Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BLUD pada tanggal 26-28 Agustus 2024. Narasumber pelatihan ini adalah Niza Wibyana Tito, M.KOM., M.M., M.AK., CAAT., selaku Pakar BLUD dari Syncore Indonesia yang telah berpengalaman dalam pendampingan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.Kegiatan yang berlangsung di Hotel Unisi, Yogyakarta, ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, serta BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan, yaitu UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan, dan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC 119). Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aturan, tata cara, dan tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja BLUD. Pelatihan dibuka dengan peninjauan kembali implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD. Materi diawali dengan alasan penerapan BLUD dan fleksibilitas yang diperoleh setelah menerapkannya setelah itu diminta untuk menginventarisasi bentuk fleksibilitas yang sudah dimanfaatkan masing-masing BLUD UPTD dan meninjau prosedur pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan, misalnya mengecek keberadaan peraturan kepala daerah yang mengatur fleksibilitas tersebut.Pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tahapan monitoring dan evaluasi kinerja, metode yang dapat digunakan, indikator penilaian, serta penyusunan laporan kinerja. Sebagai studi kasus, peserta juga mendapatkan pengalaman langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo dan BLUD Puskesmas Kulonprogo mengenai metode dan tahapan yang telah diterapkan. Pelatihan disampaikan secara interaktif melalui kombinasi pemaparan materi dan diskusi terbuka. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam membahas berbagai persoalan implementasi monev di lingkungan BLUD kesehatan.Dalam pelaksanaan monev BLUD, tantangan yang dihadapi yaitu belum seimbangnya indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta belum adanya peraturan kepala daerah yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi BLUD. Melalui pelatihan ini, Syncore Indonesia membantu peserta memahami pentingnya penyusunan regulasi tersebut agar mekanisme monev dapat berjalan efektif dan terukur. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung secara lebih sistematis dan berkelanjutan, serta mendorong penetapan mekanisme monev dalam bentuk peraturan kepala daerah. Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan tata kelola BLUD yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Diharapkan hasil pelatihan ini dapat mendorong Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara lebih sistematis serta menyiapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaannya.
Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta menjadi salah satu diantara 11 puskesmas yang mengikuti pendampingan pra audit dari 1 Maret 2025 hingga 31 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui online yang dihadiri oleh berbagai staf di 11 Puskesmas Kota Yogyakarta. Layanan ini didampingi oleh Tim Konsultan Syncore Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan lembaga kesehatan dalam menghadapi audit eksternal serta memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Pendampingan pra audit ini sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum audit resmi dilaksanakan. Program ini bertujuan untuk meninjau kelengkapan dokumen keuangan, melakukan perbaikan potensi temuan awal, dan menyempurnakan sistem pencatatan laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Tim konsultan melakukan assessment awal, memeriksa kelengkapan dokumen laporan keuangan serta dokumen pendukung lainnya, menyusun catatan hasil tinjauan (review notes), dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak puskesmas. Hasil dari kegiatan ini untuk perbaikan internal puskesmas dalam menilai kewajaran laporan keuangan serta memberikan opini audit yang sesuai.Dengan adanya pendampingan program ini diharapkan Puskesmas Kota Yogyakarta dapat menemukan komitmen terhadap transparansi tata kelola layanan publik serta penyempurnaan sistem pencatatan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kabupaten Lembata, NTT – Pelatihan Dokumen Administratif Pra-BLUD RSUD Lewoleba diselenggarakan pada 1–4 Oktober 2024 di RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diselenggarakan oleh RSUD Lewoleba bekerja sama dengan Syncore Indonesia dengan menghadirkan narasumber yaitu Rivaldi Hanky Suryo Saputro S.E., M.Ak., CAAT dan diikuti oleh 34 peserta yang terdiri dari jajaran direksi, kepala bidang, serta tim internal BLUD rumah sakit. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Syncore Indonesia dalam percepatan transformasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Melalui metode in-house training, peserta dibimbing langsung oleh konsultan Syncore Indonesia agar memahami tata cara penyusunan dokumen yang tepat. Pelatihan ini berfokus pada penyusunan empat dokumen administratif Pra-BLUD dan dua surat sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yaitu Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Surat Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja, dan Surat Pernyataan Bersedia Diaudit. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya RSUD Lewoleba yang sejak awal tahun 2024 telah mempersiapkan pengajuan status BLUD. Upaya tersebut sempat tertunda karena pergantian kepala daerah, namun kini kembali dilanjutkan dengan pendampingan teknis yang lebih terarah. “Kami berharap melalui pelatihan ini RSUD Lewoleba dapat menyusun dokumen secara lengkap dan benar, sehingga pengajuan status BLUD bisa segera dilakukan tahun 2025,” ujar Rivaldi Hanky S. S., narasumber dari Syncore Indonesia.Selain penyusunan dokumen, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas manajemen dan memperjelas arah strategis pelayanan rumah sakit. Bapak Dominicus, selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Lewoleba, menyampaikan harapan agar hasil pelatihan dapat mempercepat proses usulan kepada Pemerintah Daerah. “Kami ingin agar bisa mendapatkan data secara lengkap dari keempat dokumen administratif BLUD dan dua surat pernyataan sesuai dengan Permendagri 79/2018 agar bisa segera diusulkan kepada Pemerintah Daerah di tahun 2025,” ungkapnya.Dengan tersusunnya dokumen administratif Pra-BLUD yang lengkap, RSUD Lewoleba diharapkan menjadi contoh transformasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Lembata. Harapan juga tertuju agar puskesmas-puskesmas di wilayah Lembata segera mengikuti langkah yang sama, memperkuat tata kelola layanan kesehatan berbasis BLUD yang transparan dan akuntabel.
UPTD Persampahan Singkawang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Singkawang menjalin kolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam proyek penyusunan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada 10 Juni hingga 31 Agustus 2024. Tujuan utama program adalah memperkuat kesiapan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) agar dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dan meningkatkan kualitas layanan persampahan di seluruh wilayah Kota Singkawang.Proyek penyusunan dokumen administratif ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, UPTD Persampahan Singkawang berperan sebagai pelaksana utama, sedangkan DLH Kota Singkawang dan Syncore Indonesia menjadi mitra pendamping teknis. Seluruh proses difokuskan pada penyusunan enam dokumen administratif BLUD secara komprehensif, meliputi Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Tata Kelola, Surat Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, serta Surat Pernyataan Bersedia Diaudit, sebagai dasar penetapan status BLUD di lingkungan pemerintah daerah.Penyusunan dokumen administratif BLUD mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Regulasi tersebut mewajibkan unit pelayanan pemerintah daerah untuk memiliki dokumen administratif sebagai salah satu syarat penerapan PPK BLUD. Melalui kegiatan ini, UPTD Persampahan Singkawang dapat menyiapkan landasan administrasi yang kuat untuk mendukung tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih transparan.Sebelum proyek ini berjalan, UPTD Persampahan Singkawang telah mencoba menyusun dokumen administratif secara mandiri, namun adanya keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi hal tersebut, DLH Kota Singkawang dan Syncore Indonesia memberikan pendampingan teknis melalui metode observasi dan wawancara yang mencakup asesmen, pengumpulan data, analisis, penyusunan dokumen, hingga pemaparan hasil secara daring. Pendampingan ini membantu memastikan seluruh proses berjalan efektif dan sesuai kebutuhan kelembagaan UPTD.Hasil penyusunan dokumen administratif BLUD menunjukkan progres positif. Setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi dan kebutuhan operasional UPTD. Kolaborasi lintas instansi ini juga membantu memperkuat koordinasi antar bagian dalam pengelolaan layanan persampahan. Dengan dukungan dari DLH dan Syncore Indonesia, UPTD dapat lebih fokus pada peningkatan kinerja operasional serta kualitas pelayanan masyarakat.UPTD Persampahan Singkawang menargetkan penetapan resmi sebagai BLUD pada tahun mendatang. Dengan status tersebut, UPTD akan mampu mengelola layanan persampahan secara mandiri, transparan, dan berkelanjutan. UPTD berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk melakukan pembenahan data serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dokumen administratif BLUD.
Syncore Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam program pendampingan review awal sebelum audit eksternal (pra audit) bagi 18 Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah Puskesmas Pakualaman Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit eksternal tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan Puskesmas Pakualaman Yogyakarta. Melalui pra audit, Syncore Indonesia membantu menilai kesesuaian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kesiapan dokumen pendukung yang akan menjadi dasar audit eksternal.Dalam prosesnya, kegiatan dimulai dengan kick off meeting dan dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen secara menyeluruh. Konsultan Syncore melakukan telaah angka antar laporan keuangan, keselarasan laporan dengan regulasi, serta verifikasi kelengkapan dokumen pendukung. Hasilnya dirangkum dalam review notes yang berisi rekomendasi perbaikan bagi puskesmas.Menurut Siti Hasna Fathimah, S.E., M.Ak., CAAT, selaku Konsultan Syncore Indonesia, pra audit memiliki peran penting baik bagi puskesmas maupun Pemerintah Daerah. “Bagi Puskesmas, kegiatan ini memastikan kelengkapan laporan dan kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan bagi Pemda, hasil pra audit mendukung transparansi pengelolaan dana BLUD dan kualitas laporan keuangan pemerintah kota,” jelasnya.Syncore menggunakan metode process-based yang menekankan objektivitas melalui kertas kerja terstandar. Tantangan yang dihadapi di lapangan meliputi ketidaksesuaian format laporan dan pengarsipan dokumen fisik. Namun, dengan pendampingan sistematis, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap.Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan audit, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik di sektor kesehatan. “Akuntabilitas adalah investasi. Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan keseriusannya dalam membangun layanan kesehatan prima dengan tata kelola keuangan yang transparan,” ujar Siti Hasna Fathimah, S.E., M.Ak., CAAT.Dengan pendampingan ini, konsultan Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung instansi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan. Bagi Syncore, akuntabilitas merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memperkuat fondasi pelayanan publik. Melalui pendampingan pra audit, Syncore berupaya memastikan proses pengelolaan keuangan di Puskesmas BLUD berjalan transparan, efisien, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
PT SMART Tbk tengah menyusun modul fasilitator dan modul pembelajaran BUM Desa sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Penyusunan modul ini penting untuk memberikan panduan bagi fasilitator dalam melakukan pendampingan kepada BUM Desa serta menambah pengetahuan pengurus agar dapat diterapkan di masing-masing BUM Desa. Melalui modul ini, diharapkan pengelolaan BUM Desa menjadi lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.Latar belakang penyusunan modul ini berawal dari komitmen PT SMART Tbk untuk memperluas ruang lingkup tanggung jawab sosialnya ke ranah pemberdayaan masyarakat desa. Perusahaan berupaya memberikan kontribusi nyata melalui pelatihan dan pendampingan bagi BUM Desa yang berada di wilayah operasionalnya. Program ini juga merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa.Tujuan utama penyusunan modul ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, agar perusahaan memahami metode yang tepat dalam melihat administrasi BUM Desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kedua, PT SMART Tbk ingin mampu menentukan tipologi BUM Desa mulai dari perintis, pemula, berkembang, hingga maju. Ketiga, perusahaan berupaya merumuskan strategi monitoring dan evaluasi yang efektif dengan indikator keberhasilan yang terukur.Selain itu, PT SMART Tbk juga menargetkan tersusunnya kurikulum, silabus, dan modul pelatihan berdasarkan tipologi BUM Desa yang berbeda. Perusahaan ingin memiliki metodologi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan tiap BUM Desa binaan. Dengan demikian, setiap kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Modul fasilitator akan digunakan oleh tim internal PT SMART Tbk, sedangkan modul pembelajaran ditujukan bagi BUM Desa binaan perusahaan.Proses penyusunan modul ini dimulai pada Semester II Tahun 2024 melalui beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut meliputi rapat penyusunan, pembuatan modul fasilitator dengan berbagai tools pendukung, serta penyusunan modul pembelajaran yang mencakup aspek legalitas, perencanaan usaha, manajemen operasional, pemasaran, komunikasi, dan tata kelola keuangan. Setelah itu, dilakukan rapat presentasi, finalisasi modul, dan workshop untuk memastikan kesiapan implementasi.Terkait lokasi penerapan perdana modul, tim konsultan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tim SMART Tbk sebagai pengguna utama. Dalam penyusunannya, tidak ditemukan tantangan berarti karena seluruh proses berlangsung lancar dan kolaboratif. Tim konsultan menggunakan pendekatan sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami agar pengguna di desa dapat mengerti dengan baik. Pendekatan ini memastikan modul bersifat praktis, aplikatif, dan langsung dapat diterapkan di lapangan.Melihat potensi besar yang dimilikinya, modul ini dipandang sangat berpotensi untuk diterapkan di berbagai daerah lain. Karena dirancang secara global, modul ini dapat digunakan oleh siapa pun terutama oleh BUM Desa di seluruh Indonesia. Upaya PT SMART Tbk dalam menyusun modul fasilitator dan pembelajaran ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran BUM Desa, meningkatkan kompetensi pengelolanya, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis desa secara berkelanjutan.
Yogyakarta — Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, Puskesmas Kraton Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan Pendampingan Pra Audit dan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan terhadap 18 Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan PT Syncore Indonesia sebagai mitra konsultan.Pelaksanaan audit eksternal ini dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Proses audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan Puskesmas bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Kegiatan pra audit menjadi langkah awal penting dalam memastikan kesiapan Puskesmas Kraton menghadapi proses audit eksternal. Melalui pendampingan ini, tim konsultan melakukan review awal terhadap kelengkapan dokumen yang di butuhkan, menyempurnakan sistem pencatatan keuangan, serta identifikasi potensi temuan yang dapat mempengaruhi opini auditor.Dalam prosesnya, kegiatan meliputi beberapa tahapan, antara lain Assesment & Program Kerja, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Kick Off Meeting, Pengumpulan dan Pengecekan Dokumen Keuangan, Analisis dan Verifikasi Laporan, hingga Penyusunan Dokumen Review Notes sebagai hasil akhir pendampingan. Seluruh tahapan dilaksanakan selama satu bulan dengan melibatkan tim dari Puskesmas Kraton dan 18 Puskesmas lainnya serta konsultan profesional dari Syncore Indonesia.Melalui kegiatan ini, diharapkan Puskesmas Kraton Kota Yogyakarta dapat memperoleh hasil audit yang optimal serta memperkuat tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan pra audit juga diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan di lingkungan Puskesmas.Dengan tersusunnya Dokumen Review Notes Laporan Keuangan Puskesmas Kraton Tahun 2024, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta telah menyelesaikan proses pendampingan pra-audit yang berlangsung dari 1 Februari hingga 31 Maret 2025. Pendampingan ini dilakukan oleh Syncore Indonesia sebagai konsultan pendamping yang membantu menyiapkan puskesmas dalam menghadapi audit eksternal.Pendampingan pra-audit ini difokuskan pada peninjauan awal terhadap laporan keuangan, kelengkapan dokumen pendukung, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan internal puskesmas agar lebih tertib secara administrasi dan akuntabel secara keuangan.Kegiatan pendampingan dilaksanakan langsung di puskesmas Mantrijeron, dengan dukungan sesi daring untuk keperluan koordinasi dan pembahasan teknis. Tim pendamping dari Syncore Indonesia bekerja sama dengan Tim puskesmas melalui berbagai tahapan, mulai dari kick off meeting, pengumpulan dokumen, telaah laporan, hingga penyusunan dokumen review notes sebagai masukan untuk perbaikan.Syncore Indonesia menggunakan pendekatan process-based, yaitu metode berbasis proses yang melibatkan review objektif menggunakan kertas kerja internal yang telah dikembangkan. Pendampingan ini tidak bersifat audit, melainkan lebih kepada fasilitasi dan asistensi teknis.Beberapa tantangan dihadapi selama proses ini, seperti ketidaksesuaian format laporan keuangan dan belum optimalnya pengarsipan dokumen hardcopy. Namun, melalui pendampingan ini, Puskesmas Mantrijeron memperoleh pemahaman dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi audit resmi.“Manfaat dari pendampingan pra-audit ini meluas tidak hanya bagi puskesmas, tetapi juga masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi pengelolaan dana kesehatan dan penguatan tata kelola layanan publik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta” Ungkap Siti Hasna Fathimah, selaku Tim Konsultan Syncore Indonesia.
Yogyakarta, 2025 - Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia bersama PT Syncore Indonesia melaksanakan kegiatan penyusunan kajian kelayakan pada tahun 2024 dan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025, UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Provinsi Maluku Utara. Dengan dukungan tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman, diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung operasional konservasi yang optimal dan berkelanjutan.Sebagai Mitra WCS Indonesia mendorong pendamping kawasan konservasi, yang memberikan dana hibah dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus memberikan bantuan tenaga dalam mengelola kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara serta menjadi fasilitator dalam menyusun kajian kelayakan dan dokumen administrasi, dalam hal ini WCS juga bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam menguatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.Kajian kelayakan disusun untuk memenuhi dua syarat utama penerapan BLUD, yakni teknis dan administratif. Kajian kelayakan ini menilai potensi layanan serta kemampuan keuangan UPTD, yang hasilnya menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk penerapan BLUD.Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD meyampaikan bahwa dalam proses penyusunan, tantangan terbesar adalah luasnya wilayah konservasi yang tidak dapat diobservasi seluruhnya. Untuk itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola kawasan yang memahami kondisi lapangan. Selain itu, karena ini merupakan pengalaman pertama dalam pendampingan BLUD di bidang konservasi, tim melakukan berbagai penyesuaian teknis dan administratif untuk memastikan hasil sesuai ketentuan regulasi. Metode penyusunan dokumen dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara kunjungan langsung ke lokasi dan koordinasi daring yang rutin selama proyek berlangsung. Berdasarkan observasi dan hasil koordinasi tim lapangan, pendekatan ini dinilai efektif dalam mengakomodasi keterbatasan geografis wilayah kerja. Proyek ini menjadi langkah penting karena merupakan pengalaman pertama pendampingan BLUD di bidang konservasi. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor konservasi agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Harapannya, permohonan penerapan BLUD UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara dapat segera disetujui oleh Kepala Daerah sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel, efektif, dan berkelanjutan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
