Sleman, 27 Februari 2025 – Syncore Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendampingi penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY bersinergi dengan Tenaga Ahli Global Gotong Royong (G2R) dalam kegiatan Sosialisasi G2R Tetrapreneur serta Pelatihan Penguatan Kelembagaan BUM Kal di Kalurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman, Kamis (27/2). Kegiatan ini menjadi langkah kolaboratif untuk memperkuat peran BUM Kal dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.Narasumber pertama, Dr. Rika Fatimah P.L., M.Sc., Ph.D., Tenaga Ahli G2R, memperkenalkan model Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur. Model ini merupakan pendekatan pemberdayaan ekonomi desa dengan prinsip gotong royong. “Sederhananya, G2R mengajak masyarakat desa bekerja bersama agar usaha mereka lebih kuat dan terstruktur. Dapat dibuktikan bahwa G2R sendiri telah diterapkan di 28 desa dan terbukti mampu mendorong produk unggulan lokal hingga masuk pasar nasional bahkan global,” jelas Dr. Rika Fatimah P.L., M.Sc., Ph.D, Tenaga Ahli G2R.Kemudian sesi kedua diisi oleh Maulana Rizka Mahendra, S.E., Konsultan Syncore Indonesia, yang menekankan pentingnya kelembagaan BUM Kal, khususnya terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pengurus BUM Kal. Menurutnya, kelembagaan yang jelas akan menjadi fondasi pertumbuhan usaha desa melalui BUM Kal. Ia juga menjelaskan empat fungsi kunci yang menjadi fokus pendampingan Syncore: agregator (penyatu produk desa agar lebih kompetitif di pasar), asesmen (evaluasi kelembagaan dan usaha), inkubasi (pembinaan dan pendampingan usaha), serta kemitraan (jejaring kerja sama dengan berbagai pihak). Maulana menegaskan, BUM Kal yang berkelanjutan hanya bisa lahir dari pengelolaan potensi lokal, bukan sekadar mengikuti tren atau instruksi.Diskusi juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari legalitas kelembagaan pasca PP 11 Tahun 2021 BUM Kal, kolaborasi ekosistem ekonomi desa dan produk lokal desa melalui program Global Gotong Royong (G2R). Dr. Rika Fatimah P.L., M.Sc., Ph.D. menekankan bahwa pasar internasional sangat luas dan produk UMKM lokal yang bermutu dan berkualitas menjadi tantangan bagi UMKM Merdikorejo untuk bisa memasarkan produk lokal desa.Selain membahas penguatan kelembagaan, Diskusi juga menyoroti aspek penting lain seperti penyesuaian legalitas pasca PP 11 Tahun 2021 (pembaruan dokumen dan kepengurusan), tata kelola kelembagaan, dan operasional BUM Desa. “Kolaborasi antara desa dan dunia usaha menjadi kunci untuk membangun kemandirian ekonomi lokal. Dengan sinergi yang tepat, BUM Kal bisa tumbuh lebih kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Iqbal, perwakilan konsultan Syncore Indonesia.Bagi Syncore Indonesia, berharap penguatan kelembagaan BUM Kal Merdikorejo dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya unit usaha desa yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Upaya ini juga sejalan dengan program-program pendampingan Syncore lainnya dalam membangun tata kelola kelembagaan desa yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Universitas Amikom Yogyakarta bersama Forum Lembaga Vokasi DIY menyelenggarakan Seminar Nasional Sinergi Vokasi Menuju Indonesia Emas 2045 di ruang Cinema Amikom, Sleman. Acara yang berlangsung pada 26 Februari 2025 ini dihadiri akademisi, praktisi, dan guru dari berbagai sekolah menengah kejuruan. Seminar tersebut bertujuan membahas bagaimana pendidikan vokasi dapat mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.Dalam acara seminar tersebut menghadirkan Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA sebagai Managing Partner Syncore Indonesia. Selain itu, hadir pula Prof. Dr. M. Suyanto, M.M (Rektor Universitas Amikom), Dr. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. (Anggota DPRD DIY dan Dewan Pembina DPD Forlat Vokasi DIY), Rommy Heryanto, CMT Asean (Ketua Pusat Pengembangan Vokasi dan Produktivitas KADIN DIY), serta Gian Putra Rosdyantoro, S.Ars (Ketua DPD Asosiasi Industri Cyber Content Indonesia DIY). Para narasumber menekankan pentingnya pendidikan vokasi sebagai motor penggerak dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan global.Isu utama yang diangkat adalah masih adanya kesenjangan antara lulusan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) yang belum memiliki pola pengelolaan keuangan yang profesional sehingga pembelajaran berbasis praktik kurang optimal. Dalam konteks ini, Bapak Rudy Suryanto menekankan perlunya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada SMK. Menurutnya, dengan dukungan Teaching Factory (TEFA) yang dikelola berbasis BLUD, SMK dapat lebih mandiri, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menghasilkan lulusan yang siap kerja.Dalam paparannya, Bapak Rudy Suryanto, menekankan peluang sekaligus tantangan yang dihadapi SMK dalam menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, model ini dapat memperkuat kemandirian sekolah sekaligus meningkatkan kualitas lulusan vokasi.Syncore, sebagai lembaga konsultan yang kredibel, berkomitmen untuk terus mendampingi lembaga pendidikan vokasi agar memiliki sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Kehadiran Bapak Rudy dalam seminar ini menjadi wujud kontribusi Syncore dalam memperkuat ekosistem vokasi nasional. Para peserta mengikuti penyampaian materi dengan antusias, meski seminar lebih berformat ceramah daripada diskusi interaktif. “Vokasi harus ditempatkan sebagai jalur utama dalam mencetak SDM unggul, dan hal itu membutuhkan pola pengelolaan yang profesional,” tegas Bapak Rudy. Melalui peran aktifnya, Syncore menegaskan komitmen untuk mendukung pendidikan vokasi agar semakin relevan dengan kebutuhan industri dan mampu menjadi motor penggerak tercapainya Indonesia Emas 2045.
Yogyakarta – Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Persampahan Kota Singkawang di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD pada 12–13 Februari 2025 di Syncore Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal penerapan BLUD di Kota Singkawang, dengan menghadirkan narasumber seorang konsultan berpengalaman dari Syncore Indonesia yang telah banyak mendampingi implementasi BLUD di berbagai daerah.Materi pelatihan mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan, yang menjadi fondasi pengelolaan BLUD. Meskipun UPTD Pengelolaan Persampahan masih dalam tahap persiapan, peserta difokuskan pada pemahaman konsep dasar agar siap menjalankan praktik teknis dengan lancar saat implementasi BLUD.Selain memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD yang sesuai regulasi dan standar akuntabilitas, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan efisiensi dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan Syncore e-BLUD, sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Aplikasi ini mencakup seluruh siklus, mulai dari proses perencanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga diharapkan mampu mempermudah unit layanan dalam menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel.Hal tersebut membuat penyampaian materi berlangsung lebih interaktif, dengan diskusi yang mampu menjawab kebutuhan peserta secara langsung. Peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan teknis, tetapi juga kesempatan untuk membahas tantangan nyata yang dihadapi UPTD dalam proses menuju BLUD. Pendekatan ini menjadikan pelatihan tidak sekadar penyampaian materi, melainkan juga sarana berbagi pengalaman yang relevan dengan kondisi UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Singkawang.Melalui Pelatihan PPK BLUD, DLH Kota Singkawang menaruh harapan besar agar UPTD Pengelolaan Persampahan dapat memahami dengan baik bagaimana pola pengelolaan keuangan BLUD dilaksanakan. Tidak hanya sebatas teori, tetapi juga mencakup praktik teknis mulai dari pencatatan, pengakuan, hingga pelaporan. Dalam hal ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan pengalamannya dalam mendampingi penguatan kelembagaan melalui penerapan PPK BLUD. Pendampingan intensif, inovasi sistem, dan transfer pengetahuan menjadi bagian dari layanan Syncore Indonesia untuk memastikan proses transformasi berjalan berkelanjutan dan sesuai regulasi.
Pada tanggal 23-24 Januari 2025, RSGM Gusti Hasan Aman mengikuti pelatihan pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD yang diselenggarakan oleh PT. Syncore Indonesia di kantor Ekola, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis terkait Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan, dan laporan keuangan sebagai persiapan penerapan BLUD. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara offline dengan metode ceramah, praktek, simulasi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat langsung mempraktekkan materi yang sudah diberikan.Kegiatan ini diselenggarakan karena RSGM Gusti Hasan Aman sebelumnya belum memahami proses implementasi BLUD. Selama ini untuk pendanaan hanya bersumber dari APBD saja sehingga pengelola keuangan kurang fleksibel. Dengan mengikuti pelatihan ini RSGM Gusti Hasan Aman dapat berupaya mempersiapkan penerapan BLUD.Materi pelatihan mencakup penyusunan RBA, penatausahaan keuangan, pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan BLUD. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang akuntansi dan regulasi pengelolaan keuangan agar tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Setelah pelatihan selesai, RSGM Gusti Hasan Aman mendapatkan pendampingan oleh tim FSC (Financial Services Consulting) Syncore. Pendampingan ini dapat membantu finalisasi dokumen RBA dan laporan keuangan sehingga siap diimplementasikan. Menurut Siti Nur Maryanti, S.E., selaku dengan narasumber dan pendampingan tersebut, kegiatan ini dapat membantu RSGM Gusti Hasan Aman dalam menyusun dokumen RBA dan laporan keuangan secara tepat sehingga siap diimplementasikan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah tersusunnya dokumen RBA dan laporan keuangan. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan anggaran. Dokumen tersebut penting dalam meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan mengikuti pelatihan PPK BLUD ini, RSGM Gusti Hasan Aman diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan. Penerapan BLUD memungkinkan layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, fleksibel, dan berkualitas. Langkah ini sekaligus mendukung peningkatan pelayanan pada RSGM Gusti Hasan Aman. Dengan bekal ilmu dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan RSGM Gusti Hasan Aman mampu meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel sesuai regulasi. Pelaksanaan pelatihan ini juga menjadi awal yang kuat bagi RSGM Gusti Hasan Aman dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional serta berorientasi pada peningkatan layanan. Melalui upaya tersebut RSGM Gusti Hasan Aman diharapkan dapat mewujudkan institusi yang kredibel dan terpercaya di masyarakat.
Syncore Indonesia bersama Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisata pada Senin, 5 Mei 2025 di Ruang Rapat Museum Keris Surakarta. Kegiatan ini dihadiri 25 peserta dari UPT Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, UPT Museum, serta BPKAD. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan keuangan BLUD agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.Pada sesi awal, Pembicara dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surakarta memaparkan fleksibilitas BLUD sesuai dasar hukum, mulai dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), hingga Permendagri 79/2018 tentang BLUD. Beliau menekankan bahwa fleksibilitas BLUD mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, tarif, Sumber Daya Manusia, kerja sama, hingga investasi. Tim BPKAD juga menambahkan penjelasan teknis mengenai pelaporan keuangan, termasuk pencatatan transaksi, penyusunan jurnal, buku besar, serta rencana audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).Syncore Indonesia menjadi mitra strategis yang memberikan pendampingan komprehensif. Tim Syncore Indonesia menyampaikan roadmap pembentukan dan penguatan BLUD, penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), tata kelola akuntansi, hingga mekanisme pengeluaran dan pelaporan keuangan. Selain materi, Syncore Indonesia juga memperkenalkan demo sistem Syncore Indonesia BLUD, yang dirancang untuk mempermudah penatausahaan penerimaan, pengeluaran, serta penyusunan laporan secara lebih efisien.Pendekatan yang dibawakan Syncore Indonesia menekankan praktik langsung, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan sistem dalam operasional harian. Dengan pengalaman mendampingi ratusan BLUD, di berbagai daerah, Syncore Indonesia memberi nilai tambah melalui solusi yang relevan dengan kebutuhan lapangan.Kepala UPT Wisata, Pembicara, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat membantu karena unit kerja baru mulai menerapkan BLUD pada 2025. Peserta menilai materi Syncore Indonesia mudah dipahami, praktis, dan menjawab kendala teknis yang selama ini dihadapi, terutama dalam penyusunan anggaran, penginputan data, dan penatausahaan keuangan.Melalui pelatihan ini, Syncore Indonesia menegaskan kredibilitasnya sebagai konsultan terpercaya dalam penguatan tata kelola BLUD. Dengan metode aplikatif, solusi berbasis teknologi, dan pengalaman luas, Syncore Indonesia berkomitmen mendampingi pemerintah daerah mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
Yogyakarta - RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu menyelenggarakan kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja BLUD secara daring melalui Zoom Meeting pada 17 Januari -27 Februari 2025. Kegiatan yang didampingi oleh Syncore Indonesia ini diikuti oleh tim internal rumah sakit yang aktif mengikuti seluruh sesi pendampingan secara online, dengan tujuan membantu rumah sakit dalam menyusun laporan kinerja yang sesuai standar dan mudah diimplementasikan. Pendampingan ini diselenggarakan karena masih minimnya pemahaman mengenai penyusunan dokumen laporan kinerja BLUD di lingkungan rumah sakit. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menggambarkan capaian kinerja layanan secara nyata. Selain itu, kegiatan ini juga membantu peserta memahami keterkaitan antara indikator kinerja, proses pelayanan, serta hasil yang dicapai selama satu tahun pelaksanaan kegiatan.Menurut pendapat Bapak Rivaldi, selaku konsultan pendamping yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja BLUD, penyusunan laporan kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan laporan mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan indikator kinerja, pengumpulan data yang relevan, hingga evaluasi capaian, sehingga hasil laporan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu layanan.Melalui kegiatan ini, RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pentingnya penyusunan laporan kinerja yang terukur dan transparan. Pendampingan daring ini juga membantu rumah sakit melakukan evaluasi terhadap capaian unit pelayanan, sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual rumah sakit.Manfaat utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan tim rumah sakit dalam menyusun laporan kinerja yang sistematis dan berbasis data. Hasil pendampingan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis di masa mendatang. Dengan demikian, pelatihan penyusunan laporan kinerja BLUD berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas serta tata kelola layanan kesehatan di daerah.Sebagai mitra pengembangan tata kelola BLUD, Syncore Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan daerah. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut tercermin dalam kolaborasi bersama RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, yang berfokus pada penguatan sistem tata kelola dan peningkatan kompetensi SDM BLUD. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Syncore Indonesia dalam memperkuat pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Syncore Indonesia menyelenggarakan Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan narasumber Yuni Pratiwi selaku Konsultan Syncore Indonesia, yang diikuti oleh UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung. Pada 23 Januari 2025 di Meeting Room Hotel Merapi Merbabu. Kegiatan ini dibuka oleh Farhan Hi Ahmad selaku pembawa acara pada kegiatan asistensi. Dalam sambutannya, Aridwi Selaku Perwakilan UPT Perparkiran menegaskan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman penyusunan dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta efisien. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meingkatkan akuntabilitas BLUD dan membantu persiapan dokumen audit yang akan dilaksanakan pada awal Februari.UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung tidak menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan hanya mengandalkan dana BLUD. Pendapatan berasal dari parkir, kerjasama sewa lahan, dan giro, meskipun target yang ditetapkan cukup tinggi. Perhitungan ambang batas anggaran 2025 dilakukan dengan menghitung selisih realisasi pendapatan dan anggaran murni tiga tahun terakhir.Dalam pengelolaan aset, UPT Perparkiran tidak memiliki tanah maupun gedung karena masih tercatat sebagai milik dinas. Belanja BLUD baru terhitung sebagai aset sejak 2020, setelah adanya SK Penetapan BLUD. Tarif parkir ditentukan berdasarkan zona wilayah sesuai keputusan wali kota. UPT juga melakukan kerja sama operasional melalui pelelangan sejak 2023, contohnya pada pengelolaan parkir sarana olahraga. Proses ini didahului kajian, masuk dalam realisasi, tetapi tidak dalam pendapatan BLUD melainkan pendapatan jasa layanan.Dari sisi keuangan, UPT Perparkiran tidak menggunakan mekanisme uang panjar. Proses diawali dengan input RBA Murni, kemudian disahkan, dan diikuti dengan RBA perubahan. Laporan yang telah diinput meliputi Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Neraca. Belanja dicatat melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan diakui saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meskipun ke depan diarahkan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran. Melalui kegiatan ini dapat Meningkatkan Akuntabilitas BLUD, UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan BLUD yang transparan dan akuntabel. Yuni Pratiwi, Konsultan Syncore Indonesia, menekankan bahwa “penguatan pemahaman penyusunan dan pengelolaan keuangan BLUD menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.”
Bali, 17-21 Februari 2025 - Bimbingan Teknis (Bimtek) Penumbuhan Wirausaha dan Pengembangan Usaha (Aspirasi) Batch 2 diikuti oleh 30 peserta yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman merupakan pelaku UMKM Sleman. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman dengan narasumber berpengalaman yaitu konsultan Syncore Indonesia. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Mega Resort & Spa Bali dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke berbagai unit usaha sukses. Bimtek UMKM bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui strategi bisnis, pemasaran digital, serta optimalisasi potensi lokal agar mampu bersaing di era modern. Selama lima hari pelaksanaan Bimtek UMKM, peserta mengikuti 14 Jam Pelajaran (JPL) yang terdiri dari sesi in-class training serta kunjungan lapangan ke Pie Susu Krisna Blangsinga, Desa Adat Panglipuran, dan Pabrik Kata-Kata Joger. Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pengalaman langsung mengenai cara mengelola usaha dengan strategi yang inovatif dan berbasis kearifan lokal. Materi yang disampaikan mencakup Manajemen Usaha 4P (product, price, place, promotion) dan Business Plan, Penyusunan Rencana Bisnis, Digital Marketing, hingga Foto Produk dan Copywriting. Mohamad Rizal Trinanda selaku Konsultan Syncore Indonesia, menambahkan bahwa Syncore hadir bukan sekadar fasilitator, melainkan mitra yang mendampingi peserta dalam implementasi ilmu. “Syncore Indonesia selalu menekankan praktik nyata. Peserta tidak hanya belajar konsep, namun juga mempraktikkan langsung bagaimana menyusun rencana bisnis dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar,” jelasnya. Syncore Indonesia sebagai pelaksana pelatihan, memastikan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan. Melalui pendekatan berbasis praktik dan pendampingan, Syncore Indonesia membantu peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh ke dalam bisnis masing-masing. Hal ini sejalan dengan program Syncore Indonesia yaitu penguatan tata kelola dan manajemen sehingga dapat memiliki keterampilan lebih baik dalam mengelola usaha, membangun jejaring usaha, serta menciptakan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Dengan terselenggaranya Bimtek UMKM, diharapkan pengembangan usaha pelaku UMKM lebih profesional, berkelanjutan, serta siap menghadapi persaingan global. Sehingga, kedepannya program pendampingan yang diadakan Dinas Koperasi dan UKM Sleman bersama Syncore Indonesia akan terus dilanjutkan guna memastikan transformasi UMKM menuju ekosistem yang lebih inovatif dan kompetitif.
Syncore Indonesia melaksanakan proyek pengembangan aplikasi billing bagi Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang. Proyek yang berlangsung sejak September 2024 ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan, khususnya pada pencatatan pinjaman dan piutang yang dikelola UPDB. Melalui aplikasi tersebut, proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan kartu piutang dapat dilakukan secara digital, cepat, akurat dan transparan.Dalam pelaksanaannya, Syncore Indoensia membangun aplikasi billing dari awal dengan melibatkan tim konsultan, programmer, serta tenaga teknis dari UPDB. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencatatan pinjaman yang diajukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun koperasi kepada UPDB. Alurnya dimulai dari pengajuan proposal, pembahasan bersama tim UPDB yang mencakup verifikasi dan penilaian kelayakan proposal, pengesahan, hingga penandatanganan akad. Seluruh rangkaian tersebut otomatis terekam di aplikasi sehingga menghasilkan data piutang yang valid dan terdokumentasi.Pengembangan ini tidak hanya dikerjakan oleh tim internal Syncore Indonesia, tetapi juga melibatkan tenaga ahli eksternal. Salah satunya adalah Pak Nasir yang berperan sebagai tenaga ahli pendamping, memberikan arahan teknis serta masukan dalam setiap rapat koordinasi rutin. Setiap dua minggu sekali, tim melakukan supervisi untuk memantau progres pengembangan, melakukan uji coba (trial and error), serta menyesuaikan sistem agar benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Kolaborasi intensif ini memastikan aplikasi billing dapat dipakai secara efektif oleh UPDB Tangerang.Walaupun aplikasi ini tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, manfaat besarnya hadir bagi pengelola dana bergulir. Proses pencatatan yang sebelumnya manual kini beralih ke sistem digital. Hal ini membuat administrasi lebih efisien, memperkecil risiko kesalahan, dan mempercepat proses pengelolaan pinjaman. Dengan data yang akurat, UPDB dapat lebih mudah menyusun laporan, melakukan monitoring, serta menyiapkan rencana kerja jangka panjang.Melalui proyek ini, Syncore Indonesia kembali membuktikan kapasitasnya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi teknologi keuangan. Pendampingan intensif, inovasi sistem, dan transfer pengetahuan menjadi bagian dari layanan Syncore Indonesia untuk memastikan keberlanjutan program.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
