Yogyakarta, 27 September 2025 — Syncore Indonesia menghadirkan pendampingan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas untuk tujuh puskesmas di Karimun dan Bintan. Puskesmas tersebut antara lain Kawal, Kijang, Meral, Tanjung Balai, Tanjung Batu, Tanjung Uban, dan Teluk Sebong. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola kesehatan di daerah, sekaligus memastikan laporan menjadi alat evaluasi nyata, bukan sekadar dokumen administratif.Tim konsultan Syncore Indonesia menjelaskan bahwa pelatihan penyusunan laporan kinerja BLUD untuk Puskesmas di Kabupaten Karimun dan Bintan dilaksanakan pada 16–17 Oktober 2024 di Kota Batam. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pendampingan secara daring melalui virtual meeting pada 16 Januari hingga 27 Februari 2025. Kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman teori dan praktik penyusunan laporan kinerja sesuai regulasi serta prinsip akuntabilitas pelayanan publik. Pendampingan dilakukan agar peserta dari puskesmas dapat menyusun draft awal laporan kinerja BLUD yang akan digunakan dalam proses penilaian. Tantangan yang dihadapi adalah mengklasifikasikan program ke setiap aspek penilaian kinerja.Pendampingan dilakukan secara daring, sekaligus review langsung terhadap draft laporan masing-masing puskesmas. Syncore Indonesia membantu menyempurnakan laporan hingga siap disampaikan ke instansi terkait secara akuntabel. Selain teknis penyusunan laporan, peserta dikenalkan dengan pemetaan kebutuhan data dan cara menyusun narasi evaluasi.Tujuan utama inisiatif ini adalah memastikan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas tidak hanya menjadi kewajiban administratif. Laporan diharapkan menjadi instrumen evaluasi kinerja dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.Jika berhasil, model pendampingan ini dapat direplikasi ke puskesmas lain di berbagai daerah. Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi lebih luas antara Syncore Indonesia dan pemerintah daerah.Langkah ini sejalan dengan komitmen Syncore Indonesia mendukung transformasi tata kelola BLUD profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi penyusunan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas. Upaya ini diharapkan menjadi standar tata kelola efektif guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas di seluruh puskesmas.
BUM Desa Wangen Sejahtera mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pada 18–20 Februari 2025 dengan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) Aqua Klaten. Kegiatan ini diikuti oleh 7 peserta yang terdiri dari pemerintah desa, direktur, sekretaris, bendahara dan pengawas BUM Desa. Tujuan utamanya adalah memperkuat kompetensi manajerial, tata kelola keuangan, serta kemampuan dalam mengelola potensi desa agar lebih profesional dan sesuai dengan PP 11 Tahun 2021.Kepala Desa Wangen turut hadir untuk memberikan dukungan. Kehadiran pemerintah desa dan dukungan Aqua Klaten menjadi bukti pentingnya kolaborasi untuk memperkuat peran BUM Desa. Menurut Iqbal, Konsultan Syncore Indonesia, “Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan mitra Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan BUM Desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.” Hasil EvaluasiHasil evaluasi menunjukan dua persoalan utama yang dihadapi BUM Desa Wangen. Pertama, minimnya pengalaman dalam pemetaan potensi usaha membuat pengurus kesulitan menentukan arah bisnis. Kedua, pencatatan dan pelaporan keuangan belum tertata dengan baik. Hal ini kemudian menjadi fokus utama pelatihan agar pengurus mampu mengelola usaha dan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Materi PelatihanKegiatan pelatihan berjalan lancar dengan menghadirkan konsultan BUM Desa dari Syncore Indonesia sebagai narasumber. Selama dua hari, peserta mendapat materi tentang mindsetting, tata kelola organisasi, dan pencatatan keuangan. Pada hari ketiga, peserta melakukan studi tiru ke BUM Desa Mekaring Pono Potorono. Melalui kunjungan ini, pengurus BUM Desa Wangen mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan usaha yang telah berkembang.Dampak awal dari kegiatan ini sudah terlihat pada peningkatan pemahaman tugas dan komunikasi internal. Meskipun hasil kinerja yang lebih nyata membutuhkan waktu, pelatihan peningkatan kapasitas ini membuka jalan bagi BUM Desa Wangen Sejahtera untuk berkembang lebih profesional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.Harapan ke Depan“Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini, para pengurus dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan BUM Desa”, ujar Iqbal. “Salah satu rencana pengembangan jangka panjang yang akan diwujudkan BUM Desa adalah pengembangan destinasi wisata The Wangen”, ujar Utsman selaku Direktur BUM Desa. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pengurus BUM Desa Wangen diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih profesional, meningkatkan kinerja lembaga, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa.
Yogyakarta, 26 September 2025 — Syncore Indonesia terus tunjukkan komitmennya dalam pendampingan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kali ini, Syncore Indonesia memberikan asistensi teknis kepada RSUD Batang dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2025 yang harus disesuaikan dengan kode rekening terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900 Tahun 2023.Kode rekening berdasarkan Permendagri Nomor 900 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah sehingga setiap BLUD wajib menyesuaikan struktur akun pendapatan maupun belanja dengan sistem yang seragam di seluruh Indonesia (Sumber : Permendagri Nomor 900 Tahun 2023, JDIH Kemendagri).Asistensi yang berlangsung pada 18 Januari 2025 di Ruang Ekola 2 ini dihadiri oleh Pihak RSUD Batang Tim Syncore hadir untuk memastikan bahwa proses penginputan RBA berjalan tepat waktu, mengingat audit eksternal akan segera dilakukan.Ibu Yuni sebagai salah satu perwakilan Konsultan Syncore Indonesia, menjelaskan bahwa pendampingan ini fokus pada penyesuaian kode rekening agar sesuai dengan aturan terbaru. “Perubahan regulasi menuntut setiap BLUD melakukan penyesuaian detail pada kode rekening, kesalahan teknis dalam pencatatan dapat berdampak pada validitas laporan keuangan maupun kinerja BLUD. Syncore hadir untuk memastikan proses tersebut berjalan akurat, sehingga laporan keuangan tetap valid dan akuntabel,” jelasnya.Selain fokus pada penyusunan RBA, diskusi juga menyinggung aspek keberlanjutan tata kelola keuangan RSUD. “RBA bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen manajemen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan penerapan yang baik, rumah sakit dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,”terang Ibu Yuni, perwakilan konsultan Syncore Indonesia.Kegiatan ini menghasilkan draft RBA 2025 yang sudah mengacu pada kode rekening terbaru dan siap diajukan untuk proses pengesahan. Selain itu, sejumlah penyesuaian berhasil disepakati, mulai dari pemisahan pendapatan jasa layanan, penambahan kode rekening belanja baru, hingga pengaturan sistem agar realisasi anggaran tidak melebihi pagu. Dengan output tersebut, RSUD Batang memiliki acuan yang lebih jelas dalam penatausahaan keuangan.Asistensi ini juga sejalan dengan program Syncore, khususnya dalam peningkatan kapabilitas sumber daya melalui pelatihan keuangan yang diselenggarakan oleh Syncore. Melalui program tersebut, Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan sesuai regulasi pemerintah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 21–22 Januari 2025 di Hotel Grand Safran, Pangkal Pinang. Kegiatan ini menghadirkan pakar BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, serta tim konsultan dari Syncore Indonesia untuk mendampingi peserta memperkuat implementasi PPK BLUD. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan karena sumber daya manusia RSUD dan puskesmas masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, mengingat kapasitas dan kompetensi mereka lebih berfokus pada bidang kesehatan, bukan pada keuangan.Workshop ini diikuti jajaran Dinas Kesehatan Bangka Tengah, RSUD dr. (Ir.) H. Ibnu Saleh, serta sembilan puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Zaitun, S.Si.Apt., M.P.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa Bangka Tengah pernah menerapkan BLUD pada 2017, namun sempat dicabut karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. “Desember 2024 kami kembali ditetapkan menjadi BLUD. Harapan kami setelah pelatihan ini seluruh peserta lebih memahami apa itu BLUD dan mampu mengimplementasikannya,” ujarnya.Pada hari pertama, Bapak Tito memaparkan materi tentang tahapan pembentukan BLUD, konsep enterprising government, hingga strategi Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan BLUD. Materi ini menekankan pentingnya pelatihan tata kelola keuangan agar unit layanan kesehatan dapat mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban sesuai prinsip transparansi. Syncore Indonesia juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi PPK BLUD perlu dukungan regulasi yang jelas dan konsistensi pengawasan.Sesi diskusi interaktif memberi kesempatan bagi peserta untuk bertanya, termasuk soal dasar hukum pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD yang akan menjadi acuan di lapangan. Dalam sesi ini, Bapak Tito menegaskan bahwa fleksibilitas BLUD hanya dapat berjalan jika pemerintah daerah mendukungnya melalui regulasi yang kuat, sehingga prinsip pelatihan tata kelola keuangan dapat diterapkan secara menyeluruh.Hari kedua berfokus pada praktik penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta penatausahaan keuangan. Peserta mendalami klasifikasi anggaran, penggunaan standar harga, hingga strategi pengelolaan dana kapitasi JKN. Melalui pelatihan ini, konsultan Syncore Indonesia mendampingi peserta agar mampu menyusun laporan, mencatat transaksi, dan mengendalikan belanja sesuai standar BLUD. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kapasitas teknis dalam implementasi PPK BLUD.Menutup rangkaian kegiatan, peserta melakukan praktik penyusunan RBA dan simulasi penatausahaan keuangan secara langsung bersama konsultan Syncore Indonesia. Latihan ini memperdalam pemahaman peserta mengenai penerapan tata kelola keuangan, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan. Sebagai tindak lanjut, peserta akan tetap mendapat pendampingan daring untuk finalisasi dokumen RBA dan laporan keuangan yang mendukung keberhasilan implementasi PPK BLUD.Dengan terselenggaranya pelatihan tata kelola keuangan, RSUD dan puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Bangka Tengah kini memiliki fondasi awal yang lebih kuat untuk melaksanakan BLUD. Upaya ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan kesehatan. Syncore Indonesia menegaskan komitmennya bukan hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan implementasi PPK BLUD.
Yogyakarta, 22 Mei 2025 — TOT (Training of Trainers) BUM Desa dan Koperasi Merah Putih Angkatan 55 resmi digelar oleh Meravi.id pada 20–22 Mei 2025 sebagai upaya memperkuat kapasitas pendamping desa. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk memahami pentingnya sinergi BUM Desa, koperasi, dan UMKM dalam memperkuat ekonomi desa.Acara selama tiga hari tersebut terdiri dari dua hari in class di Gedung Meravi dan satu hari studi lapangan di Koperasi Desa Merah Putih, Kalurahan Srimulyo. Kombinasi materi teori dan praktik lapangan dirancang agar peserta memperoleh keterampilan teknis dan pengalaman langsung dalam pengelolaan kelembagaan desa.Peserta yang hadir berasal dari akademisi, pemerintah desa, hingga perwakilan kementerian. Mereka tergabung dalam komunitas Alumni BUM Desa yang selama ini dipandu oleh Dr. Rudy Suryanto sebagai pakar BUM Desa. Kehadiran beragam latar peserta diharapkan memperkuat jejaring pendamping yang dapat bekerja lintas sektor.Pemateri utama pada TOT ini antara lain Prof. Gunawan Sumodiningrat, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada; Dr. Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ak. CA., Founder Bumdes.id; serta Tim Konsultan Meravi.id. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, regulasi, dan model kolaborasi antara BUM Desa, koperasi, dan UMKM.Tujuan utama kegiatan adalah membekali peserta menjadi pendamping desa yang kompeten dan aplikatif, sehingga dapat mendorong kemandirian desa melalui pengembangan unit usaha lokal yang berkelanjutan. Dengan pendamping yang terampil, sinergi kelembagaan diharapkan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.Menurut penjelasan Bapak Widodo Prasetyo Utomo selaku konsultan Syncore Indonesia menekankan pentingnya pendekatan praktis dalam TOT. “Kegiatan ini memberikan bekal nyata bagi pendamping agar mampu menerjemahkan teori ke praktik di lapangan dan mempercepat transformasi ekonomi desa,” ujarnya.Dengan terselenggaranya TOT (Training of Trainers) BUM Desa Angkatan 55 pada 20–22 Mei 2025, diharapkan lahir pendamping desa yang visioner, inovatif, dan mampu menjaga keberlanjutan program ekonomi desa. Kegiatan ini juga memperkuat jejaring kerja antar pemangku kepentingan untuk menghadirkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (UPTD PIP2B) dan Jasa Konstruksi (Jakon) Provinsi Sumatera Selatan menginisiasi penyelenggaraan In House Training Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang berlangsung pada 7–8 Mei 2025 di Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman instansi BLUD di Sumatera Selatan mengenai mekanisme dan prosedur pola pengelolaan keuangan BLUD agar dapat diterapkan secara efektif sesuai regulasi. Pelatihan menghadirkan narasumber dari Syncore Indonesia, yaitu pakar BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT. Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan instansi BLUD dari seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.Materi utama dalam pelatihan mencakup implementasi PPK BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Peserta dilatih menyusun perencanaan bisnis dan anggaran, melaksanakan anggaran serta penatausahaan keuangan, hingga menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi. Selain itu, pelatihan juga menekankan praktik langsung dengan sistem aplikasi keuangan agar peserta mampu menerapkan materi secara nyata dalam pola pengelolaan keuangan BLUD.Metode pembelajaran dipadukan antara penjelasan regulasi dan simulasi penyusunan dokumen keuangan. Peserta diberi kesempatan untuk berlatih menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) hingga laporan keuangan. Hasil pelatihan ini diharapkan menghasilkan peningkatan kompetensi teknis yang dapat diaplikasikan secara langsung pada masing-masing instansi, sehingga mampu memperkuat tata kelola keuangan BLUD secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Dengan pendampingan dari pakar BLUD Syncore Indonesia, pelatihan ini tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga memberikan arahan praktis yang relevan dengan kebutuhan pola pengelolaan keuangan BLUD di daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi instansi dalam menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku. Melalui In House Training Pola Pengelolaan Keuangan PPK BLUD, seluruh peserta yang berasal dari berbagai instansi BLUD di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong transformasi layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Kehadiran Syncore Indonesia sebagai mitra strategis semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola BLUD yang mandiri, profesional, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan adanya implementasi PPK BLUD secara menyeluruh, diharapkan seluruh instansi dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem pola pengelolaan keuangan BLUD yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sukses menyelenggarakan pelatihan penyusunan rencana strategis (Renstra) puskesmas pada tanggal 22 - 24 Mei 2025 di Hotel Grand Cordela AS Putra Kuningan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Syncore Indonesia dan diikuti oleh 35 puskesmas serta satu Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di bawah naungan Dinas Kesehatan Kuningan. Pelatihan ini digelar untuk mendampingi fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyusunan renstra puskesmas yang menjadi pedoman strategis selama lima tahun ke depan. Pelatihan ini bertujuan mendampingi fasilitas kesehatan dalam menyusun dokumen Renstra lima tahunan yang menjadi pedoman arah pembangunan layanan kesehatan di Sumedang.Pelatihan ini dipandu oleh tenaga ahli, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku Direktur PT Syncore Indonesia sekaligus narasumber utama didampingi konsultan sebagai tim pendamping lapangan. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan arahan mulai dari urgensi penyusunan Renstra puskesmas hingga sistematika penulisan bab per bab sesuai dengan karakteristik masing-masing puskesmas.“Tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, pelatihan ini juga dirancang secara hybrid, yaitu tiga hari pertemuan offline di Kuningan yang dilanjutkan dengan pendampingan online selama dua bulan. Melalui mekanisme itu, peserta memperoleh materi teori sekaligus bimbingan teknis menuliskan narasi serta melengkapi tiap bagian dokumen Renstra” ujar Bapak Habib Fuady Rasyid dari tim Syncore Indonesia.Keberhasilan pelatihan ini diukur dari sejauh mana peserta dapat menyelesaikan dokumen Renstra mereka, mulai dari draft awal saat pelatihan hingga dokumen lengkap yang final setelah pendampingan daring. Dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan arah pembangunan layanan kesehatan lima tahun mendatang, sehingga perencanaan program dapat lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan setiap puskesmas di Kabupaten Sumedang mampu menghasilkan dokumen Renstra yang komprehensif. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci agar dokumen strategis tersebut benar-benar dapat diimplementasikan, sehingga pelayanan kesehatan di Sumedang semakin terarah dan berdaya guna.
Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Rumah Sakit (RS) Jiwa Naimata Kupang pada 24 April 2025. Pelatihan ini berlangsung di Aula Ekola dengan narasumber Yuni Pratiwi, S.Ak., M.Ak., CAAT, Konsultan Syncore. Kegiatan ini menghadirkan pengurus baru BLUD yang membawa amanah besar dari Direktur. Melalui pelatihan ini, RS Jiwa berharap tercipta dampak positif, transparansi keuangan dan kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan BLUD yang dimulai dari nol.Dalam sesi materi, narasumber membahas mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP), pengajuan Ganti Uang (GU), dan belanja Langsung (LS). Sesi kedua memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai akuntansi BLUD. Kondisi terkini, RS Jiwa Naimata menetapkan nilai UP sebesar 2% dari pagu anggaran murni senilai Rp5 miliar atau setara Rp100 juta. Dalam sesi tersebut, muncul pertanyaan terkait kemungkinan perubahan Surat Keputusan Uang Persediaan (SK UP). Disampaikan bahwa SK UP bisa berubah apabila pagu anggaran mengalami perubahan dengan persetujuan pemimpin BLUD.Pada Maret, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Jiwa Naimata seharusnya melakukan transaksi tunai, namun dalam sistem tercatat melalui bank karena kas tidak mencukupi. Hal ini menimbulkan perbedaan saldo antara catatan dan kondisi sebenarnya. Selain itu, transaksi belanja LS bendahara untuk pembayaran pajak dilakukan secara tunai. Setelah dianalisis, solusi yang ditempuh adalah melakukan penginputan ulang belanja bulan Maret dan Ganti Uang (GU) 4 untuk menyesuaikan pencatatan transaksi.Setelah penginputan ulang dan GU 4, pengecekan bersama dilakukan sehingga seluruh pelaporan dari Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, Buku Bantu Sub Rincian Objek, dan penutupan kas bulanan dinyatakan sesuai. Namun, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran masih memerlukan perbaikan pada bagian setoran dan sisa kas bendahara. Untuk laporan keuangan BLUD tahun 2024, penyusunan masih dilakukan manual karena tim belum memahami alur sistem Syncore BLUD. Mulai 2025, laporan akan disusun dengan aplikasi.Pelatihan Penatausahaan Keuangan, peserta melakukan input saldo awal, penyesuaian saldo utang dan piutang, serta melihat laporan keuangan BLUD. RS Jiwa Naimata berharap laporan keuangan semester 1 tahun 2025 dapat tersusun langsung melalui sistem dan transparansi keuangan. Keberlanjutan pelatihan akan dikoordinasikan melalui pusat layanan dengan Zoom Meeting. Data persediaan Bahan Media Hasil Pakai (BMHP), obat-obatan, dan aset BLUD akan dibantu pengisiannya oleh bendahara barang. Untuk akumulasi penyusutan aset, RS Jiwa akan berkoordinasi dengan bagian aset Dinas Kesehatan agar dapat diinput ke dalam sistem aplikasi.
Puskesmas Bukit Hindu Kota Palangkaraya bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola keuangan puskesmas agar sesuai dengan regulasi serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan layanan kesehatan. Pelatihan dilaksanakan pada 21 - 22 Juli 2025 di Hotel Arrayan Yogyakarta. Sebanyak sembilan peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Operasional, Bendahara BOK, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Bendahara Barang turut hadir dalam pelatihan ini. Partisipasi berbagai unit mencerminkan upaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan BLUD yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan peningkatan mutu layanan kesehatan Puskesmas Bukit Hindu.Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan BLUD, meliputi pemahaman regulasi, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), hingga praktik pencatatan serta pelaporan keuangan melalui sistem Syncore e-BLUD. Pelatihan PPK BLUD perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan BLUD berjalan sesuai regulasi, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran layanan kesehatan.Pelatihan dirancang dengan pendekatan partisipatif. Setiap materi tidak hanya disampaikan secara aplikatif, tetapi juga diperkaya dengan sesi diskusi serta keterlibatan aktif seluruh peserta. Setelah rangkaian materi selesai, kegiatan akan berlanjut pada tahap pendampingan sehingga proses pembelajaran dapat benar-benar diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian, Puskesmas Bukit Hindu diharapkan siap dalam mengimplementasikan PPK BLUD mulai dari perencanaan, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan secara terstruktur dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelatihan PPK BLUD yang diikuti Puskesmas Bukit Hindu selaras dengan program Syncore Indonesia dalam peningkatan kapabilitas sumber daya, khususnya melalui pelatihan keuangan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman terkait regulasi dan teknis penyusunan laporan, tetapi juga menjadi bagian dari layanan Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan BLUD berbasis teknologi. Konsultan pendamping, Yuni Pratiwi, M.Ak., menjelaskan bahwa pelatihan PPK BLUD sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SDM sekaligus mempersiapkan mereka dalam implementasi PPK BLUD. Dengan penerapan PPK BLUD, tata kelola keuangan puskesmas diharapkan semakin transparan dan fleksibel, sehingga menunjang mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
