Danone Indonesia melanjutkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa melalui Program Bina Desa (BISA) 2025. Program ini merupakan inisiatif pengembangan masyarakat berbasis ekonomi yang menitikberatkan pada pengembangan lembaga desa sebagai satuan organisasi masyarakat. Pelaksanaan berlangsung sejak Juni hingga Desember 2025 dilakukan secara online melalui zoom dan whatsapp serta secara offline di desa terpilih.Menurut Syamsiyah selaku konsultan Syncore Indonesia, program BISA 2025 dirancang untuk terus bekembang dan memperluas dampak melalui pendalaman materi, pembaruan isu, penguatan kapasitas, serta pemilihan dan pendampingan intensif terhadap desa-desa terpilih. Program ini melibatkan Kepala desa, Perangkat desa, Pengelola BUM Desa, Perwakilan BPD, Tokoh Masyarakat, Forkom UMKM, dan Kelompok Masyarakat. Alur pendaftaran Program BISA 2025 diawali dengan pengiriman link form pendaftaran dan assessment oleh tim SR/CSR kepada desa binaan. Desa yang mendaftar diwajibkan mengisi form pendaftaran secara online, melampirkan surat komitmen yang ditandatangani kepala desa, serta melakukan konfirmasi pengisian. Selanjutnya, hasil assessment diumumkan sebagai dasar penentuan kelas pelatihan yang akan diikuti oleh peserta.Secara lengkap, kegiatan Program BISA 2025 diantaranya sebagai berikut:Sosialisasi Pendaftaran Program dan Asesmen Kick Off dan Technical Meeting ProgramWebinar NasionalSerial Pelatihan Stakeholder BUM DesaPelatihan TematikSeleksi atau Pitching DesaCoaching 5 Desa Juara Tahun 2024Pendampingan 3 Desa Terpilih Tahun 2025Tiga desa terpilih berdasarkan hasil pitching akan mendapatkan pendampingan tematik sesuai kebutuhan desa, baik secara daring maupun luring. Program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan tata kelola kelembagaan yang lebih kuat, tetapi juga melahirkan rencana usaha berbasis potensi lokal dan laporan keuangan yang akuntabel, sehingga dapat memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan.“Melalui Program BISA, Danone Indonesia bersama Syncore Indonesia ingin membantu desa-desa potensial agar mampu menjawab tantangan desa seperti lemahnya tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya pengelolaan potensi lokal. Program ini melibatkan berbagai pihak guna membentuk ekosistem kelembagaan desa yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Palangka Raya – Dorongan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan tuntutan lembaga BPJS Kesehatan atas pengelolaan dana kapitasi membuat layanan kesehatan perlu bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk menjawab tantangan tersebut, Syncore Indonesia menyelenggarakan pendampingan transformasi BLUD bagi 11 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Gunung Mas pada 21-22 Juli 2025 di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel.Pelatihan dan pendampingan ini diikuti Sebanyak 10 puskesmas dan 1 rumah sakit pratama di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas mengikuti kegiatan ini. Tim Syncore Indonesia menghadirkan tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, serta konsultan teknis Almusa Nur Kadzim, S.Ak., CAAT dan Putri Nurmalasari, S.Ak., CAAT. Mereka mendampingi peserta dalam memahami regulasi, menyusun dokumen administratif, dan memetakan kebutuhan kelembagaan untuk penetapan BLUD.Melalui pendampingan transformasi BLUD, peserta dibimbing menyusun dokumen penting sebagai dasar operasional. Dokumen tersebut mencakup Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis (Renstra), dan Laporan Keuangan. Pola tata kelola dirancang berdasarkan struktur organisasi dan data SDM, SPM mengacu pada regulasi Kementerian Kesehatan, Renstra disesuaikan dengan RPJMD daerah, sedangkan laporan keuangan dihimpun dari data anggaran lima tahun terakhir.Selain itu, setiap UPTD juga wajib menyiapkan surat kesanggupan meningkatkan kinerja dan surat kesediaan untuk diaudit. Seluruh dokumen beserta surat pernyataan tersebut akan menjadi masterplan sekaligus rencana bisnis awal bagi 11 UPTD layanan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas yang tengah dipersiapkan bertransformasi menjadi BLUD. Penyusunan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola serta manajemen UPTD dalam proses transformasi menuju BLUD.Selain aspek teknis, pelatihan juga menekankan kesiapan kelembagaan. Menurut Bapak TIto, “Yang perlu ditanyakan kesiapannya bukan hanya UPTD atau Dinas Kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah. Jika pemda belum siap secara kelembagaan dan regulasi, maka akan menjadi kendala besar dalam mendukung pelaksanaan BLUD.”Dengan adanya pendampingan dokumen administratif BLUD oleh Syncore Indonesia, UPTD di Gunung Mas kini memiliki fondasi awal yang lebih kokoh untuk bertransformasi menjadi BLUD. Langkah ini tidak hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam meningkatkan mutu layanan publik yang profesional dan akuntabel.Syncore Indonesia menegaskan perannya bukan hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga mitra strategis bagi pemerintah daerah. Melalui program pendampingan transformasi BLUD, Syncore memastikan UPTD siap mengelola layanan kesehatan secara transparan, profesional, dan berkelanjutan. Komitmen ini menunjukkan tekadSyncore menghadirkan solusi inovatif bagi tata kelola layanan publik di Indonesia.
Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian menggelar sharing session bersama Syncore Indonesia pada Kamis (28/07) di Gedung Syncore, Sleman. Kegiatan sharing session ini bertujuan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman terkait strategi optimalisasi pengelolaan barang milik negara (BMN), sehingga pengelolaan dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sharing session dihadiri jajaran pengelola BLU bersama pakar BLU, Bapak Niza Wibyana Tito, dan 3 konsultan Syncore Indonesia. Dalam sesi diskusi, berbagai strategi optimalisasi BMN dipaparkan. Mulai dari inventarisasi menyeluruh, valuasi aset yang akurat, hingga pemanfaatan aset secara produktif sesuai aturan hukum. Tidak hanya itu, penerapan sistem manajemen aset berbasis teknologi juga digarisbawahi sebagai langkah penting.Bapak Niza Wibyana Tito menegaskan, “BMN harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar memberi nilai tambah bagi layanan.” Pernyataan itu diperkuat Konsultan Syncore Habib Fuady yang menyebut, “Optimalisasi BMN adalah kunci kemandirian keuangan dan peningkatan layanan publik.” Pemanfaatan aset secara produktif mampu memberikan tambahan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan instansi.Kegiatan ini juga menjadi momentum penting sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan aset yang sesuai standar terbaik dan memaksimalkan manfaat bagi instansi. BLU diharapkan mampu mengelola asetnya bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga memberi kontribusi pada peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Kolaborasi antara BLU dan Syncore Indonesia dalam sharing session ini menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan reformasi pengelolaan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan.Sebagai mitra pendamping dalam sharing session, Syncore Indonesia memberikan fasilitasi diskusi, insight strategis, serta asistensi regulatif dan operasional untuk optimalisasi BMN BLU. Pendampingan ini menjadi bukti konsistensi Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan manajemen aset publik. Dengan pengalaman mendampingi berbagai transformasi kelembagaan, Syncore hadir sebagai mitra strategis BLU untuk membangun pengelolaan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan bagi peningkatan layanan publik.
Sebagai wujud komitmen dalam penguatan ekonomi masyarakat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dan Syncore Indonesia telah merampungkan penyusunan Buku Pencatatan Keuangan Rumah Tangga. Penyusunan tersebut diselesaikan pada akhir Agustus 2025. Buku ini merupakan buku saku yang dirancang khusus untuk mendukung keberhasilan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).“Buku Pencatatan Keuangan Rumah Tangga akan digunakan para pelatih Program TEKAD untuk melatih kepala keluarga (Bapak dan Ibu) di sembilan provinsi dengan target 120.000 peserta pada 2025, khususnya di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada 2026, program ini diperluas ke seluruh provinsi di Papua dengan sasaran 240.000 peserta”. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nazir, tim TEKAD Kemendesa PDT.Program TEKAD yang didukung oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) berfokus di wilayah Timur Indonesia. Program ini berupaya menjawab tantangan kemiskinan dan kerentanan ekonomi di desa dengan mendorong transformasi ekonomi dari bawah, yakni dari rumah tangga. Program TEKAD menempatkan rumah tangga sebagai aktor utama dalam proses pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.Menurut Pras selaku konsultan Syncore Indonesia, “Penyusunan buku bertujuan untuk meningkatkan literasi dan tata kelola keuangan rumah tangga. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi instrumen yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat dalam mengembangkan kebiasaan mencatat dan merencanakan keuangan, menjadi lebih bijak dalam pengeluaran dan pengambilan keputusan ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara bertanggung jawab”.Sinergi Penguatan Tata Kelola dan ManajemenPenyusunan buku ini selaras dengan salah satu pilar utama program Syncore Indonesia, yaitu program keempat, Penguatan Tata Kelola dan Manajemen. Melalui program ini, Syncore secara aktif menerjemahkan keahliannya di bidang manajemen keuangan dan tata kelola ke dalam solusi praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.Fondasi ekonomi yang kuat dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah tangga. Pencatatan keuangan yang disiplin di tingkat keluarga adalah cikal bakal lahirnya ekonomi keluarga yang tangguh. Buku Pencatatan Keuangan Rumah Tangga dirancang secara sederhana dan aplikatif, sehingga relevan dengan kondisi setiap keluarga guna merencanakan masa depan keuangannya dengan lebih baik.Keterlibatan Syncore dalam penyusunan buku ini adalah bukti nyata kontribusi sektor swasta untuk mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Proses penyusunan yang cepat menunjukkan keseriusan dan efektivitas kerja tim dalam menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.Mendorong Kemandirian Ekonomi Rumah TanggaBuku Pencatatan Keuangan Rumah Tangga tidak hanya berisi contoh pencatatan keuangan saja, tetapi juga dilengkapi dengan pembahasan sederhana mengenai aliran uang masuk dan keluar, perencanaan anggaran, dan pemanfaatan layanan keuangan. Materi tersebut dirancang untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya kesehatan finansial.Dengan adanya buku saku ini, para fasilitator Program TEKAD Kemendesa PDT yang akan terjun ke lapangan dapat memiliki alat bantu yang konkret untuk membimbing masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, di mana setiap rumah tangga mampu menjadi manajer keuangan bagi keluarganya sendiri.Keberhasilan program ini akan menjadi hal yang positif bagi kolaborasi serupa di masa depan. Sinergi antara keahlian teknis dari konsultan Syncore Indonesia dan program berskala nasional milik pemerintah terbukti mampu mengakselerasi tercapainya tujuan pembangunan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perdesaan. Diharapkan, Buku Pencatatan Keuangan Rumah Tangga menjadi langkah awal yang signifikan menuju transformasi ekonomi keluarga yang lebih terpadu dan berdaya.
Pemerintah Kabupaten Bantul menggandeng Syncore Indonesia untuk menyusun naskah akademik pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Stadion Sultan Agung. Proses penyusunan berlangsung sejak Juli hingga September 2025 melalui kajian regulasi, analisis teknis, serta diskusi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Bantul. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola stadion dan memastikan pengelolaannya dapat berdiri dalam kerangka kelembagaan UPTD sesuai aturan yang berlaku.Syncore Indonesia menggunakan acuan Permendagri No. 12 Tahun 2017 yang menetapkan enam kriteria pembentukan UPTD dalam penyusunan naskah akademik. Kriteria tersebut meliputi:kegiatan teknis operasional tertentu;layanan dalam bentuk jenis barang/jasa yang disediakan bagi masyarakat;memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan;tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan sarana dan prasarana;tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; danmemiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu. Pemenuhan kriteria ini menjadi dasar agar kelembagaan stadion lebih jelas, transparan, dan memiliki pijakan hukum yang kuat.Dalam penyusunan dokumen, konsultan Syncore Indonesia menggunakan pendekatan sistematis untuk menilai kesiapan sumber daya, merancang model layanan publik, dan menyiapkan mekanisme pengelolaan yang efektif. Dengan cara ini, stadion akan memiliki kejelasan dalam pembiayaan, penugasan, hingga pemeliharaan sarana. Pembentukan UPTD pada Stadion Sultan Agung memberi manfaat langsung bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Bagi masyarakat, stadion yang dikelola secara profesional akan lebih terawat dan terbuka untuk berbagai kegiatan, mulai dari olahraga, rekreasi, hingga acara sosial dan budaya. Stadion tidak lagi hanya menjadi tempat pertandingan, melainkan juga ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah, keberadaan UPTD menghadirkan dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan stadion, membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah, serta memastikan strategi pemeliharaan dan pengembangan aset berjalan lebih terarah. Dengan kelembagaan ini, pemerintah memiliki instrumen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan aset strategis sekaligus mendorong inovasi dalam pelayanan publik.Pendampingan ini menjadi bukti konsistensi Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola publik. Berpengalaman dalam mendampingi program transformasi kelembagaan, Syncore hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk membangun organisasi yang akuntabel, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Syncore Indonesia juga menegaskan peran pentingnya dalam mendukung pembentukan UPTD yang sesuai regulasi dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di daerah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menaungi 35 puskesmas dan 1 laboratorium kesehatan daerah (labkesda) yang berstatus BLUD. Pendampingan dilakukan secara online via zoom meeting yang berlangsung pada bulan Juni - Agustus 2025. Pendampingan dilakukan sebagai serangkaian layanan Syncore Indonesia dalam pelatihan penyusunan renstra BLUD. Pelaksanaan penyusunan Renstra BLUD dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Sehingga setiap puskesmas dan labkesda sebagai unit layanan BLUD perlu menyesuaikan tujuan, sasaran, serta strategi agar selaras dengan arah kebijakan terbaru Dinas Kesehatan.Pada tahun 2024, Indonesia serentak untuk melakukan pemilihan kepala daerah. Adanya pemilihan kepala daerah yang baru membawa implikasi penting bagi arah pembangunan daerah. Setiap kepala daerah terpilih tentunya memiliki visi dan misi yang berbeda sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan visi misi kepala daerah secara langsung berdampak pada seluruh instansi perangkat daerah, termasuk dinas kesehatan. Dinas kesehatan perlu menyusun renstra untuk memperbaiki tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan. Sinkronisasi ini penting agar program dan kegiatan yang dijalankan dinas kesehatan selaras dengan RPJMD terbaru. Apabila terdapat pembaruan renstra dinas kesehatan maka puskesmas dan labkesda perlu menyusun renstra BLUD agar sejalan dengan renstra dinas kesehatan. Oleh karena itu, puskesmas dan labkesda di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam program pendampingan penyusunan renstra BLUD.Pendampingan dirancang untuk mendukung puskesmas dan labkesda dalam menyusun dokumen renstra BLUD yang sesuai regulasi, realistis, serta berbasis kinerja. Syncore Indonesia, sebagai konsultan berpengalaman dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola BLUD, menghadirkan pendekatan komprehensif melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Syncore Indonesia menghadirkan konsultan untuk secara langsung mendampingi peserta menyusun dokumen renstra BLUD. Pendampingan dimulai dengan penyusunan dokumen renstra BLUD oleh puskesmas dan labkesda. Selanjutnya konsultan melakukan review dokumen renstra BLUD puskesmas dan labkesda. Setelah dinyatakan dokumen renstra BLUD sudah lengkap, puskesmas dan labkesda dapat menyerahkan dokumen renstra BLUD ke dinas kesehatan.Pak Musa selaku konsultan, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen renstra BLUD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan sarana strategis untuk memastikan setiap puskesmas dan labkesda memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan layanan lima tahun ke depan. “Melalui pendampingan ini, sumber daya manusia (SDM) BLUD dibekali kemampuan untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, dokumen renstra BLUD dapat menjadi acuan nyata dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.Pendampingan penyusunan dokumen renstra BLUD memberikan ruang diskusi dan praktik secara langsung. Sehingga puskesmas dan labkesda dapat memahami alur penyusunan renstra BLUD mulai dari analisis situasi, penyusunan isu strategis, hingga penetapan program prioritas. Sebagai ahli dalam penyusunan masterplan dan rencana bisnis, Syncore Indonesia menunjukkan komitmennya dalam proses pendampingan renstra BLUD puskesmas dan labkesda. Syncore Indonesia siap menjadi mitra strategis bagi BLUD kesehatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat peran BLUD dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Desa Rahaden kembali mendapatkan program pendampingan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program ini difasilitasi oleh SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) ini memasuki tahun kedua. Setelah pada 2024 fokus pada pembentukan kelembagaan hingga BUM Desa Jantur Kiham Rahaden memperoleh sertifikat badan hukum, tahun 2025 fokus diarahkan pada penguatan manajemen usaha.Syncore Indonesia kembali dipercaya MEBL bersama Pemerintah Desa Rahaden untuk melaksanakan pendampingan tersebut. Menurut Widodo Prasetyo Utomo atau akrab disapa Pras selaku konsultan pendamping menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam tata kelola manajerial, mulai dari administrasi, operasional kantor, hingga tata kelola keuangan yang profesional.Kegiatan berlangsung sejak awal Agustus hingga Oktober 2025. Selama periode tersebut, pengurus BUM Desa mendapat pelatihan administrasi perkantoran, penyusunan SOP, penyusunan laporan keuangan, serta strategi pemasaran. Setelah pelatihan, peserta juga menerima coaching, mulai dari pengisian buku administrasi, penyusunan laporan keuangan, hingga persiapan penggunaan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia.“Pendampingan dilakukan dua tahap, yaitu secara offline selama dua minggu di Desa Rahaden dan dilanjutkan secara online melalui Zoom Meeting dan grup WhatsApp,” jelas Pras.Tim pendampingan terdiri dari tenaga ahli lapangan dan konsultan pendamping jarak jauh online. Dari pihak desa, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus BUM Desa Jantur Kiham Rahaden mulai dari penasihat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, manajer unit, hingga staf.Saat ini BUM Desa Jantur Kiham Rahaden telah mengelola beberapa usaha, diantaranya depot air minum isi ulang, penjualan voucher internet, dan layanan BRILink. Dengan meningkatnya aktivitas usaha, penguatan manajemen dinilai penting agar pengelolaan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.“Harapannya BUM Desa Jantur Kiham Rahaden dapat lebih rapi dan terstruktur dalam kegiatan operasionalnya. Tidak hanya mampu dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga bisa menjalin mitra baru untuk memperluas usaha demi meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Pras.
Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian menggelar sharing session bersama Syncore Indonesia pada Kamis (28/07) di Gedung Syncore, Sleman. Kegiatan sharing session ini bertujuan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman terkait strategi optimalisasi pengelolaan barang milik negara (BMN), sehingga pengelolaan dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sharing session dihadiri jajaran pengelola BLU bersama pakar BLU, Bapak Niza Wibyana Tito, dan 3 konsultan Syncore Indonesia. Dalam sesi diskusi, berbagai strategi optimalisasi BMN dipaparkan. Mulai dari inventarisasi menyeluruh, valuasi aset yang akurat, hingga pemanfaatan aset secara produktif sesuai aturan hukum. Tidak hanya itu, penerapan sistem manajemen aset berbasis teknologi juga digarisbawahi sebagai langkah penting.Bapak Niza Wibyana Tito menegaskan, “BMN harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar memberi nilai tambah bagi layanan.” Pernyataan itu diperkuat Konsultan Syncore Habib Fuady yang menyebut, “Optimalisasi BMN adalah kunci kemandirian keuangan dan peningkatan layanan publik.” Pemanfaatan aset secara produktif mampu memberikan tambahan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan instansi.Kegiatan ini juga menjadi momentum penting sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan aset yang sesuai standar terbaik dan memaksimalkan manfaat bagi instansi. BLU diharapkan mampu mengelola asetnya bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga memberi kontribusi pada peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Kolaborasi antara BLU dan Syncore Indonesia dalam sharing session ini menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan reformasi pengelolaan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan.Sebagai mitra pendamping dalam sharing session, Syncore Indonesia memberikan fasilitasi diskusi, insight strategis, serta asistensi regulatif dan operasional untuk optimalisasi BMN BLU. Pendampingan ini menjadi bukti konsistensi Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan manajemen aset publik. Dengan pengalaman mendampingi berbagai transformasi kelembagaan, Syncore hadir sebagai mitra strategis BLU untuk membangun pengelolaan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan bagi peningkatan layanan publik.
Palangka Raya – Dorongan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan tuntutan lembaga BPJS Kesehatan atas pengelolaan dana kapitasi membuat layanan kesehatan perlu bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk menjawab tantangan tersebut, Syncore Indonesia menyelenggarakan pendampingan transformasi BLUD bagi 11 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Gunung Mas pada 21-22 Juli 2025 di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel.Pelatihan dan pendampingan ini diikuti Sebanyak 10 puskesmas dan 1 rumah sakit pratama di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas mengikuti kegiatan ini. Tim Syncore Indonesia menghadirkan tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, serta konsultan teknis Almusa Nur Kadzim, S.Ak., CAAT dan Putri Nurmalasari, S.Ak., CAAT. Mereka mendampingi peserta dalam memahami regulasi, menyusun dokumen administratif, dan memetakan kebutuhan kelembagaan untuk penetapan BLUD.Melalui pendampingan transformasi BLUD, peserta dibimbing menyusun dokumen penting sebagai dasar operasional. Dokumen tersebut mencakup Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis (Renstra), dan Laporan Keuangan. Pola tata kelola dirancang berdasarkan struktur organisasi dan data SDM, SPM mengacu pada regulasi Kementerian Kesehatan, Renstra disesuaikan dengan RPJMD daerah, sedangkan laporan keuangan dihimpun dari data anggaran lima tahun terakhir.Selain itu, setiap UPTD juga wajib menyiapkan surat kesanggupan meningkatkan kinerja dan surat kesediaan untuk diaudit. Seluruh dokumen beserta surat pernyataan tersebut akan menjadi masterplan sekaligus rencana bisnis awal bagi 11 UPTD layanan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas yang tengah dipersiapkan bertransformasi menjadi BLUD. Penyusunan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola serta manajemen UPTD dalam proses transformasi menuju BLUD.Selain aspek teknis, pelatihan juga menekankan kesiapan kelembagaan. Menurut Bapak TIto, “Yang perlu ditanyakan kesiapannya bukan hanya UPTD atau Dinas Kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah. Jika pemda belum siap secara kelembagaan dan regulasi, maka akan menjadi kendala besar dalam mendukung pelaksanaan BLUD.”Dengan adanya pendampingan dokumen administratif BLUD oleh Syncore Indonesia, UPTD di Gunung Mas kini memiliki fondasi awal yang lebih kokoh untuk bertransformasi menjadi BLUD. Langkah ini tidak hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam meningkatkan mutu layanan publik yang profesional dan akuntabel.Syncore Indonesia menegaskan perannya bukan hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga mitra strategis bagi pemerintah daerah. Melalui program pendampingan transformasi BLUD, Syncore memastikan UPTD siap mengelola layanan kesehatan secara transparan, profesional, dan berkelanjutan. Komitmen ini menunjukkan tekad Syncore menghadirkan solusi inovatif bagi tata kelola layanan publik di Indonesia.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
