Dalam pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Batang yang dilakukan di Hotel Horisson Pekalongan pada tanggal 15, 16 & 17 Juli 2017 terdapat beberapa hal yang penting untuk diketahui. Salah satunya adalah pencatatan BPJS non kapitasi, bagaimana perbedaan pencatatan pendapatan BPJS non kapitasi dari klaim periode sebelumnya (2016) dan dari klaim periode berjalan. Berikut ini tahapan pencatatan pendapatan BPJS non kapitasi: Pencacatan Klaim Piutang Pencacatan klaim ini dilakukan untuk mengakui pendapatan atas pendapatan BPJS non kapitasi. Waktu pengakuan pendapatan ini dilakukan bersamaan dengan pemberian jasa ke pihak ketiga (pasien BPJS non kapitasi). Pengakuan pendapatan ini menganut prinsip akrual basis. Oleh karena itu, ketika dilakukan klaim ke BPJS atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien BPJS maka pada saat itu pula dilakukan pencatatan atas pendapatan terhadap piutang BPJS non kapitasi. Dicatat sebagai piutang BPJS non kapitasi karena pembayarannya atau penerimaan atas klaim tersebut belum diterima (pihak BPJS belum melakukan transfer uang atas klaim tersebut). 2. 2. Pencacatan Penerimaan atas Klaim Piutang Pada saat pihak BPJS melakukan transfer dana atas klaim yang dilakukan oleh pihak puskesmas ke rekening bank BLUD, pada saat itu pula dilakukan pencatatan penerimaan kas atas piutang BPJS Non kapitasi. Bagaimana pencatatan penerimaan BPJS non kapitasi dari klaim periode sebelumnya (2016)? Untuk penerimaan klaim BPJS non kapitasi dari klaim periode sebelumnya, pencacatan yang dilakukan adalah untuk mengakui penerimaan kas dari piutang BPJS non kapitasi tersebut (piutang BPJS non kapitasi 2016). Penerimaan ini tidak akan menjadi pendapatan di tahun 2017 karena telah diakui sebagai pendapatan di tahun 2016. Untuk pencatatan ke dalam system simpuskesmas dari Syncore, untuk pencatatan penerimaan klaim tersebut tetap melalui dua tahap yaitu menginput klaim piutang tersebut di menu saldo awal piutang kemudian melakukan penginputan penerimaan kas di menu BKM klaim piutang atas penerimaan tersebut. Saldo awal piutang disini hanya untuk membantu pencatatan piutang tahun 2016 tanpa mengakuinya sebagai pendapatan di 2017. Sedangkan di menu BKM klaim piutang merupakan mekanisme untuk mencatat penerimaan kas atas piutang BPJS non Kapitasi. Bagaiman pencatatan klaim dan penerimaan klaim BPJS non kapitasi periode berjalan? Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pencatatan penerimaan BPJS non Kapitasi melalui 2 tahapan yaitu klaim untuk mengakui pendapatan dan penerimaan klaim untuk mengakui penerimaan kas dari klaim piutang tersebut. Untuk pencatatan ke dalam system sismpuskesmas dari syncore pencatatan tersebut melalui 2 tahapan, yaitu melakukan penginputan di menu klaim piutang pada saat puskesmas melakukan klaim atas pelayanan yang dilakukan. Penginputan di menu klaim piutang tersebut dilakukan untuk mengakui pendapatan di tahun 2017. Kemudian pada saat BPJS melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan tersebut, bendahara penerimaan melakukan penginputan di menu BKM klaim piutang untuk mengakui penerimaan kas dari pembayaran piutang BPJS non kapitasi.
Sejak menyandang status sebagai BLUD, setiap UPTD memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SAP dan SAK. Dari sisi akuntansi akrual kami akan menyoroti kasus yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan SAK oleh masing-masing UPTD yang dalam hal ini adalah Puskesmas. Puskesmas yang notabene adalah unit kerja yang menyediakan pelayanan kesehatan tidak semuanya memiliki tenaga akuntansi, namun sejak menyandang status sebagai BLUD masing-masing puskesmas yang tidak mengutamakan orientasi bisnis tetap memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan SAK, begitu pula yang terjadi dengan Puskesmas di Dinas Kesehatan Batang. Berdasarkan uraian kasus diatas tim BLUD Syncore memfasilitasi Pelatihan dengan narasumber berpengalaman, Software Keuangan untuk BLUD, modul dan pendampingan untuk masing-masing Puskesmas di Dinas Kesehatan Batang.Foto Bersama Tim Syncore dan Peserta Pelatihan Dinas Kabupaten BatangPelatihan untuk masing-masing Puskesmas di Dinas Kesehatan Batang berlangsung pada tanggal 15-17 Juli 2017 bertempat di Hotel Horison Pekalongan. Pelatihan bersifat kelas besar yang di pandu oleh narasumber sekaligus pengenalan software keuangan Syncore dan menjelaskan cara input data baik RBA, penerimaan maupun pengeluaran ke system. Selain dipandu oleh narasumber, proses penginputan data juga didampingi oleh beberapa pendamping dari tim BLUD Syncore. Pendamping bertugas untuk memastikan masing-masing puskesmas memahami cara input data. Software Keuangan Syncore sangat memudahkan peserta dalam menyusun Laporan RBA dan Laporan Keuangan SAK, terutama dilihat dari segi latarbelakang pendidikan bendahara puskesmas yang memang bukan dari bidang keuangan (akuntansi). Dengan menginput RBA, transaksi penerimaan dan pengeluaran secara otomatis Laporan Keuangan SAK akan tersusun dengan benar. Apabila selama menginput data baik dalam pelatihan maupun setelah pelatihan peserta merasa kesulitan bisa langsung menghubungi tim konsultan BLUD Syncore dan akan dilakukan pendampingan baik secara langsung maupun secara online (via aplikasi whatsapp).Pendampingan Penginputan Data ke Software Keuangan Syncore
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) perlu dipahami oleh instansi terkait. Diantaranya adalah Dinas Kesehatan & Puskesmas.Slama 3 hari dipenghujung pekan yang lalu kami melaksanakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bersama tim Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan Puskesmas se-Kabupaten Batang. Semangat yang luar biasa. Sabtu - Senin (15-17 Juli 2017) pelatihan berlangsung di Hotel Horison Pekalongan. Dengan narasumber Bapak Soni Haksomo, M.Si., dan Bapak Niza Wibyana Tito, S.Kom., M.Kom..Pelatihan dibuka oleh bapak Wakil Bupati Batang, dihadiri Kepala Dinkes Kab. Batang, dan Kepala Puskesmas se-Kab. Batang.Hari pertama Bapak Soni menyampaikan Teori tentang PPK-BLUD. Suasana pelatihan sangat hangat. Tanya jawab antara peserta & narasumber juga komunikatif.Dilanjutkan untuk sesi kedua dengan narasumber Bapak Niza (Tito) dengan materi terkait cara penyusunan RBA. Ini yang menarik, penyusunan RBA menggunakan Aplikasi SyncoreBLUD. Peserta sangat bersemangat untuk mengikuti sesi ini. Karena penyusunan RBA menggunakan SyncoreBLUD itu mudah. Sesi pelatihan menggunakan aplikasi ini berlangsung juga di hari kedua & ketiga. Harapannya, peserta paham bagaimana cara mengelola keuangannya dengan simpel.Aplikasi ini sangat membantu Puskesmas untuk berbenah Pola Pengelolaan Keuangannya jika ingin Maju.Jika bapak / ibu menginginkan informasi lebih lanjut tentang BLUD silahkan kontak Diana Septi A (0877 38 900 800 /training@syncore.co.id)Telepon Kantor : 0274 – 488 599Silahkan juga kunjungi web kami : www.syncore.co.id
foto pembukaan kegiatan workshop PPK BLUD Dinkes SumedangPT Syncore Indonesia kembali diberikan kepercayaan untuk mendampingi proses pelaksanaan PPK BLUD, kali ini kegiatan dilakukan di Sumedang selama dua hari, tanggal 11 dan 12 Juli 2017 dengan 35 puskesmas BLUD dan 1 Labkesda BLUD, di mana mereka baru saja menjadi BLUD per 1 Januari 2017, sehingga baru 6 bulan berjalan sebagai BLUD dan membutuhkan pembelajaran mengenai PPK BLUD. Kali ini Syncore juga bekerjasama dengan pihak Garut untuk mendampingi proses PPK BLUD di Sumedang ini.Tanggal 11 Juli 2017, tim Syncore dan Dinas Sumedang memulai kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sumedang, dan juga inspektorat sebagai audit internal pembantu 3 bagian kabupaten Sumedang. Pembukaan ini mampu membuat peserta tergugah unntuk aktif sehingga banyak pertanyaan mengenai BLUD. Termasuk juga yang disampaikan oleh inspektorat bisa menyemangati puskesmas untuk tidak takut menjadi BLUD selagi memiliki payung hukum yang jelas.“Justru pusksmas jangan takut dengan inspektorat, justru harus buka-bukaan soal kesulitan yang ada di puskesmas, sehingga saat diaudit oleh BPK semuanya bisa ditangani, kalau dengan inspektorat malah menutup-nutupi nanti pas diaudit oleh BPK kami sulit membantu.” Begitu pesan yang disampaikan inspektorat pembantu 3 cabang Kabupaten Sumedang saat pembukaan.Pola Pengelolaan Keuangan BLUDPola Pengelolaan Keuangan BLUD yang kemudian disingkat menjadi PPK BLUD memang sudah ada peraturannya sejak beberapa tahun lalu, namun hingga hari ini masih banyak yang belum memahami mengenai apa bedanya BLUD dan bukan. Hal ini juga masih terjadi di Sumedang, mereka baru 6 buan menjadi BLUD, sehingga butuh penjelasan lanjutan mengenai konsep PPK BLUD.Pak Tito, sebagai pebicara pertama menyampaikan bahwa BLUD dan bukan BLUD bedanya ada di pola pengelolaan BLUD. BLUD itu fleksibel, dan tidak wajib menyetorkan kembali dana pendapatannya ke daerah, namun bisa dikelola sendiri. Walau pun bisa dikelola sendiri, namun tetap saja ada tanggung jawab laporan yang harus diberikan, laporan triwulan, semester dan laporan tahunan. Laporan keuangan ini disebutkan dalam PSAP 13 yang baru saja terbit, yang mengharuskan adanya 7 laporan keuangan, yaitu Neraca, laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Realisasi Anggara. Mengenai PSAP 13, memang belum dapat diterapkan 100% di semua instansi yang sudah mengadopsi PPK BLUD, hal ini disebabkan PSAP 13 baru saja terbit dan masing-masing instansi harus menganalisis lebih mengenai pelaporannya, kecuali menggunakan aplikasi yang Syncore miliki, maka PSAP 13 sudah dapat terakomodir di dalamnya.Diskusi Panel Mengenai BLUDDiskusi panel mengenai BLUD ini menghadirkan tim Pembina PPK BLUD kabupaten, Inspektorat pembantu 3 Kab. Sumedang , BPKA Dinas Sumedang, Kasubid BLUD Dinkes Sumedang, Pak Asep sebagai praktisi, Pak Tito sebagai konsultan BLUD Syncore, dan Pak Denny sebagai Praktisi. Diskusi panel ini membahas mengenai perjalanan BLLUD, mulai dari pembuatan payung hukum hingga pelaksanaannya. Pertanyaan diskusi panel tersebut dirangkum menjadi beberapa hal berikut:1.Pertanyaan: Menurut permendagri 61 , 3 pejabat yang di SK kan, padahal di bawah 3 penanggung jawab ada banyak struktur lagi, siapa yang menetapkan? Jawaban: yang mengangkat adalah pimpinan BLUD (Kapus), yang nantinya juga akan diajukan ke Bupati dan akhirnya dikeluarkannya SK Bupati.2.Pertanyaan: Apakah BLUD itu diperiksa auditor internal atau eksternal? Jawab : biasanya adalah BPK, yang paling penting adalah auditor memahami tentang BLUD, sehingga tidak ada gap konsep dan persepsi antara auditor dan BLUDnya.3.Pertanyaan: Bagaimana terkait tenaga honorer, bolehkan membayar tenaga honorer pegawai magang, apaah perlu pengangkatan terlebih dahulu dan dianggarkan di dalam RBA, tapikan contoh dia masuk bulan Oktober, kan tidak masuk RBA? Jawab: Ya boleh saja, ada akun non PNS kan? Nah masukkan ada biaya pegawainya ke Non PNS saja,4.Pertanyaan: Untuk peraturan pegawai non PNS di BLUD bagaimana, kan tidak ada aturannya? Jawab: ya dibuat saja aturannya, kalau di Garut ada diskusi antara dinas dan kepala puskesmas dan membuat surat keputusan yang menyatakan bahwa pegawai non PNS diakomodir, dan dengan demikian secara otomatis akan diangkat menjadi pegawai BLUD.5.Pertanyaan : bagaimana jika realisasi ternyata pendapatannya melebihi 30%, apakah boleh?Jawab: boleh saja, namun hal tersebut menandakan bahwa perencanaannya yang buruk, ketika membuat perencanaan terlalu pesimis.
Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) mnejadi BLUD merupakan hal yang menarik, karena selama ini Syncore berfokus kepada rumah sakit dan puskesmas BLUD. Adanya BLUD bermula dari adanya peraturan menteri dalam negeri 61 tahun 2007. Bedanya BLUD dengan yang lainnya adalah mengenai pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, di mana dana pendapatan hasil dari BLUD tidak perlu disetor kembali ke daerah. Hal ini akan diperkuat dengan perbub di masing-masing daerah.Pelatihan di hari pertama yang bertempat di Hotel Amaris, Serpong ini membahas mengenai konsep BLUD dan juga praktik software Syncore BLUD. Membahas mengenai konsep BLUD sebenarnya sama dengan puskesmas dan rumah sakit di mana setiap BLUD wajib memiliki perbub yang mengatur mengenai beberapa hal ini : kewenangan penghausan piutang, pinjaman, pengadaan barang dan jasa, sistem akuntansi, investasi, kerjasama, dan rencana bisnis dan anggaran. Beberapa hal tersebut harus diperbubkan agar memiliki dasar yang jelas.Pertanyaan sesi I 1.Mengapa harus dibuatkan peraturan bupati, bukannya ada diperaturan dalam negeri 61? Jawab: peraturan dalam negeri tidak mengatur hingga teknis, hanya konsepnya saja, sehingga perlu diatur lebih detail teknis pelaksanaannya di dalam peraturan bupati mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD.2.Apakah surat keputusan yang menunjuk piminan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis akan otomatis boleh diambil SOTK yang ada, atau harus membuat surat keputusan baru?Jawab: tidak boleh menggunakan surat keputusan SOTK lama sebab SOTK lama hanya memutuskan SOTK sebelum BLUD. Harus ada Surat keputusan (perbub) sendiri yang mengangkat 3 pejabat BLUD tadi. Sebab ada BLUD di mana pimpinanya bukan seorang direktur, contohnya rumah sakit Sardjito, pimpinan BLUD dan direktur rumah sakit beda. Rumah sakit ini sudah tipe A, sehingga demikian. Biasanya di BLUD yang menengah atau kecil maka direktur akan diangkat sebagai pemimpin BLUD.3.Peraturan BLUD hanya behenti sampai dengan permendagri 61 2007, mengapa demikian? Sebab BLUD adalah fleksibel, jika diatur lagi maka hilang fleksibilitasnya. Nantinya yang mengatur adalah melalui perbub (peraturan bupati). Intinya adalah apa yang akan dilakukan agar aman adalah membuat peraturan bupati.Sesi IISesi II ini lebih berfokus kepada praktik menyusun RBA dengan menggunakan aplikasi BLUD Syncore. Penyusunan RBA ini dimulai dengan mapping akun belanja kea kun biaya terlebih dahulu. Sebelum menjadi BLUD belanja sering disebut dan digunakan, namun setelah menjadi BLUD maka akan bergerak ke biaya, hal ini sejalan dengan laporan keuangan yang disusun oleh IAI, di mana disebut sebagai biaya, hal ini juga diatur dalam permendagri yaitu biaya pegawai, biaya barang jasa dan biaya modal.Selain RBA yangdiinput di dalam sistem, tim BLUD Syncore juga meriview mengenai dokumen RBA 5 bab yang telah dibuat. Bab I mengenai pendahuluan, bab II mengenai kinerja tahun berjalan, bab II adalah rencana bisnis dan anggarannya, bab IV adalah kinerja tahun yang akan datang dan bab v adalah penutup. Secara keseluruhan UPDB Tangerang sudah membuat RBA 5 Bab, hanyaa ada beberapa revisi di dalamnya yaitu mengenai hubungan DPA dan RBA, di mana angka DPA = RBA. Jadi RBA bukan dokumen terpisah, melainkan dokumen rinnci dari DPA.Foto I Pembukaan Pelatihan Manajemen Kas, Pengelolaan Keuangan dan Penyauran Dana Bergulir UPDB Tangerang 23 Mei 2017 Foto II : Penyampaian materi oleh Bapak Niza Wibyana Tito M.Kom
Kali ini PT Syncore mengadakan bimbingan teknis di aula Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) DIY Kamis, 18 Mei 2017. Bimbingan teknis kali ini bertemakan “Pengembangan PPK BLUD Bapel Jamkesos”. Dengan 15 orang peserta termasuk Ibu Kepala Bapel JamkesosSeperti tradisi yang sudah sering dilakukan, sebelum acara inti dimulai peserta dan narasumber foto bersama. Setelah itu, acara dibuka oleh Ibu Diana dari Syncore dan dengan dilanjutkan sambutan oleh Ibu Kepala Bapel Jamkesos, yaitu Dra. Siti Badriah, Apt. M.Kes. Ibu Kepala Bapel Jamkesos memberikan ucapan terima kasih dengan peserta dan tim dari Syncore yang telah menghadiri bimbingan teknis. Beliau masih belum jelas mengenai BLUD. Beliau meminta tolong untuk PT Syncore mendampingi Bapel Jamkesos untuk menjadi BLUD yang baik dan sesungguhnya. Beliau mengharapkan agar peserta dapat menambah wawasan tentang BLUD. Beliau mengharapkan para pesera dapat mengikuti acara dengan baik selama 2 hari ini. Beliau memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan.Amin Purwani SH,M.Ec.Dev didapuk menjadi narasumber sesi pertama yang akan membahas mengenai konsep BLUD di Pemprov DIY. Beliau menjelasan jika bagian keuangan dan perencanaan yang akan lebih terasa jika menjadi BLUD karena bagian lain sama saja hanya tujuannya yang beda. BLUD tujuannya adalah peningkatan pelayanan. Beliau menjelaskan mengenai dasar BLUD yang harus dipahami.Beliau mengatakan mengenai isu yang beredar akhir – akhir ini, yaitu BPJS DIY tekor. Secara spontan, Ibu Kepala Bapel Jamkesos menanggapi bahwa Itu hanya dalihnya BPJS saja. Karena yang ditembak BPJS DIY adalah anggaran PEMDA DIY. Karena data yang dari BPJS itu bukan hanya penduduk DIY. Hanya serapan dari RS DIY tanpa melihat itu rujukan dari nasional atau penduduk DIY.Banyak interaksi yang terjadi saat Ibu Amin memberikan materinya. Peserta cukup antusias bahkan Ibu Kepala Bapel Jamkesos juga memperlihatkan antusias itu dengan sering memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk narasumber. Sampai waktu hampir habis, mereka tidak ingin melewatkan waktu dengan bertanya dan mendengarkan jawaban dari narasumber.Pada sesi selanjutnya, narasumber kedua adalah Agus Sriyana, SH. Beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Beberapa peserta sudah mengenal beliau saat di Bapelkes. Beliau juga salah satu tim di P3D (penganggaran, personil, prasarana, dan dokumen). Walaupun sudah berpidah haluan ke pendidikan, tetapi beliau masih berkutat pada BLUD. Beliau mereview yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan oleh Bapel Jamkesos DIY. Beliau memaparkan mengenai pedoman yaitu, dasar hukum BLUD.Dalam sesi kali ini terlihat peserta bersama Ibu Kepala Bapel Jamkesos lebih antusisas lagi dari sesi yang sebelumnya. Di sesi ini, lebih banyak aktivitas tanya jawab. Bahkan inovasi Bapel Jamkesos dapat terbongkar disini. Inovasi yang akan dilakukan adalah membuat Jamkesos Centre untuk wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul terlebih dahulu karena wilayah yang dinilai cukup jauh jangkauannya dari Bapel Jamkesos. Tidak hanya itu, bahkan Bapel Jamkesos sedang mengadakan renovasii untuk memperbaiki pelayanan dengan membuat 1 pintu saja, yang awalnya 3 pintu untuk mengurus peserta Jamkesos. Dra. Siti Badriah, Apt. M.Kesberpendapat bahwa dengan 1 pintu akan mempermudah pelayanan Bapel Jamkesos. Jadi peserta tidak harus berjalan ke tiga loket lagi. Narasumber pun mengharapkan adanya pelayanan 1 pintu di masing – masing di kabupaten dan membuat pelayanan online. Agar masyarakat lebih dekat kepengurusannya. Jika semua itu bisa terlaksana, maka DIY bisa menjadi barometer apel Jamkesos di wilayah lainnya untuk mempemudah akses. Bahkan Bapel Jamkesos DIY tahun ini masuk menjadi nominasi pada penghargaan SINOVIK.Bimbingan teknis pada hari ini selesai dengan antusisas peserta yang masih cukup tinggi hingga penutupan. Ibu Kepala Bapel Jamkesos mengharapkan esok hari jauh lebih memahami lagi tentang BLUD. Suasana Bimtek dengan narasumber Agus Sriyana, SH Foto Bersama Pembukaan Bimtek Narasumber Amin Purwani, SH.M.Ec.Dev membawakan materi Konsep BLUD di Pemprov DIY Suasana Bimtek dengan narasumber Amin Purwani, SH.M.Ec.DevNarasumber Agus Sriyana, SH membawakan materi Pengantar BLUD dan RSBSuasana Bimtek dengan narasumber Agus Sriyana, SH
Jumat, 19 Mei 2017 masih bertempat di Aula Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos). Pada hari kedua ini peserta masih 15 orang peserta dari karyawan Bapel Jamkesos. Dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Rudy Suryanto, SE.M.Acc., Ak.,CA. Hari ini akan ada 2 sesi kecil, yaitu mengenai tata kelola dan laporan keuangan pokok.Hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama, perbedaannya ada pada antusias dari para peserta yang bertambah. Bapak Rudy menyapa para peserta bimbingan teknis dan memperkenalkan diri. Beliau menanyakan mengenai tahun berdirinya BLUD di Bapel Jamkesos. Beliau mereview notulen hari pertama untuk mengerti pembahasan hari pertama. Beliau menjelaskan mengenai mengapa Bapel Jamkesos dipaksa untuk menjadi BLUD, yaitu untuk keamanan dan peningkatan pelayanan.Narasumber memulai dari pengertian dan tujuan BLUD. Awal BLUD ditujukan untuk RSUD tahun 2007. Beliau menjelaskan mengenai roadmap pengelolaan BLUD. Yang menjadi dasar untuk mempermudah menjalankan BLUD. Narasumber dan para peserta menjalin interaksi yang cukup baik. Dengan adanya pertanyaan dari peserta dan jawaban narasumber. Adanya interaksi yang cukup tinggi ini, antusias peserta untuk bertanya dan mengikuti bimbingan teknis ini semakin bersemangat. Narasumber masuk pada sesi ke-2 setalah istirahat untuk penyusunan laporan keuangan. Bu Wiwid dari Bapel Jamkesos mengumumkan pembagian kelompok untuk penyusunan RSB, tata kelola, dan SPM. Pak Rudy memberikan penjelasan mengenai tata kelola terlebih dahulu. Beliau memaparkan mengenai sistematika tata kelola per BAB. Inti dari sistematikan pola tata kelola adalah BAB 3. Beliau memaparkan bahwa pejabat BLUD tidak boleh merangkap jabatan. Setelah tata kelola, beliau melanjutkan ke SPM. Memberi tahu mengenai sistematika penyusunan SPM sesuai standar. Inti dari SPM adalah BAB 3. Selanjutnya membahas mengenai RSB. Setelah menyelesaikan semua materi, Pak Rudy berharap untuk tim penyususnan dapat bekerja lebih baik lagu untuk dapat menjadi BLUD yang baik. Setelah semua sesi selesai dengan baik, maka bimbingan teknik Bapel Jamkesos telah usai. Narasumber Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.,CA membawakan materi 4 Dokumen Administratif "Pola Tata kelola, RSB, SPM, dan Laporan keuangan Pokok". Suasana Bimtek dengan narasumber Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.,CAAntusiasme peserta dalam sesi diskusi
Agenda pendampingan penyusunan RBA dan Laporan Keuangan Triwulan 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo berlangsung pada tanggal 18 – 19 Mei 2017 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk mereview Laporan Keuangan Triwulan I masing-masing Puskesmas. Peserta dalam acara ini adalah staff keuangan, baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bagian akuntansi dari masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Wonosobo.Kabupaten Wonosobo terdiri dari 24 Puskesmas yang tergabung menjadi 15 Puskesmas BLUD sejak tahun 2015. Dalam pengelolaan dana BLUD nya, Puskesmas dibawah Dinas Kesehatan Wonosobo dibantu dengan menggunakan aplikasi / software dari Syncore. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu Pejabat Keuangan BLUD untuk menyusun dan melaporkan Laporan Keuangannya sesuai dengan ketentuaaan payung hukum yang berlaku untuk BLUD. Output Laporan Keuangan dari system Syncore sudah langsung bisa digunakan untuk pelaporan ke DPPKAD dan Dinas Kesehatan Wonosobo.Berikut gambaran susunan acara selama kegiatan berlangsung :Kamis, 18 Mei 2017Pembukaan dan Sambutan oleh Bp Junaidi selaku Kepala Dinas Kabupaten WonosoboSambutan dan Materi mengenai Laporan Keuangan BLUD (khususnya RBA) oleh Bp Niza Wibyana Tito, M. Kom. selaku Direktur PT Syncore Indonesia.Pendampingan penyusunan dokumen RBA 5 BAB dan review hasil input RBA ke system syncore yang dipandu oleh Tim BLUD Syncore. Peserta yang didampingi adalah pegawai Puskesmas di Kabupaten Wonosobo.Jumat, 19 Mei 2017Pendampingan input data dan review hasil input penerimaan di system syncore yang dipandu oleh Tim BLUD Syncore dengan didampingi oleh tim BLUD Syncore lainnya. Peserta yang didampingi adalah Bendahara Penerimaan Puskesmas.Pendampingan input data dan review hasil input pengeluaran di system syncore yang dipandu oleh Tim BLUD Syncore dengan didampingi oleh tim BLUD Syncore lainnya. Peserta yang didampingi adalah Bendahara Pengeluaran Puskesmas.Pendampingan review Laporan Keuangan Triwulan I di system syncore yang dipandu oleh oleh Tim BLUD Syncore dengan didampingi oleh tim BLUD Syncore lainnya. Peserta yang didampingi adalah bagian Akuntansi di Puskesmas.Acara dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Metode yang digunakan adalah metode review. Kemudian pendamping keliling mendekati peserta untuk melakukan pendampingan langsung ke masing-masing peserta. Peserta nampak antusias mengikuti kegiatan ini, dilihat dari banyaknya peserta yang bertanya dan mengajak diskusi pendamping terkait dengan hasil review Laporan Keuangan Triwulan 1 masing-masing peserta. Acara berjalan lancar dan selesai tepat waktu sesuai rencana, serta apresiasi dari peserta sesuai dengan yang diharapkan.
Masih banyak Puskesmas yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan BLUD. Salah satunya adalah Puskesmas Buahdua Kab. Sumedang yang hadir di Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas bersama Syncore. Kendala yang dihadapi oleh puskesmas buahdua, diantaranya adalah sumber daya manusia yang tidak mumpuni, aset, payung hukum yang belum ada karena masih dalam penyusunan. Sebenarnya, puskesmas buahdua sudah melakukan dua kali pelatihan. Pelatihan yang pertama bersama kementrian kesehatan membahas mengenai unit cost. Pelatihan yang kedua bersama BPKP Jawa Barat tentang pembuatan tata kelola dan strategi bisnis. Dan pada pelatihan itu puskesmas kabupaten Sumedang dibapaksa untuk menjadi BLUD.Bendahara BLUD yang merangkap menjadi bendahara penerimaan dan pengeluaran memaparkan kendala yang dihadapi, diantaranya : bendahara belum pernah mengikuti pelatihan BLUD tetapi harus membuat RBA, diberi aplikasi tetapi tidak diberikan cara pengoperasiannya dan seluk beluknya, beberapa pertemuan yang pernah dilakukan tidak banyak berpengaruh karena belum pahamnya terhadap apa yang disampaikan, keteteran saat membuat SPJ, dan sampai saat ini RBA puskesmas buahdua sudah jadi tetapi mencontoh puskesmas lain karena yang membuat RBA dan RKA adalah bendahara.Staf bendahara berharap dengan mengikuti pelatihan ini, beliau dapat mengerti dan memahami mengenai pola pengelolaan keuangan puskesmas. Dan bisa membantu lebih banyak di puskesmas buahdua. Karena beliau baru beberapa bulan bekerja di puskesmas tersebut. Walaupun baru, beliau memiliki keunggulan karena berlatar belakang akuntansi yang akan lebih mudah mengerti mengenai pelatihan ini. Timbul pertanyaan dari bendahara puskesmas menganai : bagaimana pejabat teknis seharusnya membantu BLUD? Dan apa tanggungjawab dari pejabat pengelola keuangan? Bapak Rudy menjelaskan mengenai alasan puskesmas dan Rumah Sakit dibapaksa menjadi BLUD. Salah satunya karena BPJS diberikan kebijakan mentransfer langsung dananya ke puskesmas. Keuangan dibagi menjadi 2, yaitu : keuangan negara dan keuangan privat. BPJS termasuk keuangan negara dan harus tunduk pada UUD negara termasuk dalam penggunaan harus ada dalam APN atau APBD. Jadi setiap keuangan negara harus mengikuti siklus pengelolaan negara kecuali BLUD. BLUD diibaratkan seperti ambulance, yaitu diberikan fleksibilitas. Muncul perpres dan permenkes tentang penggunaan dana kapitasi seperti layaknya BLUD. Kenapa menjadi BLUD? Karena alasan keamanan. Belum ada pengelola BLUD yang masuk tindak pidana korupsi. Beliau memaparkan bahwa pegawai yang menangani masalah BLUD belum ada yang terkena pidana korupsi karena keamanan dari BLUD itu sendiri. BLUD bisa meminjam terlebih dahulu baru diproses. Menurut Bapak Rudy, suatu hal yang baik jika puskesmas buahdua Sumedang dibapaksa untuk menjadi BLUD karena alasan keamanan. Akreditasi atau BLUD terlebih dahulu? Jawabannya adalah BLUD terlebih dahulu karena mudah mempelajari dan fleksible. Sedangkan akreditasi tidak semudah BLUD. Bapak Rudy menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. “Lebih dahulu mana mengendarai mobil sampai lancar atau membuat SIM?” Sebaiknya membuat SIM terlebih dahulu. Agar saat berlatih mengendarai mobil terjadi kecelakaan tidak menjadi 2 kesalahan. Karena dia menabrak dan karena dia tidak memiliki SIM, kerugiannya (kesulitan) akan 2 kali lipat. Sama seperti itu, BLUD terlebih dahulu setelah sudah berjalan baik, baru diakreditasi. Awalnya pasti akan terasa sulit. Tapi semakin lama akan semakin mudah jika memahami dasar BLUD dan dapat menerapkannya.Bapak Rudy menuturkan bahwa BLUD merubapakan makhluk yang hidup di 2 alam, yaitu sebagai UPTD dan SKPD yang diberi fleksibilitas. Perbedaannya hanya saat membuat RBA dan RKA, selebihnya sama seperti sebelumnya. Beliau juga memberi pernyataan bahwa fokus atau tolak ukur puskesmas adalah peningkatan pelayanan. Pada awal akan menjadi BLUD, pimpinan BLUD diberikan dokumen kesanggupan meningkatkan pelayanan. Karena yang diuji BLUD bukan dokumen tetapi pejabat BLUDnya. Nilai BLUD puskesmas buahdua Sumedang sudah 80%, yang berarti BLUD penuhBapak Rudy menjelaskan tentang perbedaan pencairan dana BLUD dan sebelum BLUD. Dan disinilah fleksibilitas BLUD terlihat. Karena pada BLUD dapat menggunakan dana terlebih dahulu baru memprosesnya. Kuncinya satu, setiap dana yang dibapakai harus ada di RBA. Yang tidak boleh dilanggar di BLUD adalah jangan mengeluarkan dana yang tidak ada di RBA. RKA hanya belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Jangan sampai angka lebih dari RKA + ambang batas 10%Peserta menjelaskan tentang kebingungan yang dihadapi. Pasalnya, puskesmas sudah membuat 2, yaitu yang BLUD dan yang sebelum BLUD. Tetapi saat melaporan triwulan ke DPKAD, tetapi salah. Pihak DPKAD menyalahkan pada neraca, tetapi saat Ibu Wawang menanyakan neraca yang mana yang salah, tetapi dari pihak dinas tidak paham dimana tepatnya kesalahannya.Narasumber memaparkan bahwa RBA dirubah saat RKA juga dirubah. Karena pada dasarnya angka RBA sama dengan RKA. Penilaian akan aman saat diaudit hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Beliau menjelaskan mengenai ambang batas 10% yang sebenarnya tidak ada ketentuan. Jawabannya jika ambang batas lebih dari 10%, yaitu mengenai silfa. Silfa boleh digunakan sebesar RBA tahun lalu. Seharusnya ada peraturan bupati tentang penggunaan silfa. Karena semakin tahun, silfa akan semakin besar. Mekanisme hutang bisa dibapakai dengan menggunkan dulu baru mengganti. Satu – satunya yang boleh berhutang adalah BLUD.Pertanyaan yang disampaikan peserta berikutnya,“kami menyerahkan SPTJ dilakukan triwulan. Kemarin belum ada tanda tangan PPKD. Mungkin karena ada yang belum benar. Bagaimana menurut Babapak?” Dengan tegas Bapak Rudy menjawab “harus ada tanda tangan PPKD kalau tidak nanti saat diaudit akan kena. Dan yang akan menyimpan SPTJ atau dokumen adalah puskesmas. Objek audit adalah laporan keuangannya. Laporan BLUD adalah laporan SAK. Laporannya diaudit tahun ke-3 perjanjian tidak tertulis”.Kepala puskesmas menanyakan mengenai penyusunan SOPnya sama atau berbeda? Bapak Rudy langsung menjawab seharusnya sama, karena satu kabupaten dan peraturan bupati. Walaupun ada beberapa yang berbeda tergantung puskesmas daerahnya.Bapak Rudy menjelaskan tentang pola tata kelola,yaitu peraturan bupati yang berisi tentang pasal-pasal (PERBUP). Peraturan mengenai format – format, seperti RBA 3 BAB atau 5 BAB, format laporan SKA. PERBUP sangat cocok sebagai payung hukum. Pengaturan barang dan jasa adalah bukan membuat peraturan baru tetapi membuat pengecualian. PERDA mengatur tupoksi pukesmas, kalau tarif cukup menggunakan peraturan bupati. Tantangan terbesar BLUD adalah manajemen puskesmas dituntut untuk berfikir enterpreanur.Narasumber menjelaskan tentang struktur organisai BLUD beserta beberapa tugasnya sekaligus menjawab pertanyaan dari bendahara puskesmas :1)Pemimpin BLUD tugasnya : Membuat RSBMenyiapkan RBA tahunanMengusulkan calon pejabat keuangan dan teknis dengan ketentuan yang berlakuMenyampaikan pertanggungjawaban2)Pejabat keuangan tugasnya : Mengkoordinasikan penyusunan RBAMenyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU3)Pejabat teknis : Menyusun perencanaan kegiatan teknis Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBAMempertanggungjawabkan kinerja operasionalBapak Rudy menjelaskan mengenai aplikasi dengan memberi tahu tentang aplikasi yang ada di Syncore demo.blud.co.id. Beliau juga memberikan timetable untuk BLUD. RBA maksimal disahkan pada 31 Desember. Beliau juga menjelaskan mengenai program RBA agar peserta lebih memahami tentang program yang ada di dalamnya, seperti program utama, program pendukung, dan program pengembangan. Karema banyak orang yang sulit untuk memetakan 3 program ini.Narasumber menjelaskan skema penyusunan program RBA. Bahan utama RSB adalah orang bisa bicara tentang GAP. Di RSB bagaimana menemukan peluang dengan kekuatan yang ada. Puskesmas mempunyai peluang untuk dapat lompatan yang luar biasa, oleh karena itu dijadikan BLUD. Di setiap tempat pasti ada masalah. Bapak Rudy menceritakan tentang desa terpencil yang ada di Bantul, desa yang mayoritas penduduknya orang miskin yang letaknya terpencil. Tetapi dari desa yang terpencil itu, mereka dapat melayani seluruh warganya dengan baik karena penggunaan aplikasi yang sudah dapt diimplementasikan dan sistem tersebut sudah terintegrasi. Oleh karena itu, desa terpencil itu banyak dikunjungi dari kemendagri dan dijadikan objek studi banding. Karena dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa tergantung perspektifnya.Bapak rudy menjelaskan mengenai struktur biaya BLU ynag terbagi menjadi 3, yaitu : biaya pelayanan,biaya umum & administrasi, biaya non-operasional. Harapannya, puskesmas buahdua kabupaten sumedang dapat mengelompokan ke 3 jenis biaya karena ada staf yang mumpuni karena latar belakang akuntansi. Beliau menjelaskan mengenai konsolidasi biaya versus belanja.Beliau menunjukkan flowchart mengenai penetapan RBA menjadi DPA. Tidak lupa beliau menjelaskan mengenai 11 muatan yang ada di RBA dan isi dari RBA. Bapak rudy menanyakan kendala apa atau adakah pertanyaan mengenai RBA kepada peserta pelatihan. Beberapa pertanyaan menegnai kasus yang ada di lapangan sudah dilontarkan. Dijawab dengan baik oleh narasumber dengan melihat latar belakang puskesmas.Setelah penyusunan RBA, Bapak Rudy masuk ke pembahasan tata kelola. Sistematika pengelolaan keuangan. Tata usaha di RS tidak diPERGUBkan karena levelnya adalah SOP. Kalau puskesmas, diPERGUBkan agar di seluruh daerah formatnya atau pemahamannya sama. Harapannya tentang sistematika pengelolaan keuangan dapat dipahami dan dilaksanakan agar dapat berjalan lebih baik. Beliau menambahkan untuk standarnya, uang kas itu tidak boleh dipegang 1x24 jam. Peserta memberikan pendapat tentang standar uang kas dipegang. Beliau menjelaskan, bahwa karena pendapatan puskesmas cukup rendah jadi penyetoran uang dilakukan setelah minimal nominal mencapai Rp 100.000,- atau paling lama dalam seminggu. Bapak Rudy langsung menambahkan bahwa surat tanda setoran (STS) per minggu saja karena pendapatan yang tidak besar. Membuat SPTJ menggantikan bukti keluar masuk uang. Dan dokumen asli harus selalu ada di puskesmas. Karena nanti pasti akan ditanyakan oleh audit. Jika RBA sudah dibuat, maka SPTJ tinggal pengaplikasiannya dan pertanggungjawaban saja.BLUD harus ada SPI (harus ada orang yg bukan dari keuangan dan kepala SPI). Tugasnya adalah meneliti aspek keuangan, aspek kinerja dan aspek kepatuhan. Tugas SPI adalah menemukan temuan sebelum ditemukan audit.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
