SYNCORE telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mendampi berbagai BLU di tanah air. Pendampingan yang dilakukan SYNCORE fokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan. SYNCORE memiliki metodologi pendampingan yang sudah teruji yaitu SYNCORE GLOBAL METHODOLOGY (SGM). SGM mewajibkan team SYNCORE untuk melakukan pemahaman business (understanding client business) dan melakukan pemetaan kebutuhan dan kendala sebelum melakukan pendampingan, sehingga pendampingan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Program-program pendampingan yang telah dijalankan oleh SYNCORE antara lain 1. Penyusunan SOP Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul 2. Penyusunan SOP Keuangan RSUD Kraton Pekalongan 3. Penyusunan SOP Keuangan RSUD Batang 4. Penyusunan SOP Keuangan RSUD Kajen Pekalongan 5. Penyusunan SOP Keuangan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 6. Penyusunan SOP Keuangan Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar 7. Implementasi Software Akuntansi BLU di RSUD Kajen Pekalongan 8. Implementasi Software Anggaran dan Akuntansi BLU di RSUD Batang 9. Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLU – Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 10. Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLU – Politeknik Indramayu 11. Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD – Rumah Sakit Daerah 12. Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLU – Badan Pengelola Batam 13. Pelatihan SPI BLU – Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selanjutnya SYNCORE ingin berkontribusi lebih banyak dalam mewujudkan BLUD yang sehat dan berkinerja baik dengan terlibat dalam pendampingan PUSKESMAS menjadi BLUD. Seperti kita tahu bersama PUSKESMAS merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut data yang kami himpun ada lebih dari 9000 PUSKESMAS di seluruh Indonesia, baru sekitar 4.7% atau 400an PUSKESMAS yang resmi menjadi BLUD. Sungguh pekerjaan yang berat bagi Pemerintah untuk mendorong 95.3% PUSKESMAS menjadi BLUD pada tahun 2014 ini. Mengapa PUSKESMAS harus menjadi BLUD? Hal ini salah satunya untuk mengantisipasi ketentuan BPJS yang (seharusnya) sudah mulai berlaku pada tahun 2014. PUSKESMAS menjadi PPK Tk 1 yang memberikann layanan kesehatan pertama kepada peserta BPJS sebelum dirujuk ke Rumah Sakit atau tingkat yang lebih tinggi. BPJS menganut pola kapitasi, yaitu Penyedia Kesehatan diberi dana tertentu menjamin kesehatan sejumlah orang tertentu. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pola sebelumnya. Sistem Kapitasi ini diharapkan akan mendorong PUSKESMAS untuk lebih banyak melakukan kegiatan preventif dan efisiensi, karena kalau hal itu tidak dilakukan maka dana yang dikelola PUSKESMAS tentu tidak akan cukup untuk melayani peserta BPJS yang terdaftar di PUSKESMAS tersebut. Ketentuan BPJS tersebut memaksa PUSKESMAS untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Salah satu bentuk yang tepat untuk itu adalah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). BLUD adalah satuan kerja pemerintah daerah yang memiliki fleksibilitas layaknya institusi swasta namun harta kekayaan dan penganggaran tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. Untuk mendapatkan status BLUD penuh maka SKPD harus mengajukan diri dan memenuhi kriteria-kriteria seperti yang diatur dalam PP No 23 tahun 2005, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2007 dan SE Mendagri No.900/2759/SJ. Apabila skor tidak terpenuhi maka SKPD tersebut bisa menjadi BLUD bertahap atau bahkan ditolak. Pada tahapan ini BLUD harus menyiapkan dokumen Rencana Strategis Bisnis, Tata Kelola, Sistem Keuangan, Standar Pelayanan Minimal dan dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Tata aturan untuk payung BLUD ini juga harus disiapkan dalam bentuk Perbub. Kami memiliki beberapa ahli untuk membantu kajian dalam hal tata aturan dan penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan status BLUD. Setelah disahkan menjadi BLUD maka harus disusu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). RBA memiliki format yang berbeda dengan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) atau RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) seperti yang selama ini disusun oleh SKPD. Sehingga diperlukan mapping dari DPA / RKA ke RBA. Selain itu RBA harus konsisten dengan Rencana Strategis Bisnis. Kami biasanya memberikan konsultasi bagaimana cara melakukan mapping DPA ke RBA dan bagaimana menjabarkan RSB kedalam RBA. Setelah RBA selesai disusun dan disahkan maka mulailah tahap pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya BLUD bisa menggunakan mekanisme pencairan anggaran sama dengan mekanisme pencairan APBD. Namun hal itu tentu tidak praktis untuk beberapa hal. Fleksibilitas yang dimiliki BLUD adalah bisa menggunakan langsung pendapatan yang diterima dari jasa layanan, asal sesuai dengan RBA. Boleh memiliki sistem pengadaan sendiri, boleh menentukan tarif sendiri dan boleh melakukan rekrutmen karyawan non PNS dan memiliki sistem remunerasi sendiri. Agar menjadi panduan dalam pelaksanaan dilapangan perlu disusun Kebijakan Akutansi dan Keuangan serta Sistem dan Prosedur Keuangan. Selanjutnya perlu dipikirkan untuk melakukan implementasi software anggaran dan akuntansi BLUD. Hampir sebagian besar BLUD tidak memiliki akuntan, padahal salah satu ketentuan BLUD adalah mereka harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Salah satu solusi atas masalah ini adalah dengan memasang software akuntansi BLUD. Kami telah mengembanngkan software akuntansi lebih dari 3 tahun sehingga sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Software tersebut sangat mudah digunakan dan selaras dengan Sistem dan Prosedur Keuangan BLUD. Langkah berikutnya adalah pelatihan dan coaching. Tentu di lapangan akan banyak masalah teknis, hal itu kami coba bantu dengan membuka hotline untuk konsultasi teknis pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Langkah terakhir adalah penguatan SPI (Sistem Pengendalian Internal). Setiap BLUD yang transaksi sudah diatas 15 milyar pertahun wajib memiliki Dewan Pengawas dan Satuan Pengendalian Internal. SPI ini bertugas untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kepatuhan BLUD atas peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila anda memerlukan jasa kami untuk pendampingan anda bisa lihat ketentuan di link berikut ini Proposal Program Pendampingan PUSKESMAS dan RSUD BLUD
JADWAL PELATIHAN SYNCORE 2014 SYNCORE selalu berkomitmen untuk memberikan pelatihan yang berkualitas untuk membantu bagian keuangan BLU, RSUD, PUSKESMAS, PERGURUAN TINGGI, BUMN dan UMKM dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tema-tema kami meliputi pelatihan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran atau Business Plan, Pelatihan Penyusunan SOP, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan, Pelatihan Audit Internal dan tema-tema lain, seperti penerapan PSAK ETAP, Penerapan IFRS, Implementasi Standar Audit Internasional ISA serta tema-tema lain yang bisa di request oleh peserta. Anda bisa menghubungi kami di training@syncore.co.id atau di 087-738-900-800 untuk konfirmasi lebih lanjut. No Pelatihan Tanggal 1. Penyusunan RBA untuk RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 14 -15- 16 April 2014 2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk BLU /BLUD Senin – Rabu 14 -15- 16 April 2014 3. Manajemen Resiko dan Penentuan KPI untuk BLU/BLUD Senin – Rabu 21 - 22 – 23 April 2014 4. Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas / RSUD BLUD Senin – Rabu 21 - 22 – 23 April 2014 5. Penyusunan RBA untuk RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 28 – 29 – 30 April 2014 6. Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk BLU Senin – Rabu 28 – 29 – 30 April 2014 7. Manajemen Resiko dan Penentuan KPI untuk BLU/BLUD Senin – Rabu 28 – 29 – 30 April 2014 8. Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas / RSUD BLUD Senin – Rabu 5 – 6 – 7 Mei 2014 9. Penyusunan RBA untuk RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 12-13-14 Mei 2014 10. Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk BLU Senin – Rabu 12-13-14 Mei 2014 11. Manajemen Resiko dan Penentuan KPI untuk BLU/BLUD Senin – Rabu 12-13-14 Mei 2014 12. Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas / RSUD BLUD Senin – Rabu 19-20-21 Mei 2014 13. Penyusunan RBA untuk RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 26-27-28 Mei 2014 14. Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk BLU Senin – Rabu 26-27-28 Mei 2014 15. Manajemen Resiko dan Penentuan KPI untuk BLU/BLUD Senin – Rabu 26-27-28 Mei 2014 16. Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas / RSUD BLUD Senin – Rabu 2-3-4 Juni 2014 17. Penyusunan RBA untuk RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 9-10-11 Juni 2014 18. Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk BLU Senin – Rabu 9-10-11 Juni 2014 19. Manajemen Resiko dan Penentuan KPI untuk BLU/BLUD Senin – Rabu 9-10-11 Juni 2014 20. Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas / RSUD BLUD Senin – Rabu 16-17-18 Juni 2014 21. Penyusunan RBA untuk RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 23-24-25 Juni 2014 22. Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk BLU Senin – Rabu 23-24-25 Juni 2014 23. Manajemen Resiko dan Penentuan KPI untuk BLU/BLUD Senin – Rabu 23-24-25 Juni 2014 24. Penyusunan Laporan Keuangan RSUD /Puskesmas BLUD Senin – Rabu 30-1-2 Juli 2014 Keterangan 1. Fasilitas peserta adalah Tas, Materi, Snack dan Makan Siang. Tempat di Hotel di Jogjakarta.
Kami saat ini tengah menyusun Modul Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan RSUD BLUD sebagai referensi pimpinan BLUD dan bagian keuangan BLUD. Materi-materi ini merupakan kompilasi dari peraturan-peraturan, bahan-bahan BIMTEK serta pengalaman kami di lapangan. Sistematika Bab dalam Modul Tersebut adalah Tahapan dan Tatatacara Pengajuan Status Pengelolaan Keuangan BLUD Penyusunan Tata Kelola BLUD dan Pengelolaan SDM BLUD Penyusunan Standar Pelayanan Minimal BLUD, Perhitungan Unit Cost dan Penentuan Tarif Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Penyusunan Pedoman Kebijakan Keuangan BLUD Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan & Piutang BLUD Penyusunan Sistem Prosedur Pengadaan dan Pengelolaan Hutang BLUD Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Persediaan BLUD Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Aktiva Tetap BLUD Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Penggajian dan Perhitungan Biaya Layanan Pelaporan Keuangan BLUD Sistem Pengendalian Internal dan Evaluasi Kinerja BLUD Tantangan dan Pengembangan BLUD Apabila anda tertarik untuk berdiskusi atau mendapatkan modul tersebut bisa mengontak kami di admin@syncore.co.id atau sms kami di 081229911197 Mari belajar bersama untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas BLUD di INDONESIA.
PROGRAM 1 – Pendampingan Review Penyusunan Tata Kelola & Tata Aturan Latar Belakang : Fleksibilitas BLUD harus dipayungi oleh tata aturan yang memadai. Menurut kajian kami kurang lebih ada 8 aturan yang harus disahkan dengan Perbub, meliputi tata kelola, sistem keuangan, pengangkatan pegawai BLUD, pengadaan BLUD dll. Tujuan : Review Penyusunan Tata Kelola & Tata Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pengelolaan BLUD telah diatur dan disahkan dengan Perbub, sebagai dasar hukum yang kuat untuk pedoman pelaksanaan Output : 1. Memo Review – telaah Tata Kelola dan Tata aturan 2. Draft Tata Aturan (memungkinkan ada tambahan waktu dan biaya sesuai tingkat kesulitan)
PROGRAM 2 – Pendampingan Penyusunan Sistem Pelayanana Minimal (SPM) Latar Belakang : Sistem Pelayanan Minimal akan menjadi indikator bagi penyusunan RSB (Rencana Strategis Bisnis). SPM harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PUSKESMAS sesuai dengan ketetentuan kementrian kesehatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Tujuan : Memastikan SPM telah disusun sesuai dengan ketentuan, minimal memenuhi poin penilaian pengajuan status BLU Output : 1. Memo Review – telaah SPM dibandingkan dengan ketentuan kementrian kesehatan dan kebijakan pemerintah daerah. 2. Revisi atau Penyusunan Draft SPM (memungkinkan ada tambahan waktu dan biaya sesuai tingkat kesulitan)
PROGRAM 3 – Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Latar Belakang : Banyak BLUD belum memikirkan mendalam mengenai penyusunan rencana bisnis dan anggaran. Padahal awal mula optimalisasi fleksibilitas BLU adalah pada waktu penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Rencana Bisnis Anggaran harus didasarkan pada analisa eksternal dan internal. Selain itu biasanya aspek analisa bisnis masih kurang dalam, mengingat SKPD yang mau berubah menjadi BLUD sebelumnya terbiasa menyusun RENSTRA yang tidak ada aspek bisnisnya. Selain itu data-data pendukung seperti analisa biaya, analisa rasio keuangan juga masih minim, sehingga menyulitkan dalam membuat proyeksi keuangan. Tujuan : Memastikan RSB telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah menjawab tantangan dan harapan stakeholder serta memperhatikan kondisi / kemampuan internal. Output : 1. Memo Review – telaah Rencana Strategis & Bisnis 2. Revisi atau Penyusunan Draft RSB (memungkinkan ada tambahan waktu dan biaya sesuai tingkat kesulitan) Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
PROGRAM 4 – Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Latar Belakang : Setelah penyusunan RSB selesai maka disusunlah RBA. Namun kenyataan di lapangan banyak BLUD yang belum memiliki RSB tetapi langsung menyusun RBA. RBA ini pun masih didasarkan pada DPA, dengan mapping yang sepenuhnya belum benar. Banyak BLUD yang kesulitan dalam menerjemahkan DPA ke RBA. Padahal RBA ini adalah cikal-bakal dari penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan aktivitas, arus kas dan CALK. Tujuan : Memastikan RBA telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah menjawab tantangan dan harapan stakeholder serta memperhatikan kondisi / kemampuan internal. Output : 1. Memo Review – telaah RBA 2. Revisi atau Penyusunan Draft RBA (memungkinkan ada tambahan waktu dan biaya sesuai tingkat kesulitan) Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di admin@syncore.co.id atau deny@syncoreconsulting.com atau lewat telepon di 0274-488599 (jam kerja) atau di 081-2299-111-97
PROGRAM 5 – Penyusunan SOP Keuangan Latar Belakang : SOP Keuangan menrupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh BLUD sebagai dasar pengelolaan keuangan yang sehat. Namun banyak dari BLUD belum memiliki dokumen ini sehingga sering jadi temuan BPK. Tujuan : Membantu manajemen dalam menyusun SOP Keuangan untuk BLUD Output : 1. Buku 1 Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan a. Pendahuluan b. Kebijakan Akuntansi (sesuai dengan PSAK 45, PSAK ETAP) c. COA (Code of Account) 2. Buku 2 Sistem dan Prosedur Keuangan a. Prosedur Pencatatan Pendapatan b. Prosedur Pengelolaan Piutang c. Prosedur Pengadaan d. Prosedur Pengelolaan Hutang e. Prosedur Pengelolaan Kas f. Prosedur Pengelolaan Kas Kecil g. Prosedur Pengelolaan Persediaan h. Prosedur Pengelolaan Aktiva Tetap i. Prosedur Penggajian Prosedur Tutup Buku / Pelaporan
PROGRAM 6 – Implementasi Software Anggaran dan Akuntansi BLU Latar Belakang : Banyak SDM di BLUD yang bukan akuntan dan kurang memahami tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan, karena selama ini terbiasa mereka melaporkan dengan format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu diperlukan bantuan Software untuk mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan Tujuan : Memasang software, melatih dan mendampingi penggunaan Software Anggaran dan Akuntansi BLU untuk mempermudah staff akuntansi dalam melakukan penjurnalan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sekaligus juga bisa menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Output : 1. Instalasi Software 2. Pelatihan Penggunaan Software 3. Maintenance dan Troubleshooting
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
