Yogyakarta - Puskesmas Wirobrajan menjalani pendampingan persiapan audit laporan keuangan bersama Syncore Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kegiatan ini bertujuan membantu Puskesmas Wirobrajan menyiapkan berbagai dokumen dan data penting sebelum pelaksanaan audit resmi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pendampingan dilaksanakan seminggu sebelum audit dimulai dan berlangsung secara luring serta daring pada 1 Februari hingga 31 Maret 2025.Pendampingan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kesesuaian antar pelaporan keuangan, kelengkapan dokumen, serta akurasi data yang akan diperiksa oleh auditor. Prosesnya dimulai dari assesment kebutuhan klien, penyusunan daftar permintaan data, dan kick-off meeting sebagai penanda awal proyek. Setelah itu, tim Syncore Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data, hingga akhirnya menyusun review note sebagai hasil akhir pendampingan.Proyek ini dipimpin oleh Siti Hasna Fatimah, S.E., M.Ak., CAAT, dengan melibatkan Pemimpin BLUD, Pejabat Tata Usaha, dan bendahara Puskesmas Wirobrajan yang berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pendampingan komprehensif Syncore Indonesia yang terintegrasi dengan kerja sama bersama KAP MNK, sebagai upaya mendukung pelaksanaan audit secara profesional dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Kegiatan ini menjadi pengalaman pertama bagi Puskesmas Wirobrajan dalam menghadapi audit laporan keuangan. Sebelumnya, puskesmas menganggap proses audit rumit dan menegangkan karena belum banyak pemahaman terkait prosedur dan kelengkapan data yang dibutuhkan. Melalui pendampingan persiapan audit, tim Puskesmas kini lebih siap dan percaya diri dalam menjalani setiap tahapan pemeriksaan.Melalui pendampingan ini, laporan keuangan BLUD tersusun lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi tim Puskesmas Wirobrajan dalam memahami standar audit serta tata kelola keuangan yang baik. Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Wirobrajan berencana melanjutkan kerja sama melalui program pendampingan PPK BLUD bersama Syncore Indonesia. Melalui peran dan keahliannya, Syncore Indonesia terus berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di sektor layanan kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui pendampingan berkelanjutan serta penerapan praktik tata kelola yang transparan dan profesional. Dengan dukungan Syncore Indonesia, diharapkan setiap unit layanan kesehatan daerah mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.
Syncore Indonesia mendampingi penyusunan Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD BKKPD) Provinsi Maluku Utara secara hybrid. Kegiatan berlangsung pada Juli hingga September 2024. Kajian ini bertujuan menilai kelayakan layanan dan potensi keuangan sebagai syarat teknis penerapan BLUD di bidang konservasi perairan daerah. Proyek ini menjadi langkah strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam menilai kesiapan UPTD BKKPD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.Kajian disusun oleh konsultan Syncore Indonesia bersama tenaga ahli pakar BLUD, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT, dengan metode pengumpulan data, observasi lapangan, dan wawancara. Prosesnya dilakukan secara hybrid, melalui kunjungan langsung ke lokasi pengelola kawasan konservasi dan pertemuan daring rutin menggunakan Zoom selama proyek berlangsung.Rangkaian kegiatan dimulai dengan sosialisasi BLUD kepada jajaran stakeholder Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok (FGD) bersama UPTD BKKPD dan Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga penyusunan dokumen kajian dan koordinasi akhir yang menghasilkan berita acara rekomendasi. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi UPTD untuk melanjutkan pemenuhan syarat administratif penerapan BLUD.Dalam setiap forum, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT menegaskan pentingnya BLUD bagi pengelolaan kawasan konservasi. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang fleksibel dibutuhkan agar fungsi konservasi berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia menilai, kendala yang kerap muncul bukan berasal dari sistem BLUD, melainkan lemahnya pengawasan. Dengan pengawasan yang baik, BLUD justru mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan layanan publik.Tantangan utama di awal proyek muncul dari keraguan stakeholder Pemerintah Provinsi Maluku Utara akibat pengalaman BLUD di sektor rumah sakit. Namun, melalui sosialisasi dan penjelasan teknis, tim Syncore berhasil membangun pemahaman bahwa mekanisme BLUD dapat disesuaikan dengan karakteristik sektor konservasi perairan.Menurut Putri Nurmalasari,S.Ak, selaku Konsultan Syncore Indonesia, manfaat penerapan BLUD bagi UPTD BKKPD sangat jelas. Nantinya, UPTD dapat menerima hibah secara langsung, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Dengan begitu, keberlanjutan pendanaan dapat terjaga dan layanan publik di bidang konservasi perairan semakin optimal.Proyek ini juga menjadi pengalaman berharga bagi Syncore Indonesia karena untuk pertama kalinya mendampingi penerapan BLUD di sektor konservasi. Melalui kajian ini, Syncore berkontribusi mendukung tata kelola keuangan daerah yang efisien sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan Indonesia.
Yogyakarta –Pada hari Rabu, 11 Juni 2025, Puskesmas Wirobrajan mengadakan rapat daring melalui Zoom untuk melakukan Review SOP Bendahara Penerimaan. Rapat ini melibatkan Ibu Ani Widayarti selaku Pejabat Keuangan Puskesmas Wirobrajan, tim internal Puskesmas, serta tim dari Syncore Indonesia sebagai pendamping teknis. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan bahwa SOP Bendahara Penerimaan yang digunakan telah sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan mendukung prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Review SOP Bendahara Penerimaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas bendahara penerimaan dan memperkuat tata kelola keuangan BLUD di Puskesmas Wirobrajan.Review SOP Bendahara Penerimaan ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa prosedur yang digunakan di lingkungan Puskesmas Wirobrajan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, review ini bertujuan untuk menjamin bahwa SOP tersebut mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petugas, sekaligus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Saat ini, Puskesmas Wirobrajan memang telah memiliki SOP Bendahara Penerimaan, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut agar selaras dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sasaran dari kegiatan ini adalah agar SOP sesuai aturan, petugas memahami alur dan tanggung jawabnya, serta tersusunnya laporan hasil review dan rekomendasiKoordinasi dan review dokumen dilakukan secara kolaboratif bersama tim dari Syncore Indonesia, yang bertindak sebagai pendamping teknis dalam proses evaluasi SOP. Tim Syncore Indonesia bertugas melakukan analisis dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, dokumen final SOP akan disusun kembali oleh Puskesmas Wirobrajan dengan mengacu pada hasil review tersebut untuk mendukung tata kelola keuangan BLUD yang lebih baik.Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem tata kelola keuangan BLUD di Puskesmas Wirobrajan menjadi lebih akurat, efisien, serta patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dengan SOP yang terstandarisasi dan sesuai pedoman, diharapkan pelaksanaan tugas bendahara penerimaan berjalan lebih optimal dan transparan, mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan terpercaya di lingkungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sleman - Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman berkolaborasi dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Usaha (PUPM) di Kalurahan Sidoarum pada 26–28 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pelaku UMKM Kalurahan Sidoarum. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing serta mendorong tumbuhnya inovasi dalam usaha. Pelatihan berlangsung di TY Coffee, Gamping, Sleman, selama tiga hari. Pada hari pertama, Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., membawakan materi Mindset Kewirausahaan yang menekankan pentingnya pola pikir kreatif dan adaptif dalam mengembangkan usaha. Sesi dilanjutkan oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak., dengan materi Ngitung Untung yang mengajarkan cara menghitung biaya produksi serta menentukan harga jual secara tepat.Memasuki hari kedua, Maulana Rizka Mahendra, S.E., membawakan materi Digital Marketing untuk UMKM yang berfokus pada strategi promosi melalui berbagai platform media sosial. Selanjutnya, Havri Ahsanul Fu’ad memberikan sesi praktik Foto Produk dan Copywriting untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat konten promosi yang menarik.Selain materi teori, peserta juga mendapatkan kesempatan mempraktikkan keterampilan penting seperti fotografi produk dan copywriting sederhana untuk mendukung strategi promosi digital. Mereka juga berlatih menyusun Business Model Canvas (BMC) guna memahami elemen utama dalam pengembangan strategi usaha. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi pelaku UMKM Kalurahan Sidoarum dalam memperkuat identitas dan daya saing bisnisnya.Pada hari terakhir, Thoriq Iqbal Rivai memimpin sesi “Yuk Ceritakan Bisnismu”, di mana peserta mempresentasikan hasil pembelajaran. Kegiatan ditutup dengan materi Dasar Keuangan Usaha oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., dan Catat Transaksi Harian Usaha oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak., yang menekankan pentingnya pencatatan keuangan sederhana untuk pengelolaan usaha.Program pendampingan yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia menekankan pentingnya penerapan hasil pelatihan secara berkelanjutan. Peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga mendapatkan bimbingan langsung dari tim konsultan Syncore untuk menerapkannya dalam kegiatan usaha. Menurut Iqbal, Konsultan Syncore Indonesia, “pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM Kalurahan Sidoarum”Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Sleman bersama Syncore Indonesia diharapkan dapat melahirkan pelaku UMKM yang profesional, inovatif, dan berdaya saing. Sebagai lembaga konsultan dan pendamping bisnis terkemuka, Syncore Indonesia berkomitmen mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan usaha dan tata kelola bisnis yang berkelanjutan.
Yogyakarta - Pada pertengahan tahun 2025, PT. Syncore Indonesia dipilih sebagai mitra konsultan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) untuk menyusun Naskah Akademik dan Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Keuangan MIkro (LKM) bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUM Desa Bersama Lkd) di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memberikan acuan bagi BUM Desa Bersama Lkd dalam membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang legal, profesional, dan berdaya saing. Proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari persiapan dan penyusunan rencana Kerja, telaah kebijakan dan regulasi, studi kasus dan penggalian data praktik lapangan, diskusi dan konsultasi multipihak, penyusunan draft naskah akademik dan pedoman, hingga finalisasi naskah akademik dan pedoman LKM. Sesuai daftar hadir pada beberapa kegiatan, pekerjaan ini melibatkan lembaga dan dinas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, dan DPMD Kabupaten Malang. Di sisi lain, kegiatan ini juga melibatkan para pelaku langsung seperti PT LKM, BUM Desa Bersama Lkd, dan Asosiasi BUM Desa Bersama Lkd.“Syncore Indonesia menyiapkan tenaga ahli kelembagaan yang dipimpin oleh Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA. yang bertugas memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta penyaji naskah akademik dan pedoman LKM. Tidak hanya itu, Syncore Indonesia juga melibatkan tim konsultan yang bertugas dalam pengambilan data dan membantu dalam penyusunan naskah akademik dan pedoman LKM,” ujar Pras - Konsultan Syncore Indonesia.“Selama proses penyusunan, tim konsultan melakukan kajian literatur atas regulasi dan teori kelembagaan ekonomi, studi lapangan di lokasi percontohan, diskusi multipihak, focus group discussion, serta review dan validasi naskah oleh para pakar dan praktisi terkait. Adapun hasil kegiatan ini yaitu dokumen Naskah Akademik dan Pedoman Pendirian dan Pengelolaan LKM oleh BUM Desa bersama Lkd”, tambah Pras.Berdasarkan data tim Syncore Indonesia, pedoman LKM yang disusun memiliki pembahasan lengkap terdiri dari konsep dasar lembaga keuangan mikro, kelembagaan, perencanaan usaha dan model bisnis, tata kelola manajemen dan operasional, akuntabilitas dan transparansi, serta pembinaan, pengawasan dan pengembangan. Sementara itu, naskah akademik berisi kajian teoritis dan tinjauan kebijakan, identifikasi kebutuhan pengaturan, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.Dengan adanya pedoman ini, diharapkan BUM Desa Bersama Lkd memiliki panduan dalam melakukan pendirian lembaga keuangan mikro yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan serta lebih siap dalam menghadirkan dan melakukan pengelolaan layanan keuangan mikro. Di sisi lain, Kehadiran pedoman LKM juga dapat membantu memastikan pengelolaan LKM yang sudah berjalan agar lebih profesional, transparan dan mendukung pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.
Yogyakarta – Dinas Koperasi dan UKM Sleman bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kewirausahaan dan Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tegaltirto. Kegiatan diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang merupakan tindak lanjut dari program usulan Kalurahan Tegaltirto tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2025, bertempat di Gedung Syncore Indonesia, Jalan Solo KM 9,7 Yogyakarta. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman menyeluruh serta keterampilan aplikatif dalam pengelolaan usaha sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.Bimtek dibuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Ibu Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, S.T., M.T. Beliau menyampaikan bahwa “kegiatan ini tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi akan dilanjutkan dengan dua kali pendampingan. Peserta diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk memahami teori dan praktik selama tiga hari pelatihan”.Kegiatan Bimtek menghadirkan narasumber dari Syncore Indonesia yang berkompeten di bidangnya. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Mindset Kewirausahaan oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., serta materi Menghitung Untung dan Rugi oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak. Materi ini membahas pola pikir kewirausahaan, strategi bisnis, motivasi usaha, hingga pengenalan harga pokok penjualan dan keuntungan usaha, ujar Iqbal - Konsultan Syncore Indonesia. “Hari kedua diisi dengan pembahasan Digitalisasi UMKM oleh Maulana Rizka Mahendra, S.E., serta Penggunaan Teknologi dalam Bisnis UMKM oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak. Topik utama yang dipelajari yaitu strategi digital marketing, pemanfaatan media sosial, optimalisasi WhatsApp Business, Google My Business, teknik foto produk, hingga copywriting. Lalu, dilanjutkan dengan materi Business Model Canvas oleh Thoriq Iqbal Rivai, S.E., yang sekaligus memberikan praktik pengisian BMC,” tambah Iqbal.“Sementara itu, pada hari terakhir peserta diajak untuk berbagi pengalaman melalui sesi Yuk Ceritakan Bisnismu bersama Thoriq Iqbal Rivai, S.E. Dilanjutkan dengan materi Dasar Keuangan oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., yang membahas pengelolaan keuangan UMKM. Kegiatan ditutup dengan materi Pencatatan Transaksi Harian Usaha oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak., disertai praktik pencatatan keuangan harian”, jelas Iqbal.Dengan terselenggaranya kegiatan Bimtek Kewirausahaan ini, para pelaku UMKM Tegaltirto tidak hanya memperoleh tambahan wawasan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jika pelaku UMKM mampu memanfaatkan keterampilan baru ini secara konsisten, maka diharapkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal akan semakin meningkat. Dengan begitu, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat bagi peserta secara individu, tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat secara kolektif.
Malinau Selatan – Sebanyak 20 peserta perwakilan pengurus dari 7 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi BUM Desa selama empat hari, 17–20 Januari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di Ruang Aula Kantor Kecamatan Malinau Selatan, dilanjutkan dengan observasi lapangan selama dua hari. Pelatihan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung serta kunjungan lapangan. PT Mitrabara Adiperdana bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan kreativitas pengurus untuk mendorong pengembangan BUM Desa.Narasumber pelatihan dari Syncore Indonesia, yakni Mohamad Rizal Trinanda dan Widodo Prasetyo Utomo, yang memberikan wawasan mendalam terkait kelembagaan, pemetaan potensi, tata kelola, dan pelaporan keuangan BUM Desa. Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan peserta, sehingga pelatihan berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif.“Tantangan utama yang dihadapi oleh pengurus BUM Desa selama ini adalah kurangnya pemahaman tentang bisnis, tata kelola, dan pelaporan keuangan. Padahal, ketiga hal ini merupakan pondasi utama dalam mengelola unit usaha secara profesional. Kurangnya kapasitas ini menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan peluang usaha yang dimiliki oleh BUM Desa”, ujar Pras, Konsultan Syncore Indonesia. “Selama kegiatan pelatihan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan membagikan pengalamannya terkait dengan pengelolaan BUM Desa di daerah masing-masing. Berdasarkan survei kepuasan peserta, rata-rata 95% menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan materi yang disampaikan, penguasaan narasumber, serta interaksi selama pelatihan”, tambah Pras.Dengan adanya pelatihan ini, pengurus BUM Desa diharapkan mampu menerapkan materi yang diberikan dan meningkatkan profesionalisme serta kreativitas dalam melakukan pengembangan BUM Desa. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh juga menjadi modal penting untuk mengatasi hambatan tata kelola serta memperkuat peran BUM Desa dalam perekonomian lokal. Ke depan, BUM Desa diharapkan semakin siap menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Yogyakarta – Dinas Kesehatan Kota Bontang bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 18–20 Februari 2025 di Hotel Unisi Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti penetapan status implementasi BLUD Dinkes Bontang pada sejumlah unit layanan kesehatan di Kota Bontang. Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan setelah ditetapkannya status BLUD bagi instansi kesehatan di kota Bontang.Pelatihan ini diikuti oleh jajaran pejabat pengelola keuangan, bendahara, serta staf teknis dari Dinas Kesehatan. Kegiatan ini menghadirkan konsultan dari Syncore Indonesia sebagai narasumber utama yang membimbing peserta dalam memahami teknis PPK-BLUD. Pelatihan berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan, mulai dari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan, hingga laporan kinerja. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai manajemen BLUD dan , regulasi yang mengatur bagaimana pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk belanja operasional tanpa melalui mekanisme APBD yang panjang, sehingga lebih fleksibel dan responsif, serta para peserta juga dibekali dengan kemampuan menyusun dokumen RBA dan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.Menurut Almusa dari Syncore, fleksibilitas BLUD memberikan ruang yang luas bagi instansi untuk menggunakan langsung pendapatan dari layanan kesehatan. “Dengan fleksibilitas ini, BLUD bisa merespons cepat kebutuhan pengadaan obat, alat kesehatan, maupun pemeliharaan fasilitas tanpa terhambat birokrasi APBD yang kaku,” ujar salah satu konsultan pendamping, Almusa.Fleksibilitas tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Regulasi ini menegaskan bahwa pendapatan BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai belanja operasional. Selain itu, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD, hibah tidak terikat, maupun kerja sama, dapat dilakukan melalui peraturan. Peraturan tersebut nantinya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada).Namun demikian, implementasi BLUD ini tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik. BLUD diwajibkan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang tertib, serta menyajikan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di samping laporan keuangan, BLUD juga harus menyusun laporan kinerja yang menilai sejauh mana layanan publik meningkat, baik dari sisi mutu layanan maupun keuangan.Dalam implementasi BLUD, peserta diperkenalkan dengan alur penatausahaan keuangan yang berlaku di BLUD. Seluruh penerimaan dari layanan, kerja sama, hibah, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dicatat ke dalam rekening khusus BLUD. Dalam hal pengeluaran, BLUD memiliki keleluasaan dalam menetapkan prioritas, misalnya pengadaan obat-obatan, pemeliharaan fasilitas, hingga investasi jangka pendek yang mendukung operasional.Melalui kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan BLUD ini, Dinas Kesehatan Kota Bontang diharapkan mampu menyusun dokumen RBA dan laporan keuangan secara konsisten. Dengan status BLUD, instansi kesehatan di Bontang didorong untuk lebih mandiri secara finansial. Pada akhirnya, implementasi BLUD Dinkes Bontang tidak hanya memperkuat akuntabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lokawisata Baturraden pada 6 Maret 2025 di kantor Dinporabudpar Banyumas. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Inspektorat, pengelola BLUD UPTD Lokawisata Baturraden, serta tenaga ahli dari Syncore Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini untuk membahas urgensi evaluasi kinerja BLUD, khususnya di UPTD Lokawisata Baturraden.Dalam kesempatan ini, menghadirkan pakar BLUD dari Syncore Indonesia, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, yang menyampaikan pandangan terkait urgensi memasukkan aspek non-keuangan dalam penilaian kinerja BLUD. Peserta juga diajak berdialog secara langsung mengenai tantangan yang ada serta merumuskan langkah-langkah penguatan tata kelola BLUD sektor pariwisata di Banyumas.Peserta FGD aktif berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi, mulai dari belum adanya instrumen evaluasi yang komprehensif, kebutuhan integrasi antar instansi, hingga perlunya mitigasi risiko dalam pengelolaan BLUD. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi bersama untuk memperkuat kinerja BLUD UPTD Lokawisata Baturraden.Dalam diskusi tersebut, pemerintah daerah Banyumas menekankan bahwa evaluasi kinerja BLUD selama ini masih lebih banyak dilihat dari aspek keuangannya saja. Sebagai unit yang bergerak di bidang layanan publik, BLUD juga harus mempertanggungjawabkan kinerja layanan dan manfaatnya melalui laporan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, FGD ini menjadi forum berbagi pandangan dan mendorong perbaikan sistem evaluasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan evaluasi kinerja BLUD tidak hanya diukur dari laporan keuangan semata. Evaluasi yang lebih menyeluruh akan mendorong BLUD UPTD Lokawisata Baturraden semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Banyumas. Melalui forum ini, Syncore Indonesia menunjukkan perannya tidak hanya sebagai tenaga ahli pendamping, tetapi juga sebagai penggerak dalam menghadirkan perspektif baru terkait pentingnya evaluasi kinerja BLUD yang lebih menyeluruh.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
