Yogyakarta, 16 Oktober 2025 — UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung memperkuat kapasitas tata kelola keuangannya melalui Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang diselenggarakan bersama Syncore Indonesia pada Selasa–Kamis, 14–16 Oktober 2025. Kegiatan berlangsung di Unisi Meeting Room, Hotel Unisi Malioboro, Yogyakarta, yang dihadiri oleh Bapak Niza Wibyana Tito sebagai narasumber bersama tim konsultan Syncore Indonesia.Pelatihan ini diikuti enam peserta dari UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung, terdiri atas Plt Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD, Penyelia Perencana, Evaluasi & Pelaporan, serta Asisten Administrasi.Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman peserta terhadap penerapan sistem keuangan BLUD yang transparan, efisien, dan akuntabel di bidang pengelolaan persampahan.Peserta mendapatkan pemaparan mengenai alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta penginputan dokumen RBA ke dalam sistem aplikasi Syncore BLUD. Sesi ini membekali peserta untuk memahami tahapan penyusunan dan mekanisme digitalisasi RBA yang menjadi dasar tata kelola BLUD. Pada hari kedua, peserta diberikan materi tentang penatausahaan keuangan, dan praktik langsung penginputan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran triwulan I ke dalam aplikasi Syncore yang dipandu oleh Ibu Larasati Dwi H. Praktik ini menghasilkan output berupa BKU Penerimaan dan BKU Pengeluaran yang telah disesuaikan dengan data asli UPTD Pengelolaan Sampah. Sesi ini menjadi tahapan akhir untuk melengkapi pemahaman peserta mengenai siklus tata kelola keuangan berbasis BLUD setelah pada hari pertama mempelajari penyusunan RBA. Pada hari terakhir, peserta mempelajari penyusunan laporan keuangan BLUD dan langsung mempraktikkannya melalui sistem aplikasi Syncore. Sesi ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2025, sehingga peserta memahami alur lengkap mulai dari penatausahaan hingga penyajian laporan keuangan yang sesuai standar.p “Tiga hari ini kami maksimalkan dengan kombinasi materi, praktik, dan diskusi interaktif. Harapannya, UPTD Pengelolaan Sampah dapat segera memanfaatkan aplikasi keuangan BLUD secara optimal untuk mendukung tata kelola yang transparan dan efisien,” ujarnya.Selain itu, tim konsultan Syncore menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan. “Kami telah menyiapkan pusat layanan yang dapat dihubungi melalui WhatsApp bagi peserta yang membutuhkan bantuan teknis. Pendampingan juga akan dilakukan secara daring setiap satu hingga dua bulan sekali melalui Zoom Meeting agar proses implementasi berjalan optimal,” jelas ibu Yuni Pratiwi tim konsultan Syncore.Pelatihan PPK BLUD ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung dan Syncore Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional dan berbasis kinerja. Melalui pelatihan ini, diharapkan UPTD dapat mengoptimalkan sistem keuangan BLUD dalam setiap aspek pelayanan publik, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana layanan persampahan.NAH / LDH
Yogyakarta – Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas yang dilaksanakan pada 13–14 Oktober 2025 di Hotel Unisi Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta dari 11 puskesmas di Kabupaten Grobogan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan penyusunan laporan kinerja Badan Layanan umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui pembelajaran interaktif dan pendampingan langsung dari tim konsultan Syncore Indonesia.Pelaksanaan pelatihan ini merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan dan penilaian kinerja BLUD. Pelatihan ini menjadi langkah strategis bagi Dinas Kesehatan Grobogan dalam membantu setiap puskesmas memahami proses penyusunan laporan kinerja secara baik dan benar. Kegiatan ini juga memperkuat upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan kesehatan berbasis BLUD di tingkat daerah.Dalam sambutannya, Tri Wahjoeastoeti, S.Si, MM, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, menyampaikan bahwa penyusunan laporan kinerja merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan BLUD. “Melalui pelatihan laporan kinerja BLUD ini, kami ingin memastikan setiap puskesmas dapat memahami dan menyusun laporan kinerja sesuai regulasi, sehingga hasilnya bisa menjadi tolak ukur peningkatan mutu layanan,” ujarnya.Narasumber utama dalam pelatihan ini adalah pakar BLUD dari Syncore Indonesia, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, beliau menjelaskan mengenai konsep laporan kinerja BLUD, sistematika dokumen, serta cara melakukan input laporan ke dalam sistem Syncore e-BLUD. Pendekatan ini mempermudah peserta memahami langkah-langkah penyusunan laporan yang sesuai standar nasional dan peraturan yang berlaku.Dinkes Grobogan dan Syncore berharap pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong kualitas layanan kesehatan yang lebih baik di kabupaten Grobogan. Syncore Indonesia terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kesehatan.DYM/PNS
Pada tahun 2022, SMKN 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bersama Syncore Indonesia sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek pendampingan penerapan PPK-BLUD di satuan pendidikan, dengan tim narasumber dari Syncore Indonesia yang hadir secara langsung di SMKN 1 Manggar. Pendampingan PPK-BLUD ini dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 25 hingga 26 November 2022 bertempat di laboratorium BD SMKN 1 Manggar. Hari pertama diisi dengan pengenalan konsep BLUD dan pemahaman regulasi keuangan daerah. Hari kedua membahas penyusunan dokumen administrasi dan simulasi perhitungan RBA. Melalui kegiatan ini diharapkan sekolah dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pendampingan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan kejuruan. SMKN 1 Manggar merupakan salah satu sekolah percontohan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan sebagai BLUD melalui Surat Keputusan Gubernur pada tahun 2020. Dalam kegiatan ini Syncore Indonesia berperan sebagai narasumber yang memberikan materi dan arahan terkait prinsip dasar, regulasi, serta mekanisme pengelolaan keuangan BLUD agar dapat diterapkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan tahapan yang terstruktur mulai dari penyampaian konsep dasar BLUD, pembahasan kebijakan, regulasi, hingga simulasi penyusunan laporan keuangan dan dokumen administratif. Peserta diberikan pemahaman menyeluruh terkait proses penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pengelolaan sumber pendapatan sekolah seperti Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP), Teaching Factory (Tefa), dan dana BOS/APBN agar dapat diolah secara tepat sesuai prinsip BLUD. Kepala SMKN 1 Manggar menyampaikan bahwa pendampingan PPK-BLUD ini menjadi langkah penting bagi sekolah dalam memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan dan meningkatkan profesionalisme tata kelola satuan pendidikan. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi unit produksi dan kegiatan pembelajaran berbasis Tefa agar dapat diolah secara tepat dan sesuai dengan prinsip BLUD. Selama kegiatan berlangsung terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu masih terbatasnya pemahaman teknis mengenai regulasi BLUD di tingkat sekolah dan koordinasi lintas sektor yang perlu diselaraskan. Namun melalui diskusi aktif dan sesi tanya jawab bersama narasumber dari Syncore Indonesia setiap kendala berhasil diidentifikasi dan ditemukan solusi yang aplikatif untuk diterapkan di lapangan. Dalam proses pendampingan PPK-BLUD SMKN 1 Manggar, Syncore Indonesia menerapkan metode asistensi interaktif. Peserta diberikan pemahaman menyeluruh mengenai BLUD, baik dari tata kelola maupun tata kelola keuangannya. Pemahaman ini diharapkan memungkinkan sekolah mengelola keuangan secara mandiri sesuai prinsip fleksibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui kegiatan ini, SMKN 1 Manggar diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah kejuruan lainnya di Kabupaten Belitung Timur dalam menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Kegiatan Pendampingan PPK-BLUD ini mendapat apresiasi atas antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Sinergi antara SMKN 1 Manggar, Dinas Pendidikan, dan Syncore Indonesia diharapkan dapat terus terjalin untuk memperkuat penerapan tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan di sektor pendidikan. ARP
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan pembinaan dan evaluasi potensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas pada 26 Juli 2023 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul. Kegiatan ini menghadirkan pakar BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., sebagai narasumber, dengan tujuan mengevaluasi penerapan BLUD yang telah berjalan sejak 2016 serta menggali potensi pengembangan BLUD UPTD Puskesmas ke depan.Kegiatan sosialisasi BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh BKPSDM Bantul berfokus pada pembinaan dan evaluasi potensi BLUD, khususnya evaluasi kinerja dan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya menilai capaian kinerja layanan dan manfaat keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalitas dalam tata kelola Puskesmas di Bantul. Hal ini sejalan dengan tujuan utama evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas, yaitu memastikan bahwa penerapan BLUD benar-benar memberikan dampak peningkatan layanan kepada masyarakat. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan BLUD berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik.Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan materi tentang indikator evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas serta memberikan ilustrasi dan contoh praktis agar peserta lebih memahami konsep dan penerapannya. Peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pengukuran kinerja BLUD dilakukan, termasuk pengelolaan keuangan, efisiensi layanan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber untuk membahas kendala yang dihadapi selama penerapan BLUD di masing-masing Puskesmas.Beberapa tantangan yang sempat diangkat dalam sesi diskusi berkaitan dengan implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD dan capaian kinerja layanan di Puskesmas. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan agar setiap Puskesmas dapat menerapkan BLUD secara lebih konsisten. Kegiatan pembinaan dan evaluasi potensi BLUD ini bukan dilakukan karena adanya permasalahan tertentu, melainkan merupakan bagian dari pembinaan rutin yang diselenggarakan BKPSDM Bantul untuk meninjau kembali efektivitas penerapan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Bantul yang telah berjalan sejak tahun 2016.Melalui pembinaan dan evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas ini, BKPSDM Bantul berharap dapat memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan dan layanan di seluruh Puskesmas. Kegiatan ini juga didukung oleh peran mitra pendamping, PT Syncore Indonesia, yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan penguatan tata kelola BLUD berbasis teknologi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan BLUD di Bantul telah berjalan baik, namun tetap memerlukan pemantauan dan pendampingan berkelanjutan agar BLUD UPTD Puskesmas dapat terus mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.LSH /RNF
Yogyakarta – Puskesmas Tonjong Brebes mengikuti kegiatan Workshop Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 30 November hingga 2 Desember 2023 di Forriz Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam menerapkan sistem BLUD. Dengan menghadirkan narasumber Niza Wibiyana Tito, M.M., M.Kom., M.Ak., CAAT yang memberikan arahan langsung terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan, penyusunan dokumen administratif, serta mekanisme penatausahaan keuangan BLUD.Workshop ini menjadi bagian dari proses Puskesmas Tonjong Brebes dalam mempersiapkan diri menuju penerapan BLUD. Sebelumnya, Puskesmas ini masih tergabung dalam sistem holding Puskesmas Paguyangan. Melalui kegiatan ini, peserta difasilitasi untuk memahami prinsip fleksibilitas keuangan BLUD, yang memberikan keleluasaan bagi unit layanan publik untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif.Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Materi mencakup mekanisme pengelolaan pendapatan dan belanja, pengadaan barang dan jasa, pembukaan rekening kas BLUD, penyusunan remunerasi, serta penetapan tarif layanan. Selain itu, peserta juga diperkuat pemahamannya mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan keuangan dengan regulasi daerah, agar pengelolaan dana publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Kegiatan ini juga menjadi forum interaktif untuk membahas tantangan yang dihadapi Puskesmas Tonjong Brebes dalam menyiapkan dokumen administratif BLUD. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta strategi pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagai dasar implementasi BLUD nantinya. Harapannya, “melalui kegiatan ini peserta memiliki pemahaman mendalam terkait implementasi PPK BLUD serta mengetahui laporan apa saja yang harus disusun setelah menerapkan BLUD”, ujar salah satu tim konsultan Syncore Indonesia.Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Tonjong Brebes akan menyiapkan pembukaan rekening kas BLUD dan menyusun RBA Tahun 2024 sesuai tahapan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia. Sebagai konsultan berpengalaman dalam pendampingan penerapan BLUD di berbagai daerah, Syncore berperan aktif membantu instansi pemerintah dan unit layanan publik dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan masyarakat.RV/SYD
Sebagai mitra pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia, Syncore Indonesia bersama PT Insmart menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola BUM Desa pada 1 Maret 2023 di Hotel Malyabhara, Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–16.00 WIB ini diikuti oleh perwakilan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Kegiatan menghadirkan Bapak Agus Setyanta, Direktur BUM Desa Amarta, serta tim dari Syncore Indonesia untuk berbagi praktik pengelolaan kelembagaan desa yang efektif. Tujuannya ialah memperkuat kapasitas pengelolaan BUM Desa agar lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan Tata Kelola BUM Desa ini juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas pengelola. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi kelas yang disampaikan oleh Bapak Agus Setyanta, Direktur BUM Desa Amarta, serta tim dari Syncore Indonesia. Materi mencakup konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL), prinsip pendirian BUM Desa melalui musyawarah desa, serta pentingnya inventarisasi kewenangan, aset, dan potensi desa sebagai landasan pendirian usaha yang berkelanjutan. Peserta juga mempelajari struktur organisasi BUM Desa sesuai Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, yaitu regulasi yang menjadi landasan hukum bagi pendirian, pengurusan, pengelolaan, hingga pembubaran BUM Desa. Aturan tersebut menjelaskan secara rinci peran setiap unsur dalam struktur organisasi mulai dari penasihat, pelaksana operasional, hingga pengawas serta menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi agar tata kelola BUM Desa berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan BUM Desa yang baik dipandang penting dalam mendorong pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.Selain materi kelembagaan, tim Syncore Indonesia turut memperkenalkan metode penyusunan rencana usaha menggunakan pemetaan bentang hidup. Metode ini mengajak peserta mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa melalui pemetaan bentang alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, kemudian menyusunnya ke dalam Logic Model dan Business Model Canvas (BMC). Pendekatan ini membantu peserta menentukan prioritas unit usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar di masing-masing desa. Metode ini sekaligus mendukung upaya pengembangan ekonomi desa melalui identifikasi peluang usaha yang potensial.Pelatihan tidak hanya dilakukan dalam bentuk kelas, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan studi lapangan ke BUM Desa Amarta Pandowoharjo, Sleman. Dalam kunjungan tersebut, peserta melihat langsung implementasi tata kelola BUM Desa melalui berbagai unit usaha seperti TPS 3R, kolam renang, kolaborasi produk beras bersama Gapoktan, serta unit usaha batik yang bermitra dengan UMKM lokal. Studi lapangan ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana BUM Desa dapat bersinergi dengan masyarakat dan kelompok usaha untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Praktik lapangan ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan BUM Desa berdampak langsung pada pengembangan ekonomi desa di tingkat masyarakat.Melalui pelatihan ini, peserta dari YPMAK Papua diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam mendampingi pengembangan BUM Desa di wilayahnya. Kegiatan ini menegaskan komitmen PT Insmart dan Syncore Indonesia dalam mendukung lahirnya pengelolaan BUM Desa yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, Pelatihan Tata Kelola BUM Desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan ekonomi desa di berbagai wilayah.LSH / LDH
Sumba Tengah — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul Kabupaten Sumba Tengah bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pra Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 4–5 Desember 2023 bertempat di RSUD Waibakul. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim RSUD Waibakul dengan tujuan meningkatan pemahaman mengenai konsep dasar dan tata aturan BLUD. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya manajemen rumah sakit dalam menyiapkan sistem pengelolan keuangan yang lebih fleksibel dan akuntabel.Pelatihan Pra BLUD bertujuan memberikan pengetahuan menyeluruh tentang alur pengajuan penetapan BLUD, mulai dari persyaratan administratif hingga proses penilaian. Dengan memahami tahapan tersebut, peserta diharapkan mampu menyusun dokumen yang sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga membantu tim RSUD Waibakul mengidentifikasi kebutuhan internal agar implementasi BLUD nantinya berjalan efektif.Pelatihan Pra BLUD menghadirkan narasumber dari Tim Konsultan Syncore Indonesia yang berpengalaman dalam pendampingan implementasi BLUD di berbagai daerah. Materi yang disampaikan melalui paparan interaktif meliputi pemahaman konsep BLUD, tahapan pengajuan penetapan, serta strategi penyusunan dokumen pendukung. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi praktik penyusunan dokumen yang didampingi langsung oleh konsultan profesional untuk memastikan hasil yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan sambutan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Tim RSUD Waibakul aktif berdiskusi, bertanya, dan berkomitmen menyelesaikan seluruh dokumen pendukung penetapan BLUD. Semangat tersebut mencerminkan kesiapan rumah sakit dalam memperkuat kapasitas manajemen keuangan dan tata kelola pelayanan publik berbasis kemandirian operasional, serta mempersiapkan diri menuju penerapan BLUD yang profesional.Hasil dari Pelatihan Pra BLUD menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap regulasi, mekanisme keuangan, serta penyusunan dokumen pendukung sesuai format resmi untuk pengajuan status BLUD. Peserta juga mulai mampu mengaplikasikan materi secara mandiri dalam penyusunan draf dokumen yang sesuai ketentuan. Keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi RSUD Waibakul untuk memperkuat manajemen keuangan yang lebih profesional, efisien, dan transparan.Melalui Pelatihan Pra BLUD, RSUD Waibakul menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses penetapan sebagai BLUD dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional. Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan rumah sakit, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan penerapan BLUD, RSUD Waibakul diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Sumba Tengah.MUA/STA
Pada tahun 2024, Lembaga Pusat Pengkajian Informasi Nasional melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, PKK se-Kecamatan Karangan. Kegiatan ini digelar di Cavinton Hotel Yogyakarta dengan menghadirkan 85 peserta yang terdiri dari Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seluruh Kecamatan Karangan. Dengan menggandeng Syncore Indonesia melalui Meravi.id sebagai mitra narasumber, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK agar lebih efektif menjalankan tugas. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui paparan materi dan diskusi agar ilmu bisa langsung diterapkan dalam konteks desa.Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa karangan ini diawali dengan sambutan dari pihak kecamatan yang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK se-Kecamatan Karangan. Dalam sambutan oleh pihak kecamatan menekankan pentingnya penguatan kompetensi aparatur guna mendukung tata kelola pemerintah desa yang lebih efektif. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang nanti dapat diimplementasikan untuk menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat dan desa. Materi yang disajikan dalam kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Karangan ini mencakup pemahaman mengenai fungsi dan tanggung jawab peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga desa guna untuk memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Pembahasan juga dilengkapi dengan penyampaian narasumber berupa contoh kasus dan penyelesaiannya agar lebih mudah untuk dipahami dan juga dapat diaplikasikan.Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menghadirkan metode interaktif untuk mendorong partisipasi peserta. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya menerima teori tetapi juga mengajak untuk menganalisis permasalahan dan mencari strategi pemecahan yang sesuai dengan kondisi desa masing-masing.Peserta yang meliputi pemerintah kecamatan, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus PKK menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti kegiatan pelatihan. Mereka aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang berguna untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi di desa. Partisipasi tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK tersebut.Panitia merancang rangkaian kegiatan dengan sistematis sehingga setiap sesi dapat terlaksana tepat waktu. Pada penutupan, peserta diminta menyampaikan tanggapan mengenai materi dan metode yang digunakan. Pelaksanaan pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK diharapkan dapat mendorong Aparatur Desa, BPD, dan Kader PKK di Kecamatan Karangan Kutai Timur dapat menjalankan perannya secara profesional. Implementasi hasil pelatihan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintah desa. Melalui kolaborasi seluruh pihak, pembangunan di Kecamatan Karangan Kutai Timur diharapkan berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ARP/STA
Sosialisasi persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada 10 Juni 2024 di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan sektor persampahan. Dalam kegiatan ini, Syncore Indonesia hadir sebagai tenaga ahli ekonomi yang memberikan pendampingan teknis dan materi kepada para peserta melalui pakar manajemen keuangan publik, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT.Sosialisasi ini merupakan bagian dari kegiatan pendampingan ISWMP yang diterapkan di 15 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Gianyar. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Penerapan PPK BLUD dalam pengelolaan sampah, sekaligus menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan daerah terkait mekanisme, manfaat, dan tahapan implementasi BLUD yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang seragam dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik di sektor lingkungan.Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama satu hari dengan format penyampaian materi dan diskusi interaktif. Peserta berasal dari berbagai unsur pemerintahan daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda), serta Tim Ahli Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) Kabupaten Gianyar. Dalam sesi diskusi, peserta aktif membahas strategi penerapan BLUD, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengelolaan keuangan yang adaptif sesuai kebutuhan daerah bersama tim Syncore Indonesia.Menurut penjelasan Bapak Niza Wibyana Tito, penerapan BLUD menjadi langkah strategis menuju tata kelola keuangan yang lebih fleksibel dan akuntabel. “Melalui Penerapan PPK BLUD, UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, menetapkan tarif layanan sesuai kebutuhan, menerima hibah langsung, serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memperkuat pembiayaan operasional,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pola ini akan membantu daerah mengoptimalkan sumber daya keuangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pelayanan publik.Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia ini menjadi langkah awal penerapan BLUD di lingkungan UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar. Melalui dukungan lintas instansi pemerintah daerah, tata kelola keuangan di sektor persampahan diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan dengan pendampingan Syncore Indonesia. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Gianyar.LSH
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
