ARTIKEL

Artikel
Syncore Indonesia

Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas – Puskesmas Wiradesa, Pekalongan

Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas – Puskesmas Wiradesa, Pekalongan

PT. Syncore Indonesia mengadakan workshop yang bertemakan “Persiapan Akreditasi Puskesmas” bertempat di Puskesmas Wiradesa Pekalongan, pada 2-3 September 2016. Workshop ini dihadiri oleh jajaran staff Puskesmas Wiradesa Pekalongan yang menghadirkan narasumber dari pakar akreditasi diantaranya drg. Nunik Rimawati, M.Kes, dr. Ananta Kogam, M.Kes dan Sugiarto, SKM., M.Kes. Acara dibuka oleh dr. Fery Susanto selaku Kepala Puskesmas Wiradesa yang kemudian dilanjutkan sesi pertama penyampaian materi mengenai Langkah-Langkah Persiapan Akreditasi Puskesmas oleh drg. Nunik Rimawati, M. Kes. Pada sesi kedua dr. Ananta Kogam menyampaikan materi mengenai Pengendalian Dokumen dan pada hari kedua dilakukan Konsultasi dan Review pokja 1, 2 dan 3 Puskesmas Wiradesa. Meskipun cuaca yang cukup terik di Pekalongan, namun pada sesi konsultasi yang dilakukan siang itu tim akreditasi Puskesmas Wiradesa terlihat sangat bersemangat. Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Langkah-langkah Persiapan Akreditasi BLU/BLUD

Langkah-langkah Persiapan Akreditasi BLU/BLUD

Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan BLU/BLUD untuk Akreditasi. Berikut langkah-langkah persiapan Akreditasi:1.Meminta Pendampingan dari Kabupaten2.Lokakarya 1 hari3.Pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi oleh semua karyawan untuk memahami secara rinci standart dan persiapan self asessesment yang diikuti 2 hari.4.Self asessesment 15.Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi, persiapan tata naskah, penyiapan dokumen akreditasi, dokumen internal ( SK, Pedoman/ Manual mutu, pedoman yang terkait dengan pelayanan, upaya, program maupun kegiatan, KAK, SOP, Rekaman2 ( dokumen sebagai bukti telusur)), dokumen eksternal. Pengendalian dokumen akreditasi dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, sistem pelayanan UKP 3-4 bulan.6.Implementasi dilakukan dalam satu waktu dengan tahap kelima 3-4 bulan.7.Penilaian Pra Survei 2 hari.8.Pengajuan permohonan untuk disurvei. Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Latar Belakang Pembentukan BLUD & Tujuan Pembentukan BLUD

Latar Belakang Pembentukan BLUD & Tujuan Pembentukan BLUD

BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada lingkungan pemda yang menerapkan PPK BLUD, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa persediaan barang tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Reformasi keuangan negara atau daerah yang menjadi dasar adalah UU no 17 tahun 2003.Latar belakang adanya BLUD adalah sebagai alternatif dari pemerintah dalam hal ini adalah Kemendagri sebagai salah satu solusi dari kinerja SKPD yang dinilai masih kurang, seperti disiplin rendah, SDM kurang memadai, sumber dana terbatas, tata kelola kurang baik, pengelolaan keuangan yang kurang transparan, serta kurang mampu bersaing.Tujuan dibentuknya BLUD antara lain adalah: Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.Memajukan kesejahteraan umum.Mencerdaskan bangsa.Dapatkan Jadwal Pelatihan DisiniDownload Materi BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Perbedaan antara BUMD, SKPD, dan BLUD

Perbedaan antara BUMD, SKPD, dan BLUD

Perbedaan antara BUMD, SKPD, dan BLUD adalah jika BUMD maka sumber dananya berasal dari jasa layanan, untuk SKPD (bappeda) semua sumber dana berasal dari APBD, sedangkan untuk BLUD adalah perpaduan diantara keduanya, yaitu dana berasal dari jasa layanan dan APBD. Dapatkan Jadwal Pelatihan DisiniDownload Materi BLU/BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Kriteria SKPD atau Unit Kerja untuk menjadi BLUD

Kriteria SKPD atau Unit Kerja untuk menjadi BLUD

Ketika suatu institusi pemerintah atau unit kerja atau SKPD memiliki fungsi tugas memberi pelayanan umum bagi masyarakat, maka bisa diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan (berdasar pada UU no. 21 tahun 2004 pasal 68-69). Untuk perangkat pusat maka disebut BLU, sedangkan untuk perangkat daerah adalah BLUD untuk pusat peraturannya lebih ke kementrian keuangan, apabila BLUD izin hanya ke bupati. Ketika menadi BLUD ada 3 hal yang harus ditingkatkan: pelayanan publik, keuangan, dan manfaat. Dapatkan Jadwal Pelatihan DisiniDownload Materi BLU/BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Fleksibilitas dalam PPK BLUD

Fleksibilitas dalam PPK BLUD

Fleksibilitas dalam PPK-BLUD meliputi aktivitas seperti: investasi, pendapatan, utang, kerjasama, pengadaan barang, pengelolaan barang dan pegawai, remunerasi, dewan pengawas, penetapan tarif.Untuk remunerasi diharapkan nantinya BLUD harus lebih berhati-hati, karena untuk SKPD biasanya di daerah-daerah tertentu terdapat peraturan yang dikeluarkan bupati, jika SKPD sudah menjadi BLUD, maka harus memilih salah satu, dari bupati atau remunerasi dari rumah sakit.Adanya peraturan fleksibilitas, tidak berarti menjadi benar-benar bebas, masing-masing tetap membuat rule atau regulasi, karena regulasi itulah yang nantinya memayungi pimpinan. Bedanya SKPD dengan BLUD ketika dalam hal belanja adalah tidak boleh melampaui anggaran, sedangkan BLUD fleksibel, ada ambang batas yang ditetapkan dalam RBA. Dapatkan Jadwal Pelatihan Disini Download Materi BLU/BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Workshop Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas

Workshop Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas

PT. Syncore Indonesia menyelenggarakan workshop yang bertemakan “Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas” pada Sabtu, 27 Agustus 2016 lalu di Ruang Abimanyu, Hotel Grage Yogyakarta. Acara ini di hadiri dari berbagai instansi puskesmas seperti Dinkes Banjarnegara, Puskesmas Sentolo II Yogyakarta dengan narasumber Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak., CA, Akademisi Konsultan BLUD. Pada sesi pertama Bapak Rudy menyampaikan materi tentang pola pengelolaan keuangan puskesmas BLUD yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Selama workshop berlangsung diskusi terjadi antara peserta dan Bapak Rudy. Berikut ini petikan tanya jawab antara narasumber dan peserta di Workshop Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas.Bagaimana penetapan tarif layanan di puskesmas?Tarif layanan di puskesmas dapat dirubah menjadi tarif BLUD, yang tidak boleh dirubah adalah tarif yang memang termasuk dalam tupoksi kita. Penetapan tarif layanan puskesmas harus memperhatkan 4 prinsip, selain itu ada porsi – porsi dimana kita untung dan kita memberikan subsidi, karena kita tidak mencari keuntungan namun peningkatan pelayanan.Untuk biaya layanan dan biaya administrasi yang ada di laporan keuangan tidak dipisah, hanya sesuai pagunya saja. Lalu mengapa masih ada biaya pelayanan dan administrasi?Pagu sebenarnya adalah berasal dari anggaran itu sendiiri.Di tempat kami,ada kebijakan 20% belanja pegawai, 80% belanja barang dan jasa, mengapa untuk mencukupi kebutuhan administrasi saja tidak cukup?Porsi ini merupakan gambaran ideal sebuah unit bisnis, ketika belum mencukupi biaya administrasi maka yang salah bukan porsinya melainkan pendapatan puskesmas yang belum mencukupi kebutuhan di puskesmas.Gaji PNS dimasukkan mana saat penyusunan RBA?ada dibelanja tidak langsung, dengan jumlah yang tidak dirinci.Apakah Gaji PNS dimasukkan dalam laporan keuangan?Iya, karena nanti kalau tidak dimasukkan Gaji PNS pendapatannya akan terlihat sangat besar dan tidak mencerminkan operasional yang sehat.Didaerah kami ada puskesmas yang besar, dan menarik pangsa pasar masyarakat daerah lainnya. Lalu bagaimana agar tidak saling berebut pangsa pasar dari daerah lain?Cara yang paling mudah adalah customer oriented, bukan tupoksi oriented dimana puskesmas pasrah dengan kondisi maupun pendapatan di puskesmasnya.Di Banjarnegara, puskesmasnya belum BLUD semua. Untuk puskesmas rawat inap layanan sudahlengkap, lalu bagaimana jika sudah BLUD malah yag bagus tambah bagus, yang puskesmas jelek tambah jelek?Dari segi dana, dinas dapat memberikan prioritas dana APBD. Untuk puskesmas miskin diberi lebih banyak, yang puskesmas bagus dikurangi dana dari APBDnya.Untuk RBA murni, kita menyusun prognosanya sampai kapan?Sebenarnya prognosa tidak menjadi acuan penyusunan RBA, karena tidak ada aturan baku. Karena prognosa hanya perkiraan, sehingga pada RBA murni dan RBA perubahan jika prognosanya sama tidak masalah.Apabila puskesmas BLUD ada pendapatan lain-lain, penganggaran pendapatannya bagaimana? strategi pendapatan ada 2 yaitu tarif dan kerjasama. Untuk PNBP bukan hanya dari BPJS, namun dari jasa layanan, kerja sama, dan pendapatan lain-lain.Apabila puskesmas BLUD orientasinya customer oriented, lalu bagaimana dengan UKM nya?Ada elemen penting dalam BLUD, yakni Dewan Pengawas (Dewas). Tugas Dewas ini yang menjaga agar arah BLUD tidak keluar rel dari instansi pemerintah. Sehingga tidak karena mengembangkan BLUD, kemudian melupakan indikator – indikator yang ada di rencana strategis (Renstra). Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore Disini Download Materi BLUD Bagaimana cara mengundang kami untuk pelatihan BLUD?Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas - Standar Akreditasi dan Instrumen Penilaian

Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas - Standar Akreditasi dan Instrumen Penilaian

Pada Sabtu, 27 Agustus 2016, PT. Syncore Indonesia menyelenggarakan workshop yang bertemakan “Persiapan Akreditasi Puskesmas” di Ruang Abimanyu, Hotel Grage Yogyakarta. Acara ini di hadiri dari berbagai instansi puskesmas seperti Puskesmas Magelang Selatan, Dinkes Singkawang, Puskesmas Magelang Utara, Dinkes Tapanuli Selatan, Puskesmas Kayu Jao Solok dengan pemateri drg. Nunik Rimawati,dr. Ananta Kogam, M.Kes dan M.Kes, Sugiarto, SKM., M.Kes. Pada sesi pertama drg. Nunik Rimawati menyampaikan materi tentang Standar Akreditasi dan Instrumen Penilaian. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan puskesmas untuk persiapan akreditasi seperti pendampingan, pelatihan, lokakarya, pelatihan pemahaman standar & instrumen akreditasi, self assasment, penyusunan dokumen yang dipersyaratkan, impementasi, penilaian dan pengajuan permohonan untuk disurvei, ujar drg. Hunik. Selama workshop berlangsung diskusi terjadi antara peserta dan drg. Hunik. Berikut ini petikan tanya jawab antara narasumber dan peserta di Workshop Persiapan Akreditasi Puskesmas.Puskesmas harus melakukan analisis baik sebelum perencanaan maupun setelah program kegiatan, kalau misalkan tentang kematian ibu apakah menjadi indikator tentang tidak tepatnya perencanaan meminimalisasi kematian ibu?Kalau di dunia kesehatan adanya kemungkinan karena tidak ada ketepatan. Yang pertama harus dilakukan adalah dilihat dari penyebabnya. Sebaiknya saat awal Ibu hamil harus diperiksa secara terpadu di semua bagian tidak hanya di poli KIA tapi juga di poli dalam. Sehingga tahu apa penyebabnya dan meminimalisir kemungkinan ada kematian. Selain itu ada contoh lain misalnya dengan pelaksanaan posyandu harus ada peningkatan tidak hanya kegiatannya monoton seperti hanya penimbangan untuk balita saja, mungkin bisa ditambah dengan kegiatan lain sehingga masyarakat tidak merasa bosan. Harus ada analisis yang baik terkait setiap program kegiatan tentang apa rencananya, bagaimana permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya sehingga mengurai kemungkinan yang tidak diinginkan.Apabila puskesmas akan mengikuti akreditasi dan ingin mengajukan Kalibrasi di dinas apakah bisa? Usul ke dinas dan akan dianggarankan tahun depan. Diharapkan dinas harus peka terhadap pengajuan kalibrasi.Apabila tidak ada SK bagaimana untuk kegiatanpengelolaan puskesmas dan terkait sarana prasarana?Minimal dengan menggunakan PMK Nomor 75 Tahun 2014Apakah kepala puskesmas bisa menggunakan jubir?Boleh, tetapi akan lebih baik apabila kepala dinas tidak menggunakan jubirBerapa lama evaluasi harus dilakukan misalkan selalu ada kesalahan pasien yang tidak pernah membawa kartu pasien, atau misalkan salah pengisian poli yang akan dituju?Apabila yang urgent harus segera di evaluasi, tetapi apabila masih standar masih bisa dievaluasi setiap sebulan sekali.Apa yang harus disiapkan untuk udit internal?Tahap pertama ada kelengapan dokumen, tahap kedua implementasi, audit tahap tiga adalah analisis. Dapatkan Jadwal Pelatihan DisiniDownload Materi BLU/BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Workshop Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK RSUD

Workshop Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK RSUD

Pada peken lalu, 27 Agustus 2016 PT. Syncore Indonesia menyeleggarakan workshop dengan tema “Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK RSUD”. Workshop diselenggarakan di Grage Hotel Yogyakarta, Ruang Antasena II. Pada Workshop tersebut dihadiri oleh 8 orang peserta dari berbagai instansi rumah sakit seperti RSUD Sultan Taha Tebo, RSUD Jambi, RSGM Gigi Sumsel, RSUD Wakatobi, dan RSUD Balung Jember dengan menghadirkan narasumber Bapak Niza Wibyana Tito. Pada workshop tersebut Bapak Tito selaku direktur PT. Syncore Indonesia memperkenalkan diri dan berdiskusi mengenai masalah real yang terjadi di lapangan dari masing-masing peserta terkait pemahaman RKA dan RBA. Bapak Tito menjelaskan RBA bukanlah RKA yang di RBA-kan, jika dana APBD di RKA dilaporkan dengan rinci, maka tidak demikian di RBA. Pada laporan RBA, dana yang berasal dari APBD tidak disajikan secara terperinci. Begitu juga sebaliknya, jika dana BLUD di RKA disajikan secara terperinci, tetapi di RBA wajib di rinci.Terkait RBA dan RKA, laporan tersebut dapat dibuat di system yang dimiliki oleh Syncore yaitu “Software Pengelolaan Keuangan BLUD”. Melalui aplikasi yang dimiliki Syncore, peserta mencoba untuk menginput RBA, mulai dari pagu sampai dengan anggaran biaya dan proyeksi pendapatan. Peserta telihat antusias mengikut workshop dan tertarik dengan aplikasi Software Pengelolaan Keuangan BLUD yang dimilik oleh Syncore. “Semoga workshop penyusunan RBA dan laporan keuangan SAK dapat memberi manfaat dan ilmu bagi peserta” ujar Bapak Tito di akhir acara. Silahkan Klik disini untuk Padwal Pelatihan SyncoreDownload Materi BLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiEmail : fia@syncoreconsulting.comTelepon: 082 274 900 800Telepon : 0274 – 488599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id