Kegiatan hari kedua bersama Puskesmas Buahdua Kab. Sumedang dimuali dengan review hari pertama. dr. H. Aep Dadang Hamdani, MM.Kes sebagai kepala puskesmas buahdua mencoba mereview materi hari pertama. Beliau menekankan bahwa materi hari pertamasangat mesdri.ntu para peserta untuk memahami mengenai BLUD lebih spesifik tentang RBA. Harapannya, hari ini beliau lebh dapat memahami lagi cara menyusun RBA. Terutama bendahara dan staf akuntan harus lebih paham lagi mengenai penyusunan RBA.Narasumber hari kedua adalah bapak Niza Wibyana Tito S.Kom., M.Kom. yang menjelaskan mengenai paradigma yang salah yaitu jika sudah menjadi BLUD maka APBD dikurangi sangat banyak. Operasional jadi terhambat karna kurangnya pendapatan yang awalnya ditopang APBD tetapi setelah BLUD dilepas. Beliau memaparkan bahwa awal mulanya BLUD untuk SKPD atau RSUD. Bapak Tito (panggilan narasumber) menunjukkan contoh PERGUB Bantul yang sudah lengkap. Yang bertanggungjawab membuat atau meyusun PERGUB adalah BLUD untuk disahkan oleh bupati.Beliau juga menjelaskan mengenai latar belakang & tata aturan BLUD. Narasumber menjelaskan mengenai pejabat BLUD yang terkait tentang pembuatan BLUD dan yang bertanggungjawab atas BLUD. Narasumber menunjukkan cara menyusun RBA yang benar dan menunjukkan sistematika yang ada di RBA. Peserta mendengarkan dengan seksama sekaligus menampilkan materi di laptop mereka masing – masing untuk dapat mengikuti dan memahami lebih baik. Bapak Tito menjelaskan mengenai struktur biaya BLUD. Bapak Tito menuntun peserta untuk memetakan akun dibantu oleh Sdri. Nilawati sebagai pendamping. Setelah itu beliau menuntun peserta untuk memasukkan angka dari akun – akun tersebut dalam aplikasi. Bapak Tito meminta peserta untuk menginput data dengan cara membagi tugas apa yang akan diinput. Beliau menjelaskan mengenai silfa. Peserta melakukan komunikasi dengan narasumber mengenai pendapatan dan tentang kasus yang dihadapi oleh puskesmas buahdua.Setelah beberapa tentang RBA telah selesai, maka narasumber masuk ke penatausahaan dan keuangan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran sebelum masu ke praktik penyususnan laporan keunagn SAK.Narasumber menjelaskan mengenai dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan. Bapak Tito memaparkan mengenai pendapatan yang terbagi menjadi 3,yaitu : tunai, non tunai, dan klaim piutang. Setelah itu Bapak Tito menjelaskan menggunakan aplikasi dan diikuti oleh seluruh peserta yang didampingi oleh Sdri. Nilawati. Bapak Tito memandu peserta untuk memberi tahu tentang pendapatan BKM jasa peayanan tunai terlebih dahulu untuk diinput ke aplikasi. Kemudian Bapak Tito meminta peserta untuk mempraktikkan dengan menggunakan data yang ada. Dari sini, mereka diminta untuk input data masing-masing.Selanjutnya Bapak Tito menjelaskan mengenai BKM non tunai dan peserta diminta untuk input. Perbedaannya hanya pada memilih bank saja. Dan yang terakhir tentang klaim. Beliau menjelaskan dengan hati-hati karena klaim termasuk sedikit lebih ribet dibandingkan dengan BKM jasa pelayanan lainnya. Beliau menjelaskan bahwa pendapatan di luar dari PAGU. Setelah pendapatan, kali ini Bapak Tito melajutkan dengan pengeluaran. Beliau menjelaskan tentang alur pengeluaran. Sekaligus menuntun peserta untuk mengaplikasikan angka pengeluaran pada sistem. Beliau juga memberikan penjelasan mengenai aplikasi yang dipunya syncore untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Bapak Tito juga memberikan harapan kepada puskesmas buahdua supaya dapat menjadi rujukan dan lebih baik lagi.
Pada Sabtu, 22 April 2017 SYNCORE mengadakan workshop bertemakan “Persiapan Akreditasi Puskesmas” di Ruang Abimanyu III, Hotel Grage Yogyakarta.Kegiatan tersebut dinarasumberi oleh drg. Hunik Rimawati, seorang praktisi akreditasi dari Dinkes Kab. Kulon Progo.Ada hal yang istimewa disini. Sebelum memaparkan materi mengenai akreditasi, drg. Hunik Rimawati memberikan kesempatan pada peserta untuk menyampaikan kendala yang dialami masing-masing puskesmas terkait akreditasi puskesmas.Ini adalah sesi diskusi seru antara peserta dengan narasumber. Cerita Ibu Erice (Dinkes Bintan)“Saya sehari-sehari di Dinkes Kab. Bintan di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), kebetulan untuk akreditasi ini saya belum punya pengalaman karena masih baru itulah sebabnya saya mengikuti workshop ini.” Cerita Bapak Bambang (Dinkes Bintan)“Saya kasi rujukan dan mutu, membawahi tentang akreditasi puskesmas dan akreditasi rumah sakit”, ujar dr. Bambang.“Sudah BLUD ya?” tanya drg. Hunik."Puskesmas saya sudah BLUD dari tahun 2014. Pengalaman akreditasi adalah masalah tentang komitmen. Puskesmas berkomitmen, ternyata ada beberapa dari Dinkes kurang komitmen, jadi hanya instruksi dari atas, ujar dr. Bambang"Kami akreditasi sementara mereka sendiri tidak tau akreditasi itu apa. Akhirnya saya sampai ekspose mengenai akreditasi ke Dinkes sendiri. Melalui ekspose tersebut baru mereka faham mengenai akreditasi. Oh, akreditasi ini ternyata tidak bisa sendiri-sendiri, ada keterkaitan antar Dinkes dengan puskesmas. Karena akreditasi itu adalah catat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat serta ada bukti. Setelah ekspose Dinkes baru tahu kalau akreditasi itu seperti ini."“Tadinya waktu di tunjuk untuk akreditasi, asal tunjuk atau ada SK-nya?”, tanya drg. Hunik.“Ditunjuk, karena puskesmas kami menjadi percontohan di KEPRI yang telah BLUD dan sudah ISO, sehingga dari provinsi menunjuk puskesmas kami. Kami sendiri jadi kalang kabut. Untuk mengetahui mengenai akreditasi, kami mengirim misalnya admin kami ke puskesmas yang sudah akreditasi ke Jawa.”, Jawab Bapak Bambang.“Itu tanpa bantuan Dinkes?”tanya drg. Hunik."Itu dari kami sendiri, karena kita sudah BLUD jadi mempunyai anggaran untuk membiayai sendiri. Ketika menjelang penilaian baru ada tim pendamping dari Dinkes. Kami ditunjuk untuk akreditasi sejak tahun 2015, tetapi belum bisa akreditasi karena belum ada pendamping. Baru pada 2016 ada pendamping, begitu ada pendamping kami langsung diminta untuk penilaian.""Kelemahan kami memang ada di pokja admin, dimana kurang faham mengenai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Kelemahan kami karena tidak tercatat serta tidak ada bukti otentiknya. Sebenarnya hal itu sudah dilakukan setiap bulan. Misalkan logmin lintas sektor memang setiap 4 bulan sekali kami melakukan logmin lintas sektor. Kami sering melakukan rapat, karena hanya dilingkungan puskesmas, kami tidak menggunakan undangan. Padahal undangan penting sebagai bukti otentik adanya rapat. Disitulah kelemahannya, akhirnya saat keluar hasilnya, kami mendapat akreditasi dasar." Cerita Ibu Kania (Dinkes Kab. Garut) Dari pengalaman lalu-lalu memang betul untuk komitmen menjadi satu itu susah sekali. Selain itu terkadang arahan dari tim pendamping berbeda. Untuk akreditasi, yang utama harus membuat pedoman manual mutu. Tim pendamping itu kurang bisa mengarahkan bagaimana harus menyusun pendoman manual mutu. Jadi belum memahami pedoman akreditasi itu bagaimana? Dinas harusnya itu sudah paham mengenai arah akreditasi, jadi ketika konsultasi tidak dilempar. Kelemahan puskesmas saya itu admin. Kita mungkin kurang terstruktur dari awal. Kemudian SDM itu sebagian besar di isi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Jabatan Fungsional Umum (JFU) jadi kurang mampu untuk jadi admin. Cerita Ibu Sri (Dinkes Kab. Garut) Saya dari Dinkes Garut. Kendala yang kami hadapi adalah jumlah tim pendamping yang sedikit. Direncanakan bulan depan bisa dilatih 6 tim untuk pendamping sehingga total pendamping menjadi 8 tim. Selain itu, presepsi dari tim pendamping sendiri dan cara pendampingan perlu di evaluasi. Untuk itu kami mengharapkan evaluasi itu dari pusat, tim pendamping dari provinsi maupun dari kabupaten sudah sama atau belum karena ini juga masukan dari 7 puskesmas yang akan di survei tahun ini.Kendala lainya yakni bahwa untuk pendampingan akreditasi 100% dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kami harapkan adalah ada evaluasi antara survei dari Kemenkes dan DAK, jadi jika menunggu dana DAK turun kita hanya punya waktu 3 bulan untuk melaksakan pendampingan sampai dilaksanakan survei. Walaupun untuk 7 puskesmas ini mendapatkan survei bulan April.“Apakah sudah BLUD?” tanya drg. Hunik.Sudah semuanya. Keluhan kami, menurut panduan yang kami baca, untuk panduan akreditasi 6-8 bulan siap untuk di survei, untuk Kabupaten Garut tidak semuanya bisa karena ada kendala internal dan eksternal yang kami hadapi. Permasalahan internal yang saya rasakan baru awal 2017 untuk advokasi tingkat pemda tingkat pemerintah kabupaten Garut yang kemarin saya perkirakan advokasinya sudah bagus ternyata setelah saya lihat untuk akreditasi ini sendiri dukungannya masih kurang bagus. Yang kedua persiapan internal memang kami harus persiapkan. Itu mungkin kendala dari kami sehingga saya harapkan mendapat pencerahan dari workshop ini mengenai akreditasi karena saya masih baru. Tanggapan drg. Hunik RimawatiTernyata sebagian besar mempunyai alasan sama. Langkah yang harus kita lakukan yakniPertama, menyenangi dulu, kalau kita melakukan dengan terpaksa akan terasa berat. Tapi kalau kita menyenangi dulu, mau kendala apapun akan terasa indah.Kedua, kalau kita melihat tadi, ada miss antar kedua belah pihak. Pihak puskesmas mengharapkan begini, Dinkes maunya begitu. Ini yang saya dulu di bidang pengembangan hadapi salah satunya ada di mutu. Ketika mau pelatihan pendamping, pertama kita dilatih 2 tim, waktu itu saya bilang ke kepala Dinkes, semua kepala harus ikut pelatihan. Karena apa? Karena nanti yang akan ditata ya bidang-bidangnya mereka. Kalau kepala bidangnya tidak tahu akreditasi, nanti bawahannya akan susah. Selanjutnya adalah kasi-kasi, jadi kita yang jadi pendamping itu kepala bidang dan kasi.Ada satu kelemahan di admin, selama ini berada di perencanaan, kalau kita baca manajemen puskesmas ada yang namanya perencanaan, ada loka karya mini, ada penilaian kinerja. Hampir semua tidak dilakukan. Yang dimaksud perencanaan itu mereka hanya Plan of Action (POA) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), karena itu yang wajib. Padahal bukan, itu hanya bagian dari perencanaan.Manajemen kelemahannya selalu di evaluasi. Padahal evaluasi itu dipakai dasar untuk perencanaan berikutnya. Penilaian kinerja selama ini dilakukan atau tidak, dianalisis atau tidak. Analisis itu ibarat jam terbang. Semakin sering kita melakukan analisis, maka semakin tajam. Semakin tajam analisis maka semakin mengenai sasaran untuk interpensinya. Semakin ada interpensinya maka semakin jelas daya ungkit.Harusnya puskesmas jangan mencoret pengajuan (Plan of Action) POA-nya puskesmas. Masalahnya puskesmas sudah melakukan analisis belum. Kalau sudah melakukan analisis, biasanya tidak akan dicoret. Kenapa? karena yang paling tau masalahnya adalah puskesmas sendiri.Saya dulu ketika menjadi kepala puskesmas, ketika di Dinas dicoret, saya marah. Kenapa harus dicoret? Ini harusnya begini. Yang paling tau masalahnya adalah saya, saya sudah analisis akar permasalahnnya. Jadi Dinkes harus tau masalah akreditasi.Yang paling penting itu kita sudah melakukan analisis dan sudah membuat rencana tindak lanjut yang kita usulkan ke Dinas. Sebetulnya di akreditasi pada manajemen mutu itu adalah proses. Tidak harus bagus atau sempurna, tapi proses pemeliharaan dan proses pengurusan itu ada.Kita sudah melakukan analisis, oh ini kurang memenuhi syarat, itu bukan lagi wewenang kita. Ada yang memang wewenang kita, ada yang bukan wewenang kita langsung kita tindak lanjuti.Indikator komitmen ada dua yakni, mau terlibat dan mau meluangkan waktu. Jadi kepala puskesmas itu leader. Ketika membangun sistem, peran leader untuk membangun sistem minimal 75%. Jadi semua tergantung leadernya. Setelah itu, sedikit demi sedikit dikurangi peran leader. Kemudian motivasikan mereka untuk bersaing.Itulah petikan diskusi antara peserta dan narasumber pada Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas lalu. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri terkait akreditasi puskesmas. Apabila anda tertarik dan ingin mengadakan workshop dengan materi yang sama, Anda dapat kontak kami: Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.id
Workshop Pengelolaan Keuangan Klinik Swasta digelar oleh SYNCORE pada Sabtu, 22 April 2017 bertempat di Ruang Abimanyu I, Hotel Grage Jogja. Kegiatan workshop digelar dengan harapan peserta dapat meningkatkan dan mengaplikasikan sistem pengelolaan keuangan klinik jadi lebih baik dan professional. Acara workshop dihadiri oleh peserta yang berasal dari Klinik Indra Medika Purwakarta, Klinik Azadiah Garut, Klinik Rancajigang Medika dengan narasumber Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak., CA, seorang akademisi dan senior partner Syncore. Saat memaparkan materi, Rudy Suryanto menjelaskan bahwa tugas klinik adalah memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Beliau menambahkan bahwa, pola pengelolaan klinik yang baik yaitu dengan memisahkan fungsi operasional dengan keuangan. Disamping itu, beliau menjelaskan mengenai tata kelola klinik. Tata kelola klinik dikelola berdasarkan pada prinsip transparansi (mempunyai laporan keuangan), akuntable (pertanggungjawaban), responsible (responsif terhadap tanggung jawab), independent (mandiri dalam mengambil keputusan) dan fairness (memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajiban). Hal itu dapat di capai dengan menjalankan peran, tugas dan fungsi masing-masing, imbuhnya. Menurut beliau, bisnis, pola tata kelola dan manajemen merupakan masalah utama yang dihadapi oleh klinik saat ini, ujarnya. Selain dijelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan klinik, pada workshop ini peserta juga diajak langsung untuk simulasi praktek langsung penyusunan laporan keuangan klinik dengan menginput data transaksi keuangan kedalam Software Pengelolaan Keuangan Klinik. Praktek ini dipandu langsung oleh Yosita Indriyani, konsultan keuangan Syncore. Apabila anda tertarik dan ingin mengadakan workshop dengan materi yang sama, kontak kami:Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.id
Sabtu, 22 April 2017 kemarin, SYNCORE menyelenggarakan workshop yang bertema “Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK BLUD Puskesmas” yang dilaksanakan di Ruang Abimanyu II Hotel Grage Jogja. Workshop ini digelar bersamaan dengan tema workshop SYNCORE lainya yaitu Persiapan Akreditasi Puskesmas dan Workshop Pengelolaan Keuangan Klinik Swasta pada hari yang sama dengan narasumber yang berbeda. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK BLUD Puskesmas dinarasumberi oleh Niza Wibyana Tito, M.Kom yang dihadiri oleh peserta dari instansi Dinkes Kab. Banjar Kalimantan Selatan, Dinkes Kab. Garut serta Dinkes Bintan. Sebelum masuk ke materi inti, Bapak Tito, selaku narasumber, memberikan kesempatan pada peserta untuk menyampaikan mengenai hambatan yang dialami selama menjadi BLUD. “Kami telah BLUD, namun selama ini belum pernah melakukan pengelolaan keuangan berbasis BLUD, sehingga pada pemeriksaan audit BPK, kami mendapatkan permasalahan. Bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan BLUD pada umumnya?”, tanya peserta dari Dinkes Banjar. Pengelolaan keuangan BLUD pada umumnya telah tercantum dalam Permendagri No. 61 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD. Jadi untuk menuju proses tersebut para akuntansi harus mempelajari dan memahami peraturan tersebut, jelas Bapak Tito. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD puskesmas, mulai dari alur penerimaan sampai pengeluaran. Tak lupa, beliau juga menjelaskan mengenai pengantar Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Acara kemudian dilanjutkan dengan simulasi praktek menyusun laporan keuangan SAK menggunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan BLUD. Melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan BLUD, peserta di ajak untuk mencoba langsung dengan menginput data transaksi keuangan. Praktek diakhiri dengan pengecekan secara bersama dari hasil yang sudah dikerjakan. Hasil inputan transaksi keuangan yang telah dikerjakan akan menghasilkan output berupa laporan keuangan SAK yang dapat diprint langsung dari aplikasi. Acara yang dimulai pukul 08.30-17.00 wib ini berakhir sukses. Peserta merasa puas akan pelaksanaan workshop hari itu. Hal ini terlihat dengan antusias peserta saat materi diberikan ditambah dengan simulasi langsung menyusunan laporan keuangan SAK. Hal itu juga terlihat saat proses tanya jawab, peserta menanyakan apa yang kurang difahami.Acara workshop diakhiri dengan foto bersama antara peserta dengan narasumber. Terimakasih pada seluruh peserta yang telah mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh SYNCORE.Demo Aplikasi Pengelolaan Keuangan BLUD dapat dilihat disini Apabila anda tertarik dan ingin mengadakan workshop dengan materi yang sama, Anda dapat kontak kami: Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.id
Sekedar berbagi cerita, hari Jumat 21 April 2017, SYNCORE menggelar seminar ini:“Seminar Sinkronisasi Pengelolaan Dana BPJS dan Akreditasi Untuk Puskesmas BLUD & Klinik Swasta“, yang diadakan di Ruang Abimanyu Hotel Grage Jogja. Pada Seminar ini, peserta mendapat ilmu mengenai kebijakan-kebijakan terbaru yang telah terupdate terkait dengan akreditasi dan pengelolaan BLUD.Di ruangan ini di isi oleh peserta seminar dari berbagai instansi puskesmas maupun klinik dari berbagai kota yang ada di Indonesia.Foto antara peserta dan narasumber ini diambil saat sebelum acara seminar di mulai di Ruang Abimanyu Hotel Grage. Acara pembuka setelah foto bersama adalah speech oleh Niza Wibyana Tito, M.Kom selaku Direktur PT. Syncore Indonesia.Beliau mengucapkan terimakasih atas partisipasi peserta seminar yang telah jauh-jauh datang ke Jogja untuk mengikuti seminar yang di adakan oleh Syncore.Beliau menambahkan semoga dengan mengikuti seminar ini, ilmu yang di dapat bisa bermanfaat dan di implementasikan pada masing-masing instansi mereka.Berikutnya, adalah inti seminar, yaitu isian materi dari masing-masing narasumber. Oh iya, sekedar menginformasikan, seminar ini menghadirkan 5 narasumber sekaligus dalam 1 panggung.Buat yang belum tahu, saya perkenalkan satu persatu. Siapa saja mereka?Pertama, Ir. Bejo MulyonoBeliau adalah mantan Kasubdit BLUD dan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri serta pengurus pusat ARSADA bidang pengembangan BLUD. Beliau memaparkan materi mengenai Pola Pengelolaan BLUD serta update peraturan terbaru mengenai puskesmas BLUD. Kedua, Dr. RM. Okie Hapsoro Binanda Putra, M.Kes, MMRBeliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo Jawa tengah, yang mengisi materi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Ketiga, Rudy Suryanto, SE., M.Acc.,Ak.,CASeorang akademisi dan konsultan BLUD yang telah berpengalaman mengisi berbagai pelatihan mengenai BLUD, beliau mengisi materi mengenai sinkronisasi pengelolaan dana BPJS dan akreditasi untuk puskesmas BLUD dan klinik swasta. Keempat, Dr. Tjahyono Kuntjoro, MPH., Dr.PHMerupakan komisi akreditasi FKTP pusat, yang mengisi materi mengenai strategi persiapan akreditasi FKTPKelima, Sri MugirahayuKepala BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta, yang memaparkan materi mengenai kebijakan-kebijakan dana BPJS pada puskesmas dan klinik swasta. Nantikan kelanjutan cerita mengenai seminar ini….
Dalam rangka membantu pelaku UMKM agar mampu berkembang dan berjalan sesuai jalurnya, bertempat di Ruang Tengah Syncore pada Rabu, 19 April 2017 telah dilaksanakan Kelas Akselerasi Kejar UMKM. Acara ini diikuti oleh Komunitas Kejar UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM mulai dari onlineshop sampai frenchise. Kelas Akselerasi Kejar UMKM ini merupakan serangkaian kegiatan yang pernah di lakukan sebelumnya pada tanggal 21 Maret 2017 dengan tema yang berbeda “Memulai Usaha”.Pada kesempatan ini, Kelas akselerasi mengambil tema “Menata Usaha” yang dinarasumberi oleh Rudy Suryanto. Pada kesempatan tersebut beliau menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur titik impas (break even point). Break even point merupakan titik dimana pendapatan usaha sama dengan biaya yang dikeluarkan. Break even point ini merupakan ukuran penting dalam menjalankan usaha. Disamping itu, beliau juga menambahkan, jangan mudah puas dengan penjualan yang tinggi, karena belum tentu penjualan yang tinggi menandakan kesuksesan suatu usaha. Karena, bisa jadi pelaku usaha tersebut baru mencapai break even point.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu diselenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dalam pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Untuk itu, Pusat-pusat kesehatan, salah satunya KLINIK, perlu dijamin sistim pelayanan klinis dan manajemen mutu dengan aman dan minim dari resiko serta perbaikan proses pelayanan secara kansisten dan berkesinambungan. Disinilah perlu adanya penilaian Akreditasi. Maka itu, akreditasi penting dimana tujuan utama adalah pembinaan peningkatan mutu dan kinerja terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, dan penyelenggaraan klinis serta penerapan manajemen resiko. Untuk bisa Akreditasi, haruslah menenuhi standar-standar yang telah dilakukan oleh Komisi Akreditasi. Standar-standar tersebut haruslah dipenuhi dengan dokumen dan bukti telusur. Sehingga, dokumen harus di persiapkan dengan benar. Pendampingan dalam penyusunan dokumen Akreditasi merupakan salah satu faktor penting. Dalam Penyusunan Dokumen Akreditasi KLINIK, SYNCORE siap untuk membantu persiapan dokumen Akreditasi Klinik. Output apa saja yang dihasilkan? 1.Buku Pola Tata Kelola 2.Dokumen Keuangan Akreditasi, berupa: a.Dokumen Perencanaan Anggaran Klinik b.Dokumen Penggunaan Anggaran Klinik c.Hasil Monitoring Pelaksanaan Anggaran d.Surat Keputusan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan Klinike.Standard Operating Procedure (SOP) penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan UKM dan Pelayanan f.Dokumen Pembukuan Klinik g.Standard Operating Procedure (SOP) Audit Keuangan Klinik h.Pedoman Audit Keuangan i.Surat Keputusan Petugas Pengelola Keuangan Klinik j.Uraian Tugas dan Wewenang Pengelola Keuangan Klinik Untuk informasi selengkapnya, kontak kami ke:Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelp 0274 – 488 599
Gimana Jadinya jika perusahaan tidak mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) Keuangan? SOP, yang terkait dengan keuangan, diperlukan dalam sebuah perusahaan. Tanpa aturan yang jelas untuk pengelolaan keuangan maka sangat dimungkinkan terjadi penyelewengan atau pemborosan. Untuk itu… Menyusun SOP Keuangan itu penting. Perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang memadai dan mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat difahami, relevan, dapat di bandingkan, dapat diandalkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum yang berlaku. Nah, Bagi Anda yang ingin mendaptakan informasi keuangan secara tepat waktu, akurat, lengkap. Mungkin saatnya Anda untuk memiliki SOP Keuangan untuk perusahaan Anda. SYNCORE siap untuk membantu dalam menyusun SOP Keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan Anda. Mengapa? Karena SYNCORE sudah berpengalaman dalam penyusunan SOP Keuangan yang lebih fokus dan selesai tepat waktu dengan didampingi oleh konsultan keuangan yang berpengalaman. Penyusunan SOP Keuangan ini bertujuan untuk: Memberikan pedoman kebijakan, alur dan prosedur akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktik-praktik akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi dan keuangan.Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan.Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan, netral / tidak berpihak, memberikan informasi yang lengkap, dan dapat diperbandingkan.Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi semua pemakai laporan.Agar aktivitas keuangan dijalankan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.Output apa saja yang dapat dihasilkan? 1.Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Keuangan 2.Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Program Kerja No Proses Keterangan 1 Initial Meeting Mengumpulkan kebutuhan dan ekspektasi klien, lewat tatap muka, email atau telepon. Memberikan penjelasan tentang apasaja yang SYNCOREbisa bantu 2 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Menyusun ruang lingkup, jangka waktu, bentuk output, dan rancangan tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di klien 3 Kick Off Meeting Mempresentasikan kerangka acuan kerja, membahas dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK), membuat surat tugas untuk Team SYNCORE, mengenalkan Team SYNCORE ke karyawan klien yang terkait. 4 Penyusunan Program Kerja Menyusun program kerja dari pemahaman awal lewat wawancara dengan owner, manajer atau karyawan kunci, dengan sudah merinci pembagian pekerjaan /penanggungjawab (PIC) dan batas waktu/deadline di masing-masing pekerjaan tersebut, termasuk juga menyepakati jadwal kunjungan ke klien dan presentasi draft hasil pekerjaan 5 Assessment & Preliminary Melakukan pemetaan masalah lewat telaah dokumen, wawancara mendalam, diskusi maupun kuesioner dan mengklasifikasikan masalah-masalah ke dalam kelompok masalah dan memberikan rekomendasi 6 Penyusunan SOP Menyusun Buku 1 dan Buku 2 dengan terlebih dahulu melakukan observasi, wawancara, dan review dokumen-dokumen yang ada di klien. 7 Presentasi & Pelaporan Melakukan presentasi atas draft SOP untuk meminta klarifikasi dari klien atas kesesuaian antara SOP yang disusun dengan kondisi klien dan mencetak dalam bentuk buku untuk versi final. Apabila perusahaan Anda kesulitan dalam menyusun SOP Keuangan, silahkan menghubungi : Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599
Kurangnya kesadaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pencatatan transaksi keuangan menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui kondisi financial usahanya, sehingga bank kesulitan menganalisa kemampuan kredit dan sering kali analisis kredit tidak akurat dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Salah satu strategi yang digunakan Bank Indonesia untuk mendarong perkembangan keuangan UMKM ialah dengan program pencatatan transaksi keuangan SI APIK berbasis android. SI APIK merupakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan yang bertujuan untuk mengembangan UMKM yang di rancang oleh Bank Indonesia. Program ini mendukung tercapainya sistem keuangan dan kehandalan sistem pembayaran melalui penggunaan rupiah dan elektronik pembayaran. Hari Sabtu, 15 April 2017, para komunitas kejar UMKM mengikuti Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi SI APIK yang bertempat di Ruang Tengah Syncore. Pelatihan ini diisi oleh narasumber Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.,CA yang menjelaskan mengenai pengisian transaksi keuangan menggunakan aplikasi SI APIK. Training ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pencatatan transaksi keuangan guna mempermudah bank dalam melakukan analisis kemampuan UMKM.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
