Dalam upaya memperkuat tata kelola dan mempercepat revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), delapan perangkat desa dari Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, melakukan kunjungan ke Sekolah Bumdes yang merupakan salah satu program pengembangan desa milik Syncore Indonesia, berlokasi di Kantor Ekola, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 20 Juli 2024 ini diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengawal BUM Desa secara profesional dan berdaya saing melalui pelatihan, pendampingan, serta digitalisasi keuangan.Dalam sambutannya, Camat Puncu, Firman Tappa, S.S.TP., M.H, menyampaikan bahwa ke delapan desa di wilayahnya telah memiliki BUM Desa, namun belum seluruhnya berjalan optimal. Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti mobil yang lengkap komponennya namun belum bisa melaju karena kendala pada pengelolaan dan kompetensi sumber daya manusia.“Setiap tahun desa kami melakukan penyertaan modal yang nilainya tidak sedikit, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Kami berharap kunjungan ke Sekolah Bumdes ini bisa memberikan pencerahan dan menjadi langkah awal revitalisasi BUM Desa di Kecamatan Puncu,” ujar Bapak Firman Tappa.Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kecamatan Puncu untuk menjadikan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui digitalisasi keuangan desa yang lebih akuntabel.Sementara itu, Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak, selaku Tim Konsultan Syncore Indonesia, memaparkan filosofi dan urgensi revitalisasi BUM Desa pasca terbitnya PP No. 11 Tahun 2021. Ia menekankan pentingnya revitalisasi usaha dan tata kelola agar BUM Desa dapat terhubung dengan supply chain nasional serta berkolaborasi dengan sektor swasta besar. “BUM Desa harus naik kelas dan menjadi bagian dari rantai distribusi nasional agar produk unggulan desa bisa bersaing di marketplace,” tegasnya.Dalam sesi materi berikutnya, Bapak Muhammad Rizal Trinanda selaku Tim Konsultan Syncore Indonesia memperkenalkan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB), inovasi digital yang membantu BUM Desa menyusun laporan keuangan sesuai standar. Sistem ini memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan analisis kesehatan usaha desa secara cepat dan akurat.Menurut Bapak Rizal, banyak BUM Desa yang masih kesulitan mengelola keuangan karena metode manual. “Melalui digitalisasi keuangan desa, BUM Desa dapat mengetahui kondisi keuangan secara real time dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat,” jelasnya.Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara perangkat desa dan narasumber. Beberapa peserta menanyakan mekanisme legalitas aset, kolaborasi dengan universitas, hingga tahapan penyusunan studi kelayakan usaha. Menanggapi hal itu, Bapak Havri Ahsanul Fu’ad menjelaskan bahwa Sekolah Bumdes telah bekerja sama dengan lebih dari 100 kampus melalui program Kampus Merdeka untuk memperkuat ekosistem pendampingan dan revitalisasi BUM Desa di seluruh Indonesia.Kunjungan Perangkat Desa Puncu ke Sekolah Bumdes menjadi langkah nyata dalam mewujudkan revitalisasi BUM Desa menuju tata kelola yang modern dan akuntabel. Melalui pelatihan, kolaborasi, dan digitalisasi keuangan desa, BUM Desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Yogyakarta – Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nur Fadhillah resmi menggandeng Syncore Indonesia dalam Program Pendampingan Jarak Jauh Online berbasis Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Program ini berlangsung selama satu tahun, terhitung mulai 1 April 2025 hingga 1 April 2026, dan dilaksanakan oleh Tim Financial Service Consultant (FSC) Syncore Indonesia yang bertugas memberikan pendampingan secara daring.Kegiatan Transparasi Keuangan berbasis SAAB ini bertujuan agar staf akuntansi dan keuangan panti asuhan Mampu memahami dan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan dapat menyajikan data keuangan secara cepat, tepat, dan akurat menggunakan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Melalui implementasi Transparansi Keuangan berbasis SAAB, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan panti asuhan menjadi lebih transparan, efisien, dan profesional.Metode pendampingan jarak jauh online berbasis SAAB dipilih untuk memudahkan transfer knowledge, terutama karena staf akuntansi dan keuangan panti asuhan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pendekatan ini, proses pendampingan tetap berjalan efektif tanpa keterbatasan jarak. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Tim Konsultan Syncore Indonesia sebagai pendamping serta staf keuangan Panti Asuhan LKSA Nur Fadhillah sebagai peserta aktif.Fokus utama program Transparansi Keuangan berbasis SAAB adalah penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi yang berlaku dengan sistem SAAB. Aktivitas pendampingan meliputi assessment awal, setup SAAB, pengumpulan dokumen keuangan, hingga review laporan secara berkala. Syncore Indonesia berperan penting dalam memberikan coaching, memastikan staf mampu mengoperasikan sistem, serta menjaga agar setiap laporan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.Menurut Siti Hasna, S.E., M.Ak., CAAT, Konsultan Syncore Indonesia, menegaskan bahwa penerapan berbasis SAAB Online bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi bagian dari penguatan tata kelola lembaga. “Dengan SAAB Online, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipantau, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Donatur akan merasa lebih percaya karena transparansi ini memperlihatkan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan anak asuh,” ujarnya.Program ini merupakan bagian dari keberlanjutan kerjasama jangka panjang antara Syncore Indonesia dengan berbagai lembaga sosial dalam penguatan tata kelola keuangan berbasis sistem digital. Sejalan dengan komitmen tersebut, Program Pendampingan Jarak Jauh Online SAAB lembaga Panti Asuhan LKSA Nur Fadhillah sejatinya telah dijalankan sejak tahun 2020, dan pada periode terbaru kembali dilanjutkan hingga 2026.Syncore Indonesia mendampingi pihak panti melalui berbagai kanal komunikasi seperti telepon, WhatsApp, email, dan Zoom Meeting. Dengan metode pendampingan jarak jauh ini, staf panti memperoleh bimbingan secara fleksibel tanpa harus meninggalkan aktivitas operasional mereka. Meski terdapat tantangan seperti kedisiplinan dan ketelitian dalam penginputan data, hambatan tersebut berhasil diatasi melalui konsultasi intensif dan sesi review rutin bersama tim konsultan Syncore Indonesia.Melalui Pendampingan Jarak Jauh Online berbasis SAAB, diharapkan kualitas laporan keuangan Panti Asuhan LKSA Nur Fadhillah meningkat secara signifikan. Laporan yang lebih cepat, tepat, dan akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik bagi manajemen panti, sekaligus mendukung transparansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Syncore Indonesia mendampingi RSU PKU Muhammadiyah Pedan dalam penyusunan dokumen rumah sakit yang mencakup Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategi RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 30 April 2024 di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini melibatkan Tim Konsultan Syncore Indonesia dan Tim RSU PKU Muhammadiyah Pedan sebagai langkah strategi untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional rumah sakit. Proses pendampingan dilakukan secara luring dan daring guna memastikan sinkronisasi data, validitas informasi, serta kesesuaian dokumen dengan ketentuan regulasi kesehatan yang berlaku.Pendampingan ini bertujuan menghasilkan dokumen Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategi RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang komprehensif, sebagai pedoman utama dalam perpanjangan izin operasional dan pengembangan layanan rumah sakit. Penyusunan dokumen dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta memastikan arah pembangunan rumah sakit sejalan dengan visi peningkatan mutu pelayanan di Klaten. Menurut Siti Hasna Fathimah, selaku Konsultan Syncore Indonesia, kegiatan ini menjadi investasi strategis bagi RSU PKU Muhammadiyah Pedan agar memiliki panduan pengembangan yang terukur dan berkesinambungan.Proses pendampingan penyusunan dokumen rumah sakit dilakukan melalui tiga fase utama dengan pendekatan Assess–Treat–Monitor–Review (ATMR). Pada tahap awal, tim melaksanakan kick-off meeting sekaligus pengumpulan data primer dan sekunder sebagai dasar penyusunan dokumen. Tahap berikutnya difokuskan pada penyusunan draft yang mencakup analisis situasi, Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), hingga perencanaan pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia. Tahap terakhir mencakup review dokumen, cut-off meeting, dan serah terima hasil kepada pihak RSU PKU Muhammadiyah Pedan, yang kemudian akan diajukan ke Dinas Kesehatan Klaten.Dalam proses penyusunan Feasibility Study, tim menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data internal dan eksternal, serta memastikan kesesuaian dokumen dengan berbagai regulasi rumah sakit yang berlaku. Selain itu, proses penerjemahan visi dan misi rumah sakit ke dalam strategi pengembangan yang realistis juga membutuhkan koordinasi intensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Syncore Indonesia menerapkan pendekatan kolaboratif dengan tim rumah sakit, menggunakan metode berbasis data dan analisis mendalam. Dengan pengalaman dan tenaga ahli profesional, Syncore Indonesia memastikan penyusunan dokumen rencana strategi rumah sakit berjalan tepat waktu dan menghasilkan output berkualitas.Melalui pendampingan ini, RSU PKU Muhammadiyah Pedan kini memiliki fondasi dokumen yang kuat untuk memperpanjang izin operasional dan mengembangkan layanan kesehatan di masa depan. Harapannya, hasil penyusunan dokumen rumah sakit yang mencakup Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategis RSU PKU Muhammadiyah Pedan dapat menjadi pedoman jangka panjang dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. “Kami optimis dokumen ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Klaten,” ujar Siti Hasna Fathimah, Konsultan Syncore Indonesia.
Yogyakarta - Integrated Planning And Capacity Improvement (IPCI) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu melalui UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A, dengan pendampingan Tenaga Ahli Niza Wibyana Tito, melaksanakan penyusunan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara daring pada 4 Oktober 2024 - 4 Februari 2025. Kegiatan ini berlandaskan oleh kebutuhan DLH Indramayu untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung program strategis pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Penyusunan dokumen BLUD memiliki peran krusial sebagai dasar hukum dan manajerial bagi UPTD pengelolaan sampah. Dengan adanya dokumen ini, UPTD dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang profesional dan fleksibel, sehingga pendapatan dari retribusi atau jasa layanan sampah dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan.Metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini cukup komprehensif. Tim konsultan memulai dengan melakukan asesmen kondisi UPTD, pengumpulan dan konfirmasi data, analisis serta pengolahan data, hingga penyusunan dokumen dan pemaparan hasil. Proses yang sistematis ini memastikan dokumen yang dihasilkan telah disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan siap digunakan sebagai pedoman strategis operasional UPTD.Pengelolaan sampah menuntut sistem layanan yang cepat, tanggap, dan berkelanjutan. Dengan status BLUD, UPTD memiliki keleluasaan untuk mengembangkan layanan berbasis ekonomi sirkular, termasuk pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy), pengomposan terpadu, produksi Refuse Derived Fuel, serta layanan pengelolaan sampah bernilai ekonomi lainnya. Pendapatan dari kegiatan tersebut dapat langsung dikelola BLUD untuk mendukung upaya penanganan permasalahan persampahan, melalui peningkatan operasional, penguatan fasilitas dan armada, pengembangan teknologi pengolahan, serta peningkatan kesejahteraan petugas lapangan. Kegiatan penyusunan dokumen BLUD ini menjadi tonggak awal bagi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Kabupaten Indramayu menuju transformasi menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Indramayu diharapkan mampu menghadirkan layanan pengelolaan sampah yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendampingan dari Bapak Tito melalui IPCI turut memastikan proses penyusunan dokumen BLUD berjalan sistematis, akuntabel, dan sesuai standar terbaik, sekaligus memperkuat kapasitas UPTD dalam mengelola layanan pengelolaan sampah secara mandiri.
Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Syncore Indonesia melaksanakan kegiatan pendampingan pra audit keuangan bagi Puskesmas Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membantu puskesmas menyiapkan laporan keuangan tahun 2024 sebelum proses audit eksternal dilakukan pada tahun 2025. Selama satu bulan pelaksanaan, Tim Konsultan Syncore Indonesia berfokus pada kelengkapan dokumen, telaah kesesuaian antar laporan, serta memastikan seluruh dokumen keuangan tersusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.Melalui program pendampingan pra audit keuangan, Syncore Indonesia berperan aktif mendampingi tim internal keuangan Puskesmas Pantai Lunci dalam melakukan pengecekan kelengkapan dokumen keuangan maupun pendukung serta telaah keselarasan angka antar laporan keuangan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dari komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung terwujudnya tata kelola BLUD yang transparan dan profesional.Pelaksanaan pra audit puskesmas ini menjadi tahap penting sebelum audit resmi dilakukan oleh auditor eksternal karena membantu puskesmas mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sejak awal. Syncore Indonesia menyiapkan sejumlah tahapan, mulai dari kick off meeting, pengumpulan dan penataan dokumen, hingga penyusunan review notes sebagai bahan koreksi dan perbaikan internal. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Pantai Lunci didampingi secara teknis untuk memastikan kelengkapan dokumen baik laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya, serta kesesuaian antar laporan keuangan.Tim Konsultan Syncore Indonesia mengedepankan pendekatan process based, di mana setiap kegiatan berfokus pada bimbingan praktik dan transfer knowledge yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pra audit puskesmas difokuskan pada proses pengecekan kelengkapan dan telaah antar laporan keuangan. Melalui kegiatan ini, tim Syncore Indonesia membantu Puskesmas Pantai Lunci memastikan setiap dokumen tersusun dengan benar dan saling mendukung antara satu laporan dengan lainnya. Dengan pendekatan ini, kegiatan pra audit di Sukamara diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan penguatan tata kelola keuangan yang efektif di sektor kesehatan.Sebagai lembaga konsultan yang berpengalaman dalam pendampingan keuangan BLUD, Syncore Indonesia memainkan peran penting dalam membantu pemerintah daerah menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas. Melalui kegiatan pendampingan pra audit keuangan, Syncore Indonesia tidak hanya mendampingi secara administratif, tetapi juga menanamkan budaya akuntabilitas kepada setiap staf puskesmas.“Syncore Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang baik. Pendampingan pra audit ini bukan hanya menyiapkan puskesmas untuk lebih siap dalam menghadapi audit, tetapi juga membangun pemahaman tentang pentingnya transparansi dan efisiensi,” ujar salah satu Konsultan Syncore Indonesia yang terlibat dalam kegiatan pra audit puskesmas tersebut.Melalui kegiatan pendampingan pra audit, Puskesmas Pantai Lunci kini memiliki dokumen dan laporan keuangan yang lebih tertata serta sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa upaya pra audit dapat membantu puskesmas meningkatkan kesiapan menghadapi proses audit eksternal. Hasil pendampingan ini diharapkan dapat menjadi contoh yang efektif bagi unit layanan kesehatan lainnya di Kabupaten Sukamara.Kedepan, Syncore Indonesia akan terus memperluas program pendampingan pra audit puskesmas di berbagai daerah. Dengan konsistensi dalam penguatan tata kelola BLUD, Syncore Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di sektor layanan publik.
Yogyakarta - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Dengan total diikuti 60 pelaku UMKM bantul dari berbagai sektor, dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong UMKM naik kelas, serta agar lebih siap menghadapi tantangan bisnis sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah.Pelatihan UMKM ini dilaksanakan di Gedung Meravi dan dibagi menjadi 3 batch dengan masing - masing 20 peserta. Batch 1 dilaksanakan pada 21-23 Januari 2025, kemudian batch 2 digelar pada 11-13 Februari 2025 dan dilanjut pelaksanaan Batch 3 yang berlangsung pada 6-8 Mei 2025. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, para peserta mendapat pembekalan komprehensif mulai dari pembangunan mindset wirausaha, manajemen modal, strategi digitalisasi usaha, hingga pencatatan keuangan sederhana. Melalui pelatihan ini Disnakertrans Bantul berharap para pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan dengan tata kelola keuangan yang lebih baik.Materi yang diberikan oleh Syncore Indonesia, menekankan aspek fundamental yang sering menjadi titik lemah UMKM Bantul. Peserta diajak memahami pentingnya mindset wirausaha yang adaptif, strategi bisnis melalui Business Model Canvas (BMC) dan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT), hingga penguasaan pemasaran digital melalui foto produk dan copywriting. Dari sisi keuangan, peserta dilatih melakukan pencatatan transaksi sederhana hingga menyusun laporan keuangan secara mandiri, sebagai langkah nyata agar UMKM naik kelas dan lebih profesional dalam tata kelola bisnisnya.Salah satu narasumber Syncore Indonesia, Habib Fuady Rasyid, S.M., M.M, menegaskan pentingnya pengelolaan arus kas bagi keberlangsungan usaha. “Banyak UMKM gagal bukan karena produknya tidak laku, melainkan karena tidak mampu mengatur aliran keuangan dengan baik. Dengan manajemen kas yang tepat, usaha bisa bertahan dan bahkan berkembang lebih cepat,” ujarnya.Menurut data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Bantul, jumlah UMKM di kabupaten ini mencapai 95.455 unit. Dengan 60 peserta, pelatihan baru menjangkau sekitar 0,06 persen dari total UMKM. Meski masih kecil, langkah ini dinilai strategis sebagai model peningkatan kapasitas UMKM yang bisa diperluas ke depan.Perwakilan Disnakertrans Bantul menyampaikan harapannya agar pelatihan UMKM ini mampu menjadi batu loncatan bagi UMKM lokal. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM naik kelas, produktif, dan mampu bersaing di pasar regional hingga global. Dengan berakhirnya pelatihan UMKM, manfaat yang diharapkan tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga lahirnya UMKM yang lebih inovatif, terhubung dengan teknologi digital, serta berdaya saing tinggi dalam mendukung ekonomi Bantul yang berkelanjutan.
Yogyakarta, 2025 - Puskesmas Danurejan II, Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Untuk itu, Puskesmas bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam pendampingan persiapan audit. Program kegiatan ini berfokus pada aspek kesesuaian antara pelaporan keuangan, kelengkapan dokumen pendukung, serta akurasi data yang akan diaudit. Karena ini pertama kalinya melaksanakan laporan keuangan, Puskesmas menilai perlu memperoleh pendampingan secara optimal guna memastikan kelancaran seluruh proses.Pendekatan yang diberikan oleh Syncore Indonesia adalah metode luring (secara tatap muka) dan daring (online) yang difasilitasi aplikasi zoom meeting. Melalui pendekatan yang diberikan, program pendampingan tetap berjalan secara efektif tanpa mengganggu operasional Puskesmas. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak antara lain Bagian Kepala Puskesmas Danurejan II bersama tim Bagian Keuangan Puskesmas, dengan didampingi oleh Siti Hasna Fatimah,S.E., M.Ak., CAAT selaku project lead dari Syncore Indonesia.Syncore Indonesia melakukan asesmen kebutuhan klien, menyusun permintaan data, mengadakan kick-off meeting sebagai awal dimulainya proyek pendampingan, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun review note, dan menyampaikan review note kepada pihak Puskesmas. Proses ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aspek dalam laporan keuangan telah disiapkan dengan matang, sehingga meminimalisir risiko kesalahan yang terjadi selama proses audit berlangsung.Pihak Puskesmas Danurejan II menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap prosedur audit dan memperkuat kesiapan dalam menghadapi audit yang akan dilaksanakan. Hasil koordinasi ini menjadi landasan penting bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Puskesmas.Pelaksanaan program pendampingan persiapan audit ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pihak Puskesmas. Dengan demikian, program pendampingan Syncore Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Puskesmas menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan mewujudkan manajemen yang efisien serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan.
Pada tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) secara resmi menerapkan Sistem Standar Pengendalian Internal (SPI) yang digunakan sebagai media pembelajaran praktik bagi mahasiswa melalui kerja sama dengan PT. Syncore Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi di lingkungan kampus, tetapi juga melibatkan mahasiswa akuntansi melalui praktek pembuatan SPI, penyusunan invoice, dan pengelolaan password. Adanya SPI menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan internal. Selain itu, juga untuk memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan audit internal. SPI merupakan instrumen pengawasan yang berfungsi memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai prosedur serta terhindar dari penyimpangan. Melalui penerapan sistem ini, UMSIDA berupaya membangun budaya kerja yang disiplin dan berbasis kontrol. Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen universitas dalam memenuhi standar tata kelola perguruan tinggi yang profesional. Sistem SPI yang dikembangkan oleh PT. Syncore Indonesia dilengkapi dengan fitur terintegrasi berbasis web untuk mempermudah pelaksanaan audit internal. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat menggunakan sistem ini untuk mengelola dokumen pemeriksaan secara digital, menyesuaikan akses sesuai peran, dan mendapatkan rekomendasi otomatis dari sistem berdasarkan hasil analisis risiko. Dengan ini mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara lebih terukur dan efisien. Kegiatan ini menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan penerapan SPI. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami alur, prinsip, serta peran SPI dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas lembaga.Kegiatan pembelajaran ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman sivitas akademik mengenai pentingnya sistem pengendalian internal. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh wawasan tentang prinsip, manfaat, dan penerapan SPI sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik.Dengan dukungan teknologi dari PT. Syncore Indonesia, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami penerapan SPI secara komprehensif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Pembelajaran mengenai SPI juga menjadi bekal berharga bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang menuntut akuntabilitas dan tata kelola yang modern.
Sleman, 27 Februari 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Kalurahan Purwoharjo menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan dan sosialisasi program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur serta penguatan kelembagaan BUM Desa. Kegiatan ini menghadirkan narasumber berpengalaman, Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak, Senior Consultant Bumdes.id. Pelatihan tersebut juga dihadiri oleh pemerintah kalurahan, pengurus BUM Desa, dan lembaga desa serta tenaga ahli G2R, Rika Fatimah P. L., S. T., M. Sc., Ph.D. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan mengenai Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur serta penguatan kelembagaan BUM Desa.Pentingnya pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak BUM Desa mengalami stagnasi karena menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan menjalin kerja sama bisnis, keterbatasan akses permodalan dari perbankan, serta tantangan dalam memperluas dan mengelola usaha secara profesional. Oleh karena itu, model pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong melalui Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur hadir sebagai solusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mendorong keberlanjutan usaha BUM Desa.Pemaparan materi oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak, berfokus pada Revitalisasi BUM Desa Pasca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Ia menjelaskan bahwa pendirian BUM Desa sebaiknya dilandasi dengan potensi lokal dan solusi sosial, bukan hanya sekedar mengikuti tren atau keterpaksaan atas instruksi pemerintah tanpa adanya kesiapan matang. “BUM Desa yang tumbuh dari kebutuhan dan kekuatan lokal terbukti lebih berkelanjutan dan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional” jelas Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak.Peserta juga dilatih untuk menyusun rencana usaha yang realistis dan berbasis pada potensi lokal. “BUM Kal yang sehat adalah yang mampu menyatukan potensi ekonomi sekaligus menjadi ruang pemberdayaan masyarakat,” jelas Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak. Antusias peserta dalam pelatihan ini menunjukkan tingginya komitmen aparat kalurahan, pengurus BUM Desa, dan tenaga ahli G2R untuk menerapkan sistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.Selanjutnya, Rika Fatimah P. L., S. T., M. Sc., Ph.D, selaku tenaga ahli G2R, memaparkan materi tentang Sosialisai Program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapenur. Dalam paparannya, Rika menjelaskan bahwa G2R merupakan model pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis gotong royong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan jejaring usaha. Dalam kegiatan pelatihan ini Kepala Kalurahan Purwoharjo dalam sambutannya berharap perlatihan ini dapat memperkuat antara pemerintah desa, pengelola BUM Kal, dan Kelompok Masyakarat. “Dengan penguatan kelembagaan, BUM Kal Purwoharjo diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga” jelas Raden Antonius Ariwibowo, A.Md. Kegiatan pelatihan ini menegaskan komitmen Kalurahan Purwoharjo dalam membangun BUM Kal yang profesional dan berdaya saing. Melalui pendampingan dan sosialisasi program G2R Tetrapreneur, pemerintah kalurahan berharap tercipta sistem ekonomi desa yang berkelanjutan, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program G2R diharapkan menjadi model gotong royong modern yang menghubungkan potensi lokal dengan pasar global, sekaligus memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi nasional.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
