PT Syncore Indonesia adalah perusahaan jasa yang memberikan konsultasi, pelatihan dan penerapan Manajemen Keuangan & Bisnis dengan fokus pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang didukung oleh para profesional di bidang keuangan, pelatihan manajemen dan teknologi informasi. Salah satu program dalam PT Syncore Indonesia adalah Blud.co.id, ini merupakan program untuk pelatihan, pendampingan oleh pakar keuangan yaitu Niza Wibiyanan Tito, M. Kom, M. M, CAAT yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam pendampingan dari sabang sampai marauke untuk membantu dalam proses pendampingan guna membantu seluruh instansi pemerintah yang meneraokan BLUD dan penyediaan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD yang sesuai dengan Permendagri 78/2018. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan aspek krusial dalam penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018. Permendagri ini menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan BLUD yang disesuaikan dengan perkembangan BLUD saat ini. Dalam konteks ini, workshop pengelolaan BLUD menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018.Workshop pengelolaan BLUD bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal, khususnya terkait dengan BLUD. Workshop ini dapat membantu dalam beberapa hal, antara lain: Penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018: Workshop ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pola penerapan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018.Penatausahaan Keuangan: Workshop ini membantu dalam peningkatan kemampuan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan BLUD sesuai dengan standar yang ditetapkan.Peningkatan Kompetensi Karyawan: Melalui workshop ini, karyawan BLUD dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan, membuat laporan keuangan, menghitung anggaran, dan memahami prosedur audit.Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Workshop ini berkontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan, yang dapat membantu pihak berwenang, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memahami penggunaan anggaran dengan lebih baik.Dengan demikian, workshop pengelolaan BLUD menjadi sebuah investasi penting dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif. Melalui workshop ini, diharapkan institusi BLUD dapat memahami dan mengimplementasikan pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018, sehingga dapat memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan BLUD.Baca juga: Pengelolaan BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan Indragiri Hilir Riau
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memiliki tantangan unik dalam administrasi yang memerlukan efisiensi tinggi dan tingkat transparansi yang baik. Workshop e-SKP (Sistem Kinerja Pegawai) menjadi solusi modern untuk memperbarui dan meningkatkan manajemen administratif di RSUD. Pada tanggal 15-16 November telah berlangsung acara pemahaman e-SKP RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat yang diselenggarakan di Gedung Meravi.id Yogyakarta. Dalam acara ini dihadiri oleh 5 peserta dari RSUD Pratama Sendawar. Pemahaman e-SKP RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat juga menghadirkan 2 narasumber yaitu Bapak Yudistira Susila Putra,S. STP dan Agus Sriyana, S. H. Hari pertama diisi oleh Bapak Yudistira Susila Putra,S. STP selaku pakar e-SKP. Bapak Yudisira menyampaikan bahwa tujuan dan sasaran dari e-SKP adalah peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, pegawai dan pegawai, pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. E-SKP juga penting dikarenakan mampu meningkatkan akurasi dan keterukuran data kinerja pegawai, meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam administrasi kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Selain pemaparan materi e-SKP, narasumber juga memperlihatkan bagaimana cara untuk pengisian penilaian kinerja ke aplikasi e-SKP.Pada hari kedua diisi oleh Bapak Agus Sriyana,S.H. Bapak Agus menyampaikan bahwa “Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi berfokus pada pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya (sdm dan anggaran) yg dimiliki secara efektif dan efisien.” Kesimpulannya Pemahaman e-SKP di RSUD bukan hanya langkah menuju efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan motivasi pegawai. Melalui pemahaman dan penerapan sistem ini, RSUD dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.baca juga: Workshop Penerapan Persiapan BLUD pada BPKPD, Puskesmas, Labkes dan RSUD Kabupaten Sragen
Desa memiliki sumberdaya manusia dan potensi-potensi yang ada didalamnya serta memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraannya terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).BUMDes adalah peluang sebuah usaha desa untuk membangun segala potensi yang ada sebagai sarana kesejahteraan bagi masyarakatnya dan juga bagi badan BUMDes sendiri.Perkembangan desa di Indonesia kini menghasilkan BUMDes dengan berbagai prestasi yang cemerlang, desa bisa menciptakan sebuah peluang bagi kesejahteraan masyarakatnya, mampu menciptakan keuntungan yang tinggi dan juga mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di desanya. Upaya yang dilakukan oleh BUMDes tentunya tidak lepas dari peran pengurus BUMDes didalamnya. Yang mana potensi sumberdaya manusia yang ada di BUMDes menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam menjalankan program dan visi misinya.Akan tetapi bagaimana dengan BUMDes yang masih tertinggal baik dari segi sumber daya manusia maupun tata kelola BUMDesnya. Bumdes.id merancang pelatihan BUMDes yang akan memberikan sebuah pemahaman dan kemampuan bagi perangkat desa dan pengurus BUMDes untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes-nya menjadi BUMDes yang unggul.Pelatihan BUMDes kini hadir untuk membantu dan memahami filosofi BUMDes dan memberikan pemahaman ruang lingkup, peran dan tanggung jawab pemerintah desa dan pengurus BUMDes dan BPD hingga bagaimana BUMDes mampu melakukan analisa potensi desanya melalui teknik analisa khusus yang ditawarkan oleh Bumdes.idPara peserta pelatihan juga akan diskusi langsung dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes yang sukses membawa BUMDes-nya menjadi BUMDes jawara dengan beragam inovasi, kreativitas dan prestasi.Bukan itu saja, Pelatihan BUMDes yang digelar Bumdes.id juga akan mengajak para peserta datang untuk melihat dan berdiskusi langsung dengan para pegiat dan pegawai BUMDes di Desa terpilih.Tujuan Pelatihan Mendorong terbentuknya BUMDes bagi desa yang belum mendirikan BUMDes dengan proses yang benar sejak awal berdiri.Mendorong BUMDes memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi dan peluang yang dimilikinya untuk dijadikan unit usaha yang menguntungkan bagi desa.Mendorong lahirnya BUMDes yang mampu menciptakan manfaat sosial bagi wargaMendorong meningkatnya kemampuan manajemen organisasi BUMDesMendorong pengembangan usaha BUMDes yang telah berdiriMendorong lahirnya public discuss antar desa menuju kerjasama saling menguntungkanManfaat Pelatihan yang Didapat Memahami filosofi BUMDes sehingga menciptakan BUMDes yang partisipatif.Memahami regulasi, peran dan tanggungjawab antarlembaga desa sehingga BUMDes mampu membangun sinergi dengan lembaga lain di desa.Memahami cara mengidentifikasi potensi desa dan peluang yang menguntungkanMemahami sistem manajemen pengelolaan BUMDesMenjadi berani memulai langkah membangun usahaMateri Pelatihan Teknik Fasilitasi dan Filosofi BUMDesMemahami filosofi BUMDes, memahami posisi dan hubungan antara BUMDes, pemerintah desa dan BPD. Dengan begitu pendampingan proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes akan berjalan dengan nyaman dan menyenangkan bagi semua pihakPelatihan ini ditujukan untuk BUMDes dapat Memberikan wawasan , Memberikan wawasan tentang kelayakan usaha. dan dapat Memberikan wawasan tentang tata kelola BUMDES yang baik. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah salah upaya yang ditempuh oleh seluruh perangkat desa untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi desa. Disamping itu perlunya pendampingan BUMDes agar bisa meningkatkan tata kelola BUMDes yang baik.Fasilitas Pelatihan Coffee Break & LunchTraining KitSoftcopy materi dan modulSertifikatFree trial SAAB 1 tahunBergabung di jejaring Komunitas Pentingnya Training of Trainer saat ini semakin terlihat, terutama untuk perkembangan dan kemajuan yang bisa diterapkan di BUMDes kedepannya, saatnya ambil peran untuk BUMDes yang lebih maju dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh kami. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang!
Pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 14-15 November 2023. BLUD Syncore menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep di Forriz Hotel, Yogyakarta. Ada 6 peserta yang berpartisipasi dalam Workshop Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari: Perekonomian Setda (2 orang), Puskesmas Bluto (2 orang), Dinas Kesehatan (2 orang).Permendagri 79 Tahun 2018 : BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendorong pengelolaan BLUD yaitu: Fleksibilitas, Sistem Pembayaran Kapitasi di Puskesmas, dan Kualitas Layanan Publik. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Pelaksanaan Evaluasi BLUD bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan BLUD, Upaya peningkatan kinerja, dan Aspek keuangan dan non keuangan. Dengan pelaksana yaitu Tim Evaluasi BLUD dan Dewan Pengawas, dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Untuk kendala dan tantangannya adalah sebagian tenaga puskesmas adalah tenaga BLUD, harus mengikuti SE Menpan RB, Pembinaan BLUD sesuai Permendagri 79 ada di Dinkes, bagaiman peran tim pembina Kabupaten, Indikator KBK sulit tercapai, Renstra transisi dengan nomenklatur SIPD. Cara Menyusun Indikator yaitu ada kejelasan tujuan dan latar belakang dari tiap-tiap indikator dan mengapa indikator tersebut penting dan dapat menunjukkan tingkat kinerja organisasi/bagian/unit kerja, kejelasan terminology / definisi operasional yang digunakan, kapan pengumpulan data (kapan indikator harus di update), kapan harus dianalisis, cara analisis, dan interpretasinya, numerator dan denominator, darimana data diperoleh (system informasi untuk mendukung perolehan data) , target. Baca juga: Pemahaman e-SKP pada RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Administrasi
Pada kesempatan kali ini tanggal 15-17 November 2023, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melakukan asistensi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan BLUD dengan baik. Dalam acara asistensi ini didampingi oleh konsultan BLUD dan diselenggarakan di kantor Meravi id. Acara ini dimulai dengan pembahasan mengenai alur pergeseran anggaran. Rencana Bisnis Anggaran yang biasa disingkat RBA dapat dilakukan pergeseran dengan mudah apabila RBA murni maupun RBA perubahan sudah disahkan sebelumnya. Pengesahan RBA dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini bertujuan agar baik RBA Murni maupun RBA Perubahan yang telah disahkan atau ditetapkan ketika dilakukan pergeseran tidak akan mengubah anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Setelah RBA disahkan oleh TAPD, UPTD dapat melakukan belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkanNamun perlu diingat kembali bahwa dalam penyusunan RBA harus menyusun ambang batas. Tujuan dari penyusunan ambang batas sendiri adalah menentukan seberapa besar UPTD bisa melakukan belanja melebihi anggaran yang ditetapkan.Selanjutnya terkait dengan penerimaan dapat dicantumkan nama penyetor untuk melengkapi informasi pada Tanda Bukti Pembayaran.Pembahasan dilanjutkan tentang buku panjar, bahwasanya buku panjar sebelumnya telah digunakan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sehingga ingin menerapkan Kembali buku panjar di system e-blud.Berikutnya dilanjutkan pembahasan mengenai penginputan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian sendiri dilakukan setiap semesteran. Sehingga dalam 1 periode tahun dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian sebanyak 2x. Pada periode ini, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk semester 2. Jurnal penyesuaian di semester 2 ini selanjutnya akan dilakukan jurnal pembalik di awal tahun 2024 menggunakan database tahun 2024.Baca juga: Workshop Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup pelayanan publik memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkesinambungan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kerja sama dengan konsultan profesional telah terbukti memberikan sejumlah manfaat yang signifikan.1. Keahlian Khusus dan Pengalaman yang MendalamKonsultan membawa keahlian khusus dan pengalaman yang mendalam dalam berbagai aspek manajemen, termasuk keuangan, teknologi informasi, manajemen SDM, dan strategi operasional. Keahlian ini sangat berharga dalam membimbing BLUD menghadapi tantangan khusus yang mungkin mereka hadapi.2. Pendekatan Objektif dan IndependenSebagai pihak eksternal, konsultan dapat memberikan pandangan yang independen dan objektif terhadap proses dan operasi BLUD. Hal ini membantu dalam identifikasi masalah, kelemahan, dan potensi perbaikan tanpa terikat oleh dinamika internal organisasi.3. Implementasi Praktik Terbaik dan Inovasi TerbaruKonsultan sering memiliki akses ke praktik terbaik dan inovasi terbaru dalam berbagai sektor. Dengan membawa gagasan-gagasan segar dan solusi inovatif, mereka membantu BLUD meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.4. Peningkatan Efisiensi OperasionalMelalui audit mendalam dan analisis, konsultan dapat memberikan rekomendasi yang spesifik untuk meningkatkan efisiensi operasional BLUD. Mulai dari pengelolaan anggaran hingga peningkatan proses kerja, kerja sama dengan konsultan membantu BLUD dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.5. Penyusunan Rencana Strategis dan Evaluasi BerkelanjutanKonsultan membantu BLUD dalam menyusun rencana strategis yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Mereka juga membantu dalam menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa BLUD tetap berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian tujuan mereka.6. Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas InternalKerja sama dengan konsultan bukan hanya tentang solusi instan, tetapi juga tentang pembelajaran jangka panjang. Konsultan dapat memberikan pelatihan, transfer pengetahuan, dan bimbingan kepada tim internal BLUD, memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan masa depan.7. Fokus pada Inovasi dan KreativitasKonsultan mendorong BLUD untuk berpikir di luar kotak. Dengan membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif, mereka membantu BLUD untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat.Kerja sama dengan konsultan merupakan investasi yang berharga bagi BLUD. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa oleh konsultan, BLUD dapat memperbaiki operasi mereka, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan yang mereka ambil.Baca juga: Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Tangerang
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model pengelolaan organisasi di sektor publik yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan proses yang terstruktur dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.Pentingnya Monitoring dan Evaluasi pada BLUD Keterbukaan Transparansi: Proses monitoring dan evaluasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan masyarakat tentang kinerja BLUD. Ini memungkinkan transparansi yang diperlukan dalam penggunaan anggaran, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan organisasi.Perbaikan Berkelanjutan: Melalui analisis yang terus-menerus, BLUD dapat mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi, proses, atau kebijakan untuk meningkatkan layanan yang disediakan.Akuntabilitas dan Kredibilitas: Monitoring dan evaluasi yang konsisten membantu BLUD dalam memenuhi kewajibannya kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini membantu mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap institusi tersebut.Langkah-langkah dalam Proses Monitoring dan Evaluasi BLUD Penetapan Tujuan yang Jelas: Sebuah BLUD harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan efektif. Tujuan ini harus sejalan dengan misi organisasi dan kebutuhan masyarakat.Pengumpulan Data dan Indikator Kinerja: Data yang relevan harus dikumpulkan secara teratur untuk memantau kinerja BLUD. Indikator kinerja, seperti tingkat pelayanan, kepuasan pelanggan, efisiensi anggaran, dan lainnya, harus ditetapkan dan diukur secara sistematis.Analisis dan Evaluasi: Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup identifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang perbaikan.Tindak Lanjut dan Perbaikan: Temuan dari proses evaluasi harus diikuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkrit. Ini dapat mencakup perubahan strategi, alokasi anggaran yang lebih baik, peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia, atau pengembangan kapasitas organisasi.Tantangan dalam Proses Monitoring dan Evaluasi BLUD Keterbatasan Sumber Daya: Terkadang, BLUD dapat menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, atau anggaran, yang dapat menghambat efektivitas proses monitoring dan evaluasi.Kesulitan dalam Pengukuran Kinerja: Terkadang, menetapkan indikator kinerja yang tepat dan mengukur kinerja BLUD secara obyektif bisa menjadi tantangan. Hal ini memerlukan kerangka kerja yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang operasi BLUD.Proses monitoring dan evaluasi yang efektif adalah pondasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam proses ini, BLUD dapat memastikan penggunaan yang efisien dari sumber daya yang ada dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.Dengan memprioritaskan monitoring dan evaluasi, BLUD dapat menjadi teladan dalam pengelolaan layanan publik yang efisien, berdaya saing, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Baca juga: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional
BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Republik Indonesia yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan umum dalam bentuk barang/jasa yang tidak memprioritaskan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari lembaga pemerintah daerah dan status hukumnya tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. Dibandingkan dengan SKPD umum, model pengelolaan keuangan BLUD memberikan kebebasan berupa fleksibilitas untuk menerapkan praktik bisnis yang baik serta sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari peraturan umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan, BLUD memiliki fleksibilitas, antara lain adalah pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan hutang dan piutang, pengadaan barang dan jasa, tarif, pengelolaan investasi, pengelolaan kerja sama, pengelolaan sumber daya manusia, SiLPA, dan remunerasi. Terdapatnya hak istimewa ini untuk BLUD dikarenakan adanya sebuah kewajiban yakni guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk publik atau masyarakat. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) perlu dilaksanakan dengan objektif dan selektif. Hal tersebut seperti menilai layak tidaknya sebuah perangkat daerah yang menerapkan BLUD wajib dinilai oleh tim penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang nanti hasil nilainya berdasarkan pada penilaian objektif dan bukan hanya pemenuhan kelengkapan syarat adminitratif.Selain obyektivitas hasil evaluasi, keberadaan BLUD juga harus dikontrol dalam bentuk kontrak kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan Pimpinan BLUD. Pimpinan daerah bertanggung jawab atas kebijakan pelayanan dan pimpinan BLUD bertanggung jawab untuk mendemonstrasikan hasil pelayanan. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan PPK-BLUD bukan sekedar perubahan bentuk yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, dan pengelakan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, melainkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik, kinerja keuangan dan tunjangan kinerja kepada masyarakat. Melanjutkan pemenuhan salah satu etos BLUD yang dikelola berdasarkan “sound business practice”.Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Pendampingan BLUD milik PT. Syncore Indonesia telah mendampingi lebih dari 1000 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain. Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pendampingan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D.baca juga: Mengoptimalkan Layanan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi BLUD
UPTD Labkesda Kota Depok merupakan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Depok yang memiliki 4 layanan meliputi layanan laboratorium biomolekuler, layanan laboratorium klinik, layanan laboratorium mikrobiologi, dan layanan laboratorium Kesehatan Masyarakat. UPTD Labkesda Kota Depok merupakan layanan Kesehatan yang bergerak di bidang laboratorium. Sebagai bagian dari pelayanan Kesehatan yang merupakan pelayanan terpenting kedua setelah Pendidikan maka diperlukan untuk menerapkan BLUD. Penerapan BLUD di UPTD Labkesda Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan pelayanan laboratorium di Kota Depok.Berhubungan dengan hal tersebut, UPTD Labkesda Kota Depok bekerja sama dengan Syncore BLUD dalam persiapan penerapan BLUD. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk penyusunan syarat administratif BLUD sebagai salah satu syarat UPTD untuk menerapkan BLUD. Apa saja syarat administratif BLUD tersebut?Berikut ini adalah syarat administratif BLUD meliputi: Surat Menerapkan BLUDSurat Kesanggupan Meningkatkan KinerjaDokumen Tata KelolaDokumen Rencana StrategisDokumen Standar Pelayanan MinimalDokumen Laporan KeuanganSurat Bersedia di Audit atau Surat Audit TerakhirDalam proses penyusunan syarat administratif BLUD. UPTD Labkesda Kota Depok didampingi oleh konsultan BLUD. Melalui pendampingan ini, UPTD Labkesda Kota Depok melakukan zoom meeting secara rutin satu minggu sekali guna penyusunan syarat administratif BLUD.Pembahasan pada pertemuan kali ini adalah penyusunan dokumen Rencana Strategis yang membahas terkait dengan program kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh UPTD Labkesda Kota Depok.Baca juga: BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
