ARTIKEL

Artikel
Syncore Indonesia

Memetakan Potensi Desa dengan Metode Pemetaan Bentang

Memetakan Potensi Desa dengan Metode Pemetaan Bentang

Bumdes.id – Berkembangnya desa sebagai unit pemerintahan otonom di Indonesia menuntut adanya upaya optimalisasi potensi yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu langkah strategis dalam menggali potensi tersebut adalah dengan menggunakan metode pemetaan bentang BUMDes. Pemetaan ini bertujuan untuk merinci dan menggambarkan secara jelas potensi yang dimiliki oleh BUMDes, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.Pemetaan bentang adalah teknik untuk memvisualisasikan dan menganalisis data spasial dengan menggunakan peta. Dalam konteks BUMDes, pemetaan bentang digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengelompokkan potensi desa dalam bentuk peta sehingga memudahkan pemahaman dan perencanaan pengembangan desa secara lebih terukur. Metode pemetaan bentang BUMDes melibatkan langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi potensi dan aset yang ada di suatu wilayah desa. Hal ini mencakup beragam aspek, seperti sumber daya alam, infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan potensi SDM (Sumber Daya Manusia). Dengan memetakan elemen-elemen ini, BUMDes dapat membuat rencana kerja yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tahapan Penyusunan Rencana Usaha Metode Pemetaan Bentang meliputi: Observasi Lapangan Pemetaan BentangTahapan ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung dengan berkeliling desa untuk mengamati secara langsung potensi dan permasalahan di Desa. Dalam proses ini tim yang bertugas juga sekaligus berinteraksi langsung dengan warga desa untuk menjaring aspirasi maupun pandangan warga terkait dengan potensi dan permasalahan yang ada di Desa.Pemetaan Bentang Alam, Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Teknologi Bentang AlamBentang alam merupakan segala sesuatu yang tersedia oleh alam dan tampak secara kasat mata. Sebagai contoh, yang termasuk dalam bentang alam adalah ketersediaan air dari sungai, luas lahan pertanian, jumlah ternak, pasar desa, pusat kesehatan, lahan perikanan, gunung, lembah, danau, pantai, laut dan sebagainya.Bentang SosialBentang sosial adalah nilai-nilai kehidupan dan pola kebiasaan manusia dan kelompoknya yang membentuk karakter dan sifat seseorang dalam suatu wilayah. Sebagai contoh, yang termasuk dalam bentang sosial adalah mata pencaharian penduduk, sekolah, pelabuhan, kewilayahan seperti wilayah industri, universitas dan sebagainya.Bentang EkonomiBentang ekonomi adalah gambaran mengenai tingkat keuangan dan perekonomian di suatu wilayah. Sebagai contoh, yang termasuk dalam bentang ekonomi adalah pusat pertokoan, sentra kerajinan, UMKM, dan sebagainya.Bentang BudayaBentang Budaya adalah pemetaan potensi terkait nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berkaitan dengan budaya di desa. Sebagai contoh, yang termasuk dalam bentang budaya adalah kesenian, sejarah, upacara adat, makanan adat, baju adat dan sebagainya.Bendatang TeknologiBentang teknologi adalah segala hal yang dapat memberikan support/dukungan terhadap aktivitas bisnis yang nantinya kita laksanakan. Secara umum terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di desa. Sebagai contoh, yang termasuk dalam bentang teknologi adalah akses internet, akses atau jalan, listrik, penerangan jalan, teknologi tepat guna dan sebagainya.Setelah melakukan pemetaan, BUMDes dapat membuat strategi pengembangan yang lebih terfokus. Misalnya, jika pemetaan menunjukkan potensi besar dalam sektor pertanian, BUMDes dapat merencanakan program pelatihan bagi petani, pengadaan peralatan modern, atau pengembangan merek produk lokal untuk meningkatkan daya saing. Namun, penting untuk diingat bahwa pemetaan potensi haruslah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan demikian, rencana pengembangan BUMDes akan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan serta potensi yang ada dalam masyarakat desa itu sendiri. (Rizal)

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Sistem SAP (Systems, Applications, and Products) adalah salah satu sistem manajemen terkemuka di dunia, yang digunakan oleh ribuan organisasi untuk mengelola berbagai aspek operasional dan keuangan mereka. Workshop laporan keuangan SAP adalah alat penting yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengoptimalkan data keuangan mereka melalui platform ini. Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari workshop laporan keuangan SAP dalam meningkatkan pengelolaan keuangan.Pentingnya Workshop Laporan Keuangan SAP Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Workshop ini membantu organisasi dalam memahami dan menguasai alat SAP untuk mengelola keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.Akuntabilitas dan Transparansi: Workshop laporan keuangan SAP membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, organisasi dapat dengan mudah menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan jujur.Penghematan Waktu dan Sumber Daya: Penggunaan yang efisien dari sistem SAP dapat menghemat waktu dan sumber daya organisasi. Workshop membantu staf mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem ini dengan lebih efisien.Manfaat dari Workshop Laporan Keuangan SAP Pemahaman yang Lebih Baik tentang SAP: Workshop ini membantu staf organisasi untuk lebih memahami cara kerja SAP, termasuk struktur basis data, modul yang relevan, dan cara mengintegrasikan data keuangan.Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Workshop membantu organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi tren dan masalah keuangan.Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem SAP, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka dapat memprediksi dampak keputusan keuangan dengan lebih baik.Peningkatan Akuntabilitas: Workshop laporan keuangan SAP membantu dalam memastikan bahwa organisasi memiliki catatan yang kuat dan terdokumentasi dengan baik. Ini meningkatkan akuntabilitas dan membantu dalam audit internal dan eksternal.Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pengelolaan laporan keuangan SAP. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Laporan Keuangan SAP. PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain. Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D.Baca juga: Kajian Kelayakan BIB Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Tenaga Ahli Syncore BLUD Ikut Serta dalam Penandatanganan Berita Acara Tim Penilai BLUD RSUD Pratama Sendawar Kab. Kutai Barat

Tenaga Ahli Syncore BLUD Ikut Serta dalam Penandatanganan Berita Acara Tim Penilai BLUD RSUD Pratama Sendawar Kab. Kutai Barat

Pada tanggal 24 Oktober 2023, telah diadakan acara Pelatihan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang sukses. Acara ini memberikan pandangan penting mengenai usulan penetapan BLUD serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai kesuksesan. Pelatihan ini dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber utama, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, yang merupakan bagian dari tim penilai sebagai tenaga ahli dalam proses pengajuan penerapan BLUD RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat.Materi yang disampaikan dalam workshop mencakup beberapa poin utama, yaitu alur usulan penetapan BLUD, pentingnya komposisi anggota tim penilai yang kompeten dan independen dalam proses penetapan BLUD, tata cara penilaian dokumen administratif sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 981 Tahun 2019 tentang modul penilaian dan penetapan BLUD, instrumen penilaian dokumen administratif yang digunakan dalam proses evaluasi BLUD, dan hasil penilaian dokumen administratif oleh Tim Konsultan Syncore BLUD, yang memberikan gambaran tentang sejauh mana RSUD Pratama Sendawar siap untuk menjadi BLUD.Acara ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penilaian Usulan Penerapan BLUD RSUD Pratama Sendawar oleh Tim Penilai yang terdiri dari Asisten II Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat, BKAD Kab. Kutai Barat, Bagian Hukum Kab. Kutai Barat, dan SyncoreBlud sebagai Tenaga Ahli. Acara ini menciptakan kesadaran dan komitmen yang lebih besar dalam usaha RSUD Pratama Sendawar untuk mencapai status BLUD yang lebih baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Kutai Barat. Penyampaian dari Asisten II Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat menyoroti pentingnya peran tim konsultan dari Syncore BLUD dalam membantu RSUD Pratama Sendawar dalam proses perubahan menjadi BLUD. Selanjutnya beliau berharap agar RSUD Pratama Sendawar dapat terus memberikan kontribusi positif bagi daerah dan tetap konsisten dalam memberikan layanan terbaik melalui implementasi PPK-BLUD.Baca juga: Manfaat Workshop Laporan Keuangan SAP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UPT/D

Produk Unggulan Desa Sebagai Icon Desa : Memahami Keberagaman dan Identitas Desa

Produk Unggulan Desa Sebagai Icon Desa : Memahami Keberagaman dan Identitas Desa

Bumdes.id – Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki potensi yang tak terbatas. Setiap desa memiliki ciri khas, keunikan, dan produk-produk unggulan yang menjadi cermin dari identitas lokalnya. Dalam rangka memahami esensi keberagaman di tingkat desa, kita perlu menyoroti Produk Unggulan Desa yang menjelma sebagai ikon, mewakili warisan budaya dan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.Mengapa Produk Unggulan Desa Penting?Produk unggulan desa tidak hanya sekedar barang atau hasil pertanian, melainkan mencakup segala hal yang menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat desa. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki setiap desa. Selain itu, Produk Unggulan Desa juga menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan desa juga menjadi identitas suatu desa sehingga masyarakat luar desa mengetahui desa diikuti produk unggulannya.Contoh Produk Desa yang dapat dijadikan sebagai Produk UnggulanProduk Pertanian dan PerkebunanDesa seringkali menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya. Produk pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran organik dapat menjadi kebanggaan desa. Tak hanya itu, perkebunan buah-buahan tropis atau kopi dan cokelat dari petani lokal dapat menjadi produk andalan yang mendukung ekonomi desa.Kerajinan TanganKeterampilan tangan turun-temurun sering kali menjadi kekayaan desa. Anyaman bambu, tenun tradisional, dan kerajinan kayu dapat dijadikan produk unggulan yang tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga memberikan pekerjaan bagi banyak warga desa.Pariwisata Berbasis DesaBeberapa desa memiliki keindahan alam dan kearifan lokal yang unik. Produk unggulan desa dalam konteks ini dapat mencakup pengembangan pariwisata berbasis desa, seperti wisata alam, homestay tradisional, dan even budaya lokal.Icon Desa: Merek Produk UnggulanPenting untuk membangun merek (brand) di sekitar Produk Unggulan Desa agar dapat dikenal lebih luas. Ini melibatkan strategi pemasaran yang efektif, desain kemasan yang menarik, dan kualitas produk yang konsisten. Membangun merek ini bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi juga memasarkan keunikan dan cerita di balik setiap produk.Pemasaran DigitalMengadaptasi pemasaran digital dapat membantu produk desa mencapai pasar yang lebih luas. Dengan media sosial dan platform e-commerce, desa dapat mempromosikan produk unggulan mereka kepada khalayak global.Label GeografisMembangun label geografis dapat memberikan nilai tambah pada Produk Unggulan Desa. Label ini mencerminkan keaslian dan kualitas produk yang terkait erat dengan lokasi geografisnya.Kolaborasi dengan Desa LainKerjasama antar desa dalam pengembangan produk dan pemasaran dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk desa secara keseluruhan.Mengatasi Tantangan dalam Pengembangan Produk Unggulan DesaMeski memiliki potensi besar, pengembangan Produk Unggulan Desa tidaklah tanpa tantangan. Kurangnya akses ke pasar, perubahan iklim, dan kurangnya pemahaman tentang pemasaran modern adalah beberapa kendala yang sering dihadapi desa-desa. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan ini.Dalam menggali dan mengembangkan Produk Unggulan Desa, kita tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru tetapi juga membentuk identitas desa yang kuat. Produk unggulan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi jati diri desa itu sendiri. Dengan mendukung dan mempromosikan Produk Unggulan Desa, kita secara bersama-sama dapat merayakan keragaman dan keunikan desa-desa sebagai bagian integral dari kekayaan budaya dan ekonomi bangsa. (Maulana R.M)

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 2-3 November 2023. BLUD Syncore menyelenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Meravi.Id. RSGM Gusti Hasan merupakan salah satu Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada 4 peserta yang berpartisipasi dalam Workshop Pola Pengelolaan Keuangan ini yang terdiri dari: Bendahara Pengeluaran, Penata Laporan Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Pada sesi pagi hari pertama, kegiatan diawali dengan materi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD), dimana partisipan akan mengetahui apa itu BLUD, tujuan, dasar hukum, fleksibilitas, serta tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola dan Pembina BLUD yang dibawakan oleh Narasumber sekaligus Pakar BLUD yakni Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT.Setelah istirahat, pada sesi siang dilanjutkan materi oleh Konsultan BLUD mengenai Alur Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Alur Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Disini para partisipan juga tidak kalah semangat dalam bertanya materi seputar BLUD dan Rencana Bisnis Anggaran tersebut. Terdapat beberapa tantangan BLUD dalam meningkatkan Kualitas Layanan Publik, salah satunya yaitu optimalisasi inovasi, teknologi, dan aset untuk meningkatkan daya saing BLUD. Dengan menerapkan optimalisasi teknologi, setelah itu mulailah masuk ke dalam Sesi Penginputan Rencana Bisnis dan Anggaran ke dalam sistem aplikasi Syncore BLUD dan penyusunan Dokumen RBA Bab 1 dan 3.Workshop ini dilanjutkan kembali pada sesi pagi hari kedua, yaitu melanjutkan penyusunan Dokumen RBA Bab 2. Setelah selesai, lalu pada sesi siang dilanjutkan dengan sesi penjelasan materi mengenai Pendapatan, Pengeluaran, pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD oleh konsultan dan diisi dengan sesi tanya jawab oleh narasumber dan partisipan. Langsung dilanjutkan dengan Praktik Penginputan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BLUD agar partisipan dapat langsung learning by doing tidak hanya materi saja.Baca juga: Penilaian Dokumen Administratif BLUD RSUD Pratama Sendawar

Inisiatif Pemerintah Desa Menjadi Tonggak Awal Kemandirian Desa: Membangun Fondasi Kemandirian Melalui Tindakan Lokal

Inisiatif Pemerintah Desa Menjadi Tonggak Awal Kemandirian Desa: Membangun Fondasi Kemandirian Melalui Tindakan Lokal

Bumdes.id – Desa sebagai unit paling dasar dalam struktur pemerintahan, memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat kemandirian yang tinggi. Inisiatif yang diambil oleh pemerintah desa memiliki peran sentral dalam membentuk fondasi kemandirian tersebut. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana inisiatif pemerintah desa dapat menjadi langkah awal yang vital untuk mendorong kemandirian desa. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan dan PendidikanPemerintah desa dapat menjadi katalisator utama dalam membangun kemandirian dengan memberdayakan masyarakatnya melalui program pelatihan dan pendidikan. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, seminar tentang pertanian berkelanjutan, manajemen keuangan, dan inovasi bisnis lokal. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada warganya, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat tetapi juga membuka pintu bagi peluang-peluang baru. Pengembangan Usaha Berbasis Lokal dan Ekonomi KreatifInisiatif pemerintah desa dapat mengarah pada pengembangan usaha berbasis lokal dan ekonomi kreatif. Ini dapat mencakup promosi produk-produk unggulan desa, pendukung keberlanjutan lingkungan, serta memberikan insentif kepada warga untuk membuka usaha lokal. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dan penyedia dukungan, termasuk penyediaan modal usaha dan bimbingan teknis. Infrastruktur dan Akses Pelayanan DasarPembangunan infrastruktur dan akses pelayanan dasar menjadi langkah krusial dalam mendukung kemandirian desa. Pemerintah desa berperan dalam memastikan bahwa jalan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan dapat diakses dengan mudah oleh warganya. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang BerkelanjutanKemandirian desa tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah desa dapat mengambil inisiatif dalam pengelolaan hutan, lahan pertanian, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan tetapi juga meningkatkan ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat MarginalInisiatif pemerintah desa juga harus mencakup pemberdayaan perempuan dan masyarakat marginal. Memberikan kesempatan yang setara dan memastikan keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan lokal akan memberikan kontribusi besar terhadap kemandirian desa. Program-program pemberdayaan perempuan dapat meliputi pelatihan kewirausahaan, akses pendidikan, dan dukungan finansial. Peningkatan Kualitas Layanan PublikPemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Mulai dari layanan kesehatan hingga pendidikan, pemerintah desa harus memastikan bahwa warganya mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap layanan-layanan ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih produktif. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengambilan KeputusanLangkah awal kemandirian desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa dapat menciptakan forum-forum partisipatif yang melibatkan warga dalam merancang dan mengevaluasi program-program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, inisiatif pemerintah desa memegang peran kunci. Melalui langkah-langkah konkret seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerintah desa dapat membentuk fondasi yang kokoh. Dengan melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan desa-desa yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan. (Maulana R.M)

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Rumah Sakit yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta kualitas layanan, penting untuk memiliki Satuan Pengawas Internal yang kompeten dan terlatih. Syncore BLUD merupakan salah satu perusahaan yang memiliki layanan dalam pelatihan Satuan Pengawas Internal bagi Rumah Sakit BLUD. Mengapa Pelatihan Satuan Pengawas Internal Penting?Satuan Pengawas Internal memiliki peran kunci dalam memastikan integritas dan keberlanjutan operasional Rumah Sakit BLUD. Mereka bertanggung jawab untuk: Mengawasi Proses Internal: Memeriksa dan memantau proses internal, kebijakan, dan praktik keuangan serta operasional.Mengidentifikasi Risiko: Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan.Mengusulkan Peningkatan: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan dan efisiensi operasional.Mendorong Kepatuhan: Memastikan bahwa Rumah Sakit BLUD mematuhi aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku.Menghindari Penyalahgunaan: Mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan sumber daya dan tindakan yang tidak etis.Meningkatkan Akuntabilitas: Membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan penyediaan layanan kesehatan.Pelaksanaan Pelatihan Satuan Pengawas InternalBerikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melaksanakan pelatihan Satuan Pengawas Internal di Rumah Sakit BLUD: Menetapkan Tujuan PelatihanSebelum memulai pelatihan, tentukan tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai melalui pelatihan ini? Tujuan ini harus mencakup peningkatan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka, peningkatan keterampilan pengawasan, dan pemahaman mendalam tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku.Identifikasi Kebutuhan PelatihanLakukan evaluasi kebutuhan pelatihan. Apa saja keterampilan yang perlu ditingkatkan oleh Satuan Pengawas Internal? Apakah ada perubahan dalam regulasi atau prosedur yang harus mereka ketahui?Pilih Metode Pelatihan yang TepatPilih metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta. Ini bisa berupa pelatihan in-house, pelatihan daring, lokakarya, atau pelatihan oleh instruktur terampil.Penyusunan Materi PelatihanSesuaikan materi pelatihan dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Materi pelatihan harus mencakup aspek hukum, etika, audit internal, dan pemahaman yang mendalam tentang sistem dan prosedur Rumah Sakit BLUD.Pelaksanaan PelatihanJalankan pelatihan dengan melibatkan instruktur yang kompeten dan berpengalaman dalam pengawasan internal. Pastikan peserta memiliki akses ke sumber daya dan peralatan yang diperlukan.Evaluasi PelatihanSetelah pelatihan selesai, lakukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan umpan balik, menggunakan informasi ini untuk perbaikan di masa depan.Pemantauan BerkelanjutanPantau perkembangan Satuan Pengawas Internal setelah pelatihan. Pastikan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam tugas sehari-hari mereka.Penyempurnaan Terus-MenerusProses pelatihan Satuan Pengawas Internal adalah proses berkelanjutan. Terus tingkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka seiring dengan perkembangan Rumah Sakit BLUD dan perubahan dalam lingkungan regulasi.SPI : dibentuk oleh direktur dan bertanggungjawab langsung ke pimpinan dan untuk pengawasan kinerja pelayanan, kinerja keuangan.TUGAS SPI: Pengamanan kekayaanMenciptakan akurasi sistem informasi keuangan =mulai dari pasien datangMenciptakan efisiensi dan produktivitas.Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam menjalankan praktik bisnis yang sehat.Tugas lainnya :Membangun sistem dalam RSUD yang belum memiliki sistem yang baik.Kewenangan : Mengesahkan internal audit centerMenyusun panduan audit internalPelatihan Satuan Pengawas Internal adalah investasi penting dalam memastikan bahwa Rumah Sakit BLUD beroperasi secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip BLUD. Dengan memiliki tim pengawas internal yang terlatih dan kompeten, Rumah Sakit BLUD dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.Baca juga: Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran kunci dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Mereka sering bertanggung jawab atas sejumlah besar keuangan publik, yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal.Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan penatausahaan keuangan BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD. Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain. Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D.Artikel ini akan membahas pentingnya dan manfaat dari workshop penatausahaan keuangan BLUD. Berikut ini pentingnya workshop penatausahaan keuangan BLUD: Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Workshop penatausahaan keuangan membantu mengajarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BLUD. Ini penting karena masyarakat berhak tahu bagaimana uang publik digunakan. Peningkatan Efisiensi: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penatausahaan keuangan, BLUD dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mereka dapat menghindari pemborosan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijak. Pemahaman yang Lebih Baik tentang Aturan dan Regulasi: Workshop ini membantu staf BLUD memahami aturan dan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat membantu menghindari pelanggaran peraturan yang dapat merugikan organisasi. Meningkatkan Kemampuan Perencanaan dan Penganggaran: Workshop penatausahaan keuangan membantu BLUD mengembangkan kemampuan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Mereka dapat merencanakan dengan lebih hati-hati untuk mencapai tujuan organisasi.Manfaat dari Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD Peningkatan Kompetensi Karyawan: Workshop ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan BLUD dalam mengelola keuangan. Mereka menjadi lebih kompeten dalam membuat laporan keuangan, menghitung anggaran, dan memahami prosedur audit.Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Workshop ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan. Ini membantu pihak berwenang, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana anggaran digunakan.Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko: Workshop ini dapat membantu BLUD mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul.Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat: Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, BLUD dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Ini termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya.Workshop penatausahaan keuangan BLUD adalah investasi penting dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif. Mereka membantu meningkatkan kompetensi karyawan, memperbaiki laporan keuangan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan ini, BLUD dapat menjadi mitra yang lebih baik dalam pembangunan lokal dan dapat mencapai tujuan organisasi mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, workshop penatausahaan keuangan BLUD seharusnya menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal.Baca juga: Meningkatkan Pengawasan Internal: Pelatihan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit BLUD

Pejabat Teknis BLUD

Pejabat Teknis BLUD

Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari profesional lainnya (diluar PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)), yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. Pejabat Pengelola BLUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan), Pejabat Keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan Pejabat Teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pemberian layanan umum tersebut diharapkan mengena pada sasaran sesuai ruang lingkup layanan yang dilakukan BLUD.Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pejabat Teknis, Pejabat teknis mempunyai tugas: menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Selain melaksanakan tugas, pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. Pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.#Pejabatteknis #blud #pengelola #pejabat Baca juga: Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik