Pada tahun 2024, Lembaga Pusat Pengkajian Informasi Nasional melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, PKK se-Kecamatan Karangan. Kegiatan ini digelar di Cavinton Hotel Yogyakarta dengan menghadirkan 85 peserta yang terdiri dari Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seluruh Kecamatan Karangan. Dengan menggandeng Syncore Indonesia melalui Meravi.id sebagai mitra narasumber, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK agar lebih efektif menjalankan tugas. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui paparan materi dan diskusi agar ilmu bisa langsung diterapkan dalam konteks desa.Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa karangan ini diawali dengan sambutan dari pihak kecamatan yang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK se-Kecamatan Karangan. Dalam sambutan oleh pihak kecamatan menekankan pentingnya penguatan kompetensi aparatur guna mendukung tata kelola pemerintah desa yang lebih efektif. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang nanti dapat diimplementasikan untuk menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat dan desa. Materi yang disajikan dalam kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Karangan ini mencakup pemahaman mengenai fungsi dan tanggung jawab peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga desa guna untuk memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Pembahasan juga dilengkapi dengan penyampaian narasumber berupa contoh kasus dan penyelesaiannya agar lebih mudah untuk dipahami dan juga dapat diaplikasikan.Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menghadirkan metode interaktif untuk mendorong partisipasi peserta. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya menerima teori tetapi juga mengajak untuk menganalisis permasalahan dan mencari strategi pemecahan yang sesuai dengan kondisi desa masing-masing.Peserta yang meliputi pemerintah kecamatan, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus PKK menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti kegiatan pelatihan. Mereka aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang berguna untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi di desa. Partisipasi tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK tersebut.Panitia merancang rangkaian kegiatan dengan sistematis sehingga setiap sesi dapat terlaksana tepat waktu. Pada penutupan, peserta diminta menyampaikan tanggapan mengenai materi dan metode yang digunakan. Pelaksanaan pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK diharapkan dapat mendorong Aparatur Desa, BPD, dan Kader PKK di Kecamatan Karangan Kutai Timur dapat menjalankan perannya secara profesional. Implementasi hasil pelatihan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintah desa. Melalui kolaborasi seluruh pihak, pembangunan di Kecamatan Karangan Kutai Timur diharapkan berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ARP/STA
Sosialisasi persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada 10 Juni 2024 di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan sektor persampahan. Dalam kegiatan ini, Syncore Indonesia hadir sebagai tenaga ahli ekonomi yang memberikan pendampingan teknis dan materi kepada para peserta melalui pakar manajemen keuangan publik, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT.Sosialisasi ini merupakan bagian dari kegiatan pendampingan ISWMP yang diterapkan di 15 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Gianyar. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Penerapan PPK BLUD dalam pengelolaan sampah, sekaligus menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan daerah terkait mekanisme, manfaat, dan tahapan implementasi BLUD yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang seragam dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik di sektor lingkungan.Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama satu hari dengan format penyampaian materi dan diskusi interaktif. Peserta berasal dari berbagai unsur pemerintahan daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda), serta Tim Ahli Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) Kabupaten Gianyar. Dalam sesi diskusi, peserta aktif membahas strategi penerapan BLUD, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengelolaan keuangan yang adaptif sesuai kebutuhan daerah bersama tim Syncore Indonesia.Menurut penjelasan Bapak Niza Wibyana Tito, penerapan BLUD menjadi langkah strategis menuju tata kelola keuangan yang lebih fleksibel dan akuntabel. “Melalui Penerapan PPK BLUD, UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, menetapkan tarif layanan sesuai kebutuhan, menerima hibah langsung, serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memperkuat pembiayaan operasional,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pola ini akan membantu daerah mengoptimalkan sumber daya keuangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pelayanan publik.Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia ini menjadi langkah awal penerapan BLUD di lingkungan UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar. Melalui dukungan lintas instansi pemerintah daerah, tata kelola keuangan di sektor persampahan diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan dengan pendampingan Syncore Indonesia. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Gianyar.LSH
Sleman, 24 Maret 2025 - Kapanewon Ngemplak, Sleman, Yogyakarta menggelar pembekalan dan bimbingan bagi pengurus BUM Desa dalam rangka implementasi program Ketahanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kapanewon Ngemplak ini menggandeng Bumdes.id sebagai pendamping, menghadirkan Konsultan Thoriq Iqbal Rivai, S.E. sebagai narasumber utama. Program ini merupakan respon pemerintah kapanewon ngemplak sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan BUM Desa dalam mendukung swasembada pangan sesuai amanat Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dana desa untuk memperkuat sektor ketahanan pangan desa, dengan hal tersebut pemerintah berkolaborasi dengan Bumdes.id melalui penyampaian materi untuk menggali potensi desa. Tujuannya adalah memastikan rencana pengurus BUM Desa benar-benar layak secara bisnis, serta melakukan review mendalam terhadap kelayakan rencana usaha yang akan ditetapkan benar-benar lahir dari potensi desa.Meskipun program ini sangat strategis untuk mendukung swasembada pangan, Thoriq Iqbal Rivai, S.E. mengungkapkan bahwa pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kendala komunikasi.“Tentunya ada kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami menemukan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa,dan lembaga-lembaga di desa,” ungkap Thoriq Iqbal Rivai, S.E.. Perbedaan pandangan ini berpotensi menghambat proses perencanaan dan kesepakatan unit usaha.Menghadapi tantangan tersebut, Bumdes.id menawarkan solusi strategis. Mereka menerapkan diskusi dan pendekatan personal yang bertujuan untuk menyatukan visi semua pihak terkait. Langkah ini penting untuk memastikan setiap keputusan dapat dieksekusi tanpa hambatan. Selain itu, Bumdes.id memaparkan materi “Pemetaan Bentang” sebagai metode analisis potensi desa guna membimbing pengurus Bumdes menentukan unit usaha yang tepat.Dalam kesempatan tersebut, Thoriq Iqbal Rivai, S.E. menegaskan bahwa BUM Desa perlu memahami potensi serta persoalan yang ada di masyarakat sebelum menentukan arah usaha. Menurutnya, unit usaha yang ideal bukan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, melainkan juga harus mampu memberikan manfaat nyata sebagai solusi bagi masyarakat.
Melalui Program Technical Assistance – Integrated Planning and Capacity Improvement (TA-IPCI) Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP), tenaga ahli ekonomi Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT melaksanakan kegiatan pendampingan persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di 15 kabupaten/kota di Indonesia sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025. Pendampingan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan model kelembagaan yang adaptif dan mandiri, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih fleksibel untuk menunjang peningkatan kualitas layanan persampahan dan pengembangan ekonomi sirkular daerah.Bapak Tito memberikan dukungan teknis dan metodologis dalam proses analisis kelayakan dan penyusunan dokumen persyaratan BLUD bagi 8 kabupaten/kota prioritas. Dari 15 daerah dampingan, saat ini fokus pendampingan penerapan BLUD baru dilakukan di 8 kabupaten/kota, yaitu: Kota Cimahi, Kota Cilegon, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tuban. Delapan daerah tersebut didampingi dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, dengan fokus utama pada persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) pada UPTD pengelolaan sampah .Pendampingan persiapan BLUD menjadi bagian penting dalam konteks ISWMP karena transformasi kelembagaan menjadi UPTD BLUD memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar. Dengan BLUD, pengelolaan keuangan pengelola sampah tidak lagi terikat secara kaku pada mekanisme APBD, sehingga operasional dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Fleksibilitas ini memungkinkan UPTD untuk menetapkan tarif layanan, menerima hibah langsung, dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.Pendampingan dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Sosialisasi awal kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi tentang BLUD dan manfaatnya, pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi lapangan, penyusunan dokumen administratif secara bertahap dengan koordinasi rutin setiap dua minggu melalui pertemuan daring, Validasi hasil penyusunan dokumen bersama pihak daerah untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi eksisting dan potensi daerah.Setelah seluruh kabupaten/kota dampingan berhasil menerapkan BLUD, diharapkan model kelembagaan UPTD BLUD pengelolaan sampah dapat menjadi contoh kelola persampahan yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan BLUD di sektor pengelolaan sampah diharapkan dapat berkontribusi langsung pada pencapaian target ekonomi hijau, dengan mengedepankan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk tujuan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bantul digelar oleh Forum Unit Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PM) Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Syncore Indonesia/BUMDes.id pada 23–24 Agustus 2022 di The Cube Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat kesiapan pengelola UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam proses transformasi menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Bersama sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Pelatihan tersebut menghadirkan materi kelembagaan, analisis kelayakan usaha, dan penyusunan dokumen usaha yang menjadi kebutuhan utama pada masa peralihan.Pelatihan UPK Bantul diikuti oleh 45 peserta dari 16 Kapanewon dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta tim konsultan Syncore Indonesia. Keikutsertaan peserta dari berbagai wilayah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan forum untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMKal Bersama. Pelatihan ini difokuskan pada penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART), analisis kelayakan usaha, dan perencanaan usaha sebagai bagian dari transformasi Unit Pengelola Kegiatan menjadi BUMKal Bersama.Materi utama pelatihan mencakup analisis kelayakan usaha dan perencanaan usaha (business plan) yang dipandu oleh tim Syncore Indonesia/BUMDes.id. Bapak Katami Angga Kusuma selaku senior konsultan Business Sustainability Innovation Group (BSIG) menjelaskan bahwa pemetaan potensi dan permasalahan desa merupakan dasar penting dalam penyusunan unit usaha. Ia menekankan perlunya analisis berbasis data serta pemahaman menyeluruh terhadap kondisi wilayah agar perencanaan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.Pelatihan dilaksanakan melalui in-house training yang mencakup pemaparan materi, diskusi, dan praktik langsung sehingga proses pembelajaran bersifat aplikatif. Peserta menyusun draf analisis usaha dan business plan menggunakan metodologi perencanaan dari tim konsultan, dengan analisis kelayakan usaha sebagai instrumen utama untuk menilai keberlanjutan unit usaha BUMKal Bersama. Melalui pemetaan bentang alam dan bentang hidup, peserta mampu mengidentifikasi peluang usaha non-DBM yang sesuai dengan kebutuhan desa dan mendukung kemandirian lembaga.Selama Pelatihan UPK Bantul berlangsung, peserta dari berbagai Kapanewon menunjukkan antusiasme tinggi melalui diskusi dua arah, terutama pada topik identifikasi masalah desa. Banyak peserta yang menyampaikan pertanyaan tentang analisis usaha dan metode penyusunan business plan. Interaksi ini membantu peserta memahami penerapan analisis kelayakan secara praktis dan memberi ruang untuk mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kondisi wilayah masing-masing.Penyelenggara berharap Pelatihan UPK Bantul mampu menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi desa. Pengetahuan tentang perencanaan usaha dan analisis kelayakan diharapkan dapat diterapkan dalam penyusunan dokumen BUMKal Bersama. Pelatihan ini juga diharapkan mempercepat transformasi UPK menuju lembaga usaha desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Meravi.id melaksanakan program pendampingan kelembagaan pengelola pemulihan kerusakan lahan di Desa Purbosari, Kabupaten Temanggung, dan Desa Mangli, Kabupaten Magelang. Program yang berlangsung sejak Agustus hingga November 2024 ini bertujuan memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelola lahan, serta memastikan keberlanjutan pemulihan pada wilayah terdampak degradasi lingkungan. Pendampingan dilakukan melalui serangkaian asesmen, pelatihan, musyawarah kelompok, dan penyusunan roadmap pengelolaan lahan.Di Desa Purbosari, pendampingan diarahkan untuk memperkuat Kelompok Masyarakat Watu Lumbung sebagai kelembagaan pengelola lahan bekas tambang dengan luas sekitar 6 hektare. Masyarakat dinilai perlu memiliki struktur organisasi yang legal, memahami tugas, serta mampu mengelola pemulihan lahan secara mandiri. Kegiatan serupa dilakukan di Desa Mangli melalui pembentukan kelembagaan Wana Tirta Mulya yang bertugas mengelola pemulihan lahan di lereng Gunung Sumbing. “Kami Meravi.id mendampingi masyarakat dalam membentuk kelompok yang akan melakukan pemulihan kerusakan lahan dengan cara menanam alpukat dan jeruk santang. Harapannya, kelompok dapat menjalankan program yang diinisiasi oleh KLHK RI,” ujar Bapak Havri Ahsanul Fuad selaku konsultan pendamping.Asesmen Lapangan dan Pemetaan PotensiTim pendamping melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pemetaan stakeholder untuk mengidentifikasi kondisi ekologis, sosial, serta potensi ekonomi kedua desa. Asesmen di Desa Purbosari mencakup identifikasi kerusakan tanah, struktur kelompok sebagai kelembagaan pengelola lahan, dan peluang pengembangan komoditas jeruk santang. Sedangkan di Desa Mangli, asesmen memetakan sektor pertanian, peternakan, UMKM, wisata alam, serta risiko bencana longsor. “Fokus utama pendampingan ini adalah bagaimana menciptakan kelompok yang tidak hanya terbentuk, tetapi menjadi kelompok yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas.” tambah Bapak Havri.Peningkatan Kapasitas melalui PelatihanMeravi.id menyelenggarakan tiga jenis pelatihan untuk kedua kelompok masyarakat. Pelatihan tersebut meliputi komposting untuk mendukung upaya penanaman pohon buah, perawatan tanaman buah, dan digital marketing untuk mendukung potensi wisata desa. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan teknis, membuka peluang ekonomi, dan mempersiapkan kelompok dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi interaktif dan keterlibatan aktif dalam setiap sesi.Rangkaian pendampingan ditutup dengan musyawarah kelompok di kedua desa. Dalam kegiatan tersebut, struktur kepengurusan disepakati, dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun, dan kelembagaan pengelola lahan ditetapkan secara resmi. Kelompok Watu Lumbung dan Wana Tirta Mulya kini memiliki dasar hukum internal untuk melanjutkan pengelolaan pemulihan lahan secara mandiri.Melalui pendampingan kelembagaan ini, kedua desa diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan pariwisata. Meravi.id sebagai mitra pendamping menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi berbasis data, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kecamatan Muara Badak menyelenggarakan kegiatan kunjungan pembelajaran BUMDes pada tanggal 14 Januari 2023, di Pendopo Sekolah BUMDes Syncore Indonesia (Meravi.id/ Bumdes.id), Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Muara Badak untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program tersebut juga bertujuan menyiapkan desa agar lebih siap memenuhi ketentuan pengembangan usaha pasca terbitnya PP No. 11 Tahun 2021 serta Permendesa No. 3 Tahun 2021.Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Camat Muara Badak, Hj. Nurhaeda, Sp., M.Si., menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan desa agar BUM Desa mampu bekerja lebih profesional. Ia mendorong peserta agar membandingkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata di lapangan. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Syncore Indonesia (Meravi.id/ Bumdes.id), Ibu Diana, yang menjelaskan visi penguatan ekonomi desa melalui tata kelola yang tertib serta pendampingan yang dapat membantu peningkatan kualitas unit usaha.Perwakilan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Bapak Agus Irawan, memberikan pandangan mengenai peluang kolaborasi antara Syncore Indonesia (Meravi.id/ Bumdes.id) dan sektor industri. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dapat membuka ruang pengembangan ekonomi desa. Pandangan tersebut diharapkan mendorong peserta lebih terbuka terhadap bentuk kolaborasi baru.Pada sesi materi disampaikan oleh narasumber dari Tim Syncore Indonesia, Fandi Galang Wicaksana, S.Pd., M.Ak., menjelaskan Pentalogi BUMDes yang mencakup kelembagaan, model bisnis, tata kelola, akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya sebagai kerangka penguatan usaha desa. Ia memaparkan pentingnya penyusunan dokumen kelembagaan seperti Perdes, AD/ART, RKAB, dan SOTK dalam membangun fondasi kerja yang lebih tertata. Peserta juga dikenalkan pada business model canvas untuk merancang unit usaha sesuai potensi desa.Diskusi interaktif membahas strategi investasi, alokasi modal, dan pemanfaatan potensi desa dalam membangun usaha. Peserta aktif berdialog terkait tantangan pengembangan unit usaha yang mereka hadapi. Interaksi ini memperkuat pemahaman mengenai langkah praktis yang dapat diterapkan dalam pengembangan BUM Desa.Usai sesi kelas, peserta melanjutkan studi lapangan ke BUM Desa Tridadi Makmur di Sleman. Kunjungan ini memberikan pengalaman langsung mengenai praktik tata kelola yang telah berjalan baik. Peserta dapat mengamati manajemen usaha, strategi pelayanan, dan pola pengembangan aset yang diterapkan BUM Desa tersebut.Kegiatan ini menjadi upaya strategis Pemerintah Kecamatan Muara Badak dalam mendorong desa meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes. Aparatur desa memperoleh pemahaman praktis yang dapat diterapkan untuk mengembangkan unit usaha. Selain itu, peserta menyadari pentingnya penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.Melalui kunjungan pembelajaran BUMDes ini, Pemerintah Kecamatan Muara Badak menunjukkan komitmen untuk memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas aparatur. Pengetahuan yang diperoleh dari sesi materi dan studi lapangan diharapkan mampu mendorong perkembangan unit usaha desa yang lebih produktif. Langkah ini diharapkan menciptakan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar pelatihan penyusunan laporan keuangan BLUD pada 22–23 Desember 2025 di Gedung Talenta Hub, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Bagian Penelaah Teknis Kebijakan dan juga Bagian Fasilitator Pemerintahan. Pelatihan berlangsung intensif dengan fokus pada penguatan pemahaman teknis penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).Pelatihan ini menghadirkan narasumber Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT yang memberikan materi secara komprehensif mengenai struktur dan mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan tujuh laporan keuangan BLUD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Setelah mendapatkan materi, peserta juga memperoleh penjelasan teknis mengenai tata cara penginputan transaksi keuangan dengan sistem aplikasi Sistem Syncore e-BLUD bersama narasumber Yuni Pratiwi, S.E., M.Ak., CAAT. Melalui pelatihan ini, peserta dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.Dalam sesi diskusi, Bagian Penelaah Teknis Kebijakan, Ibu Fatima Wardani, S.E. menyampaikan “Melalui pelatihan ini kami mendapatkan pemahaman teknis dan bantuan Sistem Syncore e-BLUD yang membuat proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah, karena sudah terintegrasi dalam satu aplikasi mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan”. Diskusi dalam setiap sesi berlangsung sangat interaktif. Peserta banyak menggali hal-hal teknis yang mereka hadapi di lapangan. Melalui simulasi sistem, peserta dapat melihat secara langsung bagaimana penyusunan RBA BLUD yang baik dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan. Interaksi dua arah antara peserta dan narasumber menghasilkan banyak masukan konkret yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen RBA BLUD. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perencanaan berbasis kinerja sebagai fondasi penerapan BLUD yang profesional.Melalui penyelenggaraan pelatihan laporan keuangan BLUD ini, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati menunjukkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangannya. Kolaborasi dengan Syncore Indonesia menjadi upaya strategis dalam mendukung peningkatan tata kelola keuangan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat. Pendekatan pendampingan yang komprehensif membantu peserta memahami proses penyusunan laporan keuangan BLUD secara menyeluruh dan aplikatif. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas UPT serta mendorong terwujudnya layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik. Sebagai bentuk dukungan yang berkelanjutan, Syncore Indonesia melalui BLUD.id terus menghadirkan solusi terintegrasi untuk membantu dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan BLUD. Melalui sistem digital yang mudah diakses dan didukung tim Financial Services Consultant (FSC), Syncore Indonesia berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel. Upaya ini menjadi wujud nyata kontribusi Syncore Indonesia dalam memperkuat kapasitas kelembagaan menuju pelayanan publik yang unggul, mandiri, dan berkelanjutan.
Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Makassar menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Funding yang berlangsung pada 6 September 2024 di Kutabex Beach Front Hotel, Bali. Dalam kegiatan ini, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku pakar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Syncore Indonesia, hadir sebagai narasumber untuk membahas penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.Dalam sesi pemaparannya, Bapak Tito, menjelaskan konsep dasar serta penerapan PPK-BLUD di lingkungan pemerintah daerah, dengan menyoroti fleksibilitas keuangan yang dimiliki BLUD dibandingkan pengelolaan keuangan daerah konvensional. Beliau juga memaparkan peran penting BLUD dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, khususnya di sektor kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD, yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.Kegiatan Rakor Funding BSI Regional Makassar ini tidak hanya berisi pemaparan materi, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi interaktif antara peserta. Diskusi tersebut membuka ruang bagi pembahasan potensi kemitraan strategis antara BSI dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelatihan, pendampingan, serta penyediaan layanan keuangan yang mendukung transformasi pengelolaan BLUD menuju sistem yang lebih efisien dan sesuai prinsip syariah.Dalam penyampaian materinya, Bapak Tito menggunakan pendekatan praktis dan berbasis pengalaman lapangan dari berbagai daerah yang telah berhasil menerapkan PPK-BLUD. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata BSI tentang bagaimana fleksibilitas keuangan penerapan PPK-BLUD dapat dijalankan serta bagaimana perbankan syariah dapat berperan aktif dalam memperkuat tata kelola dana layanan publik.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia berharap kemitraan dengan BSI dapat menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara dunia perbankan dan pemerintah daerah. BSI diharapkan mampu memperluas perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung penerapan fleksibilitas keuangan BLUD berbasis syariah, sementara Syncore Indonesia siap berkontribusi dalam pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi BSI ini diharapkan memperkuat ekosistem keuangan publik yang transparan, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
