Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Layanan Usaha Terpadu (BLUT) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), Swasaba Research Intiative (SRI), bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam penyusunan dokumen administratif BLUD, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Proyeksi Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2024 dengan metode hybrid, yakni memadukan sesi offline dan online guna memastikan proses pembahasan berjalan efektif dan partisipatif). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan layanan UMKM yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.Kepala UPT BLUT KUMKM menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan langkah awal dalam proses menuju penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). “Kami sedang mempersiapkan berbagai dokumen administratif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Harapannya, melalui penerapan BLUD nantinya, kami dapat memperkuat tata kelola dan pelayanan bagi pelaku UMKM di kawasan Teras Malioboro,” ujar Kepala UPT BLUT KUMKM.Kemitraan dengan Syncore dipilih karena reputasi dan pengalaman panjang dalam mendampingi transformasi kelembagaan BLUD. Syncore dinilai memiliki metodologi terstruktur serta tim ahli yang memahami regulasi, sehingga dokumen administratif dapat disusun akurat dan sesuai standar penilaian. Dalam sesi diskusi, tim Syncore menekankan pentingnya penyusunan Renstra yang realistis dan terukur. “Renstra dan proyeksi keuangan lima tahun ke depan menjadi instrumen penting agar UPT BLUT KUMKM mampu mengantisipasi tantangan ke depannya,” jelas salah satu konsultan Syncore.Diskusi ini juga menegaskan kontribusi para pihak yang terlibat, mulai dari Kepala dan Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Koperasi dan UKM, hingga tim konsultan Syncore Indonesia. Kolaborasi multipihak ini diyakini mampu menghasilkan dokumen strategis yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi peta jalan penguatan UMKM di kawasan Teras Malioboro.Tidak hanya itu, penguatan kelembagaan UPT BLUT KUMKM juga dipandang sebagai langkah nyata dalam menjaga ikon Malioboro sebagai pusat wisata belanja dan budaya. Dokumen strategis yang dihasilkan dari kerja sama ini diharapkan mampu memberikan panduan jelas dalam menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan digitalisasi perdagangan dan perubahan perilaku konsumen. Harapan ke depan, UPT BLUT KUMKM dapat tumbuh sebagai unit kerja yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Dinyatakan bahwa UPT BLUT KUMKM tidak hanya berperan sebagai pengelola lapak, tetapi juga diarahkan menjadi pusat inkubasi ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM sekaligus mendukung perekonomian daerah.Kolaborasi dengan Syncore Indonesia menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra dan proyeksi keuangan sebagai fondasi, UPT BLUT KUMKM optimis dapat memperkuat layanan UMKM di Teras Malioboro sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu berkolaborasi dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara daring melalui Zoom Meeting pada 24 Januari 2024. Kegiatan ini digelar untuk mendampingi puskesmas dalam penyusunan dan penerapan PPK BLUD, menyusul penetapan BLUD di tahun 2024. Harapannya, mulai tahun 2025 Puskesmas Pasangkayu sudah mampu mengimplementasikan PPK BLUD secara optimal.Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Pasangkayu, dengan peserta utama terdiri atas Kepala Puskesmas dan pejabat yang menangani urusan keuangan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk memperkuat kapasitas manajerial dan teknis dalam pengelolaan BLUD di tingkat fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu, jajaran Dinas Kesehatan juga turut hadir, termasuk perwakilan dari bidang kesehatan masyarakat, Kasubag Perencanaan, serta Kasubag Keuangan, yang secara langsung memberikan pendampingan dan dukungan. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan upaya kolaboratif antara puskesmas dan dinas kesehatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan BLUD yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan peningkatan mutu layanan kesehatan di Pasangkayu.Narasumber pelatihan, Yuni Pratiwi, M.Ak., CAAT. menjelaskan pentingnya kegiatan ini bagi penguatan tata kelola keuangan Puskesmas Dinkes Pasangkayu. “Pelatihan PPK BLUD Puskesmas Pasangkayu sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas SDM sekaligus mempersiapkan mereka dalam implementasi PPK BLUD,” ujar beliau.Menurut beliau, metode pelatihan dilakukan dengan memaparkan materi pengantar PPK BLUD, dilanjutkan dengan showing system dan praktik penggunaan aplikasi Syncore e-BLUD sebagai alat untuk implementasi PPK BLUD. Dengan metode ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung berlatih menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan BLUD. Tidak berhenti pada pemaparan pelatihan juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk melakukan praktik langsung menggunakan aplikasi tersebut. Dengan pendekatan ini, peserta dapat mengasah keterampilan digital, memahami tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan BLUD, sekaligus menemukan solusi praktis melalui simulasi kasus.Sepanjang sesi pelatihan, terlihat bahwa peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan kritis, serta membagikan pengalaman lapangan yang relevan. Interaksi yang dinamis antara narasumber dan peserta menjadikan suasana pelatihan lebih hidup, kolaboratif, dan aplikatif. Pada akhirnya, metode ini tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengimplementasikan PPK BLUD secara efektif.Dinas Kesehatan Pasangkayu menyampaikan harapan besar agar sistem aplikasi Syncore e-BLUD benar-benar dapat menjadi solusi yang memudahkan seluruh puskesmas di Kabupaten Pasangkayu dalam hal pelaporan maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan pula tercipta peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
Kegiatan pendampingan pra audit dilakukan oleh Syncore Indonesia untuk membantu Puskesmas Permata Kecubung Kabupaten Sukamara dalam mempersiapkan laporan keuangan sebelum pelaksanaan audit eksternal. Program ini dilaksanakan pada 1 Maret hingga 30 April tahun 2025 dan diikuti oleh staf puskesmas sebagai peserta utama. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Telepon, WhatsApp, dan Email, dengan tujuan memastikan kesiapan dokumen keuangan agar sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Melalui pendampingan ini, Syncore Indonesia berperan aktif mendampingi puskesmas dalam mengidentifikasi potensi temuan seperti kekurangan dokumen pendukung laporan keuangan, ketidaksesuaian data pembukuan, serta perlunya penyempurnaan sistem pencatatan agar selaras dengan standar akuntansi dan kebijakan yang berlaku.Audit eksternal menjadi kegiatan penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di puskesmas. Namun, masih banyak unit layanan kesehatan yang menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Melihat kondisi tersebut, Syncore Indonesia hadir memberikan pendampingan pra audit agar Puskesmas Permata Kecubung dapat meminimalkan risiko temuan saat audit berlangsung. Melalui proses ini, puskesmas diharapkan mampu memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang lebih tertib dan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) .Dalam kegiatan ini, tim konsultan Syncore Indonesia melakukan serangkaian tahapan yang meliputi assessment dan penyusunan program kerja, kick-off meeting, pengumpulan serta pengecekan dokumen keuangan, hingga penyusunan review notes. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan seluruh data keuangan telah diverifikasi dengan baik. Pendampingan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses transfer pengetahuan bagi staf puskesmas agar lebih mandiri dalam mengelola laporan keuangan di masa mendatang.Selama kegiatan berlangsung, tim Syncore Indonesia berkoordinasi erat dengan jajaran manajemen Puskesmas Permata Kecubung melalui pertemuan dan komunikasi daring menggunakan platform Zoom Meeting dan WhatsApp. Pendampingan ini menjadi wujud kolaborasi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan. Dengan dukungan profesional dari Syncore Indonesia, puskesmas dapat memahami temuan-temuan awal dan menyiapkan dokumen yang relevan sesuai prinsip akuntansi berterima umum.Hasil kegiatan pendampingan pra audit ini menghasilkan dokumen laporan temuan audit keuangan yang memuat hasil verifikasi dan koreksi terhadap kelengkapan serta kesesuaian data keuangan Puskesmas Permata Kecubung. Laporan ini menjadi dasar bagi puskesmas untuk menindaklanjuti perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan sebelum audit eksternal dilakukan. Melalui dukungan Syncore Indonesia, Puskesmas Permata Kecubung Kabupaten Sukamara kini memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi dan siap menghadapi audit eksternal secara profesional. Pendampingan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola keuangan puskesmas yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Wonosari – Klinik Spesialis Paru dr Wisnu resmi mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIM Klinik) pada 18 Januari 2025 sebagai bagian dari upaya digitalisasi sistem manajemen kesehatan di wilayah Wonosari, Gunungkidul. Sistem digital ini dikembangkan oleh Syncore Indonesia untuk membantu klinik dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi pencatatan manual, serta meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis di lingkungan pelayanan kesehatan primer.Habib Fuady, perwakilan konsultan dari Syncore Indonesia, menyampaikan bahwa penggunaan SIM Klinik telah memberikan dampak positif terhadap manajemen data pasien dan operasional klinik. “Dengan beralih ke sistem digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, rapi, dan terintegrasi. Klinik tidak lagi bergantung pada pencatatan manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan,” ujarnya.Melalui digitalisasi sistem dengan SIM Klinik, tenaga medis dapat mengakses data pasien secara real-time, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, SIM Klinik juga mendukung pencatatan kunjungan pasien, pengelolaan stok obat, serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis dan sistematis. Berbagai fitur tersebut mendorong peningkatan mutu layanan sekaligus transparansi dalam pelaporan internal klinik.Habib Fuady perwakilan konsultan dari Syncore Indonesia menambahkan bahwa implementasi SIM Klinik berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kertas secara signifikan di klinik. Dengan menggantikan pencatatan manual yang selama ini menggunakan banyak kertas, implementasi SIM Klinik secara signifikan mengurangi konsumsi kertas di klinik dan mendukung efisiensi kerja.Langkah Klinik Spesialis Paru dr Wisnu ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya diperlukan di masa depan, tapi juga sangat dibutuhkan saat ini. Dengan dukungan teknologi seperti SIM Klinik, layanan kesehatan di tingkat klinik pun mampu memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan profesional kepada masyarakat.Dengan pengalaman dan kapabilitas dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan, Syncore Indonesia terus berkomitmen mendukung fasilitas kesehatan dalam proses digitalisasi sistem agar pelayanan lebih efektif, efisien, dan terpercaya. Syncore Indonesia berfokus pada pengembangan teknologi yang tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Yogyakarta – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serpong Utara bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem remunerasi dan pengelolaan insentif berbasis kinerja. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 7–9 November 2024 di Ruang Ekola 1 & 2. Kegiatan pelatihan ini menjadi bagian penting dari upaya RSUD Serpong Utara, yang baru menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak awal tahun 2024, untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan motivasi pegawai.Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara berfokus pada penguatan konsep remunerasi, perbedaan antara jasa layanan dan insentif, serta penyusunan sistem perhitungan berbasis kinerja yang transparan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman tentang penyusunan laporan kinerja BLUD dengan metode Balanced Scorecard yang membantu rumah sakit dalam mengukur capaian kinerja secara komprehensif.Pelatihan diikuti oleh sepuluh pejabat struktural RSUD Serpong Utara, termasuk Direktur dr. Tulus Muladiyono, M.A, dan para kepala bidang pelayanan medis, keperawatan, serta penunjang. Materi disampaikan oleh narasumber dari Syncore Indonesia, yaitu Sihono, S.Kep., Ners dan Almusa Nur Kadzim, S.Ak., CAAT., yang berpengalaman mendampingi rumah sakit dalam penerapan sistem remunerasi. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kedua pihak dalam memperkuat tata kelola rumah sakit daerah yang efektif dan akuntabel.Dalam pelatihan ini, narasumber menjelaskan konsep remunerasi sebagai bentuk imbalan kerja yang meliputi gaji, tunjangan, honorarium, dan insentif berdasarkan kinerja. Peserta juga mempelajari mekanisme penghitungan insentif berdasarkan likuiditas keuangan rumah sakit. Melalui Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara, para peserta diajak memahami pentingnya perencanaan keuangan yang efisien agar pembagian insentif menjadi adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelatihan berlangsung dengan metode diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Berbagai pertanyaan muncul, terutama terkait penerapan sistem jasa pelayanan dan kebijakan pajak bagi pegawai rumah sakit. Narasumber menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar sistem remunerasi yang diterapkan dapat terus menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, materi tentang laporan kinerja BLUD juga membantu peserta menyiapkan laporan keuangan yang lebih transparan.Melalui Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai tata kelola insentif berbasis kinerja. Dengan dukungan Syncore Indonesia, RSUD Serpong Utara berkomitmen mengimplementasikan sistem remunerasi yang lebih transparan, terukur, dan adil. Langkah ini diharapkan memperkuat motivasi pegawai serta meningkatan kemampuan penyusunan laporan kinerja BLUD juga menjadi langkah langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi layanan rumah sakit kepada masyarakat Tangerang Selatan secara berkelanjutan.
Pendampingan Syncore Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendukung tata kelola dan pengembangan lembaga kesehatan di Indonesia. Melalui proses penyusunan Feasibility Study (FS), Rencana Strategis (Renstra), dan Master Plan untuk RSU PKU Muhammadiyah Jatinom, Syncore berhasil membantu rumah sakit tersebut naik kelas dari kelas D menjadi kelas C. Pendampingan Syncore Indonesia ini berlangsung sejak awal tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2024 dan menghasilkan dokumen strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan status rumah sakit pada Agustus 2025.Menurut Habib Fuady Rasyid, S.M., M.M., salah satu konsultan dari Syncore Indonesia, setiap dokumen memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Feasibility Study disusun untuk menilai kelayakan rumah sakit dari berbagai aspek mulai dari keuangan, layanan, hingga manajemen operasional. “FS itu digunakan untuk menilai rumah sakit layak beroperasi, terutama dari sisi keuangan dan kebutuhan layanan masyarakat sekitar,” Ujar Bapak Habib.Sementara itu, Rencana Strategis berfungsi sebagai panduan arah pengembangan manajemen rumah sakit untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mengatur strategi pada empat pilar utama: operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Adapun Master Plan disusun untuk jangka panjang, sekitar 20 s/d 25 tahun, mencakup rencana pembangunan fasilitas, pengembangan layanan, serta arah investasi rumah sakit di masa depan.“Ketiga dokumen ini berperan penting sebagai dasar bagi rumah sakit dalam merumuskan arah pengembangan yang terukur, berkesinambungan, dan selaras dengan tujuan pelayanan kesehatan,” tambah Bapak Habib dari Syncore Indonesia.Bapak Habib juga menyoroti tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam menyusun rencana jangka panjang. Menurutnya, jumlah rumah sakit di Indonesia dikontrol oleh pemerintah sehingga strategi pengembangan harus disusun secara hati-hati. “Tantangannya adalah bagaimana rumah sakit bisa tetap bertahan di tengah regulasi yang ketat. Strateginya harus tepat supaya tidak salah langkah dan berdampak pada keberlanjutan operasional,” ujarnya.Selain itu, rumah sakit juga perlu menyesuaikan strategi bisnis ketika terjadi peningkatan kelas layanan. Kenaikan kelas rumah sakit membuat kebutuhan dan segmentasi pasar ikut berubah, sehingga diperlukan penyesuaian strategi pada aspek operasional, SDM, dan keuangan. Langkah penyesuaian ini menjadi penting agar rumah sakit mampu mempertahankan kualitas setelah berhasil naik kelas dan menjangkau segmen pelayanan yang lebih luas.Salah satu keunggulan Syncore Indonesia dalam proyek pendampingan ini adalah pendekatan komunikasi dua arah yang intensif dengan pihak RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. “Kami selalu memastikan kebutuhan klien benar-benar dipahami. Kalau mereka butuh A, kami kerjakan A, bukan asumsi kami sendiri. Setiap detail kami konfirmasi agar hasilnya tepat dan efisien,” ungkap Bapak Habib.Syncore juga menegaskan komitmennya dalam deliver value memberikan nilai nyata dari setiap proyek pendampingan. Prinsip ini menjadi pembeda utama Syncore dibandingkan konsultan lain, karena setiap langkah kerja difokuskan untuk memberikan manfaat strategis bagi mitra rumah sakit. “Tujuan kami bukan hanya menyelesaikan dokumen, tapi memastikan rumah sakit benar-benar siap berkembang sesuai rencana yang telah kami susun bersama,” imbuhnya.Keberhasilan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom naik kelas dari D ke C menjadi bukti nyata efektivitas model pendampingan Syncore. Proses penyusunan dokumen dilakukan dengan menyesuaikan data dan kebutuhan terkini, mengingat perkembangan layanan di Jatinom yang sangat cepat.Model pendampingan Syncore sebelumnya juga telah diterapkan di beberapa rumah sakit lain seperti RS Aisyiyah Klaten, RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten, Klinik Utama Aisyiyah Jetis Ponorogo, hingga RS PKU Salatiga yang kini tengah menyusun dokumen Feasibility Study bersama tim Syncore. Hal ini membuktikan bahwa model pendampingan Syncore Indonesia dapat diterapkan secara luas di berbagai rumah sakit maupun lembaga kesehatan lainnya.Di akhir wawancara, Bapak Habib menyampaikan harapan agar hasil pendampingan Syncore Indonesia benar-benar diterapkan secara menyeluruh. “Semua rekomendasi dan strategi yang kami rancang didasarkan pada analisis kondisi eksisting. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi panduan nyata agar tujuan pengembangan rumah sakit tercapai secara optimal,” tutupnya. Dengan keberhasilan ini, Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan tata kelola dan strategi pengembangan lembaga kesehatan di Indonesia melalui pendekatan berbasis data, komunikasi efektif, dan value-driven consulting.
Yogyakarta – Puskesmas Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara daring melalui Zoom Meeting pada 20 September 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan dan bertujuan untuk menyamakan arah kebijakan dan memperkuat perencanaan strategis pelayanan kesehatan dasar, dengan menghadirkan narasumber konsultan dari Syncore Indonesia sebagai pendamping dalam proses penyusunan Renstra.Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyusunan Renstra, mulai dari evaluasi Renstra periode sebelumnya hingga perumusan strategi baru untuk lima tahun ke depan. Narasumber juga menekankan pentingnya kesesuaian antara dokumen Renstra dengan kondisi riil di lapangan serta arah kebijakan pemerintah daerah dan kementerian kesehatan.Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk membahas indikator kinerja utama, sasaran strategis, dan prioritas program kesehatan kedepannya. Meskipun harus mengikuti template dokumen renstra, Puskesmas Kota Tangerang Selatan diberikan ruang untuk menyesuaikan isi dokumen. Bagian seperti latar belakang dan rencana strategis bersifat umum dan seragam untuk semua Puskesmas, namun mulai dari bab dua hingga seterusnya, dokumen harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil masing-masing. Selain paparan materi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi tanya jawab yang menjadi forum penting untuk mengklarifikasi implementasi di lapangan, terutama terkait target kinerja dan penyesuaian regulasi. Mengenai target 100% terhadap standar capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, narasumber menjelaskan bahwa untuk layanan upaya kesehatan masyarakat, target diwajibkan 100%. Sementara itu, untuk upaya kesehatan perorangan, target dapat disesuaikan oleh puskesmas dalam jangka waktu lima tahun, asalkan target capaian akhir tetap mencapai 100%. Narasumber juga memastikan bahwa template renstra bersifat panduan dan dapat disesuaikan sesuai kondisi puskesmas.Melalui kegiatan koordinasi ini, Puskesmas Kota Tangerang Selatan diharapkan mampu menyusun dokumen Renstra dengan baik dan benar, yang menjadi acuan pelaksanaan program kesehatan yang berkesinambungan, transparan, dan akuntabel. Hasil penyusunan Renstra ini memperkuat arah kebijakan dan strategi pelayanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping dalam peningkatan tata kelola dan perencanaan strategis di sektor kesehatan, sebagai langkah nyata mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan.
Yogyakarta, Oktober 2025 – RSUD Merauke mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024 di Kota Makassar, dengan menghadirkan narasumber Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan BLUD yang berbeda dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pelatihan ini diikuti oleh jajaran penting dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, mulai dari Direktur RSUD Merauke, Kepala Seksi Keuangan, Bendahara BLUD, Bendahara APBD, hingga operator BLUD dan APBD. Kehadiran seluruh unsur manajemen keuangan menegaskan keseriusan RSUD Merauke dalam memperkuat kemampuan dalam pengelolaan laporan dan anggaran BLUD.Dalam kegiatan ini, narasumber memberikan materi teknis mengenai penyusunan laporan keuangan BLUD, mulai dari pencatatan, penyajian, hingga proses pelaporan yang harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan BLUD memiliki alur berbeda dengan APBD. Tanpa pemahaman yang baik, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan teknis maupun administrasi yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan rumah sakit.Melalui pendalaman materi, peserta pelatihan PPK BLUD diharapkan mampu memahami dan menerapkan penyusunan laporan keuangan secara tepat sesuai standar yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, RSUD Merauke dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi peningkatan layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Selain itu, ke depan pelatihan sejenis diharapkan dapat terus dilakukan sehingga pengelolaan keuangan RSUD Merauke semakin matang dalam memahami sistem keuangan BLUD. Dengan demikian, rumah sakit akan lebih siap mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik.Dengan adanya kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra transformasi kelembagaan melalui pelatihan PPK BLUD. Tidak hanya memberikan materi teknis, Syncore juga dapat membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga rumah sakit mampu mengelola anggaran secara optimal dan mendukung terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas.
Yogyakarta, 2025 – Puskesmas Melak mengikuti pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Kantor Ekola, Yogyakarta. Pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM dalam menjalankan kewajiban BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.Kegiatan ini diikuti oleh tujuh peserta, yaitu Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bendahara Pengelola Barang. Kehadiran mereka menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi BLUD berjalan sesuai prinsip act, plan, check, and do yang menekankan siklus manajemen berkesinambungan.Dalam sesi pelatihan, tim konsultan menjelaskan implementasi PPK BLUD, pemanfaatan sistem e-BLUD, serta praktik penginputan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pelatihan dari RBA, penatausahaan keuangan hingga showing laporan keuangan Peserta juga menerima arahan teknis terkait penyusunan dokumen agar sesuai dengan standar akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD. “Kami mendampingi peserta agar memahami mekanisme BLUD, termasuk bagaimana menyusun RBA dengan tepat,” ujar Dwi Fitriyani, konsultan Syncore Indonesia.Sebelum mengikuti pelatihan, Puskesmas Melak menghadapi tantangan transisi pola pengelolaan keuangan …. dari UPT menuju UPT BLUD. Salah satu kendala utama terletak pada penatausahaan keuangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses administrasi dan pelaporan. Pelatihan ini diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut melalui penerapan sistem pencatatan digital yang lebih transparan dan akurat.Kepala Puskesmas Melak menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi BLUD. “Pelatihan ini sangat penting karena membantu kami memahami kewajiban BLUD sekaligus memperkuat tata kelola agar lebih akuntabel,” ungkapnya. Ia menambahkan, penguatan kompetensi tim menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional.Selain memperkaya pemahaman peserta, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi mengenai praktik terbaik implementasi BLUD di berbagai daerah. Dengan cara ini, peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman lapangan yang bisa diterapkan langsung di puskesmas daerah lain.Pelatihan PPK BLUD yang digelar pada Oktober 2024 ini menjadi momentum penting bagi Puskesmas Melak untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Melalui pemahaman menyeluruh tentang sistem BLUD, puskesmas tersebut optimis mampu memberikan layanan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.