Sleman, Februari 2024 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Syncore Indonesia dalam pembuatan Video Pembelajaran Modul BUM Desa. Proyek ini menjadi tindak lanjut dari penyusunan modul pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa yang sebelumnya telah dirumuskan.Produksi dilakukan di Kantor Syncore Indonesia, Jalan Raya Solo – Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Tim yang terlibat terdiri atas Tim Konsultan Syncore, Tim Media Syncore, serta mentor untuk masing-masing video.Tim konsultan berperan dalam menyiapkan bahan presentasi dan konten utama untuk tujuh video pembelajaran. Materi yang diproduksi meliputi Metode Pelatihan dan Ice Breaking, Legalitas BUM Desa, Perencanaan Usaha, Manajemen Operasional, Pemasaran, Manajemen Komunikasi (lokal konteks), dan Tata Kelola Keuangan. Selama perencanaan, koordinasi dilakukan secara intensif melalui Zoom meeting dan komunikasi daring via WhatsApp bersama pihak Kemendes PDTT. “Media video dipilih karena mampu memvisualisasikan materi kompleks, meningkatkan pemahaman peserta, serta fleksibel untuk dipelajari ulang sesuai kebutuhan,” jelas Widodo Prasetyo Utomo, Konsultan Syncore Indonesia.Selain menyajikan teori, video juga menampilkan pendekatan praktis untuk memudahkan aparatur desa dan pengelola BUM Desa dalam menerapkan materi di lapangan. Tim konsultan menekankan pentingnya penggunaan infografis, animasi, serta studi kasus nyata untuk memperkaya konten pembelajaran.Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta pelatihan terhadap konsep tata kelola BUM Desa sekaligus memberikan gambaran nyata tentang penerapannya di tingkat desa.Rekomendasi pengembangan ke depan juga disampaikan. Syncore menilai program ini akan lebih berdampak jika modul terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini, ditambah dengan video langkah praktis, serta disediakan opsi pengunduhan agar tetap dapat diakses di wilayah dengan keterbatasan internet. Selain itu, pelibatan aparatur desa sebagai narasumber lapangan juga dinilai dapat menambah relevansi materi serta memperkuat semangat kolaborasi dalam pengelolaan BUM Desa.Keterlibatan Syncore Indonesia dalam proyek ini menunjukkan komitmen Kemendes PDTT dalam menguatkan kapasitas aparatur desa dan pengelola BUM Desa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Dengan dukungan konsultan berpengalaman, Video Pembelajaran Modul Kemendes diharapkan dapat memperluas dampak pemberdayaan desa secara nasional. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat penyebaran pengetahuan, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau pelatihan tatap muka, sehingga proses peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pra-audit Puskesmas Ngampilan yang berlangsung pada Februari - Maret 2025 yang dilaksanakan selama 1 bulan di Kota Yogyakarta. Pendampingan dilakukan sebagai langkah persiapan agar Puskesmas siap menghadapi proses audit dengan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar regulasi. Pendampingan pra-audit melibatkan Konsultan Syncore Indonesia, Kepala Puskesmas, dan Bendahara Puskesmas Ngampilan.Kegiatan pendampingan pra-audit merupakan bentuk komitmen Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan dan manajemen di sektor kesehatan. Melalui kegiatan ini, Syncore membantu Puskesmas Ngampilan dalam mengevaluasi laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen pendukung, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar proses audit berjalan lancar.Perwakilan Syncore Indonesia, Syamsiyah Yuli Dwi Andari atau kerap disapa Syamsiyah, menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Syncore dalam memperkuat tata kelola dan manajemen keuangan di sektor layanan kesehatan.“Pendampingan Pra-Audit hanya berfokus pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar serta kelengkapan laporan keuangan. Syncore ingin memastikan setiap puskesmas memiliki tata kelola keuangan yang siap diaudit dan sesuai prinsip good governance.” jelasnya.Syncore Indonesia melakukan pengecekan pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian susunan laporan keuangan berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 dan PSAP 13. Langkah tersebut memastikan bahwa setiap proses administrasi dan keuangan puskesmas telah memenuhi standar akuntabilitas publik. Selain itu, Syamsiyah menambahkan bahwa pendampingan ini menjadi bagian dari upaya Transformasi Kelembagaan di lingkungan puskesmas. “Syncore berperan mendampingi puskesmas dalam tahap persiapan audit dengan memberikan arahan dan penguatan kapasitas SDM agar sistem manajemen keuangan dapat berjalan dan berkelanjutan.” jelasnya. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Syncore Indonesia dalam pendampingan pra-audit Puskesmas Ngampilan menjadi langkah nyata dalam mempercepat proses kesiapan audit. Melalui metode pendampingan yang sistematis, Syncore Indonesia membantu puskesmas dalam menyiapkan kelengkapan dokumen, menyusun laporan keuangan sesuai standar, serta memastikan seluruh data siap diverifikasi oleh auditor. Dengan dukungan konsultan berpengalaman, pendampingan pra-audit menjadikan proses persiapan audit lebih cepat, tertib, dan terarah.
Yogyakarta, Oktober 2025 – RSUD Merauke mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024 di Kota Makassar, dengan menghadirkan narasumber Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan BLUD yang berbeda dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pelatihan ini diikuti oleh jajaran penting dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, mulai dari Direktur RSUD Merauke, Kepala Seksi Keuangan, Bendahara BLUD, Bendahara APBD, hingga operator BLUD dan APBD. Kehadiran seluruh unsur manajemen keuangan menegaskan keseriusan RSUD Merauke dalam memperkuat kemampuan dalam pengelolaan laporan dan anggaran BLUD.Dalam kegiatan ini, narasumber memberikan materi teknis mengenai penyusunan laporan keuangan BLUD, mulai dari pencatatan, penyajian, hingga proses pelaporan yang harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan BLUD memiliki alur berbeda dengan APBD. Tanpa pemahaman yang baik, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan teknis maupun administrasi yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan rumah sakit.Melalui pendalaman materi, peserta pelatihan PPK BLUD diharapkan mampu memahami dan menerapkan penyusunan laporan keuangan secara tepat sesuai standar yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, RSUD Merauke dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi peningkatan layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Selain itu, ke depan pelatihan sejenis diharapkan dapat terus dilakukan sehingga pengelolaan keuangan RSUD Merauke semakin matang dalam memahami sistem keuangan BLUD. Dengan demikian, rumah sakit akan lebih siap mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik.Dengan adanya kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra transformasi kelembagaan melalui pelatihan PPK BLUD. Tidak hanya memberikan materi teknis, Syncore juga dapat membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga rumah sakit mampu mengelola anggaran secara optimal dan mendukung terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas.
Syncore Indonesia dipercaya sebagai konsultan untuk mendampingi RSU ‘Aisyiyah Jetis dalam menyusun studi kelayakan (feasibility study) rencana transformasi dari klinik utama menjadi rumah sakit kelas D. Proyek penyusunan yang berlangsung sejak Februari hingga Mei 2024 dilaksanakan secara hybrid, yang mana penyusunan dilakukan secara daring beserta observasi ke lapangan langsung. Proyek ini tidak hanya mencakup penyusunan dokumen studi kelayakan, tetapi juga analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal klinik. Bapak Habib Fuady Rasyid, selaku Konsultan Penyusun, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen ini penting dilakukan mengingat penyusunan dokumen studi kelayakan untuk pendirian rumah sakit membutuhkan kompetensi khusus yang tidak dimiliki semua pihak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Klinik ‘Aisyiyah Jetis Ponorogo menjadi salah satu alasan utama perlunya bantuan konsultan.“Transformasi klinik menjadi rumah sakit kelas D tidak hanya soal kesiapan internal, tetapi juga harus sesuai regulasi pemerintah. Jumlah rumah sakit di suatu daerah perlu dikaji secara mendalam dan dipertimbangkan supaya tidak terjadi over capacity atau under capacity. Selain itu, hal ini juga menjaga persaingan rumah sakit tetap sehat sesuai dengan keunggulan kompetitif masing-masing rumah sakit,” jelasnya.Tim konsultan juga melakukan pengumpulan data secara menyeluruh. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, observasi lapangan, serta pengisian formulir permintaan data untuk membantu memetakan kondisi riil klinik. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber resmi, meliputi jumlah penduduk, angka kesakitan, tren kebutuhan layanan kesehatan, hingga informasi kebijakan kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Menurut hasil studi kelayakan, secara aspek internal dan eksternal Klinik ‘Aisyiyah Jetis Ponorogo sudah dinilai layak menjadi rumah sakit kelas D. Namun, tantangan muncul ketika Dinas Kesehatan menilai bahwa jumlah rumah sakit di Ponorogo sudah cukup banyak sehingga sampai saat ini, kenaikan status dari klinik ke rumah sakit kelas D belum dapat terealisasi.Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, Syncore Indonesia mengedepankan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Pendekatan ini dilakukan agar setiap kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.Dari hasil penyusunan dokumen yang dilakukan, Syncore Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi agar Klinik ‘Aisyiyah Jetis Ponorogo dapat mewujudkan rencana transformasi secara bertahap. Bapak Habib berpesan agar pihak klinik menindaklanjuti semua rekomendasi konsultan demi tercapainya tujuan. “Besar harapan kami agar Syncore Indonesia dapat terus bekerja sama dengan RSU ‘Aisyiyah Ponorogo dan tetap dipercaya sebagai konsultan bisnis di rumah sakit, terutama untuk mendampingi rumah sakit beserta dengan klinik maupun rumah sakit satelitnya,” pungkas Bapak Habib.
Yogyakarta – Puskesmas Balai Riam Kabupaten Sukamara bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk mengikuti pendampingan pra audit laporan keuangan yang dilaksanakan pada 1 Maret hingga 30 April 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, dengan menghadirkan narasumber seorang konsultan berpengalaman dari Syncore Indonesia. Kegiatan ini digelar untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit eksternal sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.Pendampingan ini menjadi langkah penting bagi Puskesmas Balai Riam dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui tahapan pra audit, pihak puskesmas dapat melakukan evaluasi awal terhadap kelengkapan dokumen keuangan, memperbaiki potensi temuan sejak dini, dan menyempurnakan sistem pencatatan akuntansi. Hal ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kesalahan material yang bisa mempengaruhi opini auditor eksternal.Rangkaian pendampingan mencakup assessment awal, penyusunan program kerja, kick off meeting, pengumpulan serta verifikasi dokumen keuangan, hingga penyusunan dokumen review notes. Dari proses tersebut, akan dihasilkan laporan temuan audit laporan keuangan tahun 2024 yang dapat dijadikan acuan oleh Puskesmas Balai Riam untuk memperbaiki tata kelola keuangan di masa mendatang.Sebagai salah satu puskesmas strategis di Kabupaten Sukamara, Puskesmas Balai Riam memegang peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, mulai dari pelayanan medis hingga program kesehatan masyarakat di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang transparan menjadi pondasi utama agar puskesmas dapat terus memberikan layanan yang efektif dan berkelanjutan.Pendampingan pra audit ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Puskesmas Balai Riam. Dengan laporan keuangan yang lebih tertata, puskesmas tidak hanya memperkuat akuntabilitas kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan.Dengan adanya kegiatan ini, Syncore Indonesia menegaskan komitmennya dalam melakukan pendampingan Puskesmas Balai Riam dalam perjalanan menuju tata kelola keuangan yang semakin baik. agar menjadi titik awal transformasi puskesmas dalam mengelola keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukamara.
Yogyakarta, 2025 – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi (LBK) Jambi telah menyusun dokumen administratif sebagai syarat bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Proses ini dilaksanakan selama periode Juni hingga Juli 2024 dengan berkolaborasi dengan tim konsultan Syncore Indonesia yang bertempat di Yogyakarta. Transformasi ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menekankan pentingnya penerapan BLUD bagi satuan kerja agar mampu mengelola keuangan secara lebih efisien, transparan, dan fleksibel.Melalui penerapan BLUD, LBK Jambi diharapkan dapat memberikan layanan laboratorium yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu melalui penerapan BLUD ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian dalam pengelolaan pendapatan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dokumen administratif yang disusun meliputi pola tata kelola, standar pelayanan minimal, rencana strategis, laporan keuangan, surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, dan surat pernyataan kesediaan untuk diaudit. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur pedoman pembentukan, pengelolaan, hingga evaluasi BLUD. Selain itu, penyusunan juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang modul penilaian dan penetapan BLUD. Surat edaran ini sebagai panduan teknis penilaian kesiapan dokumen administratif untuk penerapan BLUD yang harus dipenuhi oleh calon BLUD.Menurut Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku Pakar BLUD dari Syncore Indonesia, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen administratif BLUD bukan hanya soal memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Pendampingan ini memastikan LBK Jambi memiliki pijakan hukum dan sistem keuangan yang lebih fleksibel, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal dan keberlanjutan operasional tidak terganggu,” ungkapnya.Proses penyusunan dilakukan secara hybrid, melalui koordinasi rutin via Zoom Meeting dan kunjungan langsung untuk observasi serta pengumpulan data. Meski biasanya membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan, LBK Jambi berhasil menyelesaikan penyusunan dalam waktu satu bulan berkat kerja sama solid antara LBK dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) yang responsif dalam penyediaan data.Sebagai konsultan berpengalaman, Syncore Indonesia berperan penting dalam memastikan proses penyusunan berjalan sesuai standar. Syncore Indonesia tidak hanya memberikan bimbingan teknis penyusunan dokumen, tetapi juga mendukung instansi hingga menerapkan BLUD. Salah satu program utamanya adalah pelatihan dan penyusunan dokumen administratif BLUD untuk berbagai instansi daerah, yang sejalan dengan misi memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga publik.Manfaat dari transformasi ke BLUD, LBK Jambi akan langsung dirasakan masyarakat dan pengguna jasa laboratorium. Dengan pola keuangan yang lebih fleksibel, LBK dapat mengoptimalkan layanan, mengendalikan biaya operasional, sekaligus memperluas pengembangan fasilitas. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu bekerjasama dengan Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bagi 15 puskesmas. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 12–13 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan puskesmas Pasangkayu agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.Bapak Dahnial dari Dinas Kesehatan Pasangkayu menyampaikan bahwa target utama kegiatan ini adalah pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Murni tahun 2025 serta review proyeksi belanja BLUD. “Kami menekankan pentingnya penyelarasan RBA agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan sekaligus ketentuan peraturan,” ujarnya dalam sesi pembukaan pelatihan.Peserta terdiri dari 15 Puskesmas Pasangkayu, di antaranya Puskesmas Sarudu 1, Sarudu 2, Dapurang, Duripoku, Baras 1, Bulu Taba, Lariang, Pasangkayu 1, Pasangkayu 2, Tikke Raya, Pedongga, Bambalamotu, Bambaira, Sarjo, dan Baras II. Narasumber pada pelatihan PPK BLUD ini yaitu Yuni Pratiwi, M.Ak., CAAT. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Kabid Kesehatan Masyarakat, serta pejabat perencanaan dan keuangan.Pada hari pertama, pelatihan PPK BLUD difokuskan pada review RBA tahun 2025. Seluruh RBA dari 15 Puskesmas Pasangkayu telah berhasil diinput ke sistem sebesar 100 persen. Selain itu, 14 puskesmas atau 90 persen sudah mengisi data penerimaan hingga Januari 2025. Peserta juga memperoleh materi penatausahaan keuangan serta praktik penginputan penerimaan BLUD ke aplikasi Syncore.Pada hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan praktik penginputan penatausahaan pengeluaran BLUD. Peserta mempelajari tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran lebih rinci, termasuk peran pejabat keuangan. Dengan demikian, setiap puskesmas diharapkan mampu menjalankan sistem keuangan secara tertib dan sesuai standar. Saat pelatihan berlangsung peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan mengikuti simulasi dengan antusias.Sebagai tindak lanjut, peserta akan melakukan review penerimaan BLUD untuk periode bulan Januari–Februari 2025 serta praktik penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Melalui pendampingan Syncore Indonesia, Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu diharapkan semakin siap mengelola keuangan secara profesional. Pelatihan PPK BLUD ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian puskesmas Pasangkayu dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Bantul – Syncore Indonesia mendampingi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola BUM Desa, yang dilaksanakan pada 7–8 Februari 2025 di Gedung Meravi.id Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan PT Trimagah Bangun Persada (Harita Nickel) serta Desa sekitar wilayah kerja Harita Nickel. Program peningkatan kapasitas SDM ini digelar untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola usaha BUM Desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini berjalan 3 hari dengan 2 hari pelatihan in class dan 1 hari kunjungan ke BUM Desa inspiratif. (7/2/2025)Pada hari pertama, kegiatan dibuka dengan sambutan dari Harita Nickel dan Bumdes.id yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan BUM Desa sebagai motor kemandirian ekonomi desa. Sesi materi pertama diisi oleh Tristi Sintawati, Direktur BUM Desa Binangun Jati Unggul, yang memaparkan praktik terbaik pengelolaan BUM Desa melalui visi dan misi yang jelas, inovasi usaha berbasis potensi lokal, serta tata kelola organisasi hasil musyawarah desa. Kemudian, Widodo Prasetyo, S.Ak., konsultan Bumdes.id, memberikan materi tentang penguatan tata kelola kelembagaan dan keuangan. Ia menegaskan, “Desain tata kelola BUM Desa pasca PP 11 Tahun 2021 menempatkan musyawarah desa sebagai kekuasaan tertinggi. Forum inilah yang menentukan arah usaha dan keberhasilan BUM Desa bergantung pada kualitas musyawarah tersebut,” jelas Widodo.Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada pemetaan potensi desa dan penyusunan rencana usaha sebagai bagian dari Peningkatan Kapasitas SDM pengurus BUM Desa. Materi disampaikan oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., yang memaparkan berbagai praktik sukses BUM Desa di Indonesia, mulai dari BUM Desa yang mengelola toko desa, taman aglonema, hingga wisata desa. Peserta diajak menyusun peta potensi Desa Kawasi, menganalisis peluang usaha, dan merancang ide bisnis menggunakan metode pemetaan bentang serta analisis SWOT. Beberapa ide yang muncul antara lain pengelolaan sampah, pengembangan pariwisata, serta penyediaan layanan logistik yang potensial dikembangkan oleh BUM Desa Kawasi Mandiri Sejahtera.Pada hari ketiga, diisi dengan kunjungan lapangan ke BUM Desa Amarta, Sleman. Peserta melihat langsung pengelolaan unit usaha seperti pengolahan sampah, produksi beras, kolam renang dan UKM batik. Melalui sesi diskusi bersama Direktur BUM Desa Amarta, peserta mempelajari strategi diversifikasi usaha dan penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel di lapangan.Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen bersama Harita Nickel dan Syncore Indonesia dalam memperkuat peran BUM Desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan perpaduan materi teori, praktik pemetaan potensi, dan studi lapangan, kegiatan ini mendorong peningkatan kompetensi pengurus agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing. Dampaknya, tidak hanya peningkatan kapasitas individu peserta, tetapi juga terciptanya sinergi antar-pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem BUM Desa yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah kerja Harita Nickel.
Ponggok, Triwulan IV 2024 – Pendampingan implementasi SAAB dilakukan langsung di Kantor BUM Desa Ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok resmi menerapkan Sistem Aplikasi Akuntansi BUM Desa (SAAB) dalam menyusun laporan keuangan. Implementasi ini merupakan bagian dari Program Bina Desa 2024 yang digagas oleh Danone Indonesia, dengan tujuan meningkatkan tata kelola keuangan BUM Desa secara transparan dan akurat.BUM Desa Ponggok memilih SAAB karena sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara daring dari mana saja, menghadirkan data real-time, serta memudahkan analisis bisnis. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. “Dengan SAAB, kami berharap tata kelola keuangan BUM Desa semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ungkap Bendahara BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok.Tim konsultan memberikan bimbingan teknis intensif agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis. “Kami mendampingi bendahara dan admin keuangan BUM Desa Ponggok untuk memastikan pencatatan sesuai prosedur, sekaligus memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu,” jelas Bapak Widodo Prasetyo Utomo selaku konsultan Syncore Indonesia.Sebelum menggunakan SAAB, BUM Desa Ponggok menghadapi tantangan dalam mengolah data keuangan yang besar dan kompleks. Pencatatan manual menggunakan Excel sering memakan waktu dan menimbulkan risiko kesalahan. Melalui SAAB, proses tersebut kini menjadi lebih sederhana, efisien, dan dapat diakses secara fleksibel.Program ini menjadi momentum penting bagi BUM Desa Ponggok sebagai salah satu Desa Juara yang berkomitmen memperkuat pencatatan keuangannya berbasis sistem. Penerapan SAAB juga menunjukkan keseriusan BUM Desa Ponggok dalam memastikan transformasi digital keuangan desa dapat berjalan optimal. Dengan adopsi SAAB, BUM Desa Ponggok optimis mampu memperkuat kinerja unit usaha, meningkatkan akuntabilitas publik, sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi desa.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
