itu merupakn asset yang tidak terpisahkan dari Pemda beda dengan BUMD” jelas Bapak Tito“kajian manfaat contohnya seperti apa, dan apa saja yang harus dikaji?” ungkap Ibu Syariah “kita sendiri memiliki tantangan untuk mengkaji manfaat simple nya masih subjektifitas yaitu manfaatnya apa bagi masyarakat layanan tersebut jika dilayani dengan cepat. Jika Kesehatan jelas untuk orang sakit untuk sembuh. Membawa manfaat bagi daerah” jelas Bapak TitoBaca juga: Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tonggak penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi BLUD, penting untuk memastikan bahwa SDM terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai. Inilah mengapa layanan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah kunci untuk mendukung kemajuan dan peningkatan pelayanan publik.Menyongsong Masa Depan Layanan PublikWorkshop BLUD yang diselenggarakan oleh PT Syncore Indonesia bukanlah sekadar acara pelatihan biasa. Ini adalah kesempatan untuk merangkul inovasi, memperkuat keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan para profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan BLUD. Workshop ini dirancang dengan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan teori dengan studi kasus nyata untuk memberikan wawasan mendalam tentang tata kelola dan pengelolaan BLUD yang efektif.Fokus pada Keterampilan PraktisSalah satu keunggulan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah fokus pada keterampilan praktis. Para peserta tidak hanya mendapatkan teori tentang konsep-konsep manajemen BLUD, tetapi juga dilatih untuk menerapkannya dalam situasi dunia nyata. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih percaya diri dan efektif.Pakar BLUD dan Konsultan BerpengalamanWorkshop BLUD di PT Syncore Indonesia didukung oleh tim pengajar yang terdiri dari pakar BLUD Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom. M.M, CAAT dan Konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman di bidang BLUD. Berbekal pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek penyelenggaraan BLUD, termasuk manajemen keuangan, tata kelola, dan strategi pengembangan. Keterlibatan Konsultan dan Pakar BLUD membantu memastikan bahwa peserta mendapatkan wawasan terbaik dari sumber daya yang tersedia.Jaringan dan KolaborasiWorkshop BLUD juga memberikan kesempatan berharga untuk membangun jaringan dan berkolaborasi dengan profesional lain dalam bidang pelayanan publik. Peserta memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, ide, dan pengetahuan terbaru, membuka pintu untuk potensi sinergi yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.Mengukuhkan Komitmen pada Pelayanan Publik BerkualitasWorkshop BLUD di PT Syncore Indonesia bukan hanya tentang memperoleh sertifikat, tetapi juga tentang mengukuhkan komitmen pada pelayanan publik berkualitas. Peserta meninggalkan workshop dengan rasa percaya diri yang tinggi dan kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan BLUD.Workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah lebih dari sekadar pelatihan. Kegiatan ini merupakan investasi dalam peningkatan pelayanan publik yang memadai dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, para profesional BLUD dapat menjadi motor penggerak perubahan positif dalam masyarakat mereka. Dengan komitmen yang kuat dan pengetahuan yang diperoleh dari workshop ini, BLUD dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan publik yang unggul di masa depan.Baca juga: Strategis BLU dan BLUD untuk Menghadirkan Layanan Prima
Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas, evaluasi kinerja BLUD menjadi suatu hal yang tak terhindarkan.Mengapa Evaluasi Kinerja BLUD Penting?Evaluasi kinerja BLUD memiliki tujuan utama untuk memantau dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengukur kinerja BLUD secara teratur, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan kesehatan dan pelayanan masyarakat tercapai. Evaluasi juga membantu dalam mendeteksi potensi perbaikan, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperbaiki proses manajemen keuangan.Indikator Evaluasi Kinerja BLUDAda beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja BLUD. Di antaranya adalah tingkat kepuasan pasien, waktu tunggu pelayanan, kepatuhan terhadap standar medis, dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan.Proses Evaluasi Kinerja BLUDProses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja BLUD. Ini dapat meliputi wawancara dengan staf, survei kepuasan pasien, analisis laporan keuangan, dan peninjauan dokumen terkait pelayanan kesehatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menilai kinerja BLUD dalam berbagai aspek.Manfaat Evaluasi Kinerja BLUDEvaluasi kinerja BLUD membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, itu memberikan umpan balik yang berharga bagi manajemen BLUD untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Kedua, evaluasi memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan transparan. Terakhir, evaluasi kinerja BLUD berkontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.Dalam rangka mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik, evaluasi kinerja BLUD bukan hanya merupakan sebuah keharusan, tetapi juga merupakan investasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen terus-menerus, BLUD dapat menjadi pilar utama dalam pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Syncore BLUD hadir dalam memberikan pelayanan Evaluasi Kinerja BLUD membantu instansi pemerintahan BLUD untuk mengidentifikasi kinerja BLUD yang sudah berjalan. Dikomando oleh Bapak Niza Wibiyana Tito,M.Kom, M.M, CAAT selaku PAKAR BLUD serta tim konsultan BLUD yang memiliki segudang pengalaman, kami siap membantu Anda untuk melakukan Evaluasi Kinerja BLUD di instansi Anda.Tertarik untuk melakukan Evaluasi Kinerja BLUD? Kunjungi website kami di BLUD.co.idBaca juga: Workshop BLUD – Solusi Inovatif Peningkatan Pelayanan Publik